DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Ringkasan

Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatannya sampai dengan selesainya penataan pada organisasi yang baru.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja terjadi pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga; www.peraturan.go.id 2015, No.958 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalami perubahan susunan organisasi dan nomenklatur kementerian.
2.Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.peraturan.go.id 2015, No.958 3

BAB II

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

(1)Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
(2)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015.

Pasal 3

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 4

(1)Pejabat Yang Berwenang wajib membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
(2)Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(3)Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
(2)Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
(3)Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan www.peraturan.go.id 2015, No.958 4 Kepegawaian ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
(4)Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 6

Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015, No.958 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.958 6 www.peraturan.go.id 2015, No.958 7 www.peraturan.go.id 2015, No.958 8 www.peraturan.go.id 2015, No.958 9 www.peraturan.go.id 2015, No.958 10 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2015

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014