Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2017
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O37); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OI2 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L2 Nomor 235); Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OL3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OI7 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 27 Ll; MEMUTUSI(AN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP.
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 2. 3. 4. 5. 6.
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OI7 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2OI7 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2OL7 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL7 NOMOR 977 ai dengan aslinya WAIAN NEGARA Dire rundang-undangan, Haryomo Dwi Putranto LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP I. PENDAHULUAN A. UMUM
TUJUAN Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OI7 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:
B. C. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Peffiindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewendflg, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan rekomendasi alokasi dan pemanfaatan sumber daya ikan, dukungan usaha dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai keberlanjutan produktivitas sumber daya hayati perairan. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan danlatau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap baik perorangan atau kelompok di bidang produksi perikanan tangkap. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan bukan pemberhentian sebagai PNS. II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG A. TUGAS JABATAN T\rgas jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap. B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III la; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIlb. 12. 13. 14. 4.
1) Pangkat Penata, golongan ruang llllc; dan 2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruanglY la; 2l Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2l Pangkat Pembina Utaffia, golongan ruanglV le. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan. Contoh: Sdr. Hendrawan, S.Pi., M.Sc., NIP. 19880510 2OI303 1001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang llllb akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, maka pengelolaan produksi perikanan tangkap untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:
Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Hendrawan, S.Pi., M.Sc., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3. 5. -D- Contoh: Sdr. Ilham, S.Pi., M.Si., NIP. 19710705 199503 1001, pangkat Pembina, golongan ruang IY la jabatan Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya lkan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Ilham, S.Pi., M.Si memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Ilham, S.Pi., M.Si sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruanglY /a. III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar; 2l pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsionallteknis di bidang perikanan tangkap serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 3) diklat Prajabatan.
1) persiapan; 2l analisis status dan pengalokasian sumber daya ikan; 3) pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan; 4l analisis dukungan usaha perikanan tangk"p; dan 5) evaluasi dan pelaporan.
IV. URAIAN KEGIATAN JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN A. PENGELOLA PRODUKSI PERII(ANAN TANGKAP PERTAMA/AHLI PERTAMA Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1 1. melakukan verifikasi, validasi, pengolahan dan analisis data obeseraer;
2L. melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis sertifikat kelaikan penanganan dan penyimpanan ikan;
B. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA/ AHLI MUDA Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahti Muda, meliputi:
1 1. melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis mesin induk kapal perikanan;
L4. melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis pengawakan kapal perikanan;
L7. melakukan supervisi penerapan cara penanganan ikan yang baik (cPrB);
2I. melakukan pen)rusunan rancangan persetujuan alokasi Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP);
C. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYAI AHLI MADYA Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya / AhIi Madya, meliputi:
1 1. melaksanakan penyusunan pedoman teknis logbook penangkapan ikan;
L7. melakukan penyusunan rekomendasi intensifikasi pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan;
L9. menyusun rancangan pembentukan dan pengelolaan lembaga pengelola sumber daya ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
2I. melaksanakan pembuatan prototgpe kapal perikanan;
4I. melakukan kegiatan analisis manfaat kerjasamalkemitraan usaha nelayan;
-t4-
D. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP UTAMAI AHLI UTAMA Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, meliputi:
1 1. melakukan penyusunan konsep pedoman teknis kriteria alokasi kuota dan corrrectiue action policy:
l3.melakukan penyusunan konsep pedoman teknis pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
2I. melaksanakan kajian skala prioritas lokasi pengelolaan sumber daya ikan di perairan pedalaman:
27 . melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan di bidang penilaian indikator Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM):
V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN A. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA/AHLI PERTAMA Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertaffi&, meliputi:
L2. data bahan Catch Docr,tmentation Scheme (CDS);
27 .laporan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan; 2S.Iaporan evaluasi penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK); 29.Iaporan evaluasi penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK);
B. PENGELOLA PRODUKSI PERII{ANAN TANGKAP MUDA/AHLI MUDA Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, meliputi:
1 t. naskah rekomendasi teknis mesin induk kapal perikanan;
LT.laporan supervisi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
22.konsep Surat lzin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;
26.laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan konstruksi pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan; 27 .laporan analisis kebutuhan perlindungan keselamatan nelayan;
29.konsep Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
C. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYA/AHLI MADYA Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, meliputi:
17 . rekomendasi pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan;
-2r-
42.laporan analisis nilai ekonomi pelabuhan perikanan;
46.laporan evaluasi pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB); 4T.laporan evaluasi pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL);
5 I . materi teknis/ kajian teknis/ panduan teknis/ pedoman teknis/ naskah akademis/ profil I petalsaksi ahli di bidang pengendalian penangkapan ikan;
D. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP UTAMA/AHLI UTAMA Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, meliputi:
1 1. konsep pedoman teknis kriteria alokasi kuota dan correctiue action policg;
l9.laporan kajian kondisi ekosistem perairan pedalaman;
2l.laporan kajian skala prioritas lokasi pengelolaan sumber daya ikan di perairan pedalaman; 22.laporan kajian skala prioritas lokasi pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial dan perairan kepulauan;
27 .laporan penilaian indikator Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM); 23.laporan hasil inisiasi penyusunan kajian stok sumber daya ikan; 2g.Iaporan evaluasi alokasi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA
tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, maka Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pengelolaan produksi perikanan tangkap Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:
Contoh: Sdr. I Made Kastariadiningrat, S.St.Pi., NIP. L97OO22O 199003 1 001, jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan penerbitan sertifikat lembaga kompetensi awak kapal dengan Angka Kredit 0,09 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. I Made Kastariadiningrat, S.St.Pi. jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, sebesar 8Oo/o X O,09 : O,O72.
3. VII. Contoh: Sdri. Yuni Trikumorowati, S.Pi, M.E., NIP. L974O32O 2OO009 2 OOI, jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang lIl lc pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan dengan Angka Kredit 0,025 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertamal Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Yuni Trikumorowati, S.Pi, M.E., jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, sebesar IOOo/oXO,O25 = 0,025 PUABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN A. PUABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. PENGANGKATAN PERTAMA
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, setelah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap. Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap selama masa Calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/ Ahli Muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh tahun) untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama. 3. 4. 5. 3.
Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c angka 1) dan angka 2ll, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir. Contoh: Sdri. Ir. Whisnu Haryati, NIP. 196304081984032001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb, menduduki jabatan Kepala Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Samudera. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, untuk menduduki jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2OI7 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2OL8, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1963. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka I adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang benvenang menetapkan Angka Kredit. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang. Contoh: Sdr. Hary Christijanto, S.Pi., M.Sc., NIP. 196004081986031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV la, jabatan Kepala Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Nusantara. Yang 4. 5. 6. bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
1) Diklat fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap sebesar 25 Angka Kredit; 2l Pelaksanaan tugas pengelolaan produksi perikanan tangkap sebesar 185 Angka Kredit; dan 3) Pengembangan profesi sebesar 10 Angka Kredit.
1) Membuat tulisan ilmiah popular di bidang perikanan tangkap yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan sebesar 2 Angka Kredit; dan 2l Menyusun ketentuan teknis di bidang perikanan tangkap sebesar 3 Angka Kredit. Setelah dilakukan penilaian, perolehan Angka Kredit yang bersangkutan ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 225 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 375 Angka Kredit. Maka Sdr. Hary Christijanto, S.Pi., M.Sc., diangkat dalam jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.
VIII. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
2.
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang akan diangkat menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari rjazah Strata 1 (S-l)/Diploma empat (D-4) yang diperoleh ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang ll I d ke bawah harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruanglll I a. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Keputusan pengangkatan perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merllpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 3. 4. 5. IX. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA PERTAHUN, DAN SANKSI A. SASARAN KERJA PEGAWAI
KREDIT MINIMAL Perikanan Tangkap (SKP) yang akan
B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN
C. SANKSI Pengelola Produksi Perikanan Tangkap akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap untuk Angka Kredit Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap untuk Angka Kredit Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertamal Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Provinsi. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah KabupatenlKota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pengelola Produksi Perikanan Tangkap PertamalAhli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. d. e. 3. Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit menyampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. DUPAK untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6A sampai dengan Anak Lampiran 6D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pengelola Produksi Perikanan Tangkap harus dilampiri, antara lain dengan:
4. 5. 6.
B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Contoh: Prestasi kerja Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap mulai I Januari 2OI7 sampai dengan 31 Desember 2OI7 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
dan
Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OL7. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. 2. 3. 4. 5. XI. -3b-
dan
PF^IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI. A. PF,.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka I, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Apabila terdapat pergantian pejabat yang benvenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka X, huruf B angka 1, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pengelolaan kesehatan ikan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. B. TIM PENILAI
3. 4. 2. 3. Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang lV le di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap/Unit Pelaksana Teknis/ Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah KabupatenlKota.
Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. Dalam hal Tim Penilai KabupatenlKota belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabup aten lKota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.
1 1. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
C. TIM TEKNIS
D. TUGAS TIM PENILAI
jenderal yang membidangi perikanan tangkap/Unit Pelaksana Teknis/ Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupatenf Kota; dan
T\rgas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
TUgas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
Tlrgas Tim Penilai KabupatenfKota, yaitu:
4. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d dalam menetapkan Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupatenf Kota; dan
E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. KI.KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN A. KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV ld sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV f e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang 2. 3. 4. IV lb untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lllla untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III|d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah KabupatenlKota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY la sampai dengan 5. 6. 7. 8. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: Sdr. Eka Kurniadi, S.Pi., M.Si. NIP. 197305051997041001, jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId terhitung mulai tanggal 1 April 2OI4. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2018, Sdr. Eka Kurniadi, S.Pi., M.Si., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang lY la terhitung mulai tanggal 1 April 2018. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan lpangkat berikutnya. Contoh: Sdri. Sri Patmiarsih, S.Pi. NIP. 198010162005042010, Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan rLlang llllc terhitung mulai tanggal I April 2OL4. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang IlIlc, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 2IO. Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan rLlang III/c yaitu 2OO Angka Kredit, dengan demikian Sdri. Sri Patmiarsih, S.Pi., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. 9. B.
Contoh: Sdri. Lia Roslita, S.Pi., NIP. L978O2IO2OO4O320O1 jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIlc, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 225. Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2OI7 sampai dengan 31 Desember 2077 , Sdri. Lia Roslita, S.Pi., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2OI8 telah memiliki Angka Kredit Kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang lll I d, yaitu sebesar 305 Angka Kredit. Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 3 1 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Lia Roslita, S.Pi., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 2Oo/o x lOO : 20. KENAIKAN JABATAN
2. 3. Kenaikan jabatan dari jenjang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan jabatan dari Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 4 (empat) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi. Contoh: Sdr. Adi Tejamakayasa, S.Pi., NIP. 19781 130 2OO2O4 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lllld, jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda. Angka Kredit Kumulatif sebesar 3O2. Pada masa tahun kegiatan berikutnya yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 102, dengan rincian sebagai berikut:
Adi Tejamakayasa, S.Pi. adalah 3O2 + 100 = 4O2 Angka Kredit. Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Adi Tejamakayasa, S.Pi. telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 4 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanl pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengelola 4. Produksi PerikarLan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruanglY la.
Contoh: Sdr. Eko Budiharto, S.Pi., NIP. 196408L2L991 101001, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV lc, jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, Angka Kredit Kumulatif sebesar 7 lO. Pada masa penilaian berikuttry?, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 152, dengan rincian sebagai berikut:
1) Membuat karya ilmiah hasil penelitian = di bidang perikanan tangkap dalam bentuk majalah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 2) Membuat buku pedoman di bidang = 20 Angka Kredit L2O Angka Kredit 6 Angka Kredit 6 Angka Kredit perikanan tangkap Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Eko Budiharto, S.Pi. adalah 7IO + 152 = 862 Angka Kredit. Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Eko Budiharto, S.Pi. telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Iftedit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanl pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
KII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI A. PEMBERHENTIAN
: ;ffdi*ll1*Tfffiffu*' a,au
B. PENGANGKATAN KEMBALI 1 "::-"::l:" ::'"*',J,"':il::'J::'T:"J"Ti,::"ffi:iT angka t huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap apabila telah diangkat kembali sebagai PNS. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. 2. 3. 4. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, apabila berusia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan diduduki. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perik anan Tangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan ketentuan:
5. 6. 7.
1 1. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir. Contoh: Sdr. Sugeng Wibowo, S.Pi., NIP. 1963I2OT1991031001, jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lY la yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan diangkat dalam Jabatan Administrator terhitung mulai tanggal 1 Januari 2OI4. Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madyal Ahli Madya, maka untuk tertib administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2018, karena yang bersangkutan lahir pada bulan Desember L963, tanpa harus berhenti dari jabatannya.
)(IV. PENYESUAIAN IINPASS/JVG DALAM JABATAN DAN PANGKAT
XV. -52_
1O. Keputusan penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. UJI KOMPETENSI Uji kompetensi bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2O2I. XVI. PENUTUP
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA ai dengan aslinya Dire rundang-undangan, Haryomo Dwi Putranto CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA Menimbang : a. Mengingat b. : 1. 2. 3. 4. Menetapkan : KESATU : ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OT7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Fungsional Pengelola sebesar (. . ....) M E NrE R, I o., " #"oluuJlf;$JorI / w A LI KorA * ) NoMoR ild;Nc PENGANGI(ATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / GUBERNUR / BUPATI /WALIKOTA*), bahwa Saudara .... NIP . pangkat/golong€rn ruang .... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2077; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2Ol7; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2OI7; MEMUTUSI(AN: Calon Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dibawah ini:
Asll Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*)
*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PEL{KSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN I,AIN KE DAL,{M JABATAN FUNGSIONAL PENGEIOI,A PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KEPUTUSAN M ENTERT / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*), bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .... NIPMenimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain; 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
MEMUTUSKAN : Mengangkat:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*)
") Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OT7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KE DALAM JABATAN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR Instansi: Masa Penilaian: Ditetapkan di Pada tanggal Nama Lengkap NIP. . ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN Tembusan disampaikan kepada:
*) Coret yang tidak perlu I KETERANGAN PERORANGAN I Nama 2 NIP 3 Nomor Seri I(ARPEG 4 Panskat/ Golonsan ruane TMT 5 Temoat dan Tanssal lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan vans dioerhitunekan aneka kreditnva 8 Jabatan Funssional/TMT 9 Masa Kerja Golongan | ?ti I Baru 10 Unit Keria II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH JUMLAH 65o/o A Pendidikan Sekolah 100 B Perolehan Angka Iftedit dari: I UNSUR UTAMA
ANAK LAMPIRAN 4 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGI(AP CONTOH KEPUTUSAN PENGANGI{ATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KE DALAM JABATAN PENGELOLA PRODUKSI PERII(ANAN TANGKAP Menimbang Mengingat Menetapkan : KESATU : Mengangkat:
jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap jenjang pangkat/ golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; : l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
MEMUTUSKAN: Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap jenjang ...... dengan angka kredit sebesar ... (............) ........ **) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*)
*) Coret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 5 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OT7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Kepada Yth. Ketua Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Di Tempat
NO NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG UNIT KERJA I 2 3 dst
Pejabat Pengusul, NIP. CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANCKAP ANAK LAMPIRAN 6A PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJ UK PELAKSANAAN PEM BI NAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PROD UKS I PERII(ANAN TANGKAP MASA PENILAIAN : Bulan s/d Bulan Tahun............ DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA/AHLI PERTAMA Nomor: NO KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama
1) Doktor (S-3) 2l Magister (S-2) 3) Sarjana (S-1) B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat 1l Lamanya 961jam atau lebih 2l Lamanya antara 641 s.d 960 jam 3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam 4l Lamanya antara 161 s.d 480 jam s) Lamanya antara 81 s.d 160 jam 6) Lamanya antara 30 s.d 80 jam 7l Lamanya lebih kecil dari 30 jam c Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III
l) Men5rusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai Anggota 2l Menyiapkan bahan penJrusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap
2) Melakukan pengolahan data NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN AI {GKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 3) Melakukan persiapan/perencanaan kegiatan di bidang :
1) Melakukan verifikasi, validasi, pengolahan dan analisis data dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan melalui:
3) Melaksanakan kerjasama pengelolaan sumber daya ikan dalam forum: Pendaftaran Kapal Ikan Indonesia ke Indian Ocean TLna Commission (IOTC) / Commission for the Con-seruation of Soutlrcrn Bluefin ltrna (CCSBTI / Western and Central Pacifc Fl'shenes Commission (WCPFC) 4l Melaksanakan peny.r sunan produ ktilitas kapal perikanan c Melaksanakan analisis pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan 1l Menlrusun telaahan teknis kebijakan penangkapan ikan di ekosistem perairan pedalaman dan perairan umum daratan berdasarkan : Penggunaan alat penangkapan ikan 2l Melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis untuk :
3) Melakukan pen5rusunan rekomendasi usaha penangkapan ikan untuk: Melakukan pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan baru/perubahan/ perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat lzin Rapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. +l Melakukan penJrusunan konsep kerangka acuan kerja di bidang pengendalian penangkapan ikan. D Mela ksanakan analisis dukungan usaha perikanan tangkap Melakukan identifikasi dalam rangka penataan sentra nelayan E Melaksanakan evaluasi dan pelaporan 1) Melakukan evaluasi di bidang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan:
NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL :IM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8
1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan tangkap yang dipublikasikan: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2l Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah 3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap yang dipublikasikan a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan tangkap yang disebarluaskan melalui media massa 6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang perikanan tangkap pada pertemuan ilmiah B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan tangkap 1) Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan tangkap yang dipublikasikan dalam bentuk: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2l Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah 3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang perikanan tangkap yang dimuat dalam penelitian C Penlrusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perikanan tangkap l) MenSrusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang perikanan tangkap 2l Men5rusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perikanan tangkap 3) Men5rusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perikanan tangkap JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3 II PENUNJANG TUGAS KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI PERII(ANAN TANGKAP A Pengajar/pelatih di bidang perikanan tangkap Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan tangkap B Peran serta dalam bimbingan teknis/seminar/lokakarya/ konferensi di bidang perikanan tangkap I M en gikuti bimbin gan teknis / seminar / lokakarya se bagai : a Pemrasaran NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INST NSI PENGUSUL TIM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 5 6 7 I b Pembahas / moderator / narasumber
a Ketua b Anggota c Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi sebagar: I Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota D Keanggotaan dalam Tim Penilai E Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa Tanda penghargaan/tanda jasa Satya lencana Karya Satya: I 30 (tiga puluhf tahun 2 20 (dua puluh) tahun 3 1O (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: 1 Doktor (S-3) 2 Magister (S-2) 3 Sarjana (S-1) JUMLAH UNSUR PENUNJANG Butir Kegiatan JenJang Jabatan dt atas/dl bawah *f 1 2 3 4 c 6 7 8 JUMLAII UNSUR UTAMA DAN I'NSI'R PENI'NJANG *) Dicoret yang tidak perlu NI LAMPIRAN PENDI'KI'NG DTIPAK :
TV Cetatan PeJabat Pengusul : 1. 2. 3.
v Catatan Anggota Tlm Penllal : 1 2 3 4 dan seterusnva ( Nama Penilai I ) NIP. (Nama Penilai II ) NIP VI Catatan Ketua Tlm Penllal: 1. 2. 3.
ANAK LAMPIRAN 6E} PERATURAN KEPALA BADAN KEPECAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENCELO LA PRO DUKSI PERI KANAN TANGKAP CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP INSTANSI: DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA/AHLI MUDA Nomor: MASA PENILAIAN : Bulan Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGI(A KREDIT MENURUT UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL UNSUR UTAMA Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar M engikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar Doktor (S-3f Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat Lamanya 961jam atau lebih Lamanya antara 641 s.d 96O jam Lamanya antara 481 s.d 64O jam Lamanya antara 161 s.d 480 jam Lamanya antara 8l s.d 160 jam Lamanya antara 30 s.d 80 jam Lamanya lebih kecil dari 30 jam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Melaksanakan persiapan pengelolaan produksi perikanan tangkap Menyusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai Anggota Menyrapkan bahan penJrusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap Bulanan, sebagar Ketua Menlrusun rencana kerja sebagai Anggota Melaksanakan analisis status dan pengalokasian sumber daya ikan NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MEN JRUT INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 5 6 7 I 1) Melaksanakan penyusunan konsep profil untuk : Tematik perairan pedalaman 2l Melaksanakan identifikasi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan:
3) Men5rusun konsep pedoman/panduan teknis di bidang pengelolaan sumber daya ikan terkait : Penebaran ikan 4) Melaksanakan kerjasama pengelolaan sumber daya ikan dalam forum: Penyiapan materi dan keikutsertaan dalam pertemuan Regional Flshenes Management Organizafions ( RFM O), berupa pertemuan tahunan, working group meeting, scientific committee c Melaksanakan analisis pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan r) Menlrusun telaahan teknis kebijakan penangkapan ikan di ekosistem perairan pedalaman dan perairan umum daratan berdasarkan : Musim/waktu penangkapan ikan 2l Melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis untuk :
3) Melakukan supervisi untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan dengan cara:
6) Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan baru/perubahan/penggantian Surat lzin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) D Melaksanakan analisis dukungan usaha perikanan tangkap 1) M elaksanakan penilaian performance alat pen an gkapan ikan ; 2l Melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan standar pengelolaan pelabuhan perikanan dalam hal : Pelaksanaan pengawasan konstruksi pembangunan / pengembangan pelabuhan perikanan. 3) Melakukan kegiatan analisis untuk :
E Melaksanakan evaluasi dan pelaporan 1) M elaku kan penyu su n an rancangan persetuju an u saha perikanan untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru / perubahan / penggantian NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MEN URUT INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 5 6 7 I 2l Melakukan evaluasi di bidang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan :
3) Melakukan supervisi di bidang perizinan perikanan tangkap 4l Melakukan supervisi di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan :
s) M elakukan pen)ru su nan materi pemban gu tr,ar. zona inte gritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
r) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan tangkap yang dipublikasikan: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2l Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah 3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap yang dipublikasikan a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4l Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan tangkap yang disebarluaskan melalui media massa 6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang perikanan tangkap pada pertemuan ilmiah B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan tangkap 1) Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan tangkap yang dipublikasikan dalam bentuk: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2l Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MEN URUT INSTANSI PE] GUSUL TIM PEN. LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH T 2 3 4 5 6 7 8 3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang perikanan tangkap yang dimuat dalam penelitian C Pen5rusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perikanan tangkap 1) Men5rusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang perikanan tangkap 2l Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perikanan tangkap 3) Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perikanan tangkap JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3 II PENUNJANG TUGAS KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP A Pengajar/pelatih di bidang perikanan tangkap Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan tangkap B Peran serta dalam bimbingan teknis/ seminar / lokakarya / konferensi di bidang perikanan tangkap I M engikuti bimbin gan teknis / seminar / lokakarya sebagai : a Pemrasaran b Pembahas / moderator / narasumber
a Ketua b Anggota c Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi sebagai: I Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota D Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap E Memperoleh tanda penghargaan/ tanda jasa Tanda penghargaan/tandajasa Satya lencana Karya Satya: I 30 (tiga puluh) tahun 2 20 (dua puluh) tahun 3 1O (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: I Doktor (S-3) 2 Magister (S-2) 3 Sarjana (S-1) JUMLAH UNSUR PENUNJANG l1- Butir Keglatan JenJang jabatan di atas/dl bawah *f I 2 3 4 5 6 7 8 JuMLAII UNSI'R UTAMA DAN T'NSI'R PENUNJANG *) Dicoret yang tidak perlu -t2- UI LAMPIRAN PENDUKUNG DTIPAK :
ry Cataten PeJabat Pengusul : 1. 2. 3.
v Catatan Anggota Tln Penllal : 1. 2. 3. +. dan seterusnya ( Nama Penilai I ) NIP. (Nama Penilai II ) NIP VI Catatan Ketue Tlm Penllal : l. 2. 3.
(Nama ) 13 ANAK LAMPIRAN 6L PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENG ELO LA PROD UKS I PERIKANAN TANGKAP CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP INSTANSI : DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYA/AHLI MADYA Nomor: MASA PENILAIAN : Bulan KETERANGAN PERORANGAN Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar Sarjana (S-lf Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat Lamanya 961jam atau lebih Lamanya antara 641 s.d 960 jam Lamanya antara 481 s.d 640 jam Lamanya antara 161 s.d 480 jam Lamanya antara 81 s.d 160 jam Lamanya antara 30 s.d 80 jam Lamanya lebih kecil dari 30 jam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Melaksanakan persiapan pengelolaan produksi perikanan tangkap Menyusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai Anggota Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap Men5rusun rencana kerja sebagai Ketua
Keragaan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 2 Melaksanakan penyusunan konsep materi teknis dalam rangka:
c Melaksanakan analisis pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan I Melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis untuk : Penerbitan sertifikat lembaga kompetensi awak kapal perikanan 2 Melakukan penJrusunan rekomendasi usaha penangkapan ikan untuk: Intensifikasi pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. 3 Melakukan kajian di bidang pengendalian penangkapan ikan. D Me aksanakan analisis dukungan usaha perikanan tangkap 1 Men5rusun rancangan pembentukan kelembagaan pengelolaan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 2 Men5rusun rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan 3 Melaksanakan pembu atan prototgpe untuk:
Kelayakan pembangunan dan pen gemban gan pelabuh an perikanan 6 Melaksanakan kajian dalam rangka penJrusunan:
Doku men pelaksanaan pemban gunan / pen gemban gan pelabuhan perikanan 9 Melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan standar pengelolaan pelabuhan perikanan dalam hal : Pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan 10 Menlrusun sistem manajemen mutu tata operasional pelabuhan perikanan berbasis standar nasional dan/atau internasional 11 Melakukan kegiatan analisis untuk :
1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan tangkap yang dipublikasikan: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2l Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN AI GKA KREDIT MEN URUT INSTANSI PENGUSUL IIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 5 6 7 I 3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap yang dipublikasikan a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4l Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan tangkap yang disebarluaskan melalui media massa 6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang perikanan tangkap pada pertemuan ilmiah B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan tangkap 1) Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan tangkap yang dipublikasikan dalam bentuk: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2l Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah 3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang perikanan tangkap yang dimuat dalam penelitian c Pen5rusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perikanan tangkap 1) Men5rusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang perikanan tangkap 2l Men5rusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perikanan tangkap 3) Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perikanan tangkap JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3 II PENUNJANG TUGAS KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP A Pengajar/pelatih di bidang perikanan tangkap Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan tangkap B Peran serta dalam bimbingan teknis/seminar/lokakarya/ konferensi di bidang perikanan tangkap I Mengikuti bimbingan teknis/ seminar/lokakarya sebagai: a Pemrasaran b Pembahas/ moderator/ narasumber
a Ketua b Anggota c Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi sebagai: I Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota D Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap E Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PEI GUSUL TIM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 .5 6 7 8 I 30 (tiga puluh) tahun 2 20 (dua puluh) tahun 3 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: I Doktor (S-3) 2 Magister (S-2) 3 Sarjana (S-1) JUMLAH UNSUR PENUNJANG Butlr Kegiatan JenJang Jabatan dt atas/dl bawah *) I 2 3 4 J 6 7 8 WMLAH UNSIIR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG *) Dicoret yang tidak perlu UI LAMPIRAN PENDT'KUNG DTIPAK :
w Catatan PeJabat Pengusul : 1. 2. 3.
v Catatan Anggota Tlm Penllal : 1. 2. 3.
(Nama Penilai II ) NIP VI Catatan Ketua Tlm Penllal : 1. 2. 3.
20 CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP INSTANSI: ANAK LAMPIRAN 6D PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGS IO NAL PENGELOLA PRO DUKS I PERI KANAN TANGKAP DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP UTAMA/AHLI UTAMA Nomor: MASA PENILAIAN : Bulan KETERANGAN PERORANGAN Nomor Seri Kartu Pegawai Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru Unit Kerja UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI UNSUR UTAMA PENDIDIKAN Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar M en gikuti pen didikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar Magister (S-2) Sarjana (S-1) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perikanan tangkap dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPI atau Sertifikat Lamanya 961 jam atau lebih Lamanya antara 641 s.d 960 jam Lamanya antara 481 s.d 640 jam Lamanya antara 161 s.d 480 jam Lamanya antara 81 s.d 160 jam Lamanya antara 30 s.d 8O jam Lamanya lebih kecil dari 30 jam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III PENGBLOLMN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Melaksanakan persiapan pengelolaan produksi perikanan tangkap Men5rusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai Ketua Menytapkan bahan penJrusunan rencana kerla kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap Menyusun rencana kerja sebagai Ketua Melaksanakan analisis status dan pengalokasian sumber daya ikan Melaksanakan penyusunan konsep materi teknis dalam rangka: -2t- NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KRET IT MEN URUT INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMI.AH I 2 3 4 5 6 7 I
a, Ekosistem perairan pedalaman
3) Menlrusun konsep pedoman/panduan teknis di bidang Pengelolaan sumber daya ikan terkait:
Pengkajian Kesesuaian antara resolusi Regional ft'shenes Management Organizahons (RFMO| dengan legislasi nasional C Mel ber. aksanakan analisis pemanfaatan sumber daya ikan <elanjutan Melakukan kajian di bidang pengendalian penangkapan ikan. D Me aksanakan analisis dukungan usaha perikanan tangkap r) Melaksanakan studi terkait dengan: Penataan sentra nelayan 2l Melaksanakan kajian dalam rangka penJrusunan:
1) Melakukan evaluasi di bidang pengelolaan sumber daya ikan:
r) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan tangkap yang dipublikasikan: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2l Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah 3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap yang dipublikasikan a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4l Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah s) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perikanan tangkap yang disebarluaskan melalui media massa 6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang perikanan tangkap pada pertemuan ilmiah B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan tangkap 1) Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan tangkap yang dipublikasikan dalam bentuk: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2l Menerjemahkan/menyadur di bidang perikanan tangkap yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah 3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang perikanan tangkap yan6 dimuat dalam penelitian c PenSrusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perikanan tangkap 1) Menlrusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan bidang perikanan tangkap 2) Men5rusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang perikanan tangkap 3) Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang perikanan tangkap JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3 II PENUNJANG TUGAS KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP A Pen gajar/pelatih di bidang perikanan tangkap Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan tangkap NO UNSUR YANC DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN AI\ GKA KREDIT MEN URUT INSTANSI PENGUSUL TIM PEN LAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH I 2 3 4 5 6 7 8 B Peran serta dalam bimbingan teknis/seminar/lokakarya/ konferensi di bidang perikanan tangkap 1 Mengikuti bimbingan teknis/ seminar/lokakarya sebagai: a Pemrasaran b Pembahas / moderator/ narasumber
a Ketua b Anggota C Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi sebagai: I Ketua/Wakil Ketua 2 Anggota D Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap E Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: 1 3O (tiga puluh) tahun 2 2O (dua puluh) tahun 3 10 (sepuluh) tahun F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya: I Doktor (S-3) 2 Magister (S-2) 3 Sarjana (S-1) JUMLAH UNSUR PENUNJANG Butlr Keglatan JenJang Jabatan dl atas/dl bawah *f I 2 3 4 J 6 7 8 JINULNI I'NSI'R UTAMA DAl{ UNSIIR PENI'NJANG *) Dicoret yang tidak perlu UI LAMPIRAN PENDTIKI'NG DTIPAI( :
w Catatan PeJabat Pengusul : 1. 2. 3,
v Catatan Anggota Tlm Penllal : I 2 3 4 dan seterusnya ( Nama Penilai I ) NIP. (Nama Penilai II I NIP VI Catatan Ketua Tlm Penllal : 1. 2. 3.
ANAK LAMPIRAN 7 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH SURAT PERI.IYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Keeiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 I 1 2. 3. 4. 5. dst NIP ANAK LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH SURAT PERI{YATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI SURAT PERI.IYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP P aurtgkat / golongan ru ang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan pengembangan si sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung NIP profe No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kesiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 B 1. 2. 3. 4. 5. dst ANAK LAMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OT7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERII{ANAN TANGKAP CONTOH SURAT PERI{YATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG SURAT PERT.IYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP P angkat / golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah melakukan kegiatan penunjang Pengelol a Produksi Perikanan Tangkap sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. 3. 4. 5. dst NIP ANAK LAMPIRAN 10 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OT7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang Jabatan Unit keda Menvatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atasan Langsung No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kesiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 J 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst NIP ANAK LAMPIRAN 11 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OL7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR I KETERANGAN PERORANGAN I Nama 2 NIP 3 Nomor Seri I(ARPEG 4 Panekat/Golongan ruans TMT 5 Tempat dan Tanseal lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya 8 Jabatan Funssional/TMT 9 Masa Kerja Golongan Lama Baru 10 Unit Keria II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH A Pendidikan Sekolah B Angka Kredit Penjenjangan I UTAMA
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan Ditetapkan di . Pada tanggal Tembusan disampaikan kepada:
instansi yang bersangkutan;*)
") Coret yang tidak perlu ANAK LAMPIRAN 12 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Menimbang KEPUTUSAN MENTERI / GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA*) NOMOR TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MENTERI / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA, *) bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang lowong, Saudara .. NIP jabatan . pangkat/golongan ruang .. telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
Mengingat MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN:
*)
*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 13 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KEPUTUSAN MENTERT / GUBERNUR / BUPATT / WALTKOTA*) NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Menimbang Mengingat Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA,*)
MEMUTUSI(AN: Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN: I
*)
**) Ttrlislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ... ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 14 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP CONTOH KEPUTUSAN PENGANGI(ATAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERT / GUBERNUR / BUPATT / WALr KOTA*) NOMOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MENTERI / GUBERNUR / BUPATT / WALTKOTA* ), bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
MEMUTUSKAN: Terhitung mulai tanggal .... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di pada tanggal NIP. TEMBUSAN:
*)
") Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. ANAK LAMPIRAN 15 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERII(ANAN TANGKAP CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN / IiVPA SSTVG KEPUTUSAN MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA*) NOMOR TENTANG PEI{YE S UAIAN / /NPA SS/NG DALAM JABATAN FU NGSI O NAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA*), bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP . jabatan .... pangkat/golongan ru€rng ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui penye su aian / inpassing;
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU mengangkat:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*)
*) Coret yang tidak perlu. **) diisi apabila ada penambahan diktum. Menimbang Mengingat KEDUA KETIGA
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan