Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis; : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Mengingat 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2AlO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5I2L); Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a332); Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 16), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OL3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2OOO tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54671; 3. 4. 5. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OI7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a193); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 19); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l6al; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OL1 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor LzI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 7. 8. 9. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2072 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2OO4 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143); Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OI3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 28); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun L999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L2 Nomor 235); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 1873); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 127O); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS. 11. 12. 13. t4. 15. 16. (1)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Keputusan pembebasan sementara bagi Arsiparis yang tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ S IM.PAN l3l2OO9 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sejak bulan Januari Tahun 2OI4 sampai dengan Peraturan Kepala Badan ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku. Arsiparis yang dibebaskan sementara berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.
Hasil penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan Arsiparis sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2OL4 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2Ol4 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/ M.PAN l3l2OO9 harus sudah selesai ditetapkan paling lambat bulan Juli 2OL7. (2) (1)
Arsiparis yang telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/ M.PAN l3l2OO9 dapat diusulkan kenaikan jabatanl pangkatnya. Batas akhir penetapan kenaikan jabatan/ pangkat Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah periode Oktober 2OL7 .
Arsiparis yang telah mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetapi belum mencapai jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanfpangkat setingkat lebih tinggi, perolehan angka kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit hasil konversi untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi. Arsiparis yang telah mengumpulkan angka kredit dan latau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, dapat dinaikkan jabatan lpangkatnya setingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan lpangkat yang didudukinya. Arsiparis yang menduduki jenjang jabatan lebih tinggi dari pangkat, golongan ruang yang dimilikinya atau memiliki pangkat, golongan ruang lebih tinggi dari jabatan yang didudukinya, dan telah ditetapkan perolehan angka kreditnya sebelum tanggal 1 Juli 2OI7, penyesuaian dalam jenjang jabatan/pangkat berikutnya dilakukan melalui penghitungan angka kredit konversi hasil penilaian SKP. (21 (1) (2) (3)
Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2OO9 dan Nomor 2I Tahun 2OO9 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini, dilampirkan:
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -B- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG. UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20T6 NOMOR 2 TL4 Salinan se engan aslinya BADAN N NEGARA Direktur ng-undangan, Haryomo Dwi Putranto I. LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PENDAHULUAN A. UMUM
B. TUJUAN peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri C. pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2Ol4 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Ind.onesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagun aan' Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis' PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan'
S. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Neg ara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.
1 1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
15.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I7.Utaian T\rgas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil keda dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
KATEGORI, JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG A. KATEGORI Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian. B. JENJANG JABATAN
C. JENJANG PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
1) Pangkat Pengatur, golongan ruanglllc; dan 2l Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang llld.
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruanglll/a; dan 2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIlb.
1) Pangkat Penata, golongan ruang lIl I c; dan 2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIlb.
1) Pangkat Penata, golongan ruang IIllc; dan 2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruanglY la; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruanglY le. III. ANGI{A KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG, ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN, DAN SANKSI A. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
1) Arsiparis Terampil/Pelaksana yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Mahir, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 40. 2l Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Penyelia, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100.
1) Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang lI I c yang akan naik pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang Il I d, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 20. 2) Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang ll I d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruanglllla, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 20. 3) Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang llI I a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 5O. 4l Arsiparis MahirlPelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Penyelia, pangkat Penata, golongan rulang IIllc, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 50. 5) Arsiparis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III I c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang lIl I d, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100. 2, KATEGORI KEAHLIAN
1) Arsiparis Ahli Pertamaf Pertama, yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Ahli Muda/Muda, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100. 2l Arsiparis Ahli Muda/Muda yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Ahli Madyaf Madya, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 2OO 3) Arsiparis Ahli Madya/Madya yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Ahli Utama f Utama, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 450.
1) Arsiparis Ahli PertamafPertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIIIa yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III lb, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 50. 2) Arsiparis Ahli PertamafPertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIIb yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Ahli Muda, pangkat Penata, golongan rLlang Illlc, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 50. 3) Arsiparis Ahli Muda/Muda, pangkat Penata, golongan ruang lIllc yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100. 4l Arsiparis Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III I d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100. -B- Arsiparis Ahli Madya lMadya, pangkat Pembina, golongan ruang lY la yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 150. Arsiparis Ahli Madya f Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV f c, harus mencapai angka kredit kumulatif dicapai sebesar 150. Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV f c, yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV ld, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 150. Arsiparis Ahli Utama f Utarna, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV ld, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IY le, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 2OO. B. ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN
1) Pangkat Pengatur, golongan ruang Il f c, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 5; dan 2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang Illd, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 5.
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar I2,5; dan 2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III lb, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 12,5.
1) Pangkat Penata, golongan ruang IIIlc, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25; dan 2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25. s) 6) 7) 8) 2, KATEGORI KEAHLIAN
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang lllla, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 12,5; dan 2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lll lb, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar I2,5.
1) Pangkat Penata, golongan ruang llllc, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25.
1) Pangkat Pembina, golongan rulang lY I a, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5; dan 3) Pangkat Pembina utama Muda, golongan ruang lY f c, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang lV ld, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 50; dan 2l Pangkat Pembina Utaffi&, golongan ruanglV le, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 50; C. SANKSI Pejabat fungsional Arsiparis akan mendapatkan sanksi disiplin, apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
IV. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT A. SASARAN KERJA PEGAWAI
B. PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA
Hasil penilaian kinerja Arsiparis yang akan dikonversi ke dalam angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja Arsiparis yang bersangkutan kepada Tim Penilai Kinerja Instansi atau Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina, dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Bukti fisik disampaikan apabila Tim Penilai Kinerja Instansi atau Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konversi. Konversi hasil penilaian kineda ke dalam angka kredit kumulatif dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi atau Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. C. PENETAPAN ANGKA KREDIT
1) Arsiparis Ahli Madya/Madya Utama/Utama; dan dan Arsiparis Ahli 2) Arsiparis Ahli PertamafPertama dan Arsiparis Ahli Muda/ Muda serta Arsiparis Kategori Keterampilan di lingkungan ANRI.
Penetapan angka kredit dilakukan apabila jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatanfpangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi. Penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: 3. 4. 5. 2. 3. 4. V.
SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN A. KENAIKAN PANGKAT
4. Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS ANRI yang menduduki jabatan:
ditetapkan oleh Kepala ANRI setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS Pusat di luar ANRI yang menduduki jabatan:
Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
6. 7. -L4-
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota yang menduduki jabatan:
I, golongan ruang II/d sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian KabupatenlKota setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Arsiparis Ahli Muda/ Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ru.ang III/d untuk menjadi Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lV la dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat Arsiparis dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Sdr. Radmoko, S.IP, NIP. 19800505 201108 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lIIlb terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015. Setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Arsiparis Ahli 8. 9. Pertamaf Pertama melalui perpindahan dari jabatan lain terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015. Berdasarkan penilaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2019, setiap tahun yang bersangkutan memperoleh angka kredit tidak kurang dari 15,625 dan secara kumulatif hasil penilaian kinerja Sdr. Radmoko, S.lP memperoleh angka kredit sebesar 62,5. Untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Arsiparis Ahli Muda/Muda, sehingga yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III I c terhitung mulai tanggal 1 April 2O2O.
B. KENAIKAN JABATAN
b, memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;
Kenaikan jabatan Arsiparis Ahli Madya lMadya menjadi Arsiparis Ahli Utama lUtama ditetapkan oleh Presiden. Kenaikan jabatan Arsiparis Terampil/Pelaksana menjadi Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan sampai dengan Arsiparis Penyelia dan Arsiparis Ahli PertamafPertama menjadi Arsiparis Ahli Muda sampai dengan Arsiparis Ahli Madya/ Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. 3.
VII. PE"IABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. PENGANGKATAN PERTAMA
I :"ff::'J,T.:,;:iH,:Til::' ff:;:" J"il: :fi o;"- 1 (satu) tahun terakhir.
Contoh: Sdr. Azis, S.H NIP. I99OO2O9 2OI303 1 OO7, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2O13 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang Illla, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a terhitung mulai tanggal 1 April 2OI4. Selanjutnya yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Arsiparis pada tanggal 1 Juli 2OL4. Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2015 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh:
Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yarrg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
6. 7. 2.
Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
PNS yang bertjazah Diploma III (D.III) dan Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu lain sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b dan angka 2 huruf b, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis. Pengangkatan PNS dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam jabatan Arsiparis, meliputi:
Pengalaman di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf d dan angka 2 huruf d, dapat secara kumulatif. Contoh: Sdr. Drs. Tamsir NIP. 19760905 2OO 103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lIIld, menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Persuratan. Pada waktu menduduki jabatannY?, yang bersangkutan melakukan kegiatan kearsipan selama 3 (tiga) tahun. 3. 4. 5. 6. Yang bersangkutan dimutasi ke unit Biro Umum menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Rumah Tangga sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan kearsipan. Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Kepala Sub Bidang Kearsipan. Pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan kearsipan selama 2 (dua) tahun. Dalam hal demikian maka Sdr. Drs. Tamsir memiliki pengalaman di bidang kearsipan selama 5 (lima) tahun. Pengajuan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sudah harus diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan. Contoh: Sdr. Widya Wahyuni Setianingrum NIP. I96LO2O9 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Agendaris pada unit Tata Usaha. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Agustus 20 15 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Januari 2016, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Februari 1961 dengan usia 55 tahun. Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis harus mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis yang didasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki untuk menentukan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. Contoh: Sdr. Dharwis, S.IP NIP. 79760606 200604 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III lc, jabatan Kepala Sub Bidang Tata Usaha akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai 7. pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang j abatan. Dalam hal demikian, Sdr. Dharwis, S.IP harus mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang Ahli Muda/Muda. Penentuan kelulusan sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan sesuai standar kelulusan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. D. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KATEGORI KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KATEGORI KEAHLIAN
Contoh: Sdr. Ahmad Kurniawan, S.H NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata, golongan ruang llllc,jabatan Arsiparis Penyelia akan diangkat dalam jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda. Sebelum 8. 9. -2r- diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan Arsiparis dan lulus sertifikasi kompetensi penjenjangan jabatan Arsiparis sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan. Mengingat sdr. Ahmad Kurniawan, S.H menduduki pangkat Penata, golongan ruang III / c, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus sertifikasi kompetensi penjenjangan jabatan Arsiparis jenjang Ahli Muda/Muda.
Keputusan pengangkatan perpindahan dari Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. VIII. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI A. PEMBERHENTIAN SEMENTARA
B. PENGANGI(ATAN KEMBALI
Arsiparis yang diberhentikan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS. Arsiparis yang diberhentikan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf c, wajib diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila telah selesai menjalani tugas belajar. Arsiparis yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kearsipan atau lembaga kearsipan dengan ketentuan:
1) Pejabat Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya/ MadYa; dan 2l Pejabat Pimpinan Tinggi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya/Madya danlatau Arsiparis Ahli Utama/Utama. Arsiparis yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angkd2, dan angka 4 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya. 2. 3. 4. 5. Arsiparis yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir. Contoh: Sdr. Abdullah Shobri, S.H NIP. I958O7OT 198503 1 001, jabatan Arsiparis Ahli Madya /Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV lb, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Arsiparis Ahli Madya lMadya dan diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Kepegawaian. Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, maka usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang- undangan paling lambat Januari 2OL6 pada saat yang bersangkutan berusia 57 tahun 6 bulan, mengingat yang bersangkutan lahir pada bulan Juli 1958. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. IX. PENYESUAIAN I INPASS/]VG DALAM JABATAN DAN PANGKAT
6. 7. 8. 2.
Untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/ inpassing, PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki. Contoh: Sdr. Ortimus, NIP. 19860306 2OO7O4 1 0O 1, pangkat Pengatur, golongan ruang lllc, jabatan Pengadministrasi akan diangkat dalam jabatan Arsiparis. Sebelum diangkat dalam jabatan Arsiparis melalui penyesuaian/ inpassing, yarrg bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan. Mengingat Sdr. Ortimus, menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang Il I c, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompeten si Arsipari s j e nj an g Teramp 1I I P elaksana. PNS yang dalam masa penyesuaian linpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikanl inpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir. PNS yang telah disesuaikanlinpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. PNS yang telah disesuaikanlinpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka L, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun harus memperoleh ljazah Diploma III (D.llI) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina. 3. 4. 5. Keputusan penyesuaianf inpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2Ot8. X. PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SEBELUM BERLAKUNYA PEROLEHAN ANGKA KREDIT DARI KONVERSI HASIL PENILAIAN SKP
Contoh: Sdr. Drs. Syamsul Alam, NIP. 19760905 2OO 103 I 001 , pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lllld, menduduki jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda, angka kredit sebesar 310. Yang bersangkutan telah mengumpulkan selisih angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi sebesar 100 angka kredit dan telah ditetapkan pada bulan Juni 2OI7 sehingga jumlah keseluruhan sebesar 4IO angka kredit. Dalam hal demikian Sdr. Drs. Syamsul Alam dapat diusulkan untuk dinaikkan jabatan lpangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Arsiparis Ahli Madya lMadya, pangkat Pembina, golongan ruang lY la periode 1 Oktober 2OI7, dan untuk selanjutnya perolehan angka kredit yang bersangkutan dilakukan melalui konversi hasil penilaian SKP.
6. 7. 3. Contoh: Sdr. Syamsurrzal, S.H, NIP. 19860905 200803 1 OO1, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lIllb, menduduki jabatan Arsiparis Ahli PertamalPertama, dengan angka kredit sebesar 158. Yang bersangkutan telah mengumpulkan selisih angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan lpangkat setingkat lebih tinggi sebesar 25O angka kredit dan telah ditetapkan pada bulan Mei 2Ol7 sehingga jumlah keseluruhannya sebesar 408 angka kredit. Perolehan angka kredit yang bersangkutan memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat dua tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang didudukinya menjadi Arsiparis Ahli MadyalMadya. Dalam hal demikian Sdr. Syamsurizal, SH hanya dapat diusulkan untuk dinaikkan jabatanfpangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Arsiparis Ahli Muda/Muda, pangkat Penata, golongan ruang III I c periode 1 Oktober 2OL7, dan kelebihan angka kreditnya tidak dapat diakumulasikan dengan angka kredit konversi dari hasil penilaian SKP. Arsiparis yang telah mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 3/M.PAN/ 3/2OO9 dan telah ditetapkan angka kreditnya sebelum tanggal 1 Juli 2OI7, tetapi belum mencapai jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan angka kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit konversi hasil penilaian SKP. Contoh: Sdr. Budi Legowo, S.H NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata, golongan ruang llllc, jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda, dengan angka kredit sebesar 2IO. Yang bersangkutan telah mengumpulkan selisih angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 52 angka kredit dan telah ditetapkan pada bulan Juni 2OI7, dengan keseluruhan sebesar 262 angka kredit. Selisih angka kredit sebesar 62 belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatanf pangkat setingkat lebih tinggi, akan tetapi selisih angka kredit tersebut dapat diakumulasikan dengan perhitungan angka kredit konversi hasil penilaian SKP. 4. Dalam penilaian SKP periode Januari 2Ol7 sampai dengan Desember 2OI7, Sdr. Budi Legowo, S.H mendapatkan penilaian SKP dengan sebutan "baik". Mengingat capaian penilaian SKP yang bersangkutan mendapatkan sebutan baik, maka yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 31,25 dengan perhitungan 25 x I25o/o = 31,25. Dengan demikian jumlah keseluruhan perolehan angka kredit Sdr. Budi Legowo, S.H setelah diakumulasikan yakni sebesar 62 + 3I,25 = 93 ,25 angka kredit. PNS yang diangkat dalam jabatan Arsiparis melalui perpindahan dari jabatan administrasi/struktural dan menduduki jenjang jabatan lebih rendah dari pangkat, golongan ruang yang dimilikinya serta telah ditetapkan perolehan angka kreditnya sebelum tanggal 1 Juli 2017, penyesuaian dalam jenjang jabatan/pangkat berikutnya dilakukan melalui penghitungan angka kredit konversi hasil penilaian SKP. Contoh: Sdri. Ningrum, S.AP NIP. 19780531 200004 2 001, pangkat Pembina golongan ruang lY la, terhitung mulai tanggal 1 April 2016 yang bersangkutan menduduki jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda, dengan angka kredit sebesar 262. Yang bersangkutan telah mengumpulkan selisih angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 52 angka kredit dan telah ditetapkan pada bulan Juni 2OI7 dengan jumlah keseluruhan sebesar 3 14 angka kredit. Selisih angka kredit sebesar 14 , belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan /pangkat setingkat lebih tinggi, akan tetapi selisih angka kredit tersebut dapat diakumulasikan dengan perhitungan angka kredit konversi hasil penilaian SKP. Dalam penilaian SKP periode Januari sampai dengan Desember 2OI7, Sdri. Ningrum, S.AP mendapatkan penilaian SKP dengan sebutan "baik". Mengingat capaian penilaian SKP yang bersangkutan mendapatkan sebutan baik, maka yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 31,25 dengan penghitungan 25 x I25o/o = 31,25. Dengan demikian jumlah keseluruhan perolehan angka kredit Sdri. Ningrum, S.AP setelah diakumulasikan yakni sebesar 74 + 37,25 : 45,25 angka kredit. Perolehan selisih angka kredit yang dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit konversi hasil penilaian SKP, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum anak lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 5. XI. PENUTUP
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan ses dengan aslinya BADAN NEGARA Direktur g-undangan, Haryomo Futranto ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN KINERJA DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA TIM PENILAI KINERJA INSTANSI Kepada Yth. Ketua Tim Penilai Kinerja Di Tempat
NO NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG HASIL PENILAIAN KINERJA I 2 3 dst
Pimpinan Unit Kerja NIP. *) Coret yang tidak perlu ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH KONVERSI ANGKA KREDIT KONVERSI ANGKA KREDIT NOMOR ARSIPARIS YANG DINILAI 1 Nama 2 NIP 3 Nomor Seri Karpeg 4 Tempat tanggal lahir 5 Jenis Kelamin 6 Pangkat/ Golongan ruang/TMT 7 Jabatan/TMT 8 Unit kerja I Instansi KONVERSI ANGKA KREDIT Hasil Penilaian Kinerja Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun Angka kredit yang didapat ANGKA SEBUTAN PROSENTASE (kolom3xkolom4) 1 2 3 4 5 Ditetapkan di : ...... Pada tanggal : ..... Ketua Tim Penilai Kinerja, Tembusan disampaikan kepada:
*) dan
*) coret yang tidak perlu ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR Instansi : ......... Periode : ......... Ditetapkan di Pada tanggal Ketua Tim Penilai Kinerja, NIP. Tembusan disampaikan kepada:
*) dan
*) coret yang tidak perlu ARSIPARIS YANG DINILAI I Nama 2 NIP 3 Nomor Seri Karpeg 4 Tempat tanggal lahir 5 Jenis Kelamin 6 Pangkat/ Golongan ruang/TMT 7 Jabatan/TMT 8 Unit kerja 9 Instansi KONVERSI ANGKA KREDIT Hasil Penilaian Kinerja Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun Angka kredit yang didapat TAHUN NILAI SEBUTAN PROSENTASE (kolom4xkolom5) 1 2 3 4 5 6 Jumlah Angka Kredit yang diperoleh ?::1f :i:T ::::: -l i1::::i-:T:::: ::::: ::::i:i: t::T: 1 :::::: ANAK LAMPIRAN 4 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN Menimbang KEPUTUSAN M ENTERI / PIMPINAN LPNK / GUBERNUR/ BU PATI / WALIKOTA* ) NOMOR TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / PIMPINAN LPN K/ GUBERNUR/ BU PATI / WALI KOTA* )
bahwa berdasarkan Mengingat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU Arsiparis dibawah ini:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN:
*)
*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. b. KEDUA KETIGA ANAK LAMPIRAN 5 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI / PI M PI NAN LPNK/ GUBE RNU R/ BU PATI / WALI KOTA* ) NOMOR TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / PIM PINAN LPNK / GUBERNUR/ BUPATI / WALI KOTA, *)
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;
MEMUTUSKAN: Calon Arsiparis dibawah ini:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN:
*)
*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu ANAK LAMPIRAN 6 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEPUTUSAN MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BU PATI / WALIKOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / PIMPINAN LPNK / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *) bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara jabatan pangkat/ golongan ruang NIP telah dalam Jabatan 1. 2. memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat Fungsional Arsiparis melalui perpindahan dari jabatan lain; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
MEMUTUSKAN : Mengangkat:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal KEDUA KETIGA **) NIP. TEMBUSAN :
*)
S. Kepala r""t'oi pelayanJn Perbendaharaai Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
*) Coret yang tidak perlu. *;1 Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 7 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN ARSIPARIS KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN ARSIPARIS I(ATEGORI KEAHLIAN Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEPUTUSAN MENTERI / PIMPINAN LPNK / GU BERNUR / BU PATI / WALI KOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN ARSIPARIS KATEGORI KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN ARSIPARIS KATEGORI KEAHLIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *) bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;
MEMUTUSKAN : Mengangkat:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN:
*)
*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU ANAK LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS telah diubah telah diubah : 1. 2. 3. KEPUTUSAN MENTERI / PI MPINAN LPN K/ GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA*) NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN ARSIPARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / PIMPINAN LPN K / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA, * ) : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal 1r..tt"r pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Arsiparis karena ......; **)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun t994 sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2O1O; +. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana d.engan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; S. peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia-Nomor 4& Tahun 2OL4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagullan fParat_ur_ Negara dan Reformasi Blrokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;
Arsiparis
dibawah ini:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada.Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal KEDUA KETIGA NIP. TEMBUSAN :
,. X.p"f^ eadln K.p.g"*aian Negaraf Kantor Regional BKN ygrg bersgngkutan; *) 3: K;;;6 BKD rropinJiTBKD Kablpaten atau Koia atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
***1 Disi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu' ANAK LAMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEPUTUSAN MENTERI / PI M PI NAN LPNK/ GUBERNUR / B UPATI / WALIKOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ARSIPARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / PIMPI NAN LPN K / GUBERNUR / B UPATI / WALIKOTA, *) bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan. telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;
MEMUTUSI(AN : Arsiparis dibawah ini:
.......**) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN I. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
*)
*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 10 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH KEPUTU SAN PENY ES UArAN / /]VPA SS/]VG KEPUTUSAN MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*) NOMOR TENTANG PENYE S UAIAN / /iVPA SS/NG DALAM JABATAN FU N GSI O NAL ARSI PARI S DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / PI M PI NAN LPNK/ GUB ERNUR/ BU PATI / WALIKOTA, * ) bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara .... NIPMenimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui penyesuaian I inpassing;
MEMUTUSKAN: mengangkat:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN
*)
*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 11 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS CONTOH PEROLEHAN ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGKAN DENGAN ANGKA KREDIT HASIL KONVERSI ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGKAN UNTUK DI AKUMULASIKAN DENGAN ANGKA KREDIT HASIL KONVERSI NOMOR Ditetapkan di : Pada tanggal ; ::...:::::::::: Ketua Tim Penilai Kinerja, NIP. Tembusan disampaikan kepada:
*) dan
*) coret yang tidak perlu ARSIPARIS YANG DINILAI 1 Nama 2 NIP 3 Nomor Seri Karpeg 4 Tempat tanggal lahir 5 Jenis Kelamin 6 Pangkat/ Golongan ruang/TMT 7 Jabatan /TMT 8 Unit kerja 9 Instansi PERHITUNGAN AKUMULASI ANGKA KREDIT ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG DIPERSYARATKAN JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH SELISIH ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGKAN (Kolom2-Koloml) 1 2 3
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan