DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Indonesia, Badan Keamanan Laut

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penegakan Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate) serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian pegawai Badan Keamanan Laut yang diduga melanggar Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut www.peraturan.go.id 2017, No.1352 tentang Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. www.peraturan.go.id 2017, No.1352
2.Kode Etik Pegawai Bakamla yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Bakamla dalam menjalankan tugas organisasi.
3.Pegawai pada Bakamla yang selanjutnya disebut pegawai, terdiri atas:

a.Pegawai Negeri Sipil;
b.Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
c.Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai Bakamla; dan
d.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai Bakamla.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Kode Etik Pegawai adalah:

a.menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas pegawai serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dan penyimpangan untuk mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Bakamla;
b.mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas pegawai; dan
d.meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik Pegawai meliputi etika:

a.kepribadian;
b.sesama pegawai;
c.dalam hubungan dengan masyarakat;
d.kelembagaan; dan
e.kenegaraan. www.peraturan.go.id 2017, No.1352

BAB II

ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

Pasal 4

Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas:

a.kepastian hukum;
b.profesionalitas;
c.proporsionalitas;
d.keterpaduan;
e.delegasi;
f.netralitas;
g.akuntabilitas;
h.efektif dan efisien;
i.keterbukaan;
j.non diskriminatif;
k.persatuan dan kesatuan;
l.keadilan dan kesetaraan; dan
m.kesejahteraan.

Pasal 5

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

a.Nilai dasar;
b.Kode etik dan kode perilaku;
c.Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d.Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e.Kualifikasi akademik;
f.Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; dan
g.Profesionalitas jabatan.

Pasal 6

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.1352

a.memegang teguh ideologi Pancasila;
b.setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c.mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d.menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e.membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f.menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h.mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i.memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j.memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k.mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l.menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m.mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n.mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o.meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 7

(1)Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara.
(2)Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara:
1. a.melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. b.melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; www.peraturan.go.id 2017, No.1352
3. c.melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. d.melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. f.menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. g.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
8. h.menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. i.memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. j.tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. k.memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara; dan
12. l.melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara.
(3)Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.1352

BAB III

KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 8

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setiap pegawai wajib:

a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.profesional, netral dan bermoral tinggi;
c.menjunjung tinggi sumpah atau janji sebagai pegawai menurut agama dan kepercayaannya;
d.inovatif, kaya akan ide baru, dan meningkatkan kemampuan dalam Proses Penegakan Hukum di Laut;
e.memiliki jiwa kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam Proses Penegakan Hukum di Laut, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai dengan harapan;
f.tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme; dan
g.loyal dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setiap pegawai wajib:

a.menghormati sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
b.memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerja sama sesama pegawai. www.peraturan.go.id 2017, No.1352

Pasal 10

Etika hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap pegawai wajib:

a.menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
b.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif didasari dengan empati, hormat, santun dan tanpa pemaksaan;
c.mematuhi kaidah hukum untuk mewujudkan penegakan hukum; dan
d.memberikan pelayanan informasi publik atas informasi yang diperlukan sesuai dengan batasan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penegakan Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate) serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian pegawai Badan Keamanan Laut yang diduga melanggar Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. www.peraturan.go.id 2017, No.1352
2.Kode Etik Pegawai Bakamla yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Bakamla dalam menjalankan tugas organisasi.
3.Pegawai pada Bakamla yang selanjutnya disebut pegawai, terdiri atas:

a.Pegawai Negeri Sipil;
b.Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
c.Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai Bakamla; dan
d.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai Bakamla.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Kode Etik Pegawai adalah:

a.menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas pegawai serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dan penyimpangan untuk mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Bakamla;
b.mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas pegawai; dan
d.meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik Pegawai meliputi etika:

a.kepribadian;
b.sesama pegawai;
c.dalam hubungan dengan masyarakat;
d.kelembagaan; dan
e.kenegaraan. www.peraturan.go.id 2017, No.1352

BAB II

ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

Pasal 4

Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas:

a.kepastian hukum;
b.profesionalitas;
c.proporsionalitas;
d.keterpaduan;
e.delegasi;
f.netralitas;
g.akuntabilitas;
h.efektif dan efisien;
i.keterbukaan;
j.non diskriminatif;
k.persatuan dan kesatuan;
l.keadilan dan kesetaraan; dan
m.kesejahteraan.

Pasal 5

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

a.Nilai dasar;
b.Kode etik dan kode perilaku;
c.Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d.Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e.Kualifikasi akademik;
f.Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; dan
g.Profesionalitas jabatan.

Pasal 6

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.1352

a.memegang teguh ideologi Pancasila;
b.setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c.mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d.menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e.membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f.menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h.mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i.memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j.memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k.mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l.menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m.mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n.mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o.meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 7

(1)Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara.
(2)Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara:
1. a.melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. b.melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; www.peraturan.go.id 2017, No.1352
3. c.melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. d.melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. f.menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. g.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
8. h.menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. i.memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. j.tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. k.memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara; dan
12. l.melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara.
(3)Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.1352

BAB III

KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 8

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setiap pegawai wajib:

a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.profesional, netral dan bermoral tinggi;
c.menjunjung tinggi sumpah atau janji sebagai pegawai menurut agama dan kepercayaannya;
d.inovatif, kaya akan ide baru, dan meningkatkan kemampuan dalam Proses Penegakan Hukum di Laut;
e.memiliki jiwa kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam Proses Penegakan Hukum di Laut, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai dengan harapan;
f.tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme; dan
g.loyal dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setiap pegawai wajib:

a.menghormati sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
b.memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerja sama sesama pegawai. www.peraturan.go.id 2017, No.1352

Pasal 10

Etika hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap pegawai wajib:

a.menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
b.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif didasari dengan empati, hormat, santun dan tanpa pemaksaan;
c.mematuhi kaidah hukum untuk mewujudkan penegakan hukum; dan
d.memberikan pelayanan informasi publik atas informasi yang diperlukan sesuai dengan batasan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan.

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004