DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Indonesia, Badan Keamanan Laut

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung kebutuhan orgamsasi terkait keterpaduan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki peran coast guard, perlu dilakukan pembaharuan dan perubahan untuk memicu sinergi dalam aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan operasional;
b.bahwa untuk mendukung perubahan mindset tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai institusi berseragam dan mencegah hambatan psikologis dalam pelaksanaan tugas, perlu ditumbuhkan kebanggaan personel terkait identitas dan otoritas dalam bentuk pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya;
c.bahwa Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sudah tidak J Menimbang KEPALABADANKEAMANANLAUTREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA NOMOR {; TAHUN.201.5 TENTANG PAKAIANDINAS,ATRIBUT,DANKELENGKAPAN DI LINGKUNGANBADANKEAMANANLAUTREPUBLIKINDONESIA PERATURANKEPALABADANKEAMANANLAUT ~ ~ KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga BABI KETENTUANUMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANKEPALABADANKEAMANANLAUTREPUBLIK INDONESIATENTANGPAKAIANDINAS, ATRIBUT,DAN KELENGKAPANDI LINGKUNGANBADAN KEAMANAN LAUTREPUBLIKINDONESIA.

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
4.Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Bentuk, Jenis dan Penyebutan Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; Menetapkan Mengingat Perbantuan.
1. 4.Pegawai Tetap adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat atau diberhentikan oleh PPK setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 5.Pegawai Perbantuan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan PNS instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla RI berdasarkan keputusan Kepala Badan diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla RI.
3. 6.Pakaian Dinas adalah pakaian yang dikenakan oleh Personel dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. 7.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Personel untuk kegiatan upacaraj seremonial sesuai dengan kebutuhannya.
5. 8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Personel dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan sehari-hari.
6. 9.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Personelpada saat bertugas di lapangan. Pegawai disebutRI yang selanjutnya Pegawai Tetap dan 3. Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
7. 2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi personel negeri sipil dan personel pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Personel Bakamla Personel adalah
8. 10.Pakaian Dinas Khusus Bakamla RI yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Personel untuk kepentingan tugas tertentu pada waktu tertentu dengan kompetensi khusus.
9. 11.Pakaian Olahraga yang selanjutnya disingkat PO adalah pakaian dinas yang digunakan Personel pad a kegiatan olahraga.
10. 12.Kelengkapan adalah perlengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang merupakan bagian dari Pakaian Dinas.
11. 13.Atribut adalah tanda-tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
12. 14.Tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah atribut pada Pakaian Dinas yang berupa semua jenis penghargaan negara kepada Personel yang berbentuk bintang, satya lencana, atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. 15.Tanda Kehormatan adalah atribut pada Pakaian Dinas yang menandakan tanda jasa dan tanda kehormatan yang diperoleh Personel selain Tanda Kehormatan
14. 16.Tanda Kecakapan /Brevet adalah atribut pada Pakaian Dinas yang menunjukkan kecakapan Zkemampuan Personel yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan.
15. 17.Tanda Kualifikasi/Brevet adalah atribut pada Pakaian Dinas yang menunjukkan kualifikasi Zkemampuan Personel yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau instansi lain yang berwenang.
16. 18.Tanda Kepangkatan adalah atribu t pada Pakaian Dinas yang menunjukkan pangkat dan golongan ruang Personel dalam jenjang nonstruktural dan jenjang struktural.
17. 19.Lencana Jabatan adalah atribut pada Pakaian Dinas yang dikenakan oleh Personel sebagai pejabat struktural di lingkungan Bakamla RI yang menunjukkan tingkatan eselonisasinya.

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan harus memperhatikan:

a.legalitas, yaitu penggunaannya sesuai dengan ketentuan;
b.kebutuhan, yaitu penggunaannya sesuai dengan kebutuhan organisasi;
c.keragaman, yaitu penggunaannya sesuai dengan model atau bentuk, warna dan bahan dasar yang ditentukan; dan
d.estetika, yaitu penggunaannya memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan.

Pasal 2

Setiap Personelwajib memakai Pakaian Dinas, Atrlbut, dan Kelengkapan pada saat melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Peraturan KepalaBadan ini.

20.Logo Bakamla RI adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai identitas Bakamla RI sebagai suatu institusi.
21.Satuan Kerja Bakamla RI yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Bakamla RI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang membebani dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
22.Unit Kerja MembidangiKepegawaianadalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan, mutasi, kesejahteraan dan informasi kepegawaian di lingkungan Bakamla RI, dalam hal InI yang dimaksud adalah Bagian Kepegawaian.

(3)PDK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi:
1. a.PDKHumas;
2. b.PDKTim Medis;
3. c.PDKAwak Kapal Negara;
4. d.PDKAwakPesawat Udara;
5. e.PDKUnit Reaksi Cepat Laut (URCL);
6. f.PDKProvos Pengamanan Dalam (PROPAM);dan
7. g.PDKLainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait rincian PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta Atribut dan Kelengkapan PDK yang dimaksud, diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Kepala Badan.
(5)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
(6)Bentuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
1. a.PDUI;
2. b.PDUII;
3. c.PDU III; dan
4. d.PDU IV.

Pasal 4

(1)Pakaian Dinas di Lingkungan Bakamla RI meliputi:
1. a.PDU;
2. b.PDH;
3. c.PDL;
4. d.PO; dan
5. e.PDK.
(2)PDU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
(4)Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling sedikit memuat:
1. a.badge LogoBakamla RI;
2. b.badge tulisan COAST GUARD;
3. c.badge tulisan INDONESIAN COAST GUARD (Atribut PDU III); dan
4. d.badge tulisan Satker.
(5)Bentuk, wama, dan ukuran Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. perundang-peraturanketentuanberdasarkan undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut terkait rincian tanda pengenal Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Pasa15
(1)Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
1. a.Tanda Kepangkatan (jenjang nonstruktural dan struktural;
2. b.Lencana Jabatan;
3. c.Tanda Kehormatan;
4. d.Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
5. e.Tanda Kecakapan/Brevet;
6. f.Tanda Kualifikasi/Brevet;
7. g.papan nama;
8. h.badge; dan
9. i.tanda pengenal Personel.
(2)Penyebutan Tanda Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beserta persyaratan kepangkatan diatur dengan Keputusan Kepala Badan
(3)Alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:
1. a.sepatu dinas;
2. b.sepatu olahraga; dan
3. c.sepatu lapangan.
(4)Sepatu dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.sepatu dinas untuk Personel pna, yaitu sepatu berwarna hitam polos, bertali dan berbahan kulit;
2. b.pet upacara;
3. c.mut;
4. d.baret; dan
5. e.topi.

Pasal 6

(1)Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)paling sedikit memuat:
1. a.tutup kepala;
2. b.ikat pinggang;
3. c.alas kaki;
4. d.kaus kaki;
5. e.dasi (KelengkapanPDU I untuk Personel wanita, dan PDU III);
6. f.dasi kupu-kupu (KelengkapanPDUII);
7. g.pin dengan emblem LogoBakamla RI (opsional);
8. h.combat suit;
  1. 1.pedang kehormatan, untuk Personel pna (KelengkapanPDUI dan PDUIII); J. tongkat komando (opsional);
9. k.sarung tangan (KelengkapanPDUI dan PDUIII);
  1. 1.kaus oblong;
10. m.jaket; dan
11. n.jas hujanj overcoat.
(2)Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pet lapangan;
2. b.sepatu dinas untuk Personel pria, yaitu sepatu berwama putih polos, bertali dan berbahan kulit;
3. c.sepatu dinas untuk Personel wanita, yaitu sepatu berwarna hitam polos, tidak bertali dan berbahan kulit, serta mempunyai hak setinggi 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) ern (sentimeter); dan
4. d.sepatu dinas untuk Personel wanita, yaitu sepatu berwarna putih polos, tidak bertali dan berbahan kulit, serta mempunyai hak setinggi 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) em (sentimeter).
(5)Sepatu olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu sepatu berwama biru dengan strip merah, bertali, mempunyai karakteristik bentuk dan fungsi disesuaikan untuk aktivitas olahraga bagi Personel pria dan wanita.
(6)Sepatu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
1. a.sepatu laras panjang (jungle boot) berwama olive drab, bertali, mempunyai karakteristik bentuk dan fungsi disesuaikan untuk aktivitas di lapangan atau luar ruangan dengan kondisi lingkungan yang panas, basah dan lembab, bagi Personelpria dan wanita; dan
2. b.sepatu laras panjang (jungle boot) berwarna hitam danjatau krem iopeionab, bertali, mempunyai karakteristik bentuk dan fungsi disesuaikan untuk aktivitas di lapangan atau luar ruangan dengan kondisi lingkungan yang panas, basah dan lembab, bagi Personelpria dan wanita.
(7)Bentuk, warna, dan ukuran Kelengkapansebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KepalaBadan ini.

Pasal 7

(1)PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit dipakai pada:
1. a.upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun negara asing, Hari Pahlawan;
2. b.menghadiri upacara pelantikan kepala negara dan wakil kepala negara;
3. c.upacara penganugerahan Tanda Kehormatan
4. d.upacara peresmian Kapal Negara;
5. e.upacara pengukuhan nama Kapal Negara;
6. f.pengantar dan penyambutan jenazah;
7. g.ziarah ke taman makam pahlawan;
8. h.upacara tabur bunga di laut; dan
  1. 1.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.untuk Personel pria, berupa jas khusus lengan panjang berkerah tegak, berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
2. b.untuk Personel wanita, berupa kemeja lengan pendek berwarna putih, dan jas khusus lengan panjang berkerah jatuh berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
3. c.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang, berwarna putih dan pemakaian jas dikeluarkan;
4. d.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berupa celana panjang, berwarna putih dan pemakaian kemeja dimasukkan serta jas dikeluarkan;
(1)PDUII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, paling sedikit dipakai pada:
1. a.menghadiri resepsi kenegaraan atau jamuan intemasional; dan
2. b.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDUII sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa kemeja lengan panjang berwama putih, dan jas khusus lengan panjang berwarna kuning gading dan mempunyailidah pangkat;
2. e.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDU 1.
(3)KelengkapanPDUI terdiri atas:
1. a.pet upacara berwarna putih dengan emblem Logo Bakamla RItimbul wama emas;
2. b.sepatu dinas berwama putih;
3. c.kaus kaki berwama putih;
4. d.dasi hitam, untuk Personelwanita;
5. e.pedang kehormatan, untuk Personelpria;
6. f.sarung tangan berwarna putih;
7. g.ikat pinggang berwama putih dengan gesper berlambang LogoBakamla RItertutup jas; dan
8. h.hijab bergo berwarna hitam untuk Personel wanita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDUI terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.Tanda Kepangkatan;
3. c.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
4. d.badge tulisan COAST GUARD;
5. e.Tanda Kualifikasidan Kecakapan;dan
6. f.Tanda Kehormatan.

Pasal 9

(1)PDUIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling sedikit dipakai pada:
1. a.kunjungan dinas ke luar negeri; dan
2. b.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDUIIIsebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa kemeja lengan panjang berwarna putih, dan jas khusus lengan panjang berwama hitam dan tidak mempunyai lidah pangkat;
2. b.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang, mempunyai lis vertikal, berwarna hitam dan pemakaian kemeja dimasukkan serta jas dikeluarkan; dan
3. c.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDUII.
(3)KelengkapanPDUII terdiri atas:
1. a.sepatu dinas bewarna hitam;
2. b.kaus kaki berwarna hitam;
3. c.dasi kupu-kupu berwama hitam;
4. d.ikat pinggang berwama hitam dengan gesper berlambang LogoBakamla RItertutup jas;
5. e.sabuk kain berwarna hitam tertutup jas; dan
6. i.hijab bergo berwama hitam untuk Personel wanita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDUII terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.Tanda Kepangkatan;
3. c.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
4. d.Tanda Kualifikasidan Kecakapan;dan
5. e.Tanda Kehormatan.

Pasal 10

(1)PDUIVsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, paling sedikit dipakai pada:
1. a.upacara hari ulang tahun Bakamla RI;
2. b.upacara pembukaan dan penutupan pendidikan; dan
3. c.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
4. b.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang, berwarna hitam dan pemakaian kemeja dimasukkan serta jas dikeluarkan; dan
5. c.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDU III.
(3)Kelengkapan PDU III terdiri atas:
1. a.pet upacara berwarna putih dengan emblem Logo Bakamla RI timbul warna emas;
2. b.sepatu dinas berwarna hitam;
3. c.kaus kaki berwarna hitam;
4. d.dasi berwarna hitam;
5. e.sarung tangan berwarna hitam;
6. f.ikat pinggang berwarna hitam dengan gesper berlambang Logo Bakamla RI tertutup jas; dan
7. g.hijab bergo berwama hitam untuk Personel wan ita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDU III terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lis kepangkatan pada lengan bagian pergelangan tangan;
3. c.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
4. d.badge tulisan INDONESIA COAST GUARD;
5. e.Tanda Kualifikasidan Kecakapan;dan
6. f.Tanda Kehormatan.

Pasal 11

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit dipakai pada:
(2)PDU IV sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa baju khusus lengan pendek, berkerah jatuh, berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
2. b.untuk Personel wanita yang menggunakan hijab, berupa baju khusus lengan panjang, berkerah jatuh, berwarna putih dan mempunyar lidah pangkat;
3. c.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, berupa celana panjang, berwarna putih dan pemakaian baju khusus dimasukkan; dan
4. d.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDU IV.
(3)Kelengkapan PDU IVterdiri atas:
1. a.pet upacara berwarna putih dengan emblem Logo Bakamla RI timbul warna emas;
2. b.sepatu dinas berwarna putih;
3. c.kaus kaki berwarna putih;
4. d.ikat pmggang berwarna putih dengan gesper berlambang Logo Bakamla RI tertutup baju khusus;dan
5. e.hijab bergo berwarna hitam untuk Personel wan ita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDU IV terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.Tanda Kepangkatan;
3. c.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
4. d.Tanda Kualifikasi dan Kecakapan; dan
5. e.Tanda Kehormatan.
6. a.hari kerja setiap bulan dalam melaksanakan kerja sehari -hari;
7. b.saat penugasan dari Satker pusat ke Satker daerah dan sebaliknya sebagaimana tercantum dalam surat perintah;
8. c.saat kegiatan di luar kantor oleh Satker pusat atau Satker daerah yang dilaksanakan di wilayah kerja Satker pusat atau Satker daerah sebagaimana tercantum dalam surat perintah;
9. d.saat menghadiri kegiatan sebagai peserta yang dilaksanakan oleh pihak luar sebagaimana tercantum dalam surat undangan resmi dan telah disposisi persetujuan oleh pimpinan;
10. e.saat melaksanakan tugas jaga Zpiket kecuali penugasan lain yang ditetapkan menggunakan PDK sesuai dengan Keputusan Kepala Badan; dan
11. f.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa kemeja lengan pendek, berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
2. b.untuk Personel wanita yang menggunakan hijab, berupa kemeja lengan panjang, berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
3. c.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang, berwarna hitam dan pemakaian kemeja dimasukkan;
4. d.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berupa celana panjang, berwarna hitam dan pemakaian kemeja dikeluarkan; dan
5. e.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil, bentuk kemeja disesuaikan dengan kondisi kehamilan.
(3)Kelengkapan PDH terdiri atas:
1. a.mut berwarna hitam dengan emblem Logo Bakamla RI tiga dimensi (cembung) dan emblem kepangkatan;
2. b.sepatu dinas berwarna hitam;

Pasal 12

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, paling sedikit dipakai pada:
1. a.Hari kerja setiap bulan dalam melaksanakan kerja sehari-hari;
2. b.saat melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di laut, siaga patroli, apel kesiapsiagaan, upacara, dan kegiatan pembinaan sesuai dengan situasi, kondisi, dan perintah; dan
3. c.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDLsebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa baju khusus lengan panjang dan berwama olive drab;
2. b.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang khusus, berwama olive drab dan pemakaian baju khusus dikeluarkan;
3. c.kaus kaki berwama hitam;
4. d.ikat pinggang berwama hitam dengan gesper berlambang Logo Bakamla RI; dan
5. e.hijab berwarna hitam untuk Personel wanita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDH terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tanda pengenal Personel (umum);
3. c.Tanda Kepangkatan;
4. d.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
5. e.badge LogoBakamla RI;
6. f.badge tulisan COAST GUARD;
7. g.badge tulisan sesuai Satker;
8. h.Tanda Kualifikasidan Kecakapan;dan
9. i.Tanda Kehormatan.

Pasal 13

(1)PO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, paling sedikit dipakai pada saat jadwal kegiatan olahraga rutin atau jadwal kegiatan olahraga lainnya yang diselenggarakan oleh Bakamla RI atau melibatkan Bakamla RI.
1. c.dalam hal aktivitas dalam kantor, baju khusus lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diganti dengan memakai combat suit; dan
2. d.untuk Personel dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDL.
(3)Kelengkapan PDL terdiri atas:
1. a.pet lapangan berwama olive drab dengan strapping atau baret berwama hitam;
2. b.sepatu lapangan berwarna olive drab;
3. c.kaus kaki berwama olive drab;
4. d.kaus oblong berwarna olive drab;
5. e.ikat pinggang berwama olive drab dengan gesper berlambang Logo Bakamla RI tertutup baju khusus;dan
6. f.hijab bergo berwarna hitam untuk Personel wan ita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDL, dibordir warna hitam pada strapping, terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tulisan BAKAMLARI;
3. c.Tanda Kepangkatan;
4. d.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
5. e.badge Logo Bakamla RI;
6. f.badge tulisan COASTGUARD;
7. g.badge tulisan sesuai Satker; dan
8. h.Tanda Kualifikasi dan Kecakapan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung kebutuhan orgamsasi terkait keterpaduan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki peran coast guard, perlu dilakukan pembaharuan dan perubahan untuk memicu sinergi dalam aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan operasional;
b.bahwa untuk mendukung perubahan mindset tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai institusi berseragam dan mencegah hambatan psikologis dalam pelaksanaan tugas, perlu ditumbuhkan kebanggaan personel terkait identitas dan otoritas dalam bentuk pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya;
c.bahwa Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sudah tidak J Menimbang KEPALABADANKEAMANANLAUTREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA NOMOR {; TAHUN.201.5 TENTANG PAKAIANDINAS,ATRIBUT,DANKELENGKAPAN DI LINGKUNGANBADANKEAMANANLAUTREPUBLIKINDONESIA PERATURANKEPALABADANKEAMANANLAUT ~ ~ KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga BABI KETENTUANUMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANKEPALABADANKEAMANANLAUTREPUBLIK INDONESIATENTANGPAKAIANDINAS, ATRIBUT,DAN KELENGKAPANDI LINGKUNGANBADAN KEAMANAN LAUTREPUBLIKINDONESIA.

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
4.Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Bentuk, Jenis dan Penyebutan Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; Menetapkan Mengingat Perbantuan.
1. 4.Pegawai Tetap adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat atau diberhentikan oleh PPK setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 5.Pegawai Perbantuan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan PNS instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla RI berdasarkan keputusan Kepala Badan diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla RI.
3. 6.Pakaian Dinas adalah pakaian yang dikenakan oleh Personel dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. 7.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Personel untuk kegiatan upacaraj seremonial sesuai dengan kebutuhannya.
5. 8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Personel dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan sehari-hari.
6. 9.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Personelpada saat bertugas di lapangan. Pegawai disebutRI yang selanjutnya Pegawai Tetap dan 3. Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
7. 2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi personel negeri sipil dan personel pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Personel Bakamla Personel adalah
8. 10.Pakaian Dinas Khusus Bakamla RI yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Personel untuk kepentingan tugas tertentu pada waktu tertentu dengan kompetensi khusus.
9. 11.Pakaian Olahraga yang selanjutnya disingkat PO adalah pakaian dinas yang digunakan Personel pad a kegiatan olahraga.
10. 12.Kelengkapan adalah perlengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang merupakan bagian dari Pakaian Dinas.
11. 13.Atribut adalah tanda-tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
12. 14.Tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah atribut pada Pakaian Dinas yang berupa semua jenis penghargaan negara kepada Personel yang berbentuk bintang, satya lencana, atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. 15.Tanda Kehormatan adalah atribut pada Pakaian Dinas yang menandakan tanda jasa dan tanda kehormatan yang diperoleh Personel selain Tanda Kehormatan
14. 16.Tanda Kecakapan /Brevet adalah atribut pada Pakaian Dinas yang menunjukkan kecakapan Zkemampuan Personel yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan.
15. 17.Tanda Kualifikasi/Brevet adalah atribut pada Pakaian Dinas yang menunjukkan kualifikasi Zkemampuan Personel yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau instansi lain yang berwenang.
16. 18.Tanda Kepangkatan adalah atribu t pada Pakaian Dinas yang menunjukkan pangkat dan golongan ruang Personel dalam jenjang nonstruktural dan jenjang struktural.
17. 19.Lencana Jabatan adalah atribut pada Pakaian Dinas yang dikenakan oleh Personel sebagai pejabat struktural di lingkungan Bakamla RI yang menunjukkan tingkatan eselonisasinya.

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan harus memperhatikan:

a.legalitas, yaitu penggunaannya sesuai dengan ketentuan;
b.kebutuhan, yaitu penggunaannya sesuai dengan kebutuhan organisasi;
c.keragaman, yaitu penggunaannya sesuai dengan model atau bentuk, warna dan bahan dasar yang ditentukan; dan
d.estetika, yaitu penggunaannya memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan.

Pasal 2

Setiap Personelwajib memakai Pakaian Dinas, Atrlbut, dan Kelengkapan pada saat melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Peraturan KepalaBadan ini.

20.Logo Bakamla RI adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai identitas Bakamla RI sebagai suatu institusi.
21.Satuan Kerja Bakamla RI yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Bakamla RI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang membebani dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
22.Unit Kerja MembidangiKepegawaianadalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan, mutasi, kesejahteraan dan informasi kepegawaian di lingkungan Bakamla RI, dalam hal InI yang dimaksud adalah Bagian Kepegawaian.

(3)PDK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi:
1. a.PDKHumas;
2. b.PDKTim Medis;
3. c.PDKAwak Kapal Negara;
4. d.PDKAwakPesawat Udara;
5. e.PDKUnit Reaksi Cepat Laut (URCL);
6. f.PDKProvos Pengamanan Dalam (PROPAM);dan
7. g.PDKLainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait rincian PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta Atribut dan Kelengkapan PDK yang dimaksud, diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Kepala Badan.
(5)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
(6)Bentuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
1. a.PDUI;
2. b.PDUII;
3. c.PDU III; dan
4. d.PDU IV.

Pasal 4

(1)Pakaian Dinas di Lingkungan Bakamla RI meliputi:
1. a.PDU;
2. b.PDH;
3. c.PDL;
4. d.PO; dan
5. e.PDK.
(2)PDU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
(4)Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling sedikit memuat:
1. a.badge LogoBakamla RI;
2. b.badge tulisan COAST GUARD;
3. c.badge tulisan INDONESIAN COAST GUARD (Atribut PDU III); dan
4. d.badge tulisan Satker.
(5)Bentuk, wama, dan ukuran Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. perundang-peraturanketentuanberdasarkan undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut terkait rincian tanda pengenal Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Pasa15
(1)Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
1. a.Tanda Kepangkatan (jenjang nonstruktural dan struktural;
2. b.Lencana Jabatan;
3. c.Tanda Kehormatan;
4. d.Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
5. e.Tanda Kecakapan/Brevet;
6. f.Tanda Kualifikasi/Brevet;
7. g.papan nama;
8. h.badge; dan
9. i.tanda pengenal Personel.
(2)Penyebutan Tanda Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beserta persyaratan kepangkatan diatur dengan Keputusan Kepala Badan
(3)Alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:
1. a.sepatu dinas;
2. b.sepatu olahraga; dan
3. c.sepatu lapangan.
(4)Sepatu dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.sepatu dinas untuk Personel pna, yaitu sepatu berwarna hitam polos, bertali dan berbahan kulit;
2. b.pet upacara;
3. c.mut;
4. d.baret; dan
5. e.topi.

Pasal 6

(1)Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)paling sedikit memuat:
1. a.tutup kepala;
2. b.ikat pinggang;
3. c.alas kaki;
4. d.kaus kaki;
5. e.dasi (KelengkapanPDU I untuk Personel wanita, dan PDU III);
6. f.dasi kupu-kupu (KelengkapanPDUII);
7. g.pin dengan emblem LogoBakamla RI (opsional);
8. h.combat suit;
  1. 1.pedang kehormatan, untuk Personel pna (KelengkapanPDUI dan PDUIII); J. tongkat komando (opsional);
9. k.sarung tangan (KelengkapanPDUI dan PDUIII);
  1. 1.kaus oblong;
10. m.jaket; dan
11. n.jas hujanj overcoat.
(2)Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pet lapangan;
2. b.sepatu dinas untuk Personel pria, yaitu sepatu berwama putih polos, bertali dan berbahan kulit;
3. c.sepatu dinas untuk Personel wanita, yaitu sepatu berwarna hitam polos, tidak bertali dan berbahan kulit, serta mempunyai hak setinggi 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) ern (sentimeter); dan
4. d.sepatu dinas untuk Personel wanita, yaitu sepatu berwarna putih polos, tidak bertali dan berbahan kulit, serta mempunyai hak setinggi 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) em (sentimeter).
(5)Sepatu olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu sepatu berwama biru dengan strip merah, bertali, mempunyai karakteristik bentuk dan fungsi disesuaikan untuk aktivitas olahraga bagi Personel pria dan wanita.
(6)Sepatu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
1. a.sepatu laras panjang (jungle boot) berwama olive drab, bertali, mempunyai karakteristik bentuk dan fungsi disesuaikan untuk aktivitas di lapangan atau luar ruangan dengan kondisi lingkungan yang panas, basah dan lembab, bagi Personelpria dan wanita; dan
2. b.sepatu laras panjang (jungle boot) berwarna hitam danjatau krem iopeionab, bertali, mempunyai karakteristik bentuk dan fungsi disesuaikan untuk aktivitas di lapangan atau luar ruangan dengan kondisi lingkungan yang panas, basah dan lembab, bagi Personelpria dan wanita.
(7)Bentuk, warna, dan ukuran Kelengkapansebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KepalaBadan ini.

Pasal 7

(1)PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit dipakai pada:
1. a.upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun negara asing, Hari Pahlawan;
2. b.menghadiri upacara pelantikan kepala negara dan wakil kepala negara;
3. c.upacara penganugerahan Tanda Kehormatan
4. d.upacara peresmian Kapal Negara;
5. e.upacara pengukuhan nama Kapal Negara;
6. f.pengantar dan penyambutan jenazah;
7. g.ziarah ke taman makam pahlawan;
8. h.upacara tabur bunga di laut; dan
  1. 1.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.untuk Personel pria, berupa jas khusus lengan panjang berkerah tegak, berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
2. b.untuk Personel wanita, berupa kemeja lengan pendek berwarna putih, dan jas khusus lengan panjang berkerah jatuh berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
3. c.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang, berwarna putih dan pemakaian jas dikeluarkan;
4. d.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berupa celana panjang, berwarna putih dan pemakaian kemeja dimasukkan serta jas dikeluarkan;
(1)PDUII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, paling sedikit dipakai pada:
1. a.menghadiri resepsi kenegaraan atau jamuan intemasional; dan
2. b.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDUII sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa kemeja lengan panjang berwama putih, dan jas khusus lengan panjang berwarna kuning gading dan mempunyailidah pangkat;
2. e.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDU 1.
(3)KelengkapanPDUI terdiri atas:
1. a.pet upacara berwarna putih dengan emblem Logo Bakamla RItimbul wama emas;
2. b.sepatu dinas berwama putih;
3. c.kaus kaki berwama putih;
4. d.dasi hitam, untuk Personelwanita;
5. e.pedang kehormatan, untuk Personelpria;
6. f.sarung tangan berwarna putih;
7. g.ikat pinggang berwama putih dengan gesper berlambang LogoBakamla RItertutup jas; dan
8. h.hijab bergo berwarna hitam untuk Personel wanita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDUI terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.Tanda Kepangkatan;
3. c.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
4. d.badge tulisan COAST GUARD;
5. e.Tanda Kualifikasidan Kecakapan;dan
6. f.Tanda Kehormatan.

Pasal 9

(1)PDUIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling sedikit dipakai pada:
1. a.kunjungan dinas ke luar negeri; dan
2. b.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDUIIIsebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa kemeja lengan panjang berwarna putih, dan jas khusus lengan panjang berwama hitam dan tidak mempunyai lidah pangkat;
2. b.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang, mempunyai lis vertikal, berwarna hitam dan pemakaian kemeja dimasukkan serta jas dikeluarkan; dan
3. c.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDUII.
(3)KelengkapanPDUII terdiri atas:
1. a.sepatu dinas bewarna hitam;
2. b.kaus kaki berwarna hitam;
3. c.dasi kupu-kupu berwama hitam;
4. d.ikat pinggang berwama hitam dengan gesper berlambang LogoBakamla RItertutup jas;
5. e.sabuk kain berwarna hitam tertutup jas; dan
6. i.hijab bergo berwama hitam untuk Personel wanita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDUII terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.Tanda Kepangkatan;
3. c.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
4. d.Tanda Kualifikasidan Kecakapan;dan
5. e.Tanda Kehormatan.

Pasal 10

(1)PDUIVsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, paling sedikit dipakai pada:
1. a.upacara hari ulang tahun Bakamla RI;
2. b.upacara pembukaan dan penutupan pendidikan; dan
3. c.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
4. b.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang, berwarna hitam dan pemakaian kemeja dimasukkan serta jas dikeluarkan; dan
5. c.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDU III.
(3)Kelengkapan PDU III terdiri atas:
1. a.pet upacara berwarna putih dengan emblem Logo Bakamla RI timbul warna emas;
2. b.sepatu dinas berwarna hitam;
3. c.kaus kaki berwarna hitam;
4. d.dasi berwarna hitam;
5. e.sarung tangan berwarna hitam;
6. f.ikat pinggang berwarna hitam dengan gesper berlambang Logo Bakamla RI tertutup jas; dan
7. g.hijab bergo berwama hitam untuk Personel wan ita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDU III terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lis kepangkatan pada lengan bagian pergelangan tangan;
3. c.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
4. d.badge tulisan INDONESIA COAST GUARD;
5. e.Tanda Kualifikasidan Kecakapan;dan
6. f.Tanda Kehormatan.

Pasal 11

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit dipakai pada:
(2)PDU IV sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa baju khusus lengan pendek, berkerah jatuh, berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
2. b.untuk Personel wanita yang menggunakan hijab, berupa baju khusus lengan panjang, berkerah jatuh, berwarna putih dan mempunyar lidah pangkat;
3. c.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, berupa celana panjang, berwarna putih dan pemakaian baju khusus dimasukkan; dan
4. d.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDU IV.
(3)Kelengkapan PDU IVterdiri atas:
1. a.pet upacara berwarna putih dengan emblem Logo Bakamla RI timbul warna emas;
2. b.sepatu dinas berwarna putih;
3. c.kaus kaki berwarna putih;
4. d.ikat pmggang berwarna putih dengan gesper berlambang Logo Bakamla RI tertutup baju khusus;dan
5. e.hijab bergo berwarna hitam untuk Personel wan ita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDU IV terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.Tanda Kepangkatan;
3. c.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
4. d.Tanda Kualifikasi dan Kecakapan; dan
5. e.Tanda Kehormatan.
6. a.hari kerja setiap bulan dalam melaksanakan kerja sehari -hari;
7. b.saat penugasan dari Satker pusat ke Satker daerah dan sebaliknya sebagaimana tercantum dalam surat perintah;
8. c.saat kegiatan di luar kantor oleh Satker pusat atau Satker daerah yang dilaksanakan di wilayah kerja Satker pusat atau Satker daerah sebagaimana tercantum dalam surat perintah;
9. d.saat menghadiri kegiatan sebagai peserta yang dilaksanakan oleh pihak luar sebagaimana tercantum dalam surat undangan resmi dan telah disposisi persetujuan oleh pimpinan;
10. e.saat melaksanakan tugas jaga Zpiket kecuali penugasan lain yang ditetapkan menggunakan PDK sesuai dengan Keputusan Kepala Badan; dan
11. f.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa kemeja lengan pendek, berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
2. b.untuk Personel wanita yang menggunakan hijab, berupa kemeja lengan panjang, berwarna putih dan mempunyai lidah pangkat;
3. c.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang, berwarna hitam dan pemakaian kemeja dimasukkan;
4. d.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berupa celana panjang, berwarna hitam dan pemakaian kemeja dikeluarkan; dan
5. e.untuk Personel wanita dalam keadaan hamil, bentuk kemeja disesuaikan dengan kondisi kehamilan.
(3)Kelengkapan PDH terdiri atas:
1. a.mut berwarna hitam dengan emblem Logo Bakamla RI tiga dimensi (cembung) dan emblem kepangkatan;
2. b.sepatu dinas berwarna hitam;

Pasal 12

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, paling sedikit dipakai pada:
1. a.Hari kerja setiap bulan dalam melaksanakan kerja sehari-hari;
2. b.saat melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di laut, siaga patroli, apel kesiapsiagaan, upacara, dan kegiatan pembinaan sesuai dengan situasi, kondisi, dan perintah; dan
3. c.kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)PDLsebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
1. a.untuk Personel pria dan wanita, berupa baju khusus lengan panjang dan berwama olive drab;
2. b.untuk Personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa celana panjang khusus, berwama olive drab dan pemakaian baju khusus dikeluarkan;
3. c.kaus kaki berwama hitam;
4. d.ikat pinggang berwama hitam dengan gesper berlambang Logo Bakamla RI; dan
5. e.hijab berwarna hitam untuk Personel wanita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDH terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tanda pengenal Personel (umum);
3. c.Tanda Kepangkatan;
4. d.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
5. e.badge LogoBakamla RI;
6. f.badge tulisan COAST GUARD;
7. g.badge tulisan sesuai Satker;
8. h.Tanda Kualifikasidan Kecakapan;dan
9. i.Tanda Kehormatan.

Pasal 13

(1)PO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, paling sedikit dipakai pada saat jadwal kegiatan olahraga rutin atau jadwal kegiatan olahraga lainnya yang diselenggarakan oleh Bakamla RI atau melibatkan Bakamla RI.
1. c.dalam hal aktivitas dalam kantor, baju khusus lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diganti dengan memakai combat suit; dan
2. d.untuk Personel dalam keadaan hamil tidak menggunakan PDL.
(3)Kelengkapan PDL terdiri atas:
1. a.pet lapangan berwama olive drab dengan strapping atau baret berwama hitam;
2. b.sepatu lapangan berwarna olive drab;
3. c.kaus kaki berwama olive drab;
4. d.kaus oblong berwarna olive drab;
5. e.ikat pinggang berwama olive drab dengan gesper berlambang Logo Bakamla RI tertutup baju khusus;dan
6. f.hijab bergo berwarna hitam untuk Personel wan ita yang menggunakan hijab.
(4)Atribut PDL, dibordir warna hitam pada strapping, terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tulisan BAKAMLARI;
3. c.Tanda Kepangkatan;
4. d.Lencana Jabatan, untuk pejabat struktural;
5. e.badge Logo Bakamla RI;
6. f.badge tulisan COASTGUARD;
7. g.badge tulisan sesuai Satker; dan
8. h.Tanda Kualifikasi dan Kecakapan.