Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 70
menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ------ --- -- Ditetapkan di Jakarta pada tanggal1 Oktober 2010 Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Surat Edaran Kepala 8adan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai N-egeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2 Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawai- an Negara ini, dilampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 2 --_.- .._ - .- .- Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:
C. PENGERTIAN Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. B. TUJUAN
A. UMUM I. PENDAHULUAN KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 3 - .._---- Setiap PNS wajib:
II. KEWAJIBAN DAN LARANGAN A. KEWAJIBAN
4 Setiap PNS dilarang:
B. LARANGAN
dan
5
dan/atau
Contoh: Sdr. Sukoco, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, diduga telah melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan sehingga yang bersang- kutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri. Dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, maka atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempu- nyai kekuatan hukum yang tetap. III. HUKUMAN DISIPLIN A. UMUM
dan/atau
7 C. PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 2) menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 4) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 5) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
B. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN 8 6) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepen- tingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 8) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa: a) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. Contoh 1: Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang lilIa, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersang- kutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III. Contoh 2: Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang lilIa, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Sejak bulan Januari sampai dengan April 2011 yang bersangkutan sering terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah. Setelah dihitung secara kumulatif jumlahnya menjadi 40 (empat puluh) jam kerja, dan dikonversi sarna dengan 5 (lima) hari tidak masuk kena, karena 7 ~ (tujuh setengah) jam dikonversi sarna dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Dalam hal demikian Sdr. Farah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III. b) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja. Contoh: Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang 'lila, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersang- kutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja. 9 Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk ke~a tanpa alasan yang sah menjadi 6 (enam) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis oleh pejabat struktural eselon III. c) pemyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari ke~a. Contoh: Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang lilIa, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersang- kutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumula- tifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua betas) hari kerja. Oalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa pernya- taan tidak puas secara tertulis oleh pejabat struktural eselon III. 10} menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 11) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja. 13) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja. 14) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
1) mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. 2) mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. 10 - -------- 3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. 4) menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. 5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. 6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. 7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. 9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila peJanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. Contoh: Sdr. 8ayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang IlIld, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernya- taan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Febuari 2011. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk keria lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 18 (delapan belas) hari kerja. 11 Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II. b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puJuh lima) hari kerja. Contoh: Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak mas uk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 24 (dua puluh empat) hari keria. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II. c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. Contoh: Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari kerja dari mulai bulan Januari sampai Juli 2011. Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. Setelah dikumulalifkan, jumlah tidak masuk kerja lanpa alasan yang sah menjadi 29 (dua puluh sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih be rat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh pejabat yang berwenang menghukum. 12 12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran ke~a pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). Contoh: Sdr. Rini Anggraini, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang 1II1b, fungsional umum, yang bersangkutan sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dengan atasan langsungnya berupa penyelesaian berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS untuk selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 (seribu) berkas persetujuan (capaian target 100%). Dalam akhir tahun setelah dievaluasi yang bersangkutan prestasi kerjanya hanya mencapai 450 (empat ratus lima puluh) berkas (capaian target 45%). Dalam hal demikian karena capaian targetnya kurang dari 50%, rnaka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang oleh Pejabat yang berwenang menghukum. 13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini ketentuan yang mengatur pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila dilakukan dengan sengaja. 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila dilakukan dengan sengaja. 17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila peJanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 2) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 4) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 13 - - ._._._--- 5) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 6) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepen- tingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada peme- rintah dan/atau negara; 8) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. 9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa: a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja. Contoh: Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon lll.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IVIb menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 9 Maret 2012, karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Febuari 2011. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatifkan jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 (tiga puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh PPK. Karena hukuman ini sifatnya berlanjut, maka penurunan pangkat setingkat lebih rendah selarna 3 (tiga) tahun dimaknai sebagai perpanjangan masa hukuman, bukan diturunkan lagi pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d. 14 Dengan demikian, Sdr. Drs.Suherman hanya menjalani masa hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a. b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; Contoh: Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon liLa). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a karena tidak masuk kerja selama 34 (tiga puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan April 2011 . Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 40 (empat puluh) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Kepala Bagian pejabat struktural eselon Ill.a menjadi pejabat struktural eselon IV.a oleh PPK. Karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang sedang dijalani yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dianggap selasai, sehingga pangkatnya kembali ke pangkat semula yaitu Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. e) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; Contoh: Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian (eselon liLa). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah karena tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Juli 2011. 15 Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 44 (empat puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan oleh PPK. d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Contoh: Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon lll.a), Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2011. Kemudian antara bulan November sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk ke~a tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pember- hentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pember- hentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK. 10) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen); Contoh: Sdr. Rini Anggraini, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, fungsional umum. Yang bersangkutan sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dengan atasan langsungnya berupa penyelesaian pekerjaan berupa kenaikan pangkat PNS untuk selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 (seribu) berkas persetujuan (capaian target 100%). Dalam akhir tahun setelah dievaluasi yang bersangkutan prestasi kerjanya hanya mencapai 200 (dua ratus) berkas (capaian target 20%). Dalam hal demikian karena capaian targetnya kurang dari 25%, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat oleh PPK. 16 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah danlatau negara; 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 13) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
Dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus menerus meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir, PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran secara kumulatif.
1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 2) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, ternan sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelang- garan dilakukan dengan tidak sengaja; 4) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 17 2) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, ternan sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelang- garan dilakukan dengan sengaja; 4) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi; 6) memberikan dukungan kepada calon PresidenlVVakilPresiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakil- an Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 7) memberikan dukungan kepada calon PresidenlWakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 8) memberikan dukungan kepada calon an990ta Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang- undangan;dan 9) memberikan dukungan kepada calon Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala DaerahlWakii Kepala Daerah serta meng- adakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
1) menyalahgunakan wewenang; 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 18 3) tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 11) memberikan dukungan kepada calon PresidenlWakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwa- kilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 12) memberikan dukungan kepada calon PresidenJVVakilPresiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan 13) memberikan dukungan kepada calon Kepala DaerahlWakii Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye. 19
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman :
dan
b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 2) pembebasan dari jabatan; 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM 20
c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman:
d) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman:
21 e) struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK untuk jenis hukuman:
f) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IVlc di lingkungannya untuk jenis hukuman:
g) strukturaI eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman:
22 h) fungsional umum golongan ruang 1II/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
b) fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman:
c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman:
d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan : a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
23
dan
b) fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman:
c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman:
dan
d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman:
e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IVle untuk jenis hukuman:
24
dan
f) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
g) fungsional umum 9010n9anruang IIlId ke bawah untuk jenis hukuman:
dan
4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: a} struktural eselon I untuk jenis hukuman:
dan
b) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman:
c) fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:
25
5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman: a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 6) PNS yang dlpekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) pernyataan tidak puas secara tertulis; d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IVlc di lingkungannya untuk jenis hukuman: 26
b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang IllIb sampai dengan IllId di lingkungannya untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sarnpai dengan IVlc untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. Contoh: Sdr. Drs. Maryadi, M.Si, pangkat Pembina Utama Muda golon9an ruang IV/c adalah PNS Badan Pusat Statistik yang dipekerjakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan jabatan Direktur Pengolahan Data. Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11 yaitu menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Badan Pusat Statistik. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IIIIb sampai dengan golongan ruang IIlId untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Contoh: Sdri. Ora. Susana, pangkat Pembina golongan ruang IV/a adalah PNS Badan Kepegawaian Negara yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional menduduki jabatan Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian. Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11 yaitu menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 27 Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.
1) PNS yang menduduki jabatan : a) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang IIIlc dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
b) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelak- sana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang Ilfc sampai dengan 9010n9anruang IlIlb di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang men- duduki jabatan struktural eselon III. jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IIlfc dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang Ille sampai dengan golongan ruang IIl/b, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK daJam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Perwakilan BPKP, dan KepaJaKantor Regional BKN. 28 2) Pejabat struktural eselon I yang bukan PPK Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a) PNS yang menduduki jabatan:
(a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; dan (e) pernyataan tidak puas seeara tertulis.
(a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan (c) penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun. b) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IIl1edan golongan ruang IIIld, untuk jenis hukuman:
e) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IIlId ke bawah, untuk jenis hukuman:
Contoh 1: (Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK) Sdr. Marwanto, jabatan struktural eselon IV.a di lingkungan Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, yaitu 29 ---- _________ -~-- --~ - tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya, dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif bagi BKN. Sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Kantor Regional I Yogyakarta. Contoh 2: (Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK) Sdri. Ora. Mardiyanti, fungsional umum golongan ruang IIl/d di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Yang bersangkutan sampai dengan bulan November 2010 telah terbukti melakukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja, Sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan. 3) PPK dan membawahi pejabat struktural eselon lI.b Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK dan memba- wahi pejabat struktural eselon Il.b dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. a) Pejabat struktural eselon Il.a menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
(a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; dan (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
(a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
30 - --- __
(a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; dan (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
(a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. b) Pejabat struktural eselon lI.b menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
(a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; dan (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
(a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun: dan (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang IIlc sampai dengan golongan ruang IIlIb di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
b) Struktural eselon V, fungsional tertentu JenJang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang Ilia dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
31 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang Ille sampai dengan golongan ruang IlItb, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IIfa dan golongan ruang 1I1b,untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang IIfa dan IItb di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
b) fungsional umum golongan ruang lIa sampai dengan golongan ruang lid, untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang Ilia dan golongan ruang IlIb, untukjenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang lIa sampai dengan golongan ruang lid, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 32 ~~-- --_-
1) PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan: a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman:
dan
a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) pernyataan tidak puas secara tertulis; d) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan e) pembebasan dari jabatan.
1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang lIa sampai dengan golongan ruang lid di lingkungannya, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 2) PNS yang dipeksrjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang lIa sampai dengan golongan ruang lid, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 33 b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
c) fungsional umum golon9an ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
d) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
34 e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan 9010nganruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
f) struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
g) fungsional umum golongan ruang IIl/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekeriakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman:
b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
35
c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: a) strukturaI eselon I di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
dan
b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
36 c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IVIe, untuk jenis hukuman:
dan
d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman:
e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman:
dan
f) struktural eselon Ill ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
37 g) fungsional umum golon9an ruang III/d ke bawah untuk jenis hukurnan:
dan
4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
dan
b) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman:
c) fungsional umum golon9an ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:
5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman: a} pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 38 - ----- --- ~-- 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain. atau badan internasional, atau tugas di luar negeri. untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) pernyataan tidak puas secara tertulis; d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IVlc di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang IIIIb sampai dengan golongan ruang Ili/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
39 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, serta jabatan fungsional umum golongan ruang IlI/b sampai dengan golongan ruang IIlId untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon Ill, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang IIIlc dan golon9an ruang Ili/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
b) struktural eselon IV, fungsional tertentu JenJang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang Il/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon lll, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, jabatan fungsional umum golongan ruang IIlie dan golongan ruang IIl/d, untukjenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pemyataan tidak puas secara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum 9010n9an ruang IIle sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 40
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/e sampai dengan golongan ruang IIl1bdi Iingkungannya, untuk jenis hukuman:
b) struktural eselon V, fungsional tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang Ilia dan golongan ruang !lIb di Iingkungannya, untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/e sampai dengan golongan ruang IIIlb, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan e) pernyataan tidak puas seeara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di Iingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang lila dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan : a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang Ilia dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
41
b) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang lid, untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang Ilia dan golongan ruang 1I1b,untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di Iingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang lId, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang lIa sampai dengan golongan ruang lid di lingkungannya, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional urnurn golongan ruang Ila sampai dengan golongan ruang lid, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertuJis. 42 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 2) pembebasan dari jabatan; 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan 2} pembebasan dari jabatan.
1) PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
dan
b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
43 c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman:
e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golon9an ruang IVlc di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
44
f) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
g) fungsional umum golongan ruang IlI/e dan golongan ruang IlI/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
h) fungsional umum golongan ruang IIl1b ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman:
45 - ._- -- __ b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman:
dan
b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
46
e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IVIe, untuk jenis hukuman:
dan
d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman:
e) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
f) fungsional umum 9010nganruang IIlfe dan golongan ruang IIlid , untuk jenis hukuman:
47 - ---------
dan
4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: a) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis hukuman:
b) fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman:
5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman: a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 48 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; e) pernyataan tidak puas seeara tertulis; d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang IIlIe dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
e) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelak- sana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang Ille sampai dengan golongan ruang IIlIb di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang "lIe dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan e) pernyataan tidak puas secara tertulis. 49 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IIle sampai dengan golongan ruang IIIfb, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang IIlfe dan golongan ruang Ili/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
b) struktural eselon IV, fungsional tertentu JenJang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang IIle sampai dengan golongan ruang 1II/bdi lingkungannya, untukjenis hukuman;
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IIlie dan golongan ruang IIlId untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan e) pernyataan tidak puas seeara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang Ille sampai dengan golongan ruang IIIIb untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelak- sana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/e sampai dengan golongan ruang IIlib di lingkungannya, untuk jenis hukuman: 50
b) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelak- sana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang lila dan golongan ruang IIlb di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IIle sampai dengan golongan ruang IIIIb untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golon9an ruang Ilia dan golongan ruang IIIb untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan: a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang Ilia dan golon9an ruang Illb di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
b) fungsional umum golongan ruang lIa sampai dengan golongan ruang lId untuk jenis hukuman:
51 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang lila dan golongan ruang 1I1b,untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang lId, untuk jenis hukuman: a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang lId di lingkungannya, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang lId, untuk jenis hukuman: a) teguran lisan; b) teguran lertulis; dan c) pemyataan tidak puas secara tertulis.
52
Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara be~enjang. Penjatuhan hukuman disiplin oJeh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dilakukan setelah mendengar keterangannya dan tidak perJu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara perneriksaan. Jenis hukurnan disipJinyang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukurnan disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan pejabat yang berwenang menghukum, juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Contoh: Sdr. Leo Firmansyah, jabatan Kepala Seksi (eselon IV.a) membawahi seorang PNS bemama Sdr. Michael, jabatan fungsional umum pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang Ilib. Sdr. Michael telah melakukan pelanggaran disiplin yang seharusnya dijatuhi hukurnan disiplin berupa teguran tertulis, tetapi Sdr. Leo Firmansyah sebagai atasan langsungnya tidak menjatuhkan hukuman. Dalam hal demikian, atasan Sdr. Leo Firmansyah yaitu Sdr. Bambang Sugono, Kepala Bidang (eselon lll.a), selain menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis kepada Sdr. Leo Firmansyah juga menjatuhkan hukuman disiplin yang sarnajenisnya kepada Sdr. Michael.
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum" adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong, antara lain karena berhalangan tetap, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi. Contoh: Sdr. Novianto, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang Illb jabatan fungsional umum telah melakukan pelanggaran tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah. Karena atasan langsungnya yaitu Kepala Seksi (eselon IV) tidak adallowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada Sdr. Novianto berupa teguran lisan adalah Kepala Bagian (eselon III). 53 B. PEMANGGILAN
Contoh: Sdr. Ariel Syahroni, S.Kom., jabatan fungsional Pranata Komputer Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang IIlib, diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan, Sdr. Ariel Syahroni dipanggil oleh atasan langsungnya secara V. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAM- PAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN A. UMUM
54
Untuk mempercepat pemeriksaan, PPK atau Gubernur dapat memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
Apabila pada tanggal22 Oktober 2010 pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr. Ariel Syahroni tidak juga hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 55 ---- ----- -
Contoh: Sdr. Abdul Durahman, pangkat Pengatur golongan ruang life fungsional umum, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin. Setelah diperiksa oleh atasannya Kepala Seksi (eselon IV.a), ternyata hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat sedang. Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Kepala Bidang (eselon IIl.a) atau pejabat yang lebih tinggi, maka Kepala Seksi tersebut membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi disertai dengan berita acara pemeriksaannya. Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dari orang lain.
10.Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. 11.Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:
Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. 12.Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PNS, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 56 Contoh: Sdr. Jayusman, pangkat Penata Muda golongan ruang lilIa, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin, yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, Inspektorat, Biro Kepegawaian/BKD, atau pejabat lain yang ditunjuk. 13.Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
15.Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana rnestinya; maka selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH). 16.PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Sdr. Dedy Putra, S.E., pangkat Penata Muda Tk. 1 golongan ruang IIlib, Jabatan Kepala Seksi (eselon IV.a). Yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran disiplin dan ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat. Dalam hal demikian, untuk memperlancar pemeriksaan, atasan langsungnya yaitu pejabat struktural eselon Ill.a dapat membebaskan sementara Sdr. Dedy Putra, S.E., dari tugas jabatan sebagai Kepala Seksi sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Selama dibebaskan sementara dari tugas jabatan sebagai Kepala Seksi, yang bersangkutan masih tetap masuk kerja dan menerima penghasilan serta tunjangan jabatan. 17.Apabila atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada ataupun terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau secara berjenjang. 57
19.Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita aeara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita aeara pemeriksa- an, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedta menandatangani berita acara pemeriksaan. Walaupun PNS yang diperiksa tidak bersedia untuk menanda- tangani berita acara pemeriksaan tersebut, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
Dalam hal diperlukan, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat meminta kepada PPK Kementerian Luar Negeri untuk membentuk Tim Pemeriksa. 58
Contoh: Seorang PNS telah melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti melanggar Pasal 3 angka 13 yang pelanggarannya ber-dampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Sehingga oleh pejabat yang berwenang menghukum dapat dijatuhkan hukuman disiplin sedang. Dengan demikian, berdasarkan hasil pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum maka: 1) apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka pejabat yang berw enang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. 2) apabila yang bersangkutan melakukannya karena untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka dapat diberikan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.
1) berita acara pemeriksaan; 2) bukti-bukti pelanggaran disiplin; dan 3) bahan-bahan lain yang diperlukan. 59
1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
Contoh: Sdr. Drs. Sugihjaya, Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, jabatan Kepala Subbagian (eselon IV.a). Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 8 (delapan) hari kerja yang menurut ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 harus dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya ternyata di samping tidak masuk kerja, juga terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa melakukan perceraian dengan istri tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang menurut ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Dalam hal demikian, PNS tersebut dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap mempertimbangkan tidak masuk kerjanya.
Contoh: Sdri. Susiana, S.H., golongan ruang IlItb pada tahun 2009 melakukan pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif terhadap unit kerja. Yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis. Kemudian pada tahun 2010 yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal demikian, Sdri. Susiana, S.H., harus dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat yaitu berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum. 60 2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa teguran lisan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran tertulis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran l-h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Dalam keputusan hukuman teguran tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersang- kutan.
1) Jenis hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara ter- tulis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang meng- hukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-i Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-j Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan untuk selama 1 (satu) tahun. 3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Contoh 1: Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian Umum (eselon liLa). Pada tanggal 1 Juli 2010 yang bersangkutan baru memperoleh kenaikan gaji berkala (KGB) dengan masa kerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.667.900,00. Terhitung mulai tanggal 1 September 2010 dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan KGB selama 1 (satu) tahun. Dalam hal demikian, maka KGB yang seharusnya diberikan mulai 1 Juli 2012, baru dapat dipertimbangkan terhitung mulai 1 Jull 2013. 61 Yang bersangkutan dari bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013, masih menerima gaji pokok lama. Contoh 2: Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian Umum (eselon lll.a). Seharusnya pada tanggal 1 November 2010 akan mendapatkan kenaikan gaji berkala dengan masa kerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.667.900,00. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. Dalam hal demikian, yang bersangkutan baru dapat dipertimbang- kan kenaikan gaji berkala berikutnya terhitung mulai tanggal 1 November 2011. Yang bersangkutan dari bulan November 2010 sampai dengan Oktober 2011, masih menerima gaji pokok lama.
1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang meng- hukum, dibuat menurut eontoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat, ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertim- bangkan. 3) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat, tidak dihitung untuk masa kerja kenaikan pangkat berikutnya. Contoh: Sdr. Drs. Badrun, jabatan fungsional umum, pangkat Penata Muda, golongan ruang lilia, terhitung mulai tanggal 1 April 2007. Pada tanggal 12 Nopember 2010, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk kenaikan pangkat regulernya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIl1b seharusnya dapat dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2011, karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, maka kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang Ill/b baru dapat dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2012 dan kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata golongan ruang IllIe baru dapat dipertimbangkan untuk periode 1 April 2016. 62 Contoh 1: Sdr. Andri Subono, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIl/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun TMT 10 September 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2011. Dalam hal demikian maka: a) TMT 1 Oktober 2010 Sdr. Andri Subono, S.E., pangkatnya turun dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang IllIb menjadi Penata Muda golongan ruang IIlIa dengan gaji pokoknya turun dari Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,OO. b) TMT 1 Oktober 2011, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda Tingkat I 9010ngan ruang IIl1bdan gaji pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00. e) TMT 1 April 2015 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertim- bangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIl1b menjadi Penata golongan ruang "lie apabila sesual dengan peraturan perundang-undangan. 4) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
1) Jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menu rut eontoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 3) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula. 4) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikut- nya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali pada pangkat semula. 63 Contoh 2: Sdr. Sulaeman, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golong an ruang IlI/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 masa kerja 4 tahun 9 bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan 9 Agustus 2011. Dalam hal demikian maka: a) TMT 1 September 2010 pangkat Sdr. Sulaeman, S.E., turun dari Penata Muda Tingkat 1 9010n9an ruang IIl1b menjadi Penata Muda golongan ruang 1II/adengan gaji pokok turun dari Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.1 00,00. b) TMT 1 September 2011, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIlIb dan gaji pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00. e) TMT 1 Oktober 2012 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertim- bangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIl/b menjadi Penata golongan ruang IIIle apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1) Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut eontoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-m Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2} Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat ditetapkan setingkat lebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun. 3) Dalarn keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 4) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula. 5) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali pada pangkat semula. 64 Contoh 1 : Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang IlI/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010 masa kerja 4 tahun 3 bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan tan9gal 9 Agustus 2013. Dalam hal demikian maka: a) TMT 1 September 2010 Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkatnya turun dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIl1b menjadi Penata Muda golongan ruang IIl1a dengan gaji pokoknya turun dari Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,OO. b) TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIltb dan gaji pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,00. e) TMT 1 April 2017 kenaikan pangkatnya baru dapat diper- timbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang "lib menjadi Penata golongan ruang IIIle apabila memenuhi syarat- syarat yang ditentukan. Contoh 2 : Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIltb terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 masa kerja 4 tahun 9 bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan 9 Agustus 2013. Dalam hal demikian maka : a) TMT 1 September 2010 pangkat Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., turun dari pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIJb menjadi Penata Muda golongan ruang IIl1a dengan gaji pokok turun dari Rp.1.907.500,OO menjadi Rp.1.830.100,OO. b) TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda Tingkat I golon9an ruang IIltb dan gaji pokoknya kembali menjadi Rp.1.907.500,OO. e) TMT 1 Oktober 2014 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertim- bangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIItb menjadi Penata golongan ruang IIlfe apabila memenuhi syarat- syarat yang ditentukan.
1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan. 65 2) Jenis hukuman disiplin yang berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 3) Dalam surat keputusan hukuman disiplin tersebut, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 4) PPK harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan serta harus segera dilantik dan diambil sumpahnya. 5) Tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 6) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan struktural setingkat lebih rendah, baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam waktu 1 (satu) tahun, dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk menduduki sesuatu jabatan lain. Pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8) Penurunan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah, tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya. PPK harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 66 Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya, tetap dimiliki oleh PN8 yang bersangkutan. PN8 tersebut dapat dipertimbangkan diangkat kembali dalam jabatan semula paling singkat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan dari jabatannya. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhi- tungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabatan yang semula. Kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula, baru dapat dipertim- bangkan apabila paling sing kat 1 (satu) tahun. Contoh: 8dr. Dian Supardi, 5.80s., jabatan Analis Kepegawaian Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang "lid dengan angka kredit
a) Sdr. Dian Supardi 8.Sos., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d jabatannya diturunkan dari Analis Kepegawaian Muda menjadi Analis Kepegawaian Pertama dengan angka kredit tetap 300. b) 5dr. Dian Supardi S.50s., diberikan tunjangan jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pertama. c) 5dr. Dian 5upardi 8.80s., dapat diangkat kembali ke jabatan Analis Kepegawaian Muda dengan ketentuan sebagai berikut: 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin; 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang- undangan. d) Selama menduduki jabatan Analis Kepegawaian Pertama, Sdr. Dian Supardi 8.50s., memperoleh angka kredit 50. e) Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kepegawaian Muda, Sdr. Dian Supardi 8.Sos.,memper- oleh angka kredit 55. t) Dalam hal demikian, Sdr. Dian 5upardi 5.80s., dapat dipertim- bangkan untuk naik jabatan menjadi Analis Kepegawaian Madya dengan angka kredit 405 yang berasal dari: 67 1) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran l-p Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Dalam keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1) Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-q Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 1) angka kredit terakhir yaitu 300; 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pertama yaitu 50; dan 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalarn jabatan fungsional Analis Kepegawaian Muda yaitu 55.
1) Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dar; jabatan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghu- kum dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1-0 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 3) Selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan. 4) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya. Dalam waktu 1 (satu) tahun, dianggap sudah cukup untuk menilai apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk menduduki sesuatu jabatan lain.
Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
E. PENYAMPAIANHUKUMAN DISIPLIN 2) Dalam keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, tidak diberikan hak pensiun. 69
B. HUKUMANDISIPLINYANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF VI. UPAYA ADMINISTRATIF A. UMUM
70 C. HUKUMAN DlSIPLlN YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYAADMINISTRATIF
1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
71
D. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA ATASAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
dan
72
dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.
E. BANDING ADMINISTRATIF KEPADA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGA- WAIAN (BAPEK).
10.Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Yang dimaksud dengan final dan mengikat adalah terhadap keputusan peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan. 11.Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum. 12.Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum diberitahukan aleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV dan ditujukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dibuat menurut contah sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran I-t Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada:
13.Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat yang membidangi kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin. 14.Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang- undangan setelah dllakukan pemeriksaan. 73
1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; 3) pernyataan tidak puas secara tertulis; 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; VII. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLlN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLlN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN A. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
74 C. Gubernur selaku wakil pemerintah, untuk jenis hukuman disiplin berupa: 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan 2) pembebasan dari jabatan.
1) teguran lisan: 2) teguran tertulis; 3) pernyataan tidak puas secara tertulis; 4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setinqkat lebih rendah; dan 5) pembebasan dari jabatan.
1) teguran lisan; 2) teguran tertulis: dan 3) pernyataan tidak puas secara tertulis. mulai berlaku sejak tan9gal keputusan ditetapkan.
1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan 9) pembebasan dari jabatan. 75
dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan horrnat sebagai PNS.
Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan norrnat maka keputusan pember- hentiannya ditinjau kembali aleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan harmat. B. HAPUSNYA KEWAJIBANMENJALANIHUKUMAN DISIPLIN
76 - -------_ .. - - -
IX. KETENTUAN LAIN-LAIN
VIII. PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLlN
C. HAK-HAK KEPEGAWAIAN 77
X. KETENTUAN PERALIHAN
10.Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan. 11.Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman, apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun ke depan. 12.Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. 13.Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dari PPK. 78
79
XI. PENUTUP 80 Tembusan Yth : 1 , . 2 . *) Coret yang tidak perlu. **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. NIP NAMA Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)
untuk diperiksaldimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ........................................................................................................ **) pada Hari Tanggal Jam Tempat Nama NIP Pangkat Jabatan Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja untuk menghadap kepada
SURAT PANGGILAN I J II *) NOMOR : . RAHASIA Contoh Surat Panggilan ANAK LAMPIRAN l..a PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 81 *) Caret yang tidak perlu ....) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Tembusan Yth : 1 , " . 2 . NIP NAMA PPKlGubernur , , ) karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin **)
pada Hari Tanggal Jam Tempat Nama NIP Pangkat Jabatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR: . RAHASIA Contoh Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 82
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasa! .'" angka . huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja Nama berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap
Pada hari ini . tanggal bulan... tahun.. sayaITim Pemeriksa*): BERITA ACARA PEMERIKSAAN RAHASIA Contoh Berita Acara Pemeriksaan ANAK LAM PIRAN l-c PERATURAN KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 83 Pejabat PemeriksafTim Pemeriksa*) :
Yang diperiksa : Nama NIP Tandatangan Demikian Serita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 84
*) Caret yang tidak perlu. -) Isilahsesuaidenganpejabatyang berwenangmenghukum. Tembusan,Yth: 1 ,
NIP NAMA Yang me/aparkan (Atasan langsung), Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan **). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja Dengan ini dilaparkan dengan horrnat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal . bulan tahun , sayaITim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap : RAHASIA Kepada Yth . di ...................., . Cantoh LaporanKewenangan PenjatuhanHukumanDisiplin ANAK LAMPIRANl-d PERATURANKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 85 NIP Pangkat Jabatan Nama
RAHASIA Contoh Pembentukan Tim Pemeriksa ANAK LAMPIRANl-e PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 86 *) Coret yang tidak perlu. 1 . 2 .. Tembusan Yth: NIP NAMA PPKlPejabat yang ditunjuk*} . ~ " .
87 terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka huruf.. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara: MEMUTUSKAN: bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. , atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal .... angka .....huruf yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
3 ,
2 , : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP tanggal... ; ................, , , *) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPUTUSAN *) NOMOR . RAHASIA Menetapkan KESATU Mengingat Menimbang Membaca Contoh Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya ANAK LAMPIRANI-f PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 88 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
Tembusan Yth: NIP NAMA Diterima tanggal . NIP NAMA Atasan langsung ......................................................, *) Ditetapkan di . pada tanggal .. KETIGA KEEMPAT : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA 89 -- -- ---- -_ ... -_._-- Nama NIP Pangkat Jabatan Unit kerja : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada: MEMUTUSKAN:
3 ,
: 1. Undang-undang Nemor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dlubah dengan Undang- Undang Nomer 43 Tahun 1999;
c ,
: a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
2 , : 1. Laporan dari tanggal '" tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP tanggal... ; .................................................................... , *) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPUTUSAN ) NOMOR . RAHASIA Menetapkan KESATU Mengingat Menimbang Membaca Centeh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan ANAK LAMPIRANl-g PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 90 ..) Tulislah namajabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Deputi Bidang Informasi KepegawaianBadan Kepegawaian Negara di Jakarta; Pejabat lain yang dianggap perlu; . ,1. 2. 3. Tembusan Yth: NIP NAMA ................................................. ,..} Ditetapkan di .. pada tang9al .. karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA KETIGA 91 Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Keria : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada: MEMUTUSKAN: 3 ,
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomer 43 Tahun 1999;
c , : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP tanggal... ; 2 ,
: a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ....................................................., ..) KEPUTUSAN *) NOMOR . RAHASIA Menetapkan KESATU Mengingat Menimbang Membaca Contoh Keputusan Hukuman Oisiplin Teguran Tertulis ANAK LAMPIRANI-h PERATURANKEPALABAOAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 92 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; Pejabat lain yang dianggap perlu; . , ~ ,1. 2. 3. Tembusan Yth: NIP NAMA ................ *) Ditetapkan di . pada tanggal . karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... angka ..... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya KEDUA KETIGA 93 Nama NIP Pangkat Jabatan Unit kerja : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada: MEMUTUSKAN :
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor43 Tahun 1999;
3 "',
c ,
: a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
2 , : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP pangkat. ; ................................................................ , *) DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN , *) NOMOR . RAHASIA Menetapkan KESATU Mengingat Menimbang Membaca Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ANAK LAMPIRANI-i PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 94 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. 1 ,
Tembusan Yth: NIP NAMA ...............................................................*) Ditetapkan di . pada tanggal . karena yang bersangkutan pada tanggal telah melal<ukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.. ..angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaqalrnana mestinya. KEDUA KETIGA 95
3 ,
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Mengingat c , : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Menimbang
pangkat tanggal ; 2 , : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP pangkat.. ; Membaca .............................................................. , *) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN *) NOMOR . RAHASIA Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun ANAl<LAMPIRAN 11 PERATURANKEPAlA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 96 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. ......} Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubemur. -*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur. Tembusan Yth: 1 ,
NIP NAMA Diterima tanggal.. . NIP NAMA ............................................................. *) Ditetapkan di . pada tanggal . KETIGA: karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf ' Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Keputusan ini mulai berlaku pada tan9gal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mula; tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***) Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1(satu) Tahun, kepada : Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN: 97 Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun, kepada : MEMUTUSKAN :
: 1. Undang-undang Nemer 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nemer 43 Tahun 1999;
3 ,
c , : 1. Laperan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan eleh Sdr NIP tanggal.. ; 2 ,
pangkat tanggal . : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .. telah melakukan perbuatan berupa ;
angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010; ................................................................... , *) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN *} NOMOR . RAHASIA Menetapkan KESATU Mengingat Menimbang Membaca Conteh Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun ANAK LAMPIRAN I-k PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 98 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. **} Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur. ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur. 1 ,
Tembusan Yth: NIP NAMA Diterima tanggal... . NIP NAMA ............................................................. *) Ditetapkan di '" '" . pada tan9gal . KETIGA karena yang bersangkutan pada tan9gal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka ,. huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ....)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***) : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA 99
3 ,
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Mengingat c , : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
Menimbang
pangkat tanggal .. 2 , : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP tanggal... ; Membaca ........................................................... , *) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN *) NOMOR . RAHASIA Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun ANAK LAMPIRANI-I PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 100 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur. ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur
Tembusan Yth: NIP NAMA Diterima tanggal... . NIP NAMA Ditetapkan di .. pada tanggal " '" . ....... '" *) KELIMA KEEMPAT KETIGA Jabatan . Unit Ke~a . karena yang bersangkutan pada tanggal '" telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Terhitung mulai tan9gal 1 bulan tahun. pangkat Sdr. . . diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan .................. tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula. Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .. diturunkan dari Rp .. ( ) menjadi Rp ( ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan rnenerima keputusan jni.***) Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA Nama NIP Pangkat : Menjatuhkan hukurnan disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1(satu) Tahun, kepada : Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN : 101
4 , : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
c , : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr , telah melakukan perbuatan berupa ;
: 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP tanggal.. ; 2 ,
................................................................ , *} DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPUTUSAN *) NOMOR . RAHASIA Mengingat Menimbang Membaca Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun ANAK LAMPIRANI-m PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 102 *} Tulislah nama jabatan dart pejabat yang berwenang menghukum . •*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur . ...*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.
Tembusan Yth: NIP NAMA NIP Diterima tang gal. . NAMA ................................................................. , *} Ditetapkan di '" ., '" . pada tanggal ., " " '" karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang me!anggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. : Terhitung mulai tanggal 1 bulan... tahun " pangkat Sdr. . diturunkan dari pangkat ' golongan ruang .. menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tang gal 1 bulan .................. tahun '" pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula. : Terhitung rnulai tan9gal 1 bulan....... tahun sebagai akibat penurunan pang kat tersebut gaji pokok Sdr diturunkan dari Rp . ( ) menjadi Rp ( ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan , tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .....)/Apabiia tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima bel as terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini. ...*...) : Keputusan ini disampaikan kepada yang bsrsanqkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, kepada : MEMUTUSKAN: 103 KELIMA KEEMPAT KETIGA KEDUA Menetapkan KESATU
3, , : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Mengingat
C , : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr, telah melakukan perbuatan berupa .., ;
angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Menimbang
pangkat , ,... tanggal ; 2 , : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr , NIP tanggal. ; Membaca ............................................................. , *) DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN '" ."') NOMOR . RAHASIA Contoh KeputusanHukuman Disiplin PemindahanDalam Rangka PenurunanJabatanSetingkat Lebih Rendah ANAK LAMPIRAN I-n PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 104 --- ----------- -~~- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
Tembusan Yth: NIP NAMA Diterima tanggal.. .. NIP NAMA ................................., *) Ditetapkan di .. pada tanggal . KETIGA KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang- undangan. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah. kepada : Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN: 105 Nama NIP Pangkat Unit Kerja : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan , kepada: MEMUTUSKAN:
3 ,
c ,
pangkat tanggal ; : a. bahwa menurut hasn pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
: 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP pangkat. ; 2 , ............................................................... , ..) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN ) NOMOR . RAHASIA Menetapkan KESATU Mengingat Menimbang Membaca Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Contoh ANAK LAMPIRAN1-0 PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 106 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
Tembusan Yth: NIP NAMA Diterima tanggal... . NIP NAMA ................................................................... ) Ditetapkan di . pada tanggal . : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA KETIGA karena yang bersangkutan pada tanggal , telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 107
3 , : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Mengingat
Menimbang
pangkat tanggal ; 2 , : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .. NIP. .. .. pangkat ; Membaca .................................................................. , *) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RAHASIA KEPUTUSAN *} NOMOR . Contoh Kepu\usan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS ANAK LAMPIRANI-p PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 108 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.
Tembusan Yth: NIP NAMA Diterima tanggal.. **) NIP NAMA . ,..) Ditetapkan di . pada tanggal . KEEMPAT KETIGA Unit Kerja , ,. '" karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf ........ Peraturan Pemerintah Namor 53 Tahun 2010. : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundanq-unoanqan, : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA Nama NIP Pangkat Jabatan : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Harmat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada: Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN : 109
3 ,
d. e. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, hUruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999; Mengingat . ·····1c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; b. Menimbang Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP . pangkat tanggal ;
2. 3. : 1. Laporan dari .. tanggal '" tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. . NIP. .............................. pangkat. ; Membaca ........................................................................... , *) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RAHASIA KEPUTUSAN '" *) NOMOR . Contoh Keputusan Hukuman Disiplin PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai PNS ANAK LAMPIRANl-q PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 110 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. **) Tulislah tan99al, bulan, dan tahun diterimanya keputusan. Tembusan Yth:
NIP NAMA Diterima tang9al.. **). NIP NAMA .................................................. *) Ditetapkan di . pada tanggal . KETIGA karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Ke~a : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada: Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN : 111 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan. Tembusan, Yth: 1 ,
NIP NAMA ., '" ,*) untuk menerima Keputusan , Nomor tanggal. , tentang penjatuhan hukuman disiplin . Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. pada Hari Tanggal Jam Tempat Nama NIP Pangkat Jabatan Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada: RAHASIA Kepada Yth . di ..................., . Contoh Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin ANAK LAMPIRAN I-r PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 112
3 ;
c , : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr NIP . pangkat jabatan tanggal ;
jabatan................................ tanggal................................ sebagai Pejabat yang berwenang menghukum; : a. bahwa berdasarkan keputusan Nomor .. tanggal.. Sdr NIP........................ pangkat. .. jabatan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa ;
jabatan tanggal................ dan tanggapan dari . tanggal , dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr........... sudah sesuai/tidak sesuai **) dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan; .................................................................... , *) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN *) NOMOR .. RAHASIA Mengingat Menimbang Membaca Contoh Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin ANAK LAMPIRAN1-5 PERATURANKEPALA BADAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 113 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan. **) Caret yang tidak perlu. ***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.
Tembusan Yth: NIP NAMA ..............................................................,*} Ditetapkan di .. pada tan9gal .. : Keputusan ini mulai bertaku pada tan9gal ditetapkan. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KEDUA KETIGA .......................... ). : Memperkuatlmemperingan/memperberatlmembatalkan**) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr........................... NIP............................ pangkat. . jabatan unit ke~a berupa .., '" sesuai dengan Keputusan Nomor tanggal. , menjadi hukuman disiplin Menetapkan KESATU MEMUTUSKAN : 114 *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan. Tembusan Yth:
NIP NAMA .., " '" *)
3, Oemikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepada Yth . di : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum Nomor Perihal Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum ANAK LAMPIRANI-t PERATURANKEPALABAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 115 *) coret yang tidak perlu. Tembusan Yth:
NIP NAMA Pemohon,
Contoh Permohonan Izin Untuk Oapat Masuk Ke~a dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam Proses Banding Administratif ANAK LAMPIRAN l-u PERATURANKEPALA BAOAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 116 : Kepada Sdr.. " NIP dapatltidak dapat·") melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan; MEMUTUSKAN :
3 ,
c , : a. bahwa berdasarkan keputusan Nemer tan9gal . Sdr . NIP pangkat jabatan . telah dijatuhi hukuman disiplin berupa ;
2 ;
................................ NIP pangkat jabatan . tanggal ; ......... , ,. '" ,*) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN '" .............................•) NOMOR . KEDUA Menetapkan KESATU Mengingat Menimbang Membaca Contoh Keputusan Dapat fTidak Dapat Melaksanakan Tugas bagi PNS yang Mengajukan Banding Administratif ke BAPEK ANAK lAMPIRAN I-v PERATURAN KEPALABADAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 117 *} Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan. ..*} Coret yang tidak perlu.
Tembusan Yth: NIP NAMA ....................................................... ,*} Ditetapkan di . pada tanggal . : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KETIGA KEEMPAT 118 JENIS HUKUMAN DISIPLIN KEPUTUSAN KETERANGAN NO. YANG DIJATUHKAN PEJABAT NOMOR TANGGAL 1 It&i& ,I. 3 4 I" ii~ 5 iP 6-"",. Ii!. NAMA NIP KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL RAHASIA Contoh Kartu Hukuman Disiplin PNS ANAK LAMPIRANI-w PERATURANKEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 119 ------------------ MEMUTUSKAN:...
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR53 TAHUN2010 TENTANG DISIPLINPEGAWAINEGERI SIPIL LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21 TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010 Mengingat Menimbang
peraturan disiplin PNS.
disiplin kepada adalah hukuman yang PNS karen a melanggar Hukuman dijatuhkan 4.
BAB [ KETENTUANUMUM PERATURANPEMERINTAHTENTANGDISIPLINPEGAWAI NEGERISIPIL. MEMUTUSKAN: Menetapkan
Setiap PNSwajib:
Bagian Kesatu Kewajiban BAB II KEWAJIBANDANLARANGAN Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS.
BAB II
PertimbanganBadankepadamenghukum, Kepegawaian.
surat berharga milik negara secara tidak sah;
menggadaikan, barang-barang dokumen atau memiliki, menjual, membeli, menyewakan, atau meminjamkan baik bergerak atau tidak bergerak, 5. Setiap PNSdilarang:
Bagian Kedua Larangan
danj atau
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.
BAB III HUKUMAN DISIPLIN
dan/atau
BAB III
Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; PNS sebagaimana angka 1, apabila Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
-I
dan
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (41 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
Pasall0
negara;
Pasall1 Hukurnan disiplin ringan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
Paragraf2 Pelanggaran Terhadap Larangan - 17 ~
surat berharga rnilik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
menggadaikan, barang-barang dokumen atau rnerniliki, menjual, membeli, rnenyewakan, atau meminjamkan baik bergerak atau tidak bergerak, 1.
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
sebagaimana Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan
8agian Keempat ... Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan