Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2015
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
dan/atau
(4), dilakukan Rapat Pengambilan Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
(4), dan Rapat Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Pasal II Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015. LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY NO KELENGKAPAN BERKAS ADA/ TIDAK KETERANGAN
* Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPT (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada) * Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada) * Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) * Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) * Akta direksi terakhir (jika ada) (wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)
FRANKY SIBARANI LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Bentuk Surat Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 I. KETERANGAN PEMOHON
Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya
II. RENCANA PENANAMAN MODAL No Bidang Usaha KBLI Cakupan Produk Daerah/lokasi
(nilai investasi modal tetap)
*) pilih salah satu
.....................,..........................,............. Pemohon Meterai Rp. 6.000,- ……………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan Jabatan, Cap Perusahaan Catatan : penandatangan permohonan adalah direksi perusahaan. LAMPIRAN : Seluruh persyaratan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday sebagaimana dimaksud pada Lampiran I PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY No Formulir Isian Keterangan 1 Nama Perusahaan Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 2 Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya. 3 Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 4 Instansi Yang Mengeluarkan Diisi sesuai instansi yang menerbitkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya 5 NPWP Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 6 Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 7 Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 8 Alamat Kantor Pusat Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 9 Rencana Penanaman Modal - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Daerah/Lokasi diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 10 Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun) Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial. 11 Investasi Proyek (Rp./US$) Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 12 Modal Perseroan - Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 13 Tenaga Kerja Indonesia Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 14 Pemasaran ekspor Diisi sesuai dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd. FRANKY SIBARANI LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Bentuk Berita Acara Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday BERITA ACARA Hari/ Tanggal : ........................................................................................ Tempat : ....................................................................................... Perihal : Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday PT. ……… *) Hasil Rapat : Menyetujui melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT …………… berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi No. …. Tanggal ... serta perubahannya No. …. Tanggal ..., pada bidang usaha ………….., dengan catatan sebagai berikut : .......................... atau Menolak melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT …………… berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi No. …. Tanggal ... serta perubahannya No. …. Tanggal ..., pada bidang usaha ………….., dengan catatan perbaikan/alasan penolakan, sebagai berikut: ..................... Peserta Rapat : No. Jabatan Tanda Tangan
*) Pilih salah satu KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd. FRANKY SIBARANI LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ Tax Holiday KOP SURAT BKPM RI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Nomor : Jakarta, Sifat : Lampiran : Perihal : Usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Kepada Yang Terhormat Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Jakarta Sehubungan dengan permohonan PT ................... nomor ........... tanggal ....... perihal permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday dan menindaklanjuti hasil Rapat Pengambilan Keputusan pada tanggal ……….., dengan ini kami mengusulkan:
perubahannya (nomor dan tanggal)
untuk kiranya dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 mengingat bidang usaha PT. ………….. memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL …………….............................. Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd. FRANKY SIBARANI LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday Nomor : Jakarta, Lampiran : Perihal : Penolakan atas permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 a.n. PT. ………….. Yth. Direksi PT. ………….. Alamat kantor pusat perusahaan Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ….. perihal Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday atas Izin Prinsip/Izin Investasi No. …. Tanggal ... serta perubahannya No. …. Tanggal ..., yang telah dibahas pada rapat klarifikasi tanggal …, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1) Bidang Usaha : ........................ 2) KBLI : ........................ 3) Cakupan Produk : ........................... 4) Daerah : ...........................
antara BKPM, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday tidak dapat diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Klarifikasi.
Demikian, untuk dimaklumi. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL …………….............................. Tembusan Yth :
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd. FRANKY SIBARANI LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY NO KELENGKAPAN BERKAS ADA/ TIDAK KETERANGAN
* Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPT (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada) * Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada) * Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) * Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) * Akta direksi terakhir (jika ada) (wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)
FRANKY SIBARANI LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Bentuk Surat Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 I. KETERANGAN PEMOHON
Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya
II. RENCANA PENANAMAN MODAL No Bidang Usaha KBLI Cakupan Produk Daerah/lokasi
(nilai investasi modal tetap)
*) pilih salah satu
.....................,..........................,............. Pemohon Meterai Rp. 6.000,- ……………………………………. Nama Jelas, Tanda Tangan Jabatan, Cap Perusahaan Catatan : penandatangan permohonan adalah direksi perusahaan. LAMPIRAN : Seluruh persyaratan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday sebagaimana dimaksud pada Lampiran I PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY No Formulir Isian Keterangan 1 Nama Perusahaan Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 2 Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya. 3 Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 4 Instansi Yang Mengeluarkan Diisi sesuai instansi yang menerbitkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya 5 NPWP Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 6 Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 7 Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 8 Alamat Kantor Pusat Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 9 Rencana Penanaman Modal - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Daerah/Lokasi diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 10 Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun) Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial. 11 Investasi Proyek (Rp./US$) Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 12 Modal Perseroan - Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 13 Tenaga Kerja Indonesia Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. 14 Pemasaran ekspor Diisi sesuai dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd. FRANKY SIBARANI LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Bentuk Berita Acara Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday BERITA ACARA Hari/ Tanggal : ........................................................................................ Tempat : ....................................................................................... Perihal : Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday PT. ……… *) Hasil Rapat : Menyetujui melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT …………… berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi No. …. Tanggal ... serta perubahannya No. …. Tanggal ..., pada bidang usaha ………….., dengan catatan sebagai berikut : .......................... atau Menolak melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT …………… berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi No. …. Tanggal ... serta perubahannya No. …. Tanggal ..., pada bidang usaha ………….., dengan catatan perbaikan/alasan penolakan, sebagai berikut: ..................... Peserta Rapat : No. Jabatan Tanda Tangan
*) Pilih salah satu KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd. FRANKY SIBARANI
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan