Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2 Pasal 4 Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan :
Pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. 3 EGAWAIAN NEGARA, Ditet~pkandi Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2007 Pasat5 Peraturan Kepala 8adan KepegaWaianNegara ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan. 4 Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer, meliputi:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yang terkait dalam pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, guna menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. RUANG LlNGKUP
B. TUJUAN I. PENDAHULUAN A. UMUM PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 5 Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta transparan. E. PRINSIP PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS
Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :
D. PENGERTIAN 6 1) menyusun pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS antara lain penentuan prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, seleksi administrasi, dan pengawasan dan pengendalian; 2) melakukan supervisi yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Kepala BKN; 3) melaksanakan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS; 4) memantau penyelenggaraan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di instansi Pusat dan Daerah; 5) menerima dan meneliti hasil seleksi administrasi terhadap pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS; 6) melakukan pengawasan dan pengendalian serta melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 7) mengevaluasi penyelenggaraan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di instansi Pusat dan Daerah; dan
II. PELAKSANAAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS. A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN. 7 --------------------_ ~---- 8) melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
1) untuk mengisi formasi tahun 2005, usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada tanggal 1 Januari 2006 dan mempunyai masa kerja secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Ketentuan masa kerja terus menerus, tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap. Contoh: Seorang tenaga Dokter telah selesai melaksanakan PTT 31 Desember 2003 selama 1 tahun (sebelum berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2005 tanggal 11 Nopember 2005). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2005 yang bersangkutan diangkat menjadi tenaga honorer dan telah terdaftar dalam database tenaga honorer BKN. Dalam hal demikian, tenaga Dokter tersebut dapat diangkat menjadi CPNS karena secara akumulasi yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun dan masih melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer. 2) untuk pengisian formasi tahun berikutnya penentuan jumlah masa kerja dan batas usia terendah ditambah 1 (satu) tahun, dan seterusnya; Contoh: • untuk mengisi formasi tahun 2006, usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2007 dan mempunyai masa kerja secara terus menerus paling kurang 2 (dua) tahun pada tanggal 31 Desember 2006; 8 • untuk mengisi formasi tahun 2007, usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Januari 2008 dan mempunyai masa kerja secara terus menerus paling kurang 3 (tiga) tahun pada tanggal 31 Desember 2007.
1) Bagi yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari untuk mengisi formasi tahun yang bersangkutan menjadi prioritas utama (didahulukan) untuk diangkat menjadi PNS; 2) Bagi yang mempunyai masa kerja lebih banyak, pengangkatannya menjadi prioritas berikutnya; 3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih yang mempunyai masa kerja sama, maka bagi yang memiliki usia yang lebih tinggi terlebih dahulu diprioritaskan pengangkatannya.
1) berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; 2) bersedia ditempatkan pada sarana pelayanan kesehatan daerah terpencil atau daerah tertinggal paling kurang 5 (lima) tahun sebagaimana ditetapkan oleh BupatilWalikota setempat berdasarkan kriteria yang diatur oleh Menteri Kesehatan.
9
Setiap tenaga honorer yang telah diumumkan dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada PPK disertai dengan:
B. SELEKSI ADMINISTRASI 10
1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta; 3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; 4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan 5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; 2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin yang baik dan integritas yang tinggi; Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a. 11
1) Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta hitam, sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; 2) Keabsahan surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain dalam pemerintahan. Apabila surat keputusan tenaga honorer tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural paling rendah eselon II pada unit kerja dan/atau pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian mengesahkan foto copy surat keputusan tersebut. Pengesahan tersebut dapat dilakukan oleh eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, apabila lowongan formasi yang akan diisi lebih dari 2.500; 3) Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya yang disahkan paling rendah pejabat eselon II di lingkungan unit kerjanya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan : a) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus. b) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin yang baik dan integritas yang tinggi. Surat pernyataan tersebut harus sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran l-a. 4) Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajarlljasah yang dimiliki harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan : a) Ijasah yang diakui/dihargai adalah ijasah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijasah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional, atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. b) Ijasah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/ U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program 12 ------------------- Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional, harus melampirkan surat keterangan/pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional, dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusannya. c) Ijasah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijasah Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional. d) Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pas photo yang bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada berkas lainnya. 5) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan ijasah, surat pernyataan, surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya. 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI ; 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; 8) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1) sampai dengan angka 8) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan permintaan NIPnya.
1) Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP; 2) Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya disertai dengan alasan yang sah; 13
1) 4 (empat) rangkap formulir 0-1-a penetapan NIP diisi sesuai dengan data yang diperlukan, dengan tanda tangan asli oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dan dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar formulir ditempelkan pas photo 3 x 4 cm; 2) 1 (satu) lembar foto copy sah surat keputusan PPK tentang Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkutan; 3) 1 (satu) lembar foto copy sah ijasah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan; 4) 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002; 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang : a) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 3) Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan disertai batas waktu yang ditentukan.
14 b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai swasta; c) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; d) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; e) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI ; 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; 8) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus. 2) memiliki disiplin yang baik dan integritas yang tinggi. Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a.
1) Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta hitam, sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; 2) Keabsahan surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain dalam pemerintahan. Apabila surat keputusan tenaga honorer tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural paling rendah eselon II pada unit kerja dan/atau pejabat eselon II yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian mengesahkan foto copy surat keputusan tersebut. Pengesahan tersebut dapat dilakukan oleh eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, apabila lowongan formasi yang akan diisi lebih dari 2.500; 3) Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya yang disahkan paling rendah pejabat eselon II di lingkungan unit kerjanya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan : a) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus. b) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin yang baik dan integritas yang tinggi. Surat pernyataan tersebut harus sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a. tahun, harus dilampirkan surat pernyataan di atas kertas segel atau kertas bermaterai, sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b;
16 4) Kualifikasi pendidikan/STTB/ljasah yang dimiliki harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan : a) Ijasah yang diakui/dihargai adalah ijasah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijasah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional, atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan. b) Ijasah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional, harus melampirkan surat keterangan/pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional, dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusannya. c) Ijasah yang diperoleh dari sekolah/perquruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijasah Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional. 5) Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pas photo yang bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada berkas lainnya. 6) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan ijasah, surat pernyataan, surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya. 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI ; 8) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; 17
PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya NIP, menetapkan surat keputusan pengangkatan CPNS.
C. PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS 9) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
1) Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) administrasi, ditetapkan NIPnya; 2) Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan untuk dilengkapi. 3) Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai dengan alasannya. 18
1) Bagi yang telah ditetapkan NIPnya, tetapi belum ditetapkan surat keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala BKN. 2) Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan surat keputusan pengangkatan CPNS dan belum melaksanakan tugas, maka ditetapkan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai CPNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.
19
E. EVALUASI 2) Menindaklanjuti informasi atau pengaduan resmi masyarakat terhadap proses pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. 3) Melakukan tindakan administratif, apabila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seleksi administrasi.
1) Memantau realisasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang ditetapkan oleh PPK.
Melakukan pengawasan terhadap penetapan nama-nama tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS berdasarkan masa kerja dan usia dalam database.
D. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
20
IV. KETENTUAN PERALIHAN
III. PEMBIAYAAN 21 KEPALA ~~!'b\I\i. KEPEGAWAIANNEGARA, V. PENUTUP
ditanyakan kepada Kepala BKN·ataupejabatlain yang ditunjuk.
22 *) Tulislah jabatan atasan langsung dari tenaga honorer dimaksud. **) Tulislah nama jabatan atasan dari pejabat yang membuat surat pernyataan, sekurang- kurangnya pejabat struktural eselon II. Yang membuat pernyataan, .................................. *) Disahkan kebenarannya oleh ...........................**) . , . dengan ini menyatakan bahwa Saudara : Nama Tempatrrgl. Lahir Pendidikan/Jurusan Unit Kerja Alamat
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan dituntut di muka pengadilan. ( ) NIP . ( ) NIP . Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan *) Unit Organisasi Instansi Nomor: SURAl PERNYAlAAN ANAK LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 23 Yang membuat pernyataan, I Mare~; I (. ) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, saya bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas di sarana pelayanan kesehatan masyarakat instansi pemerintah di daerah terpencil atau tertingggal yang ditentukan Pemerintah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Alamat TempatfTgl. Lahir Pendidikan/Jurusan Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama SURAT PERNYATAAN BERSEOIA OITEMPATKAN OAN MELAKSANAKAN TUGAS 01 SARANA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH 01 OAERAH TERPENCIL ATAU TERTINGGAL ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 . , . 24 I. PENDAHULUAN A. UMUM
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 30 TAHUN 2007NOMOR LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 25 -----------------------,---------------------------------_ .. _-- Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :
E. PRINSIP PENGADAAN CPNS Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS ini, meliputi :
D. PENGERTIAN C. RUANG LlNGKUP
Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut :
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dalam melaksanakan pengadaan CPNS, guna:
B. TUJUAN 26
1) Tim Pelaksana Pusat dibentuk dengan Keputusan Kepala BKN. 2) Tugas Tim Pelaksana Pusat :
II. PENGADAAN CPNS A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGANGKATAN CPNS 27 a) menyusun pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan pengadaan CPNS, meliputi kisi-kisi materi ujian, tata cara penyelenggaraan ujian, pengolahan hasil ujian, mekanisme penentuan kelulusan hasil ujian, pengawasan dan pengendalian; b) melakukan supervisi yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Kepala BKN; c) melaksanakan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan pengadaan CPNS; d) memantau penyelenggaraan pengadaan CPNS di instansi Pusat dan Daerah; e) melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan pengadaan CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f) mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan CPNS di instansi Pusat dan Daerah; dan g) melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan CPNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 3) Kepala Kantor Regional BKN selaku anggota Tim Pelaksana Pusat bersama-sama dengan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan fungsi monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
1) Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi PusatlProvinsil Kabupaten/Kota. a) PPK instansi PusatlProvinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengadaan CPNS, yang diketuai oleh PPK instansi atau pejabat lain yang ditunjuk. b) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat : 28 d) Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Tim ditetapkan oleh PPK. e) Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi PusatlProvinsil Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungannya kepada Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Pusat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan menjadi CPNS. f) Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Seleksi Administrasi :
c) Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi PusatlProvinsil Kabupaten/Kota paling kurang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Tim, dan Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian, Sub Tim Pelaksanaan Ujian dan Sub Tim Pemantauan.
29 f) Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian :
(a) TKO yang berpedoman pada kisi-kisi yang telah ditetapkan oleh Kepala BKN; (b) TKB yang dapat mengacu pada kisi-kisi dari instansi sektor yang secara teknis membidangi substansi yang bersangkutan; Bagi Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Tingkat Instansi Pusat dan Oaerah yang tidak dapat menyiapkan materi ujian, dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri.
(a) Anak Lampiran II-d untuk TKO; (b) Anak Lampiran lI-d-1 untuk TKB.
30 menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran II-e;
8agi Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi Pusatl Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak dapat melakukan sendiri pengolahan LJK hasil ujian, dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri;
Dalam hal bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, ketentuan ini tetap berlaku;
g) Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pelaksanaan Ujian :
31
(a) pelaksanaan ujian; (b) jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir; (c) sisa soal ujian; (d) sisa formulir LJK.
h) Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pemantauan :
(a) memantau pengumuman penerimaan CPNS; (b) memantau penyerahan soal ujian dan formulir LJK dari Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian kepada Sub Tim Pelaksanaan Ujian; (c) memantau pengamanan terhadap penyimpanan dan penggandaan soal ujian, pendistribusian soal ujian, dan formulir LJK; 32 (d) memantau pembangunan program aplikasi pengolahan LJK termasuk pemantauan terhadap pelaksanaan uji coba penggunaan program aplikasi pengolahannya.
(a) memantau penyerahan soal ujian dan formulir LJK dari Sub Tim Pelaksanaan Ujian kepada pengawas ujian; (b) memantau penyerahan kembali jumlah LJK hasil ujian dari Sub Tim Pelaksanaan Ujian kepada Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian untuk diolah lebih lanjut dengan memperhatikan kesesuaian antara LJK hasil ujian dengan daftar hadir peserta ujian; (c) memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan sisa formulir LJK; (d) memantau pemusnahan sisa naskah soal ujian dan naskah soal yang telah dipergunakan serta sisa formulir LJK.
(a) memantau pelaksanaan scanning/perekaman data LJK hasil ujian dari seluruh peserta; (b) memantau hasil pengolahan LJK yang disusun dengan peringkat nilai dengan daftar hadir peserta ujian.
(a) memantau pengumuman penetapan kelulusan dan yang dinyatakan diterima oleh PPK dengan peringkat nilai hasil pengolahan LJK; (b) memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima oleh PPK. 33
1) Tempat pendaftaran khusus bagi penyandang cacat fisik; 2) Petugas pembaca bagi tuna netra. 2) Tim Pengadaan CPNS Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka kelancaran dan efisiensi pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Kabupaten/Kota, PPK Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, dalam hal: a) penyusunan materi ujian dan formulir LJK; b) penggandaan soal ujian dan formulir LJK; dan c) pengolahan hasil ujian.
34 1) TKO. 2) TKB.
35
Umpamanya: 1) Bagi pelamar guru matematika, materi ujian pengetahuan substansi yang berkaitan dengan pendidikan matematika, disiapkan oleh Dinas yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang pendidikan yang dapat mengacu kepada kisi- kisi yang dibuat oleh Depdiknas; 2) Bagi pelamar profesi dokter, materi ujian pengetahuan substansi yang berkaitan dengan kedokteran, disiapkan oleh Dinas yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kesehatan yang dapat mengacu kepada kisi-kisi yang dibuat oleh Departemen Kesehatan; 3) Bagi pelamar penyuluh pertanian, materi ujian pengetahuan substansi yang berkaitan dengan pertanian, disiapkan oleh Dinas yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang pertanian yang dapat mengacu kepada kisi-kisi yang dibuat oleh Departemen Pertanian.
Contoh: 1) Untuk jabatan dibidang SAR harus memiliki kemampuan berenang dan mendaki gunung. 2) Untuk jabatan pranata komputer harus memiliki kemampuan mengoperasionalkan dan atau membangun aplikasi komputer.
36 I. Penyimpanan, penggandaan, dan pendistribusian soal ujian dan kunci jawaban harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya, sehingga tidak terjadi kebocoran.
1) Pengepakan naskah soal ujian dikelompokkan menurut jenis jabatan/kualifikasi pendidikan. 2) Naskah soal ujian dimasukkan ke dalam amplop yang masing- masing amplop berisi maksimal 20 set, dengan kelipatan 5, 10, 15, dan 20 naskah soal ujian dan disegel. 3) Dalam amplop tersebut di atas, selain berisi naskah soal ujian juga dilengkapi dengan : a) daftar hadir; b) tata tertib peserta; c) formulir berita acara pelaksanaan ujian; d) bahan segel pengaman; e) amplop kosong untuk pengembalian LJK yang telah diisi oleh peserta ujian.
37
1) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, atau 40 (empat puluh) tahun bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002. 2) syarat usia pelamar : a) paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan CPNS; b) paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun atau 40 (empat puluh) tahun sebagaimana tersebut dalam angka 1) pada saat TMT pengangkatan CPNS. 3) usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat 8elajar/ljasah
38
1) foto copy sah ijasah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; 2) Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 3) Bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai masa pengabdian pada Instansi pemerintahl lembaga swasta yang berbadan hukum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2002, harus melampirkan foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama dan terakhir.
B. PELAKSANAAN SELEKSI 39
I. Lamaran yang memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi dan pemberian tanda peserta ujian.
40 Penyerahan soal ujian dan LJK hasil ujian tersebut disertai dengan berita acara dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran II-f.
1) Pengolahan LJK hasil ujian yang dilakukan oleh instansi Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota, paling kurang harus disaksikan oleh InspektoraUBadan Pengawas Daerah. 2) Apabila Pengolahan LJK hasil ujian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri maka pengolahannya paling kurang harus disaksikan oleh unsur : a) Tim pengadaan CPNS instansi yang bersangkutan. b) InspektoraUBadan Pengawas Daerah instansi yang bersangkutan. 3) Prosedur pengolahan LJK hasil ujian dilakukan dengan komputer. Hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Pengertian
Pengolahan meliputi:
c) Mekanisme Pengolahan
kelompok) dari (dalam satu
b) Ruang Lingkup Pengolahan Instansi PusatlProvinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengolahan LJK di lingkungan peserta ujian pada saat ujian. LJK menggunakan kertas khusus yang dapat dibaca oleh Scanner.
42
43
d) Pembobotan dan Formula Penilaian dilakukan sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran II-n. 4) Mengeluarkan hasil pengolahan yang disusun dalam daftar sesuai dengan peringkat dari nilai yang tertinggi sampai dengan terendah sesuai dengan kualifikasi formasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran II-g. 5) Menyampaikan daftar peringkat nilai kepada PPK Tingkat Instansi PusatlProvinsi/Kabupaten/Kota. 6) Oalam hal Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur maka daftar peringkat nilai disampaikan oleh Tim Pengadaan CPNS Tingkat Provinsi kepada Gubernur selanjutnya diserahkan kepada PPK Kabupaten/Kota. 7) Menyerahkan master soal ujian, daftar hadir peserta dan LJK hasil ujian yang telah diolah serta dokumen lainnya yang dianggap perlu kepada Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi PusatlProvinsi/Kabupaten/Kota untuk disimpan sebagai dokumen Negara, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran II-i. Apabila Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur maka dokumen tersebut diserahkan kepada Tim Pengadaan CPNS Tingkat Provinsi dengan berita acara yang sarna. 8) Menyampaikan daftar peringkat nilai seluruh peserta ujian; 1 (satu) eksemplar kepada Kepala BKN.
45 A. Pemanggilan
B. Penyampaian usul penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah menerima berkas kelengkapan dari pelamar untuk pengangkatan sebagai CPNS dalam keadaan lengkap dan benar, selanjutnya menyampaikan usul penetapan NIP CPNS secara kolektif kepada Kepala BKN, dengan melampirkan :
III. PENGANGKATAN MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 46
a) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta; c) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; d) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; e) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
C. Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS
47
a) Bagi yang mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkannya NIP, tetapi belum ditetapkan surat keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, segera dilaporkan kepada Kepala BKN, untuk dilakukan pembatalan NIP. Dalam laporan dilampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat. b) Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkannya surat keputusan pengangkatan CPNS, maka ditetapkan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai CPNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala Kantor Regional di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu. c) Formasi yang lowong akibat huruf a) dan huruf b) di atas, tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan formasi tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Penugasan/Penempatan
48
1) memantau pengumuman penerimaan CPNS; 2) memantau kesiapan penyediaan soal ujian, formulir LJK, pendistribusian soal, dan pengamanannya;
1) memantau distribusi soal dan formulir LJK dari Panitia Seleksi kepada pengawas ujian; 2) memantau penyampaian kembali jumlah LJK hasil ujian dan mencocokkan dengan daftar hadir peserta ujian;
E. Pembayaran Gaji CPNS
IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN CPNS 49
VI. EVALUASI pelaksanaan pengadaan CPNS hasilnya menjadi dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan
3) memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan formulir LJK, serta pemusnahan sisa soal ujian dan soal yang telah dipergunakan.
1) memantau LJK hasil ujian dan pengamanannya; 2) memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan LJK hasil ujian; 3) evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan LJK hasil ujian dengan keputusan penetapan kelulusan peserta ujian.
V. PEMBIAYAAN 50 KEPALA PEGAWAIAN NEGARA,
VII. PENUTUP 51 *) Coret yang tidak perlu **) Tulislah nama jabatan yang dilamar selain yang tercantum ***) Tulislah jenjang dan kualifikasi pendidikan pelamar Tim Pengadaan CPNS Tahun .. pas foto Dep/LPND/Prov/Kab/Kota *) .. peserta 3x4 : ....... waktu setempat sId selesaiPukul Tempat : 1 .Hari/tanggal : ***) KodeKualifikasi Pendidikan Pelamar Guru TKlSD/SMP/SMAlSMKlSLB *) - Dokter/Bidan/Perawat *) - Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan *) - Penyuluh Keluarga Berencana - **) Jenis jabatan yang dilamar Nomor Peserta Alamat Nama TANDA PESERTA UJIAN CPNS TAHUN .. NIP .. Catatan: Saat pelaksanaan pengisian/ujian harap membawa :
No. Nomor Peserta Nama Tanda Tangan Urut 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 Petunjuk: 1. Peserta yang tidak hadir, naskah isian/soal ujian dan LJK-nya tidak diberikan
RuangTempat Pelaksanaan Kode Dep/LPND/Prov/Kabl Kola .) DAFTAR HADIR UJIAN CPNS TAHUN . ANAK LAMPI RAN II-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 NIP .NIP . 53
TAT A TERTIB PESERT A UJIAN CPNS TAHUN . ANAK LAMPIRAN II-c PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 Panitia 54 .------------ - ••• ~'":. ; i r. ANAK LAMPIRAN II-d PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL: 27 AGUSTUS 2007 55 JAW A BAN (H~tamkan salah satu p>llhan JBwaban yang benar ) SELEKSI PENERIMAAN C,;LON PEGA"NAI NEGERI SIP!'_ TAHUN ANGGARAN 2007 Contoh cara menghitarnkanLEMBAR JAWABAN KOMPUTER TKB .r-----------------------------------------------------------~. ANAK LAMPIRAN lI-d-1 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 ••• 56 0) Coret yang tidak perlu. '0) Saksi adalah pimpinan unit pengawasan pada instansi yang bersangkutan. ( ) 00) ( ) NIP ..SAKSI ( ) NIP .
PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA. Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. sejumlah , Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (dalam hal ini Sub Tim Pelaksanaan Ujian Instansi PusatiProv/Kab/Kota *) .. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bahan seleksi CPNS yang terdiri dari :
1) Tingkat SLTP/SLTAlD.1 2) Tingkat D.II dan D.III 3) Tingkat D.IV/Sarjana/Pasca Sarjana
Alamat Kantor . selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Instansi PusatiProvl Kab/Kota') dengan : Nama NIP Jabatan Pada han ini tanggal , bertempat di telah berlangsung serah terima dalam rangka persiapan bahan seleksi CPNS Tahun antara : BERITA ACARA SERAH TERIMA SOAL UJIAN DAN FORMULIR LEMBAR JAWABAN KOMPUTER CPNSTAHUN . ANAK LAMPIRAN II-e PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 PIHAK PERTAMA,PIHAK KEDUA, 57 *) Caret yang tidak perlu. "") Saksi adalah Pimpinan Unit Pengawasan pada Instansi yang bersangkutan. ( )**) ( ) NIP .SAKSI, ( ) NIP .. PIHAK PERTAMA, sejumlah Set sejumlah Set sejumlah Set sejumlah " Set sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Lembar Jawaban Komputer haslll ujian CPNS kepada PIHAK KEDUA yang terdiri dari :
2) Tingkat 0.11 dan 0.111 3) Tingkat O.IVISarjana/Pasca Sarjana
1) Tingkat SLTP/SLTA/O.I 2) Tingkat O. II dan 0.111 3) Tingkat O.IVISarjana/Pasca Sarjana
1) Tingkat SLTP/SLTA/O.I 2) Tingkat 0.11 dan 0.111 3) Tingkat O.IVISa~ana/Pasca Sa~ana
PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA. Oemikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEOUA, Instansi .. Alamat Kantor . Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (dalam hal ini Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Instansi PusaUProv*) Jabatan Instansi . Alamat Kantor . selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Sub Tim Pelaksanaan Ujian Instansi PusaUProv/Kab/Kota *) ) dengan: Nama .. NIP .. Jabatan Pada hari ini tanggal , bertempat di telah berlangsung serah terima Soal Ujian ,Lembar Jawaban Komputer hasil ujian dan Sisa Soal Ujian CPNS Tahun antara : N a m a .. NIP . BERITA ACARA SERAH TERIMA SOAL UJIAN. LEMBAR JAWABAN KOMPUTER HASIL UJIAN DAN SISA SOAL UJIAN CPNS TAHUN . ANAK LAMPIRAN II-f PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 58 ----I I I Catatan : - *) coret yang tidak perlu - Daftar peringkat nilai diurutkan berdasarkan formasi jabatanlkualifikasi pendidikan/nilai dari yang tertinggi sampai terendah ( ) Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Dep/LPND/Prov *) . NO. NAMA NO.PESERTA TGL. LAHIR NILAI
3. 4. 5. dst 1. 2. 3. 4. 5. dst NO. NAMA NO. PESERTA TGL. LAHIR NILAI 1. 2. 3. 4. 5. dst 1. 2. 3. 4. 5. dst Jenis Formasi Instansil Provinsi *) . Instansi Penyelenggara : Kabupaten/Kota *) .. DAFTAR PERINGKAT NILAI HASIL UJIAN ANAK LAMPIRAN 11-9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 59 *) Coret salah satu. **) Saksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang mewakili. ( ) NIP . ( ) NIP . ( ) NIP .2 .
Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Dep/LPND/Provinsi/Kab/Kota*) . Saksi-saksi **): lembar lembar lembar lembar
BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN SELEKSI CPNS TAHUN ANAK LAMPIRAN II-h PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 60 ini untuk diketahui danDemikian berita acara pemusnahan dokumen seleksi CPNS Tahun digunakan sebagaimana mestinya. *) Coret yang tidak perlu. **) Saksi adalah PejabatlPimpinan dari unsur pengawasan. (. ) **) ( ) NIP .SAKSI ( ) NIP . Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA sejumlah sebagaimana terlampir. sejumlah Amplop ( Set sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) sejumlah Amplop ( Set) Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Pejabat Pembina Kepegawaian/Ketua Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi PusatlProvinsi/Kab/Kota *) . PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA naskah master soal ujian, kunci jawaban dan dokumen lainnya berupa :
Nama NIP Jabatan Instansi Alamat Kantor Instansi . Alamat Kantor . selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Tingkat Instansi PusatlProvinsi/Kab/Kota *) dengan : Nama NIP Jabatan Pad a hari ini tanggal , bertempat di , . telah berlangsung serah terima naskah master soal ujian, kunci jawaban dan dokumen lainnya, antara : PIHAK PERTAMA,PIHAK KEDUA, BERITA ACARA SERAH TERIMA NASKAH MASTER SOAL UJIAN, KUNCI JAWABAN DAN DOKUMEN LAINNYA ANAK LAMPIRAN II-i PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 61 BATCH PENGENDALIAN FORMULIR LJK PESERT A SELEKSI CPNS 2007 KODE INST ANSI/PROVI NSIlKAB/KOT A *) I I I I MATERI UJIAN/KODE SOAL I I NOMORBATCH TANGGAL BATCH - - I NOMOR PESERTAAWAL NOMOR PESERTA AKHIR JUMLAH SUPERVISING BATCHING ( ) DIKIRIM KE UNIT SCANNING/DATA ENTRI TGL I I I - I I I - I I I I I UNIT SCANNING/DATA ENTRI FORMULIR LJK DITERIMA TANGGAL - - I 1 I I I JUMLAH SELESAI SCANNING/ENTRI TANGGAL - - I I I I J DIKIRIM KE UNIT PENYIMPANAN TANGGAL - - I I I I I SUPERVISING SCANNING/DATA ENTRI ( ) PENYIMPANAN FORMULIR LJK I DITERIMA TANGGAL I I I - I I I - I I I I I JUMLAH ( ) CATATAN *): PILIH SALAH SATU TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 : 30 TAHUN 2007NOMOR ANAK LAMPIRAN II-j PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 62 NO ElEMEN DATA CEK KONSISTENSI (RANGE/CONSISTENCY CHECK) 1 NAMA Tidak boleh kosong, maksimum 20 digit 2 NOMOR PESERTA Tidak boleh kosong, harus berisi 9 digit, tidak boleh ada yang dobel Harus berisi 7 digit sesuai dengan tabel referensi pendidikan 3 PENDIDIKAN Jika pendidikan S1 maka usia tidak boleh lebih kecil dari 21 tahun TERAKHIR Jika pendidikan S2 maka usia tidak boleh lebih kecil dari 23 tahun 4 TANGGAL LAHIR Usia pelamar umum >= 18 tahun dan <= 35 tahun Usia <=40 tahun dan masa kerja 5 tahun, pada tanggal17 April 2002 5 JENIS KELAMIN Harus berisi 1 atau 2 6 INSTANSI YANG Tidak boleh kosong, harus berisi 4 digit sesuai dengan tabel referensi instansi DILAMAR 7 WILAYAH YANG Untuk instansi pusat yang hasil seleksinya akan dikelompokkan berdasarkan wilayah yang DlLAMAR dilamar tidak boleh kosong, harus berisi 4 digit sesuai dengan tabel referensi wilayah 8 JENIS JABATAN Tidak boleh kosong, harus berisi 7 digit sesuai dengan tabel referensi jabatan formasi DALAM FORMASI Tes Kompetensi Dasar (TKD) Tes ini untuk semua pelamar, dengan ketentuan : Jika pendidikan SlTP, Sl TA dan Diploma I harus diisi 1 Jika pendidikan Diploma " dan Diploma III harus diisi 2 Jika pendidikan Diploma IV, S-1 dan S-2 harus diisi 3 9 KODE SOAl Tes Kompetensi Bidang (TKB) Tes bagi pelamar yang melakukan TKB Jika pendidikan SlTP, Sl TA dan Diploma I harus diisi 1 Jika pendidikan Diploma" dan Diploma III harus diisi 2 Jika pendidikan Diploma IV, S-1 dan S-2 harus diisi 3 ATURAN VALIDASI (RULE OF VALIDATION) ANAK LAMPIRAN II-k PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 63 ....------------_ ..._--_. Keterangan : 1) Tulislah nama dan jabatan pimpinan unit kerja teknis dimaksud sekurang-kurangnya pejabat truktural eselon II. 2) Tulislah nama unit kerja Setingkat Eselon II pada Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota. 3) Tullslah nama Departemen/Lembaga/ProvinsilKabupaten/Kota. 4) Tulislah unit kerja teknis yang akan ditempati. 5) Tulislah tugas jabatan yang akan ditempati. ( ) NIP . Yang membuat pernyataan, .................................. 1) . , . dengan ini menyatakan bahwa Saudara : Nama TempatITgl. Lahir Pendidikan/Jurusan Alamat Akan kami tempatkan pada unit kerja teknis 4) sebagai ......................................... 5) di lingkungan 2) Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan 1) Unit Kerja 2) Instansi 3) Nomor: SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 , : 30 TAHUN 2007NOMOR ANAK LAMPIRAN II-I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 64 ----------------_._ ..__ ... -_ ...
Tipe Soal C digunakan untuk mengetes peserta tes yang tamat SLTP, SLTA, dan 0-1. Sementara itu Tipe Soal B digunakan untuk menjaring peserta tes yang tamat 0-2 dan 0-3. Sedangkan Tipe Soal A diberikan kepada peserta tes yang tamat D-4, S-1, dan S-2. Tiga tipe soal tersebut, yaitu Tipe Soal A, Tipe Soal B dan Tipe Soal C harus dibuat untuk tes pengetahuan umum dan tes bakat skolastik. Sedangkan khusus untuk tes skala kematangan, hanya ada satu tipe soal yang sama untuk semua kelompok peserta tes. Hal ini akan nampak lebih jelas apabila dilihat dalam Tabel1. Tingkat kesulitan setiap tipe materi tes harus dibuat variatif, sehingga terdapat tiga tingkat kesulitan: (a) materi tes yang bersifat mudah, (b) materi tes yang bersifat sedang, dan (c) materi tes yang bersifat sulit. Tes Kompetensi Oasar (TKO) ini dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian. TKO meliputi tiga jenis tes, yaitu (a) tes pengetahuan umum; (b) tes bakat skolastik; dan (c) skala kematangan. Tiga jenis tes ini kemudian dijabarkan menjadi unsur-unsur sebagai berikut: wawasan nasional, regional dan internasional; kemampuan verbal; kemampuan kuantitatif; kemampuan penalaran; kemampuan beradaptasi; pengendalian diri; semangat berprestasi; integritas dan inisiatif. Hasil tes ini diharapkan dapat menggambarkan kemampuan dasar calon pegawai yang mencakup pengetahuan umum, kemampuan inteligensi dan bakat, serta kematangan calon pegawai.
Skala Kematan an Tes Sakat Skolastik Ti eSoalA Tes Pengetahuan Umum Tipe SoalA Tipe Soal A Tamat 0-4 Tamat S-1 Tamat S-2 Skala Kematan an Tes Sakat Skolastik Ti e Soal S Tes Pengetahuan Umum Tipe SoalS Tipe Soal STamat 0-2 Tamat 0-3 Skala Kematan an Tipe Soal C Tipologi Materi 50al berdasarkan Pendidikan Peserta Tes Tes Sakat Skolastik Ti e Soal C Tamat SLTP TamatSLTA Tamat 0-1 TinJ kat Pendidikan Ti e 50al Jenis Tes 1-----' Tes Pengetahuan Umum Tipe SoalC Tabel1 66 2.3 Kelompok Skala Kematangan Kelompok Skala Kematangan ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 1_ Kemampuan beradaptasi
Semua jenis soal bersifat tertutup dalam arti sudah tersedia alternatif jawabannya. Peserta tes harus memilih jawaban yang paling tepat. Untuk tes pengetahuan umum, berdasarkan alternatif jawabannya, ada tiga bentuk soal sebagai berikut:
Jawaban A apabila yang benar alternatif jawaban no.1, 2, dan 3 Jawaban B apabila yang benar alternatif jawaban no. 1 dan 3 Jawaban C apabila yang benar alternatif jawaban no.2, dan 4 Jawaban D apabila yang benar alternatif jawaban no. 4 Jawaban E apabila semua alternatif jawaban benar
Jawaban A jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Jawaban B jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Jawaban C jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Jawaban D jika pernyataan pertama salah tetapi pernyataan kedua benar. Jawaban E jika pernyataan pertama dan kedua salah.
Materi ujian TKD terdiri dari 100 (seratus) soal dengan alokasi waktu pengerjaan 120 menit. Ada 3 jenis materi soal berdasarkan kelompok pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu tipe soal C, tipe soal B, dan tipe soal A. Untuk setiap jenis tipe soal waktu yang dalokasikan untuk mengerjakan soal adalah 120 menit.
Tabel3 Dimensi 5etiap Jenis Materi Tes Tabel2 5istem Penilaian Jenis Tes Cara Penilaian Nilai Terendah Nilai Tertinggi Benar = 5 Tes Pengetahuan Umum OX 35 = 0 5X35=175 Salah = 0 Benar = 5 Tes Bakat Skolastik OX 30 = 0 5 X 30 = 150 Salah = 0 Jawaban dibuat skala Skala Kematangan 1 X 35 = 35 5X35=175 1 - 5
Untuk tes skala kematangan setiap soal terdapat 5 alternatif jawaban dalam bentuk skala antara 1 sampai dengan 5. 69 Tes pengetahuan umum ini dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam. Pengetahuan tersebut bisa mencakup pengetahuan teoritis dan empiris, yakni peristiwa kontemporer saat ini. Pengetahuan tersebut dapat bersifat makro maupun mikro, global maupun domestik.
Hankam
Tabel4 Persebaran Jenis Materi Tes 7.2 Jenis Soal:
Jawaban A apabila yang benar alternatif jawaban no.1, 2, dan 3 Jawaban B apabila yang benar alternatif jawaban no. 1 dan 3 Jawaban C apabila yang benar alternatif jawaban no.2, dan 4 Jawaban 0 apabila yang benar alternatif jawaban no. 4 Jawaban E apabila semua alternatif jawaban benar
A. Jika pernyataan PERTAMA benar dan pernyataan KEDUA benar dan keduanya menunjukkan sebab akibat. B. Jika pernyataan PERTAMA dan pernyataan KEDUA benar tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. C. Bila pernyataan PERTAMA benar dan pernyataan KEDUA salah. D. Bila pernyataan PERTAMA salah tetapi pernyataan KEDUA benar. E. Bila pernyataan PERTAMA dan KEDUA salah. Pilihan Ganda: Pilihan Ganda: Sebab-akibat Hanya satu Jawaban Lebih satu jawaban benar benar Tipe Soal C 15 15 5 Tipe Soal B 10 15 10 Tipe Soal A 5 18 12 71 Bidang 5ub-Bidang Bahasan Tipe 50al Jumlah 50al Historis C 2 B 1 A 1 Pancasila Penghayatan C 1 B 1 Ideologi A 1 Pembukaan UUD 1945 C 2 B 2 UUD 1945 A 1 Batang Tubuh UUD C 2 1945 B 2 A 2 SANRI periode ORLA C 1 Sistem Adm. Negara RI B 1 (SANRI) A 1 SANRIORBA C 1 B 1 A 1 SANRI periode C 1 Reformasi B 1 A 1 Hubungan Pem Pusat C 1 Politik dan Pem Derah B 1 A 1 Pemerintah Propinsi C 1 Sistem Pemerintahan daerah B 1 A 1 Pemerintah C 1 Kabupaten/Kota B 1 A 1 Legislatif Daerah C 1 B 1 A 1 Politik Luar Negeri Kerjasama regional C 1 B 2 A 1 Peristiwa aktual A 1 Teori Ekonomi Teori Klasik & C 1 Teori Neo-klasik B 1 Ekonomi A 1 Teori Ketergantungan C 0 B 0 A 1 Sistem Ekonomi Indonesia Dasar Filosofi & Yuridis C 1 B 1 A 1 Koperasi C 2 B 1 A 1 Tabel5 Materi Bahasan TPU dan Jumlah 50al 7.4 Materi Tes Sedangkan materi bahasan TPU dan jumlah soal dapat dicermati pada Tabel 5 berikut ini: 72 7.5 Kriteria 50al Untuk soal tipe C, materi tes berisi pengetahuan yang pernah diperoleh pada waktu pendidikan dari tingkat SO sampai SLTP/SLTA atau 0-1. Sedangkan soal tipe B berisi pengetahuan umum yang diperoleh sampai dengan pendidikann tingkat 0-2 dan 0-3 dan dimaksudkan untuk mengukur pemahaman teori dan praktis peserta tes. Materi soal tipe Kebijakan Fiskal & Moneter Teori Fiskal & Moneter C 1 B 1 A 1 Pengalaman Indonesia C 1 B 1 A 1 Perdagangan Bebas Perjanjian & C 1 Perdagangan B 1 Internasional A 2 Sejarah Dunia C 1 B 1 Sejarah A 1 Sejarah Kebangsaan & C 2 Sosial dan Lokal B 1 Budaya A 1 Etnik C 1 B 1 Pluralisme atau konflik A 1 Agama C 1 B 1 A 1 Wawasan Nusantara C 1 B 1 A 1 Dasar yuridis C 0 Hankam (Iihat UU No 3 Th 2002 B 1 Sistem Pertahanan & dan UU No 2 Th 200~ A 1 Keamanan Implementasi C 1 pertahanan pada tingkat B 1 lokal A 1 Sejarah Pemikiran C 1 Hukum B 1 Hukum Teori Hukum A 1 Hukum Tatanegara C 1 B 2 A 1 Hukum Perdata dan atau C 1 Pidana B 1 A 1 HAM Universal Declaration of C 1 Human Rights dan HAM B 1 di Indonesia A 1 Pengaturan Demokrasi Kelembagaan C 1 B 1 A 1 Praktek demokrasi C 1 B 1 A 1 TipeC 35 Jumlah Tipe B 35 TiQ_eA 35 73
Tokoh utama Perhimpunan Indonesia adalah : A. Ir Sukarno B. Mohammad Hatta C. Cipto Mangunkusumo D. Soetomo E. Suwardi Suryoningrat. Jawaban yang tepat adalah B
7.7.1.1. Tipe Soal C:
Pancasila mulai menjadi dasar negara R.I pada tanggal: A. 17 Agustus 1945 B. 18 Agustus 1945 C. 1 Juni 1945 D. 5 Juli 1955 E. 1 Oktober 1965 Jawaban yang tepat adalah B 7.7.1. Pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar. Setiap soal terdapat 5 alternatif jawaban tetapi hanya ada satu jawaban yang benar. 7.7 Contoh Soal: Soal dalam materi tes pengetahuan umum dapat terdiri dari tiga bentuk soal, yakni (1) pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar; (2) pilihan ganda dengan jawaban yang benar lebih daripada satu; dan (3) soal sebab akibat, yang masing-masing akan diberikan contohnya di bawah ini: 7.6 Penilaian Setiap soal yang benar mendapat nilai lima dan apabila salah mendapat nilai nol. Karena jumlah soal TPU adalah 35 soal, dengan demikian nilai tertinggi untuk materi pengetahuan umum adalah 175 dan yang terendah adalah not A dimaksudkan untuk mengukur pemahaman teori dan praktis tentang pengetahuan umum yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di tingkat sarjana atau pasca sarjana, serta untuk mengukur penalaran peserta tes. 74 7.7.1.2.Tipe Soal B
Bidang di bawah ini yang TIDAK termasuk menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota adalah: A. Bidang pendidikan B. Bidang Kesehatan C. Bidang Peradilan D. Bidang Perhubungan E. Bidang Sosial Jawaban yang tepat ada/ah C karena bidang Peradilan merupakan wewenang pemerintah pusat.
Kekuasaan tertinggi koperasi terletak pada: A. Ketua koperasi B. Pengurus koperasi C. Badan pengawas koperasi D. Pemerintah E. Rapat anggota koperasi Jawaban yang tepat ada/ah E
A. John Locke B. Montesquieu C. Adam Smith D. Rousseau E. Adisasono Jawaban yang tepat ada/ah C. Jawaban yang tepat ada/ah C. B. Jawa Timur C. Sumatera Barat D. Yogyakarta E. Bali Imam Bonjol adalah pejuang melawan penjajah Belanda di daerah: A. Jawa Barat 75 7.7.1.3. Tipe 50al A
Menurut penganut teori ketergantungan Raul Prebisch, penyebab keterbelakangan suatu negara adalah: A. Imperialisme asing B. Hubungan perdagangan yang tak seimbang antar negara pusat negara pinggiran C. Mo~al asinq D. Adanya blok blok perdagangan E. Regulasi internasional Jawaban yang benar B.
Dasar diselenggarakan PEMILU di Indonesia adalah untuk melaksanakan asas: A. Kedaulatan hukum B. Kedaulatan negara C. Kedaulatan pemerintahan D. Kedaulatan rakyat E. Kedaulatan bangsa Jawaban yang benar adalah D.
Jumlah anggota DPR menurut UU No. 22 Tahun 2003 adalah sebanyak: A. 500 orang B. 550 orang C. 600 orang D. 650 orang E. 200 orang Jawaban yang benar adalah B.
Konsep negara demokrasi yang mengacu pada pembagian kekuasaan antara bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif diajukan oleh: A. Rousseau B. John Locke C. Roosevelt D. Aristoteles E. Montesquieu Jawaban yang benar adalah E 76 7.7.2. Pilihan ganda dengan jawaban yang benar lebih dari satu, Disini untuk setiap soal terdapat 4 alternatif jawaban, tetapi yang benar bisa satu atau lebih dari satu. - Jawaban A apabila yang benar alternatif jawaban no.1, 2, dan 3 - Jawaban B apabila yang benar alternatif jawaban no. 1 dan 3 - Jawaban C apabila yang benar alternatif jawaban no.2, dan 4
Kebijakan bank Sentral untuk membeli atau menjual surat berharga kepada masyarakat sebagai usaha mengatur kesinambungan arus uang dan arus barang disebut: A. Politik pasar terbuka B. Politik diskonto C. Politik pembatasan kredit D. Politik cadangan kas E. Politik Sanering Jawaban yang tepat ada/ah D.
A. Menggalang solidaritas untuk menentang imperialisme-kolonialisme B. Memperkuat rasa kebersamaan di antara negara-negara kawasan Asia Afrika C. Menciptakan kawasan Asia Afrika sebagai kawasan yang aman dan damai D. Menggalang kekuatan untuk membantu negara yang belum merdeka E. Membangun bersama perekonomian di kawasan Asia Afrika. Jawaban yang tepat ada/ah A.
A. Membentuk blok perdagangan diantara negara kaya B. Menyelesaikan konflik perdagangan antar negara C. Mengawasi perdagangan internasional D. Menetapkan embargo perdagangan E. Mengurangi hambatan yang ada dalam perdagangan Jawaban yang benar ada/ah E.. 77
Struktur penyelenggara Pemilu di Indonesia terdiri dari:
7.7.2.2.Tipe 80al B
Yang termasuk anggota ASEAN negara di bawah ini adalah:
7.7.2.1.Tipe 80al C
A. Jika pernyataan PERTAMA benar dan pernyataan KEDUA benar dan keduanya menunjukkan sebab akibat. B. Jika pernyataan PERTAMA dan pernyataan KEDUA benar tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. C. Bila pernyataa PERTAMA benar dan pernyataan KEDUA salah. D. Bila pernyaan PERTAMA salah tetapi pernyataan KEDUA benar. E. Bila pernyataan PERTAMA dan KEDUA salah.
Pembangunan dalam bidang HANKAMNAS menunjuk dengan pasti ABRI sebagai kekuatan:
Tujuan utama didirikan PBB adalah:
79 7.7.3.3. Tipe Soal A
Tingginya tingkat pengangguran menandakan tingkat ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang cenderung rendah. SEBAB Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar dari jumlah lapangan kerja. Jawaban yang benar ada/ah B karena kedua pemyataan benar tetapi tidak menunjukan sebab akibat SEBAB Australia mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang tepat ada/ah A.
Pada tahun 1947 Indonesia memilih Australia untuk duduk dalam komisi tiga negara 7.7.3.2. Tipe Soal B
Pancasila sebagai dasar negara RI sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah. SEBAB Perubahan Pancasila berarti pembubaran negara RI yang dibentuk pada tanggal 17-8-1945. Jawaban yang benar ada/ah A
Pemilu DPR di Indonesia dilakukan setiap lima tahun SEBAB Indonesia adalah negara yang berdaulat Jawaban yang benar ada/ah B 7.7.3.1. Tipe Soal C
Tersedianya barang di pasar akan mempengaruhi harga SEBAB Hubungan antara jumlah barang dan harga berbanding terbalik Jawaban yang benar ada/ah A 80 8.2. Materi Tes Soal atau materi tes bakat skolastik, baik untuk Tipe Soal A, Tipe Soal B, maupun Tipe Soal C, harus dibuat dengan ketentuan seperti pada Tabel 6 sebagai berikut: Di dalam materi ujian CPNS tahun 2007 yang akan digunakan adalah Scholastic Aptitude Test (Tes Bakat SkolastiklTBA). Materi ujian TBS terdiri dari 30 (tiga puluh) soal dengan alokasi waktu pengerjaan tiga puluh menit. Tes Bakat Skolastik dipergunakan untuk menggali indikasi keseluruhan kapasitas mental, yang meliputi intelegensi dan bakat. Inteligensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan yang umum ini, terdapat kemampuan-kemampuan yang amat spesifik. Kemampuan-kemampuan yang spesifik ini memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Inilah yang disebut Bakat atau Aptitude. Alat yang digunakan untuk menyingkap kemampuan khusus ini disebut tes bakat atau aptitude test. Tes bakat yang dirancang untuk mengungkap prestasi belajar pada bidang tertentu dinamakan Scholastic Aptitude Test dan yang dipakai di bidang pekerjaan adalah Vocational Aptitude Test dan Interest Inventory. Contoh dari Scholastic Aptitude Test adalah tes Potensi Akademik (TPA) dan Graduate Record Examination (GRE). Sedangkan contoh dari Vocational Aptitude Test atau Interest Inventory adalah Differential Aptitude Test (OAT) dan Kuder Occupational Interest Survey.
Berbagai kasus penculikan para aktivis pada akhir regim Soeharto dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. SEBAB Deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia (universal declaration of human rights) pada pasal 9 menyatakan bahwa tak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Jawaban yang benar adalah A 81 Jenis 50al Jumlah soar Tingkat kesulitan Waktu 50al Kemampuan Verbal 12 Soal 10 menit • Padanan • 3Soal 1 Soal Mudah Kata/Sinonim 1 Soal Sedang 1 Soal Sulit • Lawan Kata/Antonim • 3 Soal 1 Soal Mudah 1 Soal Sedang 1 Soal Sulit • Analogi • 3 Soal 1 Soal Mudah 1 Soal Sedang 1 Soal Sulit • Pemahaman Wacana • 3Soal 1 Soal Mudah 1 Soal Sedang 1 Soal Sulit Kemampuan Kuantitatif 10 Soal 12 menit • Deretan Angka • 3 Soal 1 Soal Mudah 1 Soal Sedang 1 Soal Sulit • Aritmatika • 3Soal 1 Soal Mudah 1 Soal Sedang 1 Soal Sulit • Geometrika • 4Soal 2 Soal Mudah 1 Soal Sedang 1 Soal Sulit Kemampuan Penalaran 8 Soal 8 menit • Penalaran Logis • 4 Soal 1 Soal Mudah 2 Soal Sedang 1 Soal Sulit • Penalaran Analitis • 4 Soal 1 Soal Mudah 2 Soal Sedang 1 Soal Sulit Tabel6 Materi Tes TB5 82 D. Bunga: ranting E. Air: Api A. Daun: duri B. Lumpur: kapur C. Mawar: kamboja 8.3.3. Analogi Ini adalah jenis soal yang meminta jawaban dalam bentuk pasangan kata yang mempunyai kesamaan hubungan dengan soal yang diberikan. Contoh soal:
Contoh Soal:
Contoh soal:
83 Ada dua hal yang membuat petani akan merasa diperlakukan tidak adil. Pertama, kenaikan dilakukan mulai 1 Januari jauh dari masa panen tiba. Artinya, petani harus keluar modal yang lebih banyak terlebih dahulu sebelum memetik hasilnya. Itu sama saja dengan kita meminta petani untuk memberikan subsidi kepada Pupuk jenis SP-36 dan ZA umumnya banyak dipakai oleh petani tebu dan hortikultura. Mereka umumnya bukanlah petani besar, tetapi petani gurem. Luasan lahan yang mereka miliki sangatlah kecil sehingga mereka umumnya tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Soal: KETIKA pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga elpiji dan juga bensin pertamax, kita masih bisa memahami alasan bahwa kenaikan itu harus dilakukan karena komoditas itu lebih banyak dipergunakan masyarakat kelas atas. Namun ketika pemerintah menaikkan harga pupuk ZA dan SP-36, pantas kita bertanya apakah alasannya juga karena komoditas itu dipergunakan masyarakat kelas atas? Terus terang kita bertanya-tanya, ke mana sebetulnya arah keberpihakan pemerintah ini. Kita paham bahwa keuangan negara ini sangat terbatas dan tidak mungkin lagi untuk memberikan subsidi. Tetapi, apakah benar apabila kita kemudian sama sekali tidak mengenal subsidi lagi. Petunjuk: Untuk soal pemahaman wacana, bacalah bacaan yang ada dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bacaan tersebut dengan cara memilih satu alternatif jawaban yang paling benar. 8.3.4. Pemahaman wacana Ini adalah jenis soal yang menuntut penguasaan CPNS dalam hal membaca cepat dan memahami isi bacaan tersebut secara komprehensif. Oleh karena itu di dalam soal diberikan beberapa paragraf, kemudian diajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan bacaan tersebut. Contoh soal:
A. Tunjangan berupa barang B. Tunjangan berupa jasa C. Tunjangan berupa uang D. Bantuan modal E. Bantuan manajemen
A. Pupuk jenis SP-36 dan ZA umumnya banyak dipakai oleh petani tebu dan hortikultura. B. Mereka umumnya bukanlah petani besar, tetapi petani gurem. C. Luasan lahan yang mereka miliki sangatlah kecil Kedua adalah ketidakmampuan pemerintah untuk memberlakukan perdagangan yang adil (fair trade). Bukan sekali-dua kali terjadi penyelundupan gula. Dengan harga jual yang disubsidi ditambah lagi dengan tidak membayar bea masuk, jelas tidak mungkin sampai kapan pun produk petani kita akan mampu bersaing dengan produk impor. Sumber: Tajuk Rencana, Kompas 6 Januari 2005 konsumen. Belum lagi tidak adanya jaminan bahwa pemerintah akan menetapkan harga dasar baru yang akan mengompensasi kerugian yang harus dihadapi petani. Sepanjang kondisinya seperti itu berlangsung, tidak usah heran apabila petani seumur-umur akan menjadi kelompok yang tertinggal karena nilai tukar mereka akan terus menurun. 85 8.3.6. Aritmatika Ini adalah jenis soal yang berkaitan dengan ilmu hitung, yaitu cabang ilmu matematika yang menggunakan bilangan-bilangan. Contoh soal:
A. 34, dan 36 B. 40, dan 48 C. 48, dan 60 D. 46, dan 80 E. 64, dan 128
A. 60,54 B. 70,68 C. 56, 50 D. 52,60 E. 58, 52 8.3.5. Deretan angka Ini adalah jenis soal yang berkaitan dengan sederetan angka yang belum selesai atau sederetan angka yang di dalamnya terdapat angka yang tidak diketahui. Disini peserta tes diminta untuk memilih jawaban yang paling benar untuk menyelesaikan deretan angka atau mengisi angka yang tidak diketahui tersebut. Contoh soal:
D. Mereka umumnya tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. E. kenaikan harga pupuk harus dilakukan karena komoditas itu lebih banyak dipergunakan masyarakat kelas atas 86 cD A. 60° B. 70° C. 80° D. 90° E. 100° 8.3.7. Geometrika Ini adalah jenis soal yang berkaitan dengan ilmu ukur atau eabang ilmu matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang dan ruang. Contoh soal:
A. 2540 ern" B. 1540 ern" C. 385 ern" D. 3850 ern" E. 3,85 ern"
AB
Contoh soal:
A. Harga buku pelajaran lebih mahal daripada harga buku tulis di Taka A. B. Harga buku pelajaran di Taka B lebih mahal dibandingkan di Taka D. C. Harga buku tulis di Taka D lebih murah dibanding di Taka A. D. Harga buku pelajaran di Taka D lebih mahal dibandingkan harga buku tulis di Taka C. E. Tidak ada jawaban yang benar.
A. Semua burung adalah ayam. B. Semua ayam adalah burung. C. Semua burung pasti ayam berparuh. D. Sebagian burung berparuh. E. Burung dan ayam tidak berhubungan.
A. Pak Ali naik kendaraan berbahan bakar LPG. B. Pak Ali naik mobil berbahan bakar LPG. C. Pak Ali mungkin naik mobil berbahan bakar LPG di Surabaya. D. Pak Ali mempunyai mobil berbahan bakar LPG. E. Pak Ali membeli bahan bakar LPG. A. 21 B. 14 C. 12,25 D. 7 E. 3,5
Contoh soal:
A. Kereta I lebih dahulu sampai di kota 8
A. Andi mendapatkan pekerjaan berbarengan dengan Dodi
Kemudian semua jawaban tersebut akan diterjemahkan menjadi nilai skala 1 sampai dengan 5. Adapun contoh soal untuk skala kematangan dengan nilainya adalah sebagai berikut: No. Aspek Jumlah Waktu
Soal atau materi tes skala kematangan harus dibuat dengan ketentuan sebagaimana disarikan di dalam Tabel 7 di bawah ini:
90 Alternatif Jawaban Nilai A Karena kemungkinan tidak sesuai dengan pendapat seorang 2 individu B Sebaiknya apapun yang disampaikan oleh seseorang kita perlu 5 menghormati C Setiap individu belum tentu punya pendapat yang sama dengan 4 orang lain D Seseorang belum tentu membutuhkan informasi dari orang lain 3 E Informasi dari orang lain justru akan mengacaukan rencana 1 yang telah dibuat
Cirinya: a) Individu mampu menyesuaikan terjadinya perubahan. b) Individu mampu memahami pendapat orang lain. 91 9.2.3. Semangat berprestasi Adalah sikap antusiasme yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ciri-cirinya: a) Seseorang akan focus atau kosentrasi terhadap tugasnya. Alternatif Jawaban Nilai A Kami dan teman-teman akan mencari kendaraan lain 2 B Kami akan menunggu sampai kendaraan kami beres 5 C Sopirnya mungkin lalai untuk mempersiapkan kendaraan 3 sehingga mengganggu perjalanan penumpang D Mungkin kendaraannya sudah tua 4 E Kami tidak akan naik lagi kendaraan tersebut 1
Adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengontrol emosi maupun perilakunya. Ciri-cirinya: a) Individu mampu mengendalikan emosinya. b) Individu mampu bersikap tenang. Contoh soal:
Adalah konsisten, dapat dipercaya, mampu menjaga rahasia, akurat dan komprehensif serta berlaku cermat dan hati-hati. Alternatif Jawaban Nilai A Hal itu adalah biasa karena pekerjaan kami kerjakan bersama- 2 sama B Sebenarnya kami tidak perlu tergesa-gesa menyelesaikan tugas 3 tersebut karena waktunya longgar C Suatu pekerjaan yang selesai sebelum waktunya akan 5 memberikan kepuasan tersendiri D Menurut kami waktu tidak menjadi soal, yang penting pekerjaan 4 selesai E Tugas yang selesai lebih cepat dari waktu yang diberikan, 1 terkadang hasilnya tidak maksimal
b) Seseorang mampu meningkatkan kinerja. Contoh soal:
Ciri-cirinya: a) Melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah. b) Mengantisipasi terhadap masalah. Alternatif Jawaban Nilai A Perusahaan tempat kami bekerja memang sedang kacau 4 B Saya tidak akan pindah ke perusahaan lain karena saya merasa 5 cocok dengan pekerjaan yang saya tekuni C Seharusnya perusahaan kami introspeksi diri, kenapa banyak 2 karyawan yang keluar D Perusahaan harus segera melakukan konsolidasi 3 E Tidak ada hubungannya antara pasang surut dengan karyawan 1 yang keluar
a) Jujur b) Konsisten 94 9.3. Penilaian Karena jumlah soal = 35, maka nilai terendah = 1 x 35 = 35, dan nilai tertinggi adalah 5 x 35 = 175. Disini tidak ada batas nilai lulus atau tidak lulus. Nilai digabung dengan nilai jenis tes lainnya, kemudian diurutkan. Alternatif Jawaban Nilai A Menurut saya program yang sudah direncanakan harus segera 1 dilaksanakan B Agar supaya tidak terjadi kesalahan prosedur sebaiknya sebuah 5 program perlu disepakati bersama terlebih dahulu C Tidak semua program yang telah direncanakan bisa langsung 3 diaplikasikan D Perlu studi kelayakan walaupun program telah dibuat 4 E Program bisa berjalan bersama dengan perencanaan 2
o TPU = Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0 Jumlah Nilai tertinggi = 5 x 35 Uumlah soal) = 175 Nilai terendah = 0 x 35 (jurnlah soal) = 0 o TBS = Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0 Jumlah Nilai tertinggi = 5 x 30 (jurnlah soal) = 150 Nilai terendah = 0 x 35 (jurnlah soal) = 0 o TSK = Jawaban berupa pernyataan, semua jawaban benar dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5 Jumlah Nilai tertinggi = 5 x 35 (jumlah soal) = 175 Jumlah Nilai terendah = 1 x 35 (jumlah soal) = 35
~ TKD bobot 70 % dan jumlah soal = 100 terdiri dari : - TPU = 20% jumlah soal = 35 - TBS = 20 % jumlah soal = 30 - TSK = 30 % jumlah soal = 35 ~ TKB = 30 % jumlah soal 100 • Dalam hal instansi melaksanakan TKO dan TKB PEMBOBOTAN DAN FORMULA PENILAIAN ANAK LAMPIRAN 11- n PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 30 TAHUN 2007 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2007 96 Perhitungan : TPU Jumlah 35 soal dengan jawaban yang benar 25 soal Jumlah nilai jawaban benar : 5 x 25 = 125 :5x35=175Jumlah nilai tertinggi
5 pernyataan bernilai 1, 5 pernyataan bernilai 2, 10 pernyataan bernilai 3, 10 pernyataan bernilai 4, 5 pernyataan bernilai 5. Dan menjawab dengan benar soal TKB sebanyak 80. = Jumlah soal 35 = Jumlah soal 30 = Jumlah soal 35 • TPU • TBS • TSK Contoh:
Nilai Akhir = Jumlah TKO (TPU + TBS + TSK) + TKB
0 TKO terdiri dari : Jumlah nilai jawaban benar x 100 x 20%- TPU = Jumlah nilai tertinggi Jumlah nilai jawaban benar -TBS = x 100 x 20% Jumlah nilai tertinggi Jumlah nilai jawaban -TSK= x 100 x 30% Jumlah nilai tertinggi 97 x 100 x 30% Jumlah nilai jawaban benar Jumlah nilai tertinggi o TKB= Nilai Akhir = 46,47 + 24 = ~ 400 = ----- x 100 x 30% = 24 500 NilaiTKB : 5 x 100 = 500Jumlah nilai tertinggi TKB Jumlah soal 100 dengan jawaban yang benar 80 soal Jumlah nilai jawaban benar : 5 x 80 = 400 Nilai TKD = 14,28 + 13,33 + 18,86 = 46,47 Jumlah nilai tertinggi : 5 x 35 = 175 110 Nilai TSK = ----- x 100 x 30% = 18,86 175 5 pernyataan bernilai 2, (2 x 5) = 10 10 pernyataan bernilai 3, (3 x 10) = 30 10 pernyataan bernilai 4, (4 x 10) = 40 5 pernyataan bernilai 5, (5 x 5) = 25 Jumlah 110 TSK jumlah soal 35, dihitung sebagai berikut : 5 pernyataan bernilai 1, (1 x 5) = 5 100 = ----- x 100 x 20% = 13,33 150 Nilai TBS TBS Jumlah 30 soal dengan jawaban yang benar 20 soal Jumlah nilai jawaban benar : 5 x 20 = 100 Jumlah nilai tertinggi : 5 x 30 = 150 125 = ----- x 100 x 20% = 14,28 175 Nilai TPU 98 Nilai Akhir = Jumlah TPU + TBS + TSK TSK= Jumlah nilai tertinggi Jumlah nilai jawaban ------------x100x40% Jumlah nilai tertinggi TBS=
Jumlah nilai jawaban benar TPU = x 100 x 30% Jumlah nilai tertinggi Jumlah nilai jawaban benar ---------- x 100 x 30% : 5 x 35 (jurnlah soal) = 175 : 1 x 35 Uumlah soal) = 35 Jumlah nilai tertinggi Jumlah nilai terendah o TSK = Jawaban berupa pernyataan, semua jawaban benar dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5 : 5 x 30 (jurnlah soal) = 150 : 0 x 35 (jurnlah soal) = 0 Jumlah nilai tertinggi Nilai terendah o TBS = Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0
o TPU = Setiap jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi nilai 0
~ TKO bobot 100 % dan jumlah soal1 00 terdiri dari : - TPU = 30% jumlah soal = 35 - TBS = 30 % jumlah soal = 30 - TSK = 40 % jumlah soal = 35 • Oalam hal instansi hanya melaksanakan TKO 99 : 5 x 35 (lurnlah soal) = 175 : 0 x 35 (jumlah soal) = 0 Jumlah nilai tertinggi Nilai terendah Nilai TSK 110 = ----- x 100 x 40% = 25,14 175 Nilai Akhir = 21,43 + 20 + 25,14 = 66,57 : 5x35 = 175Jumlah nilai tertinggi TSK jumlah soal 35, dihitung sebagai berikut : 5 pernyataan bernilai 1, (1 x 5) = 5 5 pernyataan bernilai 2, (2 x 5) = 10 10 pernyataan bernilai 3, (3 x 10) = 30 10 pernyataan bernilai 4, (4 x 10) = 40 5 pernyataan bernilai 5, (5 x 5) = 25 Jumlah 110 100 = ----- x 100 x 30% = 20 150 Nilai TBS : 5 x 30 = 150Jumlah nilai tertinggi TBS Jumlah 30 soal dengan jawaban yang benar 20 soal Jumlah nilai jawaban benar : 5 x 20 = 100 Perhitungan : TPU Jumlah 35 soal dengan jawaban yang benar 25 soal Jumlah nilai jawaban benar : 5 x 25 = 125 Jumlah nilai tertinggi : 5 x 35 = 175 125 Nilai TPU = ----- x 100 x 30% = 21,43 175 Contoh: TKO jumlah soal100 terdiri dari : TPU = Jumlah soal 35 TBS = Jumlah soal 30 TSK = Jumlah soal 35 Seorang peserta ujian bernama Agnes menjawab dengan benar soal TPU sebanyak 25, soal TBS sebanyak 20, soal TSK sebagai berikut : 5 pernyataan bernilai 1, 5 pernyataan bernilai 2, 10 pernyataan bernilai 3, 10 pernyataan bernilai 4, 5 pernyataan bernilai 5. 100
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen