Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22, 2. 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35471, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20IO Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5l2ll; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO3 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3321; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2O0O tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OI3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54671; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OO0 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40I7l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 4. 5. 6. 7. Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aI93l; Peraturan Pemerintah Nomor 10 1 Tahun 2O0O tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263l', sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2AO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L6fl; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OIL tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor L2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 8. 9. 10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 13 Nomor 128l.; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716); Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2Ol4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12821; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.
Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. 12. 13.
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2OLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2OL7 DIREKTUR JENDERAL PERATU RAN PERU N DANG-U N DANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL7 NOMOR 571 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktur rundang-undangan, (*{ il 3gn]il-r.u: i Putranto LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN I. PENDAHULUAN A. UMUM
B. TUJUAN Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. C. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Peffiindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, peffibimbing&fl, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap T\rhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan I penetapan I putusan hakim. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan. Kategori Tindak Pidana I,2, 3, 4, 5, dan 6 adalah pengelompokan jenis tindak pidana berdasarkan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dan ditentukan oleh Instansi Pembina. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan danlatau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajianlpenelitian yang disusun oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan baik perorangan atau kelompok di bidang bimbingan kemasyarakatan. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan bukan pemberhentian sebagai PNS. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG A. TUGAS JABATAN T\rgas Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yakni melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. B. JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III la; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IlIlb.
1) Pangkat Penata, golongan ruang llllc; dan 2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruanglY la; 2l Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruanglV ld; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruanglY le.
5. Contoh: Sdr. Nasirudin, SH, MH NIP. 198805 10 2OI2O3 1 00 1 , pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:
Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Nasirudin, SH, MH sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/ Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3. Contoh: Sdri. Dwi Nastiti, SH., MH., NIP. 19710705 199503 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang lV la, jabatan Kepala Bagian Kepegawaian, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Dwi Nastiti, SH., MH., memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Dwi Nastiti, SH., MH. sebesar 375, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruanglV la. III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazahlgelar; 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan 3) diklat Prajabatan.
1) penelitian kemasyarakatan; 2l pendampingan; 3) pembimbingan; 4l pengawasan; dan 5) sidang tim pengamat pemasyarakatan.
1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang bimbingan kemasyarakatan; 2l penerjemahan lpenyaduran buku dan bahan lainnya di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan 3) membuat buku pedomanlketentuan pelaksanaanfketentuan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan.
IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN A. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA/AHLI PERTAMA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidanalanak untuk tindak pidana kategori 3; melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3; melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anaklnarapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah L2 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarahlmediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pendampingan musyawarahf mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadllanl putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2r. 20. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anakldewasa dalam rangka memberikan pertimbanganfrekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anakldewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil assesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen serta mencocokan dengan narapidana yang diserah terimakan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemasyarakatan; melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; men)rusun program pembimbingan klien anak tahap awal llanjutan/ akhir/ tambahan (afrer carel dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awalllanjutan/akhir ltarnbahan (afier carel dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 22.
kategori 3 dan 4; melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadianl kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadianlkemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 28. 23. 24. 25. 29. 30.
4I. melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 53. 54. 51. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3; melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3; memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3; melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan rzin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB ICMB/ CB I asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB ICMB ICB I asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/ pendampingan/ pembimbingan I pengawasan klien; dan melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/ pembinaan narapid ana f anak. 55. B. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA/AHLI MUDA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, meliputi:
1 1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
16. L7. 18. 19. melaksanakan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan kegiatan pendampingan musyawarahf mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadllan I putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anakldewasa dalam rangka memberikan pertimbanganf rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anakldewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; menJrusun program pembimbingan klien anak tahap awalllanjutan/akhir ltambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 2r. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awalllanjutan/akhir ltarnbahan (afier carel dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2; melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 2; melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadianlkemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadianlkemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadianlkemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan kegiatan penyampaian materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian I kemandirian; melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2; menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2; melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2;
54. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan tzin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerulsan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2; melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan tzin keluar negerif kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan kegiatan pengawasan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB ICMB/ CB I asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB ICMB ICB I asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/ pendampingan/ pembimbingan I pengawasan klien; melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/ pembinaan narapid anaf anak; melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah; 55. 56. 57.
58. 59. 60. 61. 62. 63. -t7- C. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA IAHLI MADYA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi:
I 1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; L2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1;
14. 15. 16. 17. 18. 19. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori L dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori I dan 2; melakukan kegiatan pendampingan musyawarahl mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilanl putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anakldewasa dalam rangka memberikan pertimbanganfrekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori I dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anakl dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan; 2r. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal llanjutan/ akhir/ tambahan (afr,er carel dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; men)rusun program pembimbingan klien dewasa tahap awalllanjutan/ akhir/ tambahan (after carel dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1; melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepriba dian lkemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1; melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadianlkemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori I dan 2; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; men5rusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian I kemandirian klien pemasyarakatan; melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 7 dan 2; melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1; menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori I dan 2;
4I. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan men5rusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. -2r- melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori L dan 2; melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan rzin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan tzin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negaraf perdagangan manusia; melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori I dan 2; melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan tzin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara I perdagangan manusia; melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB ICMB/ CB I asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB I CMB/ CB I asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/ terhadap kepala negara I perdagangan manusia; melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/ pendampingan/ pembimbingan I pengawasan klien; 66.
D. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA/AHLI MADYA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi:
1 1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; t2. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1; melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anakl narapidana untuk tindak katergori I dan 2; melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori I dan 2; melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarahlmediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori I dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori L dan 2; melakukan kegiatan pendampingan musyawarahl mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan I putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori I dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori I dan 2; melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anakldewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 2r. 20. 22. 23. 24. 31. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 34. 35. 36. 37. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan; melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori I dan 2; menyusun program pembimbingan klien anak tahap awalllanjutan/akhir ltambahan (afier care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori I dan 2; men5rusun program pembimbingan klien dewasa tahap awalllanjutan/akhir/tambahan (afi,er care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1; melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadianlkemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1; melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadianl kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadianlkemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; menyusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian I kemandirian klien pemasyarakatan; melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1; menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori I dan 2; 38.
4I. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 64. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara lperdagangan manusia; melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negaraf perdagangan manusia; melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB I CMB ICB I asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori I dan 2; 60. 61.
CMB ICB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negaraf perdagangan manusia; melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan; melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; 65.
E. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN UTAMA IAHLI UTAMA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan UtamalAhli Utama, meliputi:
1 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat nasional;
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awallasimilasi/PB ICBICMr-ICMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3; laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidanaf anak untuk tindak pidana kategori 3; laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3; laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anaklnarapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil musyawarahf mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadllanlputusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbanganfrekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil pendampingan terhadap klien anakldewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 20. 2r.
4I. laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
B. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA/AHLI MUDA Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, meliputi:
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidanaf anak untuk tindak pidana kategori 2; laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara; laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2; laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anaklnarapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; laporan hasil musyawarahf mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi / penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; laporan hasil pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbanganfrekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 2r. 20. 22.
4I. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat kabupatenlkota;
-3b-
C. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA I AHLI MADYA Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi:
1 1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
L4. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4
4I. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
_40-
57 . dokumen penerusan permintaan rzin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori L dan 2;
-4r-
D. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN UTAMA IAHLI UTAMA Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, meliputi:
1 1. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat nasional;
20. telaahan kebijakan (Permen/ Kepm en lPedom an ISE/Juklak/ Juknis dll) di bidang pengawasan; modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan; laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; dan laporan hasil sidang TPP Fusat. VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA
Contoh: Sdr. Pahrudin, SH., M.Si., NIP. L97OO22O 199003 1 001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III ld pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan 17. 18. 19. evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2, dengan Angka Kredit 0,06. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Pahrudin, SH., M.Si., dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan jenjang Muda/Ahli Muda, sebesar 80% X 0,06 = 0,048.
Contoh: Sdr. Sri Zumaeriah, SH., M.Si., NIP. t974O32O 200009 2 001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang llllc pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Yang bersangkutan ditugaskan melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3, dengan Angka Kredit 0,08. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertarna / Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sri Zumaeriah, SH., M.Si., jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, sebesar IOOo/o X 0,08 : 0,08. VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN A. PE.IABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. PENGANGKATAN PERTAMA
memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu sosial (kesejahteraan sosial, sosiologi, hukum, psikologi, ilmu pemasyarakatan, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina); pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruanglll/a; mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
c. d. e. f. g. h. _45_ C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda; dan 21 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/ Ahli Utama. Pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b, dapat secara kumulatif. Usia sebagaimana dimaksud pada angka I huruf c angka 1) dan angka 2l', merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatart, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling lambat 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir. Contoh: Sdr. Rion Gustaf, SH., MH., NIP. 19600408 198603 1001, pangkat Pembina, golongan ruang IY la, menduduki jabatan Kepala Sub Direktorat Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2016 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2017, mertgingat yang bersangkutan lahir bulan April 1960. 2. 3. 4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang. Contoh: Sdr. Giyanto, SH, M.Si, NIP. I9710705 199503 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV f a, jabatan Kepala Seksi Pendampingan dan Diversi akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
1) Diklat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebesar 20 Angka Kredit; 2l Pelaksanaan tugas bimbingan kemasyarakatan sebesar 145 Angka Kredit; dan 3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.
1) Mengaj ar f melatih pada diklat fungsionallteknis di bidang bimbingan kemasyarakatan sebes ar 2 Angka Kredit; dan 2l Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang bimbingan kemasyarakatan sebagai peserta sebesar I Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 Angka Kredit. Oleh karena itu, Sdr. Giyanto, SH., M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang. 5. 6.
VIII. PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan menjadi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan menjadi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. IX. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, DAN SANKSI A. SASARAN KERJA PEGAWAI
B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN
5. 6.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan bimbingan kemasyarakatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka t huruf d, tidak berlaku bagi Pembimbing Kemasyarakatan Utama lAl:'li Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV le setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengembangan profesi. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP. C. SANKSI Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak memenuhi target Angka Kredit pertahun sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dan angka 4 dikenakan pemotongan tunjangan kinerja yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina. 5. 2. 3. 4. 2. 3. X. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
golongan ruang IY le di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, psngkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV /c di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV lc di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertarnal Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II. 3.
Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit menyampaikan bahan penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Usulan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. DUPAK untuk Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6A sampai dengan Anak Lampiran 6D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Kredit Pembimbing
4. 5. B.
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Contoh: Prestasi kerja Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mulai 1 Januari 2OI7 sampai dengan 31 Desember 2OI7 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2078.
dan
Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. XI. PE.JABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI A. PE.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
3. 4. 5. 6. 2.
1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll I c sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Pembimbing Kemasyarakatan MadyalAhli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lY lc di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara lKantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berrvenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka X huruf B angka 1, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang bimbingan kemasyarakatan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. B. TIM PENILAI
Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk Angka Kredit Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Utarnaf Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IY le di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit: 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll I c sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya lLl:'li Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV lc di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2l Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lY la sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3. 4. a. b. 2. 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi bimbingan kemasyarakatan, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan MadyalAhli Madya. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus pejabat yang berasal dari unsur kepegawaian pada unit kerja masing-masing. 3. 4. 5. 6. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angk? 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat/PNs lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. C. TIM TEKNIS
7. 8. 9. 10. 12. 13. 11. 3. 4. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2. TUGAS TIM PENILAI
dan
1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang lIl I c sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan MadyalAhli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV lc di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2l Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III / a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc di lingkungan Balai Pemasvarakatan Kelas II. D.
E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. KI.KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN A. KENAIKAN PANGKAT
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV lc ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III lb sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: Sdr. Ricky Dwi Biantoro, SH., MH., NIP. 19740505 200004 1 001 Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2OL7 . Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2O2O, Sdr. Riclqy Dwi Biantoro, SH., MH., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IY la, terhitung mulai tanggal 1 April 2O2O. Oleh karena itu, sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya. 4. 5. 6. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemayarakatan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan j abatan / pangkat berikutnya. Contoh: Sdri. Ade Agustina, SH., MH.,NIP. 19801016 200504 2 010 jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll I c terhitung mulai tanggal 1 April 2OI7 . Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang Ill I c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 2LO. Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III I c yaitu 2OO Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Ade Agustina, SH., MH., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan. Contoh: Sdri. Setyo Pratiwi, SH., NIP. L978O2IO 2OO4O3 2 001 jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2OL7 dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 225. Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2OI7 sampai dengan 3 1 Desember 2OI7 , Sdri. Setyo Pratiwi, SH., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2OI8 telah memiliki Angka Kredit Kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 Angka Kredit. 7. B. Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2OI8 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Setyo Pratiwi, SH., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 2Oo/o x 100 = 20. KENAIKAN JABATAN
Contoh: Sdr. Ali Asari, SH., MH., NIP. 19781 130 2OO2O4 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III / d, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan MudalAhli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 3O2. Pada masa penilaian berikutnyo, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 10 1 , dengan rincian sebagai berikut:
1) Membuat Karya T\rlis di bidang = bimbingan kemasyarakatan dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional 2l Membuat tulisan ilmiah populer di = bidang bimbingan kemasyarakatan yang disebarluaskan melalui media 10 Angka Kredit 85 Angka Kredit 4 Angka Kredit 2 Angka Kredit InASSA Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Ali Asari, SH., MH., adalah 302 + 101 :403 Angka Kredit. Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Ali Asari, SH, MH., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanl pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la.
Contoh: Sdri. Darmalingganawati, SH., MH., NIP. 19640812 1991 10 2 001, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, Angka Kredit Kumulatif sebesar 7IO. Pada masa penilaian berikutny?, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar I52, dengan rincian sebagai berikut:
bimbingan kemasyarakatan Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif Sdri. Darmalingganawati, SH., MH., adalah 710 + Kredit. 6 Angka Kredit yang diperoleh L52 = 862 Angka Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Darmalingganawati, SH., MH., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar L2 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanl pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. XIII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI A. PEMBERHENTIAN
B. PENGANGKATAN KEMBALI
5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usul sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir. contoh: Sdr. Djoko Setiyono, SH., MM., NIP. 1959 L2O7 199103 1 001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lV la. Yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan diangkat dalam Jabatan Administrator terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009. Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, maka untuk tertib administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2016, karena yang bersangkutan lahir pada bulan Desember 1959, tanpa harus berhenti dari jabatannya. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 6. 7. 8. XIV. PENYESUAIAN /INPASS//VG DALAM JABATAN DAN PANGKAT
Pengangkatan Pembimbing
XV.
7 . PNS yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuarkanl inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penye suaian / inp as sing telah mempergunakan pan gkat terakhir.
UJI KOMPETENSI Uji kompetensi bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2OL9. XVI. PENUTUP
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya AWAIAN NEGARA rundang-undangan, Dwi Putranto ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2OL7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA Menimbang Mengingat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ;
MEMUTUSKAN: Calon Pembimbing Kemasyarakatan dibawah ini: Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA
*) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER- PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA TEMBUSAN:
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR..;.... TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .... NIP . jabatan .... pangkat/golongan ruang .... . telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui perpindahan dari jabatan lain;
MEMUTUSKAN: Mengangkat:
*) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2OT7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PENETAPAN ANGI(A KREDIT NOMOR Instansi: Masa Penilaian: I KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama 2 NIP 3 Nomor Seri I(ARPEG 4 Panskat / Golonsan ruane TMT 5 Tempat dan Tanseal lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan vans diperhitunekan aneka kreditnva 8 Jabatan Funssional /TMT 9 I Lama Masa Kerja Golongan f B"- l0 Unit Keria II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH JUMLAH 65o/o A Pendidikan Sekolah 100 B Perolehan Angka Iftedit dari: 1 UNSUR UTAMA
ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN Tembusan disampaikan kepada:
*) Coret yang tidak perlu Ditetapkan di .... F"ar t'"rrge"l . . ... .. . :.. ... . . . . . .. :. :. . :. Nama Lengkap NIP. . ANAK LAMPIRAN 4 PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KE DAT,AM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR ............. TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .. NIP jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan jenjang pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
MEMUTUSKAN: Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA Mengangkat:
*) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 5 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Kepada Yth. Ketua Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Di Tempat
NO NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG UNIT KERJA 1 2 3 dst
Pimpinan Unit Kerja NIP. ANAK LAMPIRAN 6A PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FU NGS I ONAL PEM BI M BI NG KEMASYARAKATAN CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGS I ONAL PEM BI M BI NG KEM ASYARAKATAN INSTANSI : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSI ONAL PEM BI M BI NG KEM ASYARAKATAN PERTAM A / AH LI PERTAM A Nomor: MASA PENILAIAN : Bulan KETERANGAN PERORANGAN Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Pendidikan formal dan memperoleh ijazah I gelar Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar Doktor (S3) Sarjana/Diploma IV Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda t Pendidikan dan Pelatihan atau Sertil-rkat lamanya lebih dari 960 jam lamanya antara 641-960 jam lamanya antara 481-640 jam lamanya antara 161-a80 jam lamanya antara 81-16O jam lamanya antara 31-80 jam lamanya kurang dari 3O jam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III Melaksanakan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/ kor untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL T M PEN ILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 I s) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 7l Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3 8) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 e) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3 10) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana I anak untuk tindak pidana kategori 3 I l) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 r2l Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 13) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi Anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 B Pendampingan 1) Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 2l Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyrdikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 3) Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 4l Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 s) Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 7l Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 8) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 e) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 C Pembimbingan 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen serta mencocokan dengan narapidana yang diserah terimakan dari Lapas / Rutan dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemasyarakatan 2l Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 3) Men5rusun program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 4) Menlrusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 s) Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori 3dan4 NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENCUSUL T M PEN tLAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 J 6 7 8 6) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 7l Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 8) Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka Pembimbingan Kepribadian / Kemandirian Klien Dewasa Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 e) Melakukan Evaluasi Perkembangan Bimbingan Klien Anak Secara Berkala Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 10) Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 r 1) Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 L2l Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan men5rusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 r3) Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 l4) Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan men)rusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 1s) Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 16) Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 17l Melakukan pemetaan peluang kerja sama pihak ketiga dalam rangka memban gun j ej aring kerj a D Pengawasan 1) Melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 2l Melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 3) Melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 4l Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan Anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 s) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 6) Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 7l Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 8) Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 e) Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 10) Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari Klien Anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke Kantor Wilayah Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL T M PEN tLAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 5 6 7 8 I t) Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 r2l Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 131 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 l4) Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 ls) Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB I CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 E Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan l) Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas / pendampingan / pembimbingan / pengawasan klien 2l Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas / pembinaan narapidana / anak
a, Dalam bentuk buku
I Pengurus aktif
w Catatan PeJabat Pengusul : I 2 3 4 dan seterusnva ( jabatan ) (nama pejabat pengusul ) NIP. v Catatan Anggota Tlm Penllal : t 2 3 4 dan seterusnya ( Nama Penilai I ) NIP. (Nama Penilai II I NIP VI Catatan Ketua Tlm Penllal : 1. 2. 3.
ANAK LAMPIRAN 68 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGS I ONAL PEM BI M BI NG KEM ASYARAKATAN INSTANSI: DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA/AHLI MUDA Nomor: MASA PENILAIAN : Bulan KETERANGAN PERORANGAN Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal l.ahir Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI JUMLAH UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Pendidikan formal dan memperoleh ijaza}:^ / gelar Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijaz,ah / gelar Doktor (S3) Sarjana/Diploma IV Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda at Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat lamanya lebih dari 960 jam lamanya antara 641-960 jam lamanya antara 481-640 jam lamanya antara 161-480 jam lamanya antara 8 1- 160 jam lamanya antara 31-80 jam Iamanya kurang dari 3O jam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III Melaksanakan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Penelitian Kemasyarakatan Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL T IM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 I 4l Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 s) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 6) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 2 7l Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awall asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 8) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awall asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2 e) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara 10) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 11) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi Anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 r2l Melaksanakan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 B Pend amprngan 1) Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 2l Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 3) Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 4l Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah I mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 s) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 6) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan pesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 rt Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbanganl rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 8) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 e) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 C Pembimbingan 1) Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentilikasi kebutuhan pembimbingan klien Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 2l Men5rusun program pembimbingan klien anak tahap awall lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 3) Menlrusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan Untuk tindak pidana kategori 2 NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL T M PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 4) Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori 2 s) Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 6) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 7l Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 8) Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2 e) Melaksanakan kegiatan penyampaian materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian 10) Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 l ll Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan men)rusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 r2l Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 13) Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan men1rusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 14) Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2 1s) Menyusun Dokumen Pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 16) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten I kota 17l Men3rusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten / kota 18) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat kabupaten / kota 1e) Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 D Pengawasan r) Melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 2l Melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 3) Melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 4l Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 s) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 6) Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 7l Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 8) Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 - tl - NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MEN URUT INSTANSI PENGUSUL T M PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 e) Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 10) Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari Klien Anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke Kantor Wilayah Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 11) Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari Klien Dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2 r2l Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 13) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa Untuk tindak pidana kategori 2 14) Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 rs) Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 16) Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 E Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 1l Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas / pendampingan / pembimbingan / pengawasan klien 2l Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas / pembinaan narapidana / anak 3) Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah 4l Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan / pencabutan asimilasi / PB / CMB / CB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah s) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan / pencabutan asimilasi / PB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasyarakatan di direktorat jenderal pemasyarakatan
a, Dalam bentuk buku
1 Pengurus aktif
I 2 3 4 5 6 Surat pernyataan Surat pernyataan Surat pernyataan Surat pernyataan Surat pernyataan dan seterusnya melakukan kegiatan melakukan kegiatan melakukan kegiatan melakukan kegiatan melakukan kegiatan pengembangan penunjang profesi NIP. rv Catatan PeJabat Pengueul : 1 2 3 4 dan seterusnva ( jabatan ) (nama pejabat pengusul ) NIP. v Catatan Anggota Tlm Penllal : I 2 3 4 dan seterusnva ( Nama Penilai I I NIP. (Nama Penilai II ) NIP VI Catatan Ketua Tln Penllal : I. 2. 3.
T6 ANAK LAMPIRAN 6C PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGS I O NAL PEM BI M BING KEM ASYARAKATAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA/AHLI MADYA Nomor: MASA PENILAIAN : Bulan INSTANSI KETERANGAN PERORANGAN Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI JUMLAH UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Pendidikan formal dan memperoleh ijazah / gelar Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar Doktor (S3) Magister (S2) Sarjana/Diploma IV Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat lamanya lebih dari 960 jam lamanya antara 641-960 jam lamanya antara a81-6a0 jam lamanya antara 16 1-480 jam lamanya antara 81-160 jam lamanya antara 31-80 jam lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan Pelatihan Praiabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III Melaksanakan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Penelitian Kemasyarakatan Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak kategori I dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak katergori 7 dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/ korban untuk tindak kategori I dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori I dan 2 NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MEN URUT INSTANSI PE NGUSUL TIM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 I s) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori I dan 2 7l Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori I 8) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak kategori I dan 2 e) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori I 10) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori I l1) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup r2l Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori I dan 2 13) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori I 14) Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi Anak/ narapidana untuk tindak kategori I dan 2 1s) Melakukan analisa, penilaian, verilikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 16) Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan 17l Melaksanakan tugas bebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan B Pendampingan 1) Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori I dan 2 2l Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori I dan 2 3) Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori I dan 2 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori I dan 2 4l Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/mediasi bagi perkara Anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 s) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 7l Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori I dan 2 8) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 e) Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan c Pembimbingan 1) Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien Untuk tindak pidana kategori I dan 2 NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENJ LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 I 2l MenSrusun program pembimbingan klien anak tahap awall lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan Untuk tindak pidana kategori I dan 2 3) Men3rusun program pembimbingan klien dewasa tahap awall lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan Untuk tindak pidana kategori 1 +l Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori I s) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 6) Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori I dan 2 7l Men5rusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien pemasyarakatan 8) Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori I dan 2 e) Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori I l0) Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain Untuk tindak pidana kategori I dan 2 11) Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan men5rusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas Lain Untuk tindak pidana kategori I d,an 2 r2l Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori I 13) Melaksanakan Kegiatan Verifikasi, Klarifikasi dan men5rusun Rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori I 14) Men5rusun Dokumen Pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 15) MenSrusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori I 16) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi r7l Menlrusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi 18) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat provinsi 1e) Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan Klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 20l, Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan 2tl Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan D Pengawasan r) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori ldan2 2l Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori I dan 2 3) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN AN GKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL .I M PEN tLAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 4l Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 s) Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori I 6) Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori I I,l Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari Klien Anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori I dan 2 8) Memeriksa dan memverilikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari Klien Dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia e) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksan aan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori I dan 2 10) Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia 11) Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB I asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia r2l Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 13) Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan 14) Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan E Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 1l Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas / pendampingan / pembimbingan / pengawasan klien 2l Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas / pembinaan narapidana / anak 3) Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilavah
NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREI IT MENURUT INSTANSI PENGUSUL T IM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 5 6 7 8
IV Catatan PeJabat Pengueul : 1 2 3 + dan seterusnya ( jabatan ) (nama pejabat pengusul ) NIP. v Catatan Anggota Tlm Penllal : 1. 2. 3.
(Nama Penilai II ) NIP VI Catatan Ketua Tlm Penllal : I 2 3 4 dan seterusnva Ketua Tim Penilai, NIP. (Nama ) 24 ANAK LAMPIRAN 6D PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSI ONAL PEM BI M B I NG KEMASYARAI(ATAN CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGS IO NAL PEM BI M BI NG KEMASYARAKATAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGS I ONAL PEM BI M BI NG KEM ASYARAKATAN UTAMA/AHLI UTAMA Nomor: MASA PENILAIAN: 8u1an............. s INSTANSI: KETERANGAN PERORANGAN Nama NIP Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL UNSUR UTAMA Pendidikan formal dan memperoleh ijazah / gelar Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazahlgelar Magister (S2) Sarjana/Diploma IV Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda t Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat lamanya lebih dari 960 jam lamanya antara 641-960 jam lamanya antara 481-640 jam lamanya antara 161-480 jam lamanya antara 81- 160 jam lamanya antara 31-80 jam lamanya kurang dari 30 jam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III Melaksanakan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Penelitian Kemasyarakatan Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori I dan 2 Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman/ SE/Juklak/Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN AN GKA KREDIT MEI\ URUT INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 5 6 7 I B Pendampingan 1) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak katergori I dan 2 2l Melakukan telaahan kebijakan di bidang pendampingan 3) Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan 4l Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan c Pembimbingan 1) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional 2l Men5rusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat nasional +l Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan Klien Untuk tindak katergori 1 dan 2 s) Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang pembimbingan 6) Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan 7l Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan D Pengawasan r) Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana katergori 1 dan 2 2l Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll)) di bidang pengawasan 3) Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan 4l Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan E Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di direktorat j enderal pemasyarakatan
1 Pengurus aktif
IV Catetan PeJabat Pengusul : 1. 2. 3.
v Catatan Anggota Tlm Penllal : 1 2 3 4 dan seterusnya ( Nama Penilai I ) NIP. (Nama Penilai II ) NIP VI Catatan Ketua Tlm Penllal : I 2 3 4 dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (Nama ) NIP. ANAK LAMPIRAN 7 PERATUMN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PERI{YATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN KEMASYAMKATAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat / golongan ruang / TMT Jabatan Unit kerja Menvatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung NIP No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Keeiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 D 6 7 I 1. 2. 3. 4. 5. dst ANAK I,AMPIRAN 8 PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PERI{YATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENDAMPINGAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENDAMPINGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan pendampingan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung NIP No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kesiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst ANAK LAMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PERTIYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan pembimbingan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. NIP.. No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 J 6 7 I 1 2. 3. 4. 5. dst ANAK LAMPIRAN 10 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung NIP No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Keeiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst ANAK LAMPIRAN 1 I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PEI,AKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PERMATAAN TEI,AH MELAKUKAN KEGIATAN SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat / golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ....t . Atasan Langsung No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kesiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst NIP ANAK LAMPIRAN 12 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI SURAT PERI{YATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat / golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaima.na mestinya. Atasan Langsung NIP No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kesiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 .5 6 7 I I 2. 3. 4. 5. dst ANAK LAMPIRAN 13 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MEI,,{KUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat / golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat / golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan penunjang Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kesiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 J 6 7 I 1 2. 3. 4. 5. dst NIP.. ANAK I,AMPIRAN 14 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH SURAT PERI.IYATAAN TEI,AH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS PEMBI MBING KEMASYARAKATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang Jabatan Unit keda Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Keeiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 I 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung NIP CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT Instansi: ANAK LAMPIRAN 15 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2OT7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR Masa Penilaian: ..... KETERANGAN PERORANGAN Tempat dan Ta Jenis Kelamin Pendidikan ns diperhitunskan angka kreditn Jabatan Fun Masa Kerja Golongan PENETAPAN ANGKA KREDIT Pendidikan Sekolah Angka Kredit Penjenjangan UNSUR UTAMA
Ditetapkan di . Pada tanggal Nama L,engkap *) Coret yang tidak perlu NIP. ANAK LAMPIRAN 16 PERATURAN KEPALA BADAN KEPECAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR .......................... TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yang Iowong, Saudara ......... NIP ............... jabatan ............... pangkat/golongan mang......... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Talun 2014;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ......... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Dari Jabatal Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan jenjang .................... ke dalam Jabatan F\rngsional Pembimbing Kemasyarakatan jenjang ............... dengan angka kredit sebesar .. ...... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) KEDUA : ...................... .................... ') KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalarn keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yarrg bersangkutan untuk diketahui dan diindahkal sebagaimana mestinya. ditetapkan di .. pada tanggal ..... . .............. NIP. TEMBUSAN:
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 17 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PEI,AKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Menimbang MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
MEMUTUSKAN: Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pembimbing Mengingat Kemasyarakatan:
j*.- ;;;,""", ?,, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN :
*) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ... **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA ANAK I,AMPIRAN 18 PEMTURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di .. pada tanggal ..... ... . ............... NIP. TEMBUSAN:
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 19 PEMTURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PEI,AKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN CONTOH KEPUTUSAN PEI,IYESUAIAN / fiPASSiIVG KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR TENTANG PEMESUAIAN / /NPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara . NIP jabatan .... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Ke m asyarakatan mel alu i p enye su ai art I inp as sing ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan