DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012

Nomor: 3
Tahun: 2012
Ditetapkan: 2 Juli 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalarn Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 24);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 201 1 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012.

Pasal 1

(1)Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 11, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 12.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), termasuk:
1. a.Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
2. b.Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 201 1 dengan cara sebagai berikut:
3. a.gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
4. b.gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
5. c.gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
6. d.gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(1)Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(2)Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar istansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
(3)Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau
2. b.apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
(1)Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah eselon 111.
(2)Pendelegasian wewenang sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan, dibuat rnenurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disarnpaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:
1. a.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralPemegang Kas (PEKAS)/Biro/ Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan
3. c.Pejabat lain yang dianggap perlu. Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan ternbusan disampaikan kepada:
4. a.Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
5. b.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
6. c.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraJPemegang K a s (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
7. d.Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
8. e.Pejabat lain yang dianggap perlu.
(1)Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.selama menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2011; dan
2. b.setelah selesai menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
(3)Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan ternbusan disampaikan kepada:
1. a.Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. b.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
3. c.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraIPemegang K a s (PEKAS)/ Biro / Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
4. d.Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
5. e.Pejabat lain yang dianggap perlu. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
6. a.bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011; atau
7. b.bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

Pasal 10

Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 3 1 Desember 20 1 1, dengan cara sebagai berikut:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I / a dan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran 11-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
b.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I I / a sampai dengan golongan ruang II/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Larnpiran 11-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
c.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran 11-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 11

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan:

a.Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
b.Salinan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 20 12. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2' s u l i 2012 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2012 MENTERl HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA & AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 671 LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAl NEGERI SIPlL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 5 TAHUN 2 0 1 2 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 GOLONGAN RUANG I/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG I/d GOLONGAN RUANG I/a MASA KERJA PP NO. 1 1 TAHUN 2 0 1 1 PP NO 1 5 TAHUN 2 0 1 2 9 GOLONGAN RUANG I / b MASA KERJA PP NO. 1 1 TAHUN 2 0 1 1 PP NO 15 TAHUN 2 0 1 2 ALAM TAHU 10 GOLONGAN RUANG I/c MASA KERJA PP NO. 11 TAHUN 20 1 1 PP NO 15 TAHUN 2012 1 1 GOMNGAN RUANG I/d LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUNAN GlWl POKOK PEGAWAI NEGERI SlPlL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 5 TAHUN 2 0 1 2 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 5 TAHUN 2 0 1 2 GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/d GOLONGAN RUANG II/a 13 GOLONGAN RUANG II/b 1 4 GOLONGAN RUANG II/c PP N O . l l TAHUN 2 0 1 1 PP NO 15 TAHUN 2012 GOLONGAN RUANG II/d MASA KERJA GAJl POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN PP N O . l l TAHUN 2 0 1 1 DALAM PP NO 15 TAHUN 2 0 1 2 TAHUN (RP) (RP) LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d GOLONGAN RUANG III/a 17 GOLONGAN RUANG III/b 18 GOLONGAN RUANG III/c GOLDNGAN RUANG III/d KEPALA NEGARA. MASA KERJA DALAM TAHUN 3 GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN PP NO. 1 1 TAHUN 2 0 1 1 (RP) PP NO 15 TAHUN 2 0 1 2 (RP) LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2( TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAl NEGERl SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 5 TAHUN 2 0 1 2 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 5 TAHUN 2 0 1 2 GOLONGAN RUANG IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG N/e GOLONGAN RUANG IV/a 2 1 GOLONGAN RUANG IV/b 22 GOLONGAN RUANG IV/c 23 GOLONGAN RUANG IV/d 24 GOWNGAN RUANG IV/e LAMPIRAN I-e PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJl POKOK~ -~ ~ - - ~~ ~ ~ ~~ - - - - PEGAWAI NEGERI SlPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPlL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 CONTOH : KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS KEPUTUSAN ...........................................................1) NOMOR : ..............................................................2) TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SlPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalarn Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6.Keputusan ... Nomor ... tanggal ...... 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil 4) sebagai berikut : KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ........................................ 16) pada tanggal ............................................. 17) ...................................................., 18) NIP. ...................... .19) Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; .......2. Kepala Kantor Regional ....20); Badan Kepegawaian Negara d l 2 1);
3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraIPemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian .........Keuangan ......... 22) di 23); .......4. Pembuat Daftar Gaji 24); dan
5...................... 25) PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-e LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SlPlL MENURUT PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAL NEGERI SIPlL MENURUT PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 CONTOH : KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS KEPUTUSAN .............................................. 1) NOMOR : .......................... 2) TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, perlu memberikan delegasi wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098). sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 12;
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 11 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil M e n u ~ tPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012: MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada .................. NIP ........ jabatan ............. 5) untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan ............... 6). KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ...........................7 ) pada tanggal ........................... 8) ...............................................9 ) NIP. ........................lo) Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralPemegang Kas (PEKAS)/ Biro/Bagian ........Keuangan ...... 11) di 12);dan
3................................... 13). PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-f Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu. LAMPIRAN I-g PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESlDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 CONTOH : KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAT1 POKOK PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGUAT SETINGKAT LEBIH RENDAH ......................................................KEPUTUSAN .. 1) .......................................................NOMOR : 2) TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan ................ Nomor ............... tanggal ............. 3). Sdr. ........4) NIP. ......5), terhitung mulai tanggal ...... s / d tanggal ...... 6 ) telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 11 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
5. 6.Keputusan ... Nomor ... tanggal ... 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., 15) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebagai berikut : KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 16) Tahun bulan 17)- RP. 18) RP. 19) Tahun bulan 20) 1 2 3 4 Ditetapkan di ...................... 2 1) pada tanggal .......................22) Pangkat, golongan ruang Masa kerja golongan Gaji pokok lama Gaji pokok baru Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya ................................................ (23) NIP. ....................... (24) Tembusan Keputusan ini disarnpaikan kepada:
6. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
7. 2.Kepala Kantor Regional ....25); Badan Kepegawaian Negara di ....... 26);
8. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraIPemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ......... 27) di ......... 28);
9. 4.Pembuat Daftar Gaji ....... 29); dan
10. 5...................... 30) - 3 3 - PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-g Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk dan masa keja golongan pada tanggal 31 Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok. penyesuaian gaji pokok. Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian Tulislah nama temp Pelayanan Perbendaharaan N ian Keuangan instansi LAMPIRAN 11-a PERATURAN KEPAWL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENTUAN TEKNlS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUAIAN GAJl POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 DAFTAR PENYESUAIAN GAJl POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 GOLONGAN RUANG I/a DAN GOLONGAN RUANG I/c GOLONGAN RUANG I/a 36 GOLONGAN RUANG I/c PP NO 15 TAHUN 2012 DALAM TAHU LAMPIRAN 11-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESlDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPlL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 KE DALAM PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 15TAHUN 2012 GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/c GOLONGAN RUANG II/a PP NO. 11 TAHUN 201 1 PP NO 15 TAHUN 2012 38 GOLONGAN RUANG II/b 39 GOLONGAN RUANG II/c P P N O 15TAHUN 2 0 1 2 LAMPIRAN II-c PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENlWAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESlDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERl SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2 0 11 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 GOLONGAN RUANG III/a SAMPAl DENGAN GOMNGAN RUANG III/c GOLONGAN RUANG III/a 4 1 GOLONGAN RUANG III/b 42 GOLONGAN RUANG IIl/c PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGEW SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna clan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
b.bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lagpiran I1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas A t a s Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembahan Keempat Belas A t a s Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara RepubWc Indonesia Nomor 3041) sebagaimana - telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3890);
2. 3.Peraturan
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Oaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 24); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMEFUNTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

1.Mengubah Lampiran I1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tiga belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a.Nomor 13 Tahun 1980 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
b.Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2 1);
c.Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 90);
d.Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
e.Nomor. .
e.Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
f.Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
g.Nomor 1 1 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 17);
h.Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
i.Nomor 9 Tahun 2007 (Lcrnbaran Negara Republii Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
j.Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
k.Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara RepubWc Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
1. 1.Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);dan
m.Nomor 1 1 Tahun 201 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 24), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
1. 2.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20 12. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal dim- Agar. . . P R E S I D E N Agar sttiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012 MENTERl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMlR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 32 Sahan sesuai dengan aslinya AT NEGARA RI "..... PERATURAN KEPALA BADAN KEPEOAWAlAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUAIAN OAT1 FOKOK PEGAWAI NEGERI S I ~ LMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJl POKOK PEOAWAI NEGERl SlPIL MENURUT PEFXCURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 201 1 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ~ a s a rNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. 3.Peraturan ...
4. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ( ~ e k b a r a nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012.

Pasal 1

(1)Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercan- t u m dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang d a n masa kerja golongan sebagaimana ter- cantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 5 Tahun 2012.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Rincian
(3)Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.
(1)Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pem- bina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan danfatau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing- masing. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 20 11 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 ~ a h u n2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng- undangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 20 12 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 20 12 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 92 Salinan sesuai dengan aslinya AT KABINET RI raan Rakyat - ,Sumartono, S.H., M.H. LAMPIRAN I PERATURAN PREGIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :38 Tahun 2012 TANGGAL :5 April 2012 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSIL.0 BAMBANG YUDHOYONO dengan aslinya T KABINET RI jahteraan Rakyat, LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESU NOMOR :38 Tahun 2012 TANGGAL :5 April 2012 DAFTAR PENYEsUAIAN GAJl POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 20 11 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. S U S a O BAWsANG YUDHOYONO Salinan sesual dengan aslinya ARIAT KABINET RI ahteraan Rakyat, ono, S.H.,M.H. LAMPIRAN I11 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2012 TANGGAL : 5 April 2012 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG WDHOYONO esuai dengan aslinya T KABINET RI ejahteraan Rakyat, Agus Surnartono, S.H., M.H. LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2012 TANGGAL : 5 April 2012 DAFTAR PENYESUAlAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMEFUNTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG WDHOYONO KABINET RI ahteraan Rakyat, artono, S.H., M.H.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 24);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 201 1 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012.

Pasal 1

(1)Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 11, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 12.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), termasuk:
1. a.Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
2. b.Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 201 1 dengan cara sebagai berikut:
3. a.gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
4. b.gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
5. c.gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
6. d.gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(1)Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(2)Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar istansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
(3)Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau
2. b.apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
(1)Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah eselon 111.
(2)Pendelegasian wewenang sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan, dibuat rnenurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disarnpaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:
1. a.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralPemegang Kas (PEKAS)/Biro/ Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan
3. c.Pejabat lain yang dianggap perlu. Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan ternbusan disampaikan kepada:
4. a.Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
5. b.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
6. c.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraJPemegang K a s (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
7. d.Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
8. e.Pejabat lain yang dianggap perlu.
(1)Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.selama menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2011; dan
2. b.setelah selesai menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
(3)Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan ternbusan disampaikan kepada:
1. a.Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. b.Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
3. c.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraIPemegang K a s (PEKAS)/ Biro / Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
4. d.Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
5. e.Pejabat lain yang dianggap perlu. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
6. a.bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011; atau
7. b.bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

Pasal 10

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I / a dan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran 11-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
b.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I I / a sampai dengan golongan ruang II/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Larnpiran 11-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
c.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran 11-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 11

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan:

a.Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
b.Salinan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 12

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalarn Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6.Keputusan ... Nomor ... tanggal ...... 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil 4) sebagai berikut : KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ........................................ 16) pada tanggal ............................................. 17) ...................................................., 18) NIP. ...................... .19) Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; .......2. Kepala Kantor Regional ....20); Badan Kepegawaian Negara d l 2 1);
3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraIPemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian .........Keuangan ......... 22) di 23); .......4. Pembuat Daftar Gaji 24); dan
5...................... 25) PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-e LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SlPlL MENURUT PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAL NEGERI SIPlL MENURUT PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 CONTOH : KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS KEPUTUSAN .............................................. 1) NOMOR : .......................... 2) TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, perlu memberikan delegasi wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098). sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 12;
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 11 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil M e n u ~ tPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012: MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada .................. NIP ........ jabatan ............. 5) untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan ............... 6). KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ...........................7 ) pada tanggal ........................... 8) ...............................................9 ) NIP. ........................lo) Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralPemegang Kas (PEKAS)/ Biro/Bagian ........Keuangan ...... 11) di 12);dan
3................................... 13). PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-f Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu. LAMPIRAN I-g PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESlDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 CONTOH : KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAT1 POKOK PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGUAT SETINGKAT LEBIH RENDAH ......................................................KEPUTUSAN .. 1) .......................................................NOMOR : 2) TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan ................ Nomor ............... tanggal ............. 3). Sdr. ........4) NIP. ......5), terhitung mulai tanggal ...... s / d tanggal ...... 6 ) telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 11 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
5. 6.Keputusan ... Nomor ... tanggal ... 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., 15) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebagai berikut : KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 16) Tahun bulan 17)- RP. 18) RP. 19) Tahun bulan 20) 1 2 3 4 Ditetapkan di ...................... 2 1) pada tanggal .......................22) Pangkat, golongan ruang Masa kerja golongan Gaji pokok lama Gaji pokok baru Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya ................................................ (23) NIP. ....................... (24) Tembusan Keputusan ini disarnpaikan kepada:
6. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
7. 2.Kepala Kantor Regional ....25); Badan Kepegawaian Negara di ....... 26);
8. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraIPemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ......... 27) di ......... 28);
9. 4.Pembuat Daftar Gaji ....... 29); dan
10. 5...................... 30) - 3 3 - PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-g Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk dan masa keja golongan pada tanggal 31 Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok. penyesuaian gaji pokok. Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian Tulislah nama temp Pelayanan Perbendaharaan N ian Keuangan instansi LAMPIRAN 11-a PERATURAN KEPAWL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENTUAN TEKNlS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUAIAN GAJl POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 DAFTAR PENYESUAIAN GAJl POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2 0 1 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 GOLONGAN RUANG I/a DAN GOLONGAN RUANG I/c GOLONGAN RUANG I/a 36 GOLONGAN RUANG I/c PP NO 15 TAHUN 2012 DALAM TAHU LAMPIRAN 11-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESlDEN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPlL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 KE DALAM PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 15TAHUN 2012 GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/c GOLONGAN RUANG II/a PP NO. 11 TAHUN 201 1 PP NO 15 TAHUN 2012 38 GOLONGAN RUANG II/b 39 GOLONGAN RUANG II/c P P N O 15TAHUN 2 0 1 2 LAMPIRAN II-c PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENlWAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESlDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERl SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2 0 11 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 GOLONGAN RUANG III/a SAMPAl DENGAN GOMNGAN RUANG III/c GOLONGAN RUANG III/a 4 1 GOLONGAN RUANG III/b 42 GOLONGAN RUANG IIl/c PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGEW SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna clan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
b.bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lagpiran I1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas A t a s Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembahan Keempat Belas A t a s Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara RepubWc Indonesia Nomor 3041) sebagaimana - telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3890);
2. 3.Peraturan
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Oaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 24); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMEFUNTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

1.Mengubah Lampiran I1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tiga belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a.Nomor 13 Tahun 1980 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
b.Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2 1);
c.Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 90);
d.Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
e.Nomor. .
e.Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
f.Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
g.Nomor 1 1 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 17);
h.Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
i.Nomor 9 Tahun 2007 (Lcrnbaran Negara Republii Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
j.Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
k.Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara RepubWc Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
1. 1.Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);dan
m.Nomor 1 1 Tahun 201 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 24), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
1. 2.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20 12. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal dim- Agar. . . P R E S I D E N Agar sttiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012 MENTERl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMlR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 32 Sahan sesuai dengan aslinya AT NEGARA RI "..... PERATURAN KEPALA BADAN KEPEOAWAlAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 2 TENTANG PENYESUAIAN OAT1 FOKOK PEGAWAI NEGERI S I ~ LMENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM GAJl POKOK PEOAWAI NEGERl SlPIL MENURUT PEFXCURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 201 1 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ~ a s a rNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. 3.Peraturan ...
4. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ( ~ e k b a r a nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 1 TAHUN 201 1 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012.

Pasal 1

(1)Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercan- t u m dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang d a n masa kerja golongan sebagaimana ter- cantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 5 Tahun 2012.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Rincian
(3)Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.
(1)Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pem- bina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan danfatau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing- masing. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 20 11 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 ~ a h u n2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng- undangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 20 12 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 20 12 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 92 Salinan sesuai dengan aslinya AT KABINET RI raan Rakyat - ,Sumartono, S.H., M.H. LAMPIRAN I PERATURAN PREGIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :38 Tahun 2012 TANGGAL :5 April 2012 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSIL.0 BAMBANG YUDHOYONO dengan aslinya T KABINET RI jahteraan Rakyat, LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESU NOMOR :38 Tahun 2012 TANGGAL :5 April 2012 DAFTAR PENYEsUAIAN GAJl POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 20 11 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. S U S a O BAWsANG YUDHOYONO Salinan sesual dengan aslinya ARIAT KABINET RI ahteraan Rakyat, ono, S.H.,M.H. LAMPIRAN I11 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2012 TANGGAL : 5 April 2012 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG WDHOYONO esuai dengan aslinya T KABINET RI ejahteraan Rakyat, Agus Surnartono, S.H., M.H. LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2012 TANGGAL : 5 April 2012 DAFTAR PENYESUAlAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMEFUNTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG WDHOYONO KABINET RI ahteraan Rakyat, artono, S.H., M.H.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2021