Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
www.peraturan.go.id 2016, No.853
www.peraturan.go.id 2016, No.853
5186);
5284);
5287);
108);
141);
943);
444);
445);
1617);
www.peraturan.go.id 2016, No.853
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2016, No.853
www.peraturan.go.id 2016, No.853
www.peraturan.go.id 2016, No.853
Penyelenggaraan PTSP dalam rangka pemberian Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dan e dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/ pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KPBPB dan KEK. www.peraturan.go.id 2016, No.853
www.peraturan.go.id 2016, No.853
61300), jasa sistem komunikasi (KBLI 61922), jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) (KBLI 61923), jasa multimedia lainnya (KBLI 61929), (internet service provider (KBLI 61921), jasa panggilan premium (premium call) (KBLI 61911), dan jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919);
36002), bidang usaha pengelolaan limbah (pengumpulan air limbah yang tidak berbahaya (KBLI 370011), pengelolaan dan pembuangan limbah yang tidak berbahaya (KBLI 37021), bidang usaha sistem pengelolaan persampahan (pengumpulan sampah yang tidak berbahaya (KBLI 38110), dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya (KBLI 38211pengelolaan).
www.peraturan.go.id 2016, No.853
www.peraturan.go.id 2016, No.853
Bagian Kedelapan Layanan Investasi 3 (tiga) Jam
Pelaksanaan Layanan Investasi 3 (tiga) Jam di PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK, meliputi penerbitan Izin Investasi, dan perizinan pelaksanaan lainnya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala BKPM/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala BP KPBPB/ Administrator KEK sesuai kewenangannya.
Pasal II Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.853 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2016 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd FRANKY SIBARANI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.853 LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri KOP SURAT INSTANSI (sesuai kewenangan) IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI Nomor : Nomor Perusahaan : Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ……… dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut : I. DATA PROYEK :
a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi Catatan : dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha) Perkiraan nilai ekspor per tahun : US$. …………………...
1) Pembelian dan Pematangan Tanah : …………………………… 2) Bangunan / Gedung : …………………………… 3) Mesin Peralatan : …………………………… (nilai mesin peralatan dalam satuan US$) (US$…………………………) a) 4) Lain-lain : …………………………... Sub Jumlah : ……………………………
1) Modal Sendiri : …………………………… 2) Laba ditanam kembali : …………………………… 3) Pinjaman Pinjaman Luar Negeri : …………………………… Pinjaman Dalam Negeri : …………………………… www.peraturan.go.id 2016, No.853 Jumlah Sumber Pembiayaan : …………………………… Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d Perusahaan Tertutup)
1) Modal Dasar : …………………………… 2) Modal Ditempatkan : …………………………… 3) Modal Disetor : …………………………… *Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT) (diisi sesuai bentuk perusahaan) Perusahaan Tertutup No Pemegang Saham % Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.) Nama : NPWP : Nama : NPWP : Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100 Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan II. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
www.peraturan.go.id 2016, No.853
III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
IV. LAIN-LAIN:
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
www.peraturan.go.id 2016, No.853 Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:
Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan pemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal dalam negeri, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:
……., ………… KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL atau GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, ………………………………………….. Tembusan disampaikan kepada Yth. :
www.peraturan.go.id 2016, No.853 KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI No. Komponen Keterangan I. Data Proyek 1. Nama Perusahaan merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan 3. Alamat Kedudukan Perusahaan adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran 4. Lokasi Proyek adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan 5. Rekomendasi/Izin Operasional adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral 6. Bidang Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 7. Produksi dan Pemasaran per Tahun Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa www.peraturan.go.id 2016, No.853 No. Komponen Keterangan dengan satuan atas produk yang dihasilkan 8. Pemasaran % Ekspor: Presentase atas produk yang akan diekspor oleh perusahaan selain sektor jasa 9. Nilai Investasi adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
Luas Tanah adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah Luas tanah untuk lokasi proyek 11. Tenaga Kerja adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris 12. Sumber pembiayaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
Keputusan Pemegang Saham Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam circular resolution of the shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat 14. Modal Perseroan adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
II. Jangka Waktu Penyelesaian Proyek 1. Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini. 2. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri III. Fasilitas Penanaman Modal 1. Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:
Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional www.peraturan.go.id 2016, No.853 No. Komponen Keterangan tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan 4. Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri. IV. Lain-Lain 1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri. 2. Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd FRANKY SIBARANI www.peraturan.go.id 2016, No.853 LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Asing KOP SURAT INSTANSI (sesuai kewenangan) IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING Nomor : Nomor Perusahaan : Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ……… dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut : I. DATA PROYEK :
Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
..…………………………
a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi Catatan : dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha Perkiraan nilai ekspor per tahun : US$. …………………...
1) Pembelian dan Pematangan Tanah : …………………………… 2) Bangunan / Gedung : …………………………… 3) Mesin Peralatan : …………………………… (nilai mesin peralatan dalam satuan US$) (US$…………………………) a) 4) Lain-lain : …………………………... Sub Jumlah : ……………………………
1) Modal Sendiri : …………………………… 2) Laba ditanam kembali : …………………………… 3) Pinjaman Pinjaman Luar Negeri : …………………………… Pinjaman Dalam Negeri : …………………………… www.peraturan.go.id 2016, No.853 Jumlah Sumber Pembiayaan : …………………………… Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)
1) Modal Dasar : …………………………… 2) Modal Ditempatkan : …………………………… 3) Modal Disetor : …………………………… Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
Nama: Peserta Indonesia Nama : NPWP : Nama : NPWP : Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100 Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Permohonan izin prinsip diterima dengan nilai US$ . 1 =Rp. ….. (khusus untuk izin prinsip dalam rangka pendirian perusahaan baru) www.peraturan.go.id 2016, No.853 II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
V. LAIN-LAIN:
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan www.peraturan.go.id 2016, No.853 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau dalam rangka pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:
Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan pemilikan saham pada perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal asing, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :
……., ………… KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL atau KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK, ………………………………………………. www.peraturan.go.id 2016, No.853 Tembusan disampaikan kepada Yth. :
www.peraturan.go.id 2016, No.853 KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING No. Komponen Keterangan I. Data Proyek 1. Nama Perusahaan merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan 3. Alamat Kedudukan Perusahaan adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran 4. Lokasi Proyek adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan 5. Rekomendasi/Izin Operasional adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral 6. Bidang Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). 7. Produksi dan Pemasaran per Tahun Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa www.peraturan.go.id 2016, No.853 No. Komponen Keterangan dengan satuan atas produk yang dihasilkan 8. Pemasaran % Ekspor: Presentase atas produk yang akan di ekspor oleh perusahaan selain sektor jasa 9. Nilai Investasi adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
Luas Tanah adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah luas tanah untuk lokasi proyek 11. Tenaga Kerja adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris 12. Sumber pembiayaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
Keputusan Pemegang Saham Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam circular resolution of the shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat 14. Modal Perseroan adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
Jangka Waktu Penyelesaian Proyek 1. Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini 2. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri III. Fasilitas Penanaman Modal 1. Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:
Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas www.peraturan.go.id 2016, No.853 No. Komponen Keterangan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan 4. Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri. IV. Lain-Lain 1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri. 2. Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan Izin Usaha. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd FRANKY SIBARANI www.peraturan.go.id 2016, No.853 LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL Bentuk Izin Investasi KOP SURAT INSTANSI (sesuai kewenangan) IZIN INVESTASI Nomor : Nomor Perusahaan : Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ……… dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN INVESTASI yang berlaku sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut : I. DATA PROYEK :
Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi Catatan : dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha Perkiraan nilai ekspor per tahun : US$. …………………...
1) Pembelian dan Pematangan Tanah : …………………………… 2) Bangunan / Gedung : …………………………… 3) Mesin Peralatan : …………………………… (nilai mesin peralatan dalam satuan US$) (US$…………………………) a) 4) Lain-lain : …………………………... Sub Jumlah : ……………………………
1) Modal Sendiri : …………………………… 2) Laba ditanam kembali : …………………………… 3) Pinjaman Pinjaman Luar Negeri : …………………………… Pinjaman Dalam Negeri : …………………………… Jumlah Sumber Pembiayaan : …………………………… Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
1) Modal Dasar : …………………………… 2) Modal Ditempatkan : …………………………… 3) Modal Disetor : …………………………… Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
Nama: Peserta Indonesia Nama : NPWP : Nama : NPWP : Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100 Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Permohonan izin investasi diterima dengan nilai US$ . 1 =Rp. ….. (khusus untuk izin investasi dalam rangka pendirian perusahaan baru) II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
www.peraturan.go.id 2016, No.853
VI. FASILITAS PENANAMAN MODAL :
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
VII. LAIN-LAIN:
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
www.peraturan.go.id 2016, No.853
……., ………… KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ………………………………………………. Tembusan disampaikan kepada Yth. :
www.peraturan.go.id 2016, No.853 KOMPONEN IZIN INVESTASI No. Komponen Keterangan I. Data Proyek 1. Nama Perusahaan merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan 3. Alamat Kedudukan Perusahaan adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran 4. Lokasi Proyek adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan 5. Rekomendasi/Izin Operasional adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sectoral 6. Bidang Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). 7. Produksi dan Pemasaran per Tahun Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk www.peraturan.go.id 2016, No.853 No. Komponen Keterangan atau omset perusahaan dari kegiatan jasa dengan satuan atas produk yang dihasilkan 8. Pemasaran % Ekspor: Presentase atas produk yang akan di ekspor oleh perusahaan selain sektor jasa 9. Nilai Investasi adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
Luas Tanah adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah Luas tanah untuk lokasi proyek 11. Tenaga Kerja adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris 12. Sumber pembiayaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
Keputusan Pemegang Saham Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam circular resolution of the shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat 14. Modal Perseroan adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
Jangka Waktu Penyelesaian Proyek 1. Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini 2. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri III. Fasilitas Penanaman Modal 1. Perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:
Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan 4. Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri. IV. Lain-Lain 1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri. 2. Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd FRANKY SIBARANI www.peraturan.go.id 2016, No.853 LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL Bentuk Surat Pernyataan Siap Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal dalam waktu paling lama 3 (tiga) Jam KOP SURAT GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/BP KBPBP/KEK Nomor : , ..................., 20.... Sifat : Segera Lampiran: - Hal : Pernyataan siap menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal dalam waktu paling lama 3 jam Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami sudah siap menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/KPBPB/KEK*) dengan kriteria:
Perizinan dan Nonperizinan yang akan dilayani, berupa:
www.peraturan.go.id 2016, No.853
Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala BP KBPBP/Administrator KEK *) .............. .................................. Tembusan :
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan