DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Perizinan Sektoral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
11.Peraturan...
11.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
12.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
13.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Nasional 2013;
14.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 198/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan SNI ISO 19115:2012 tentang Informasi Geografis - Metadata.
15.Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pemrosesan Data Geospasial;
16.Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial; Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1.Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
5.Skala adalah angka perbandingan jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
6.Perizinan sektoral adalah perizinan kegiatan usaha berbasis lahan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
7.IGT Perizinan Sektoral adalah IGT yang menggambarkan area yang mempunyai kekuatan hukum untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh pemegang izin sesuai peruntukannya yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Perizinan Sektor Kehutanan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
9.Perizinan …
9.Perizinan Sektor Pertanahan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pertanahan.
10.Perizinan Sektor Pertambangan adalah perizinan yang diterbitkan pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11.Perizinan Sektor Daerah adalah perizinan yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.
12.Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.pengumpulan DG;
b.pengolahan DG dan IG;
c.penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
d.penyebarluasan DG dan IG; dan
e.penggunaan IG; untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral.

Pasal 3

Penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.sektor kehutanan;
b.sektor pertanahan;
c.sektor pertambangan; dan
d.sektor daerah.

Pasal 4

IGT perizinan sektoral diselenggarakan pada skala minimal 1:50.000.

BAB II

PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL UNTUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL

Pasal 5

Pengumpulan DG untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diselenggarakan berdasarkan dokumen perizinan yang divalidasi melalui pengukuran lapangan dengan metode pengukuran geodetik sesuai dengan standar meliputi:

a.Sistem referensi geospasial; dan
b.Jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 6

Sistem referensi goespasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sistem referensi geospasial yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis, definisi, kriteria, dan format data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga penyelenggara IGT perizinan sektoral terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL

Pasal 8

Pengolahan DG dan IG untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.Pemrosesan DG; dan
b.Penyajian IG.

Pasal 9

Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.sistem proyeksi;
b.sistem koordinat;
c.format DG;
d.basisdata geospasial; dan
e.metadata geospasial.

Pasal 10

Sistem proyeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Universal Transverse Mercator (UTM) atau sistem proyeksi lain sesuai kebutuhan aplikasi tertentu.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
11.Peraturan...
11.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
12.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
13.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Nasional 2013;
14.Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 198/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan SNI ISO 19115:2012 tentang Informasi Geografis - Metadata.
15.Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pemrosesan Data Geospasial;
16.Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial; Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1.Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
5.Skala adalah angka perbandingan jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
6.Perizinan sektoral adalah perizinan kegiatan usaha berbasis lahan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
7.IGT Perizinan Sektoral adalah IGT yang menggambarkan area yang mempunyai kekuatan hukum untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh pemegang izin sesuai peruntukannya yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Perizinan Sektor Kehutanan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
9.Perizinan …
9.Perizinan Sektor Pertanahan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pertanahan.
10.Perizinan Sektor Pertambangan adalah perizinan yang diterbitkan pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11.Perizinan Sektor Daerah adalah perizinan yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.
12.Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.pengumpulan DG;
b.pengolahan DG dan IG;
c.penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
d.penyebarluasan DG dan IG; dan
e.penggunaan IG; untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral.

Pasal 3

Penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.sektor kehutanan;
b.sektor pertanahan;
c.sektor pertambangan; dan
d.sektor daerah.

Pasal 4

IGT perizinan sektoral diselenggarakan pada skala minimal 1:50.000.

BAB II

PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL UNTUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL

Pasal 5

a.Sistem referensi geospasial; dan
b.Jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 6

Sistem referensi goespasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sistem referensi geospasial yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BAB III

PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SEKTORAL

Pasal 8

Pengolahan DG dan IG untuk penyelenggaraan IGT perizinan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.Pemrosesan DG; dan
b.Penyajian IG.

Pasal 9

Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.sistem proyeksi;
b.sistem koordinat;
c.format DG;
d.basisdata geospasial; dan
e.metadata geospasial.

Pasal 10

Sistem proyeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Universal Transverse Mercator (UTM) atau sistem proyeksi lain sesuai kebutuhan aplikasi tertentu.