DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013

Nomor: 8
Tahun: 2013
Ditetapkan: 12 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangko. melaksanakan Peratura n KepalaMenimbang: DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN !ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEROACANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN W!LAYAH KOTA TANJUNC PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHMN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN TENTANG SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 8 TAHUN 2013 KEPALA BAOAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 'l'ahun 20QO tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 25 l , Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah denga.n Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimena telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tcntang Pelimpahan Wewenang Pemberian lzin Prinsip Penanaman Modal kepada Kcpala Sadan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Sebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bcbas dan Pelabuhan Bebas Sintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; -Z· Mengingat:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
8.Peraturan Prcsidcn Nomor 90 Tahun 2007 tentang Sadan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
9.Pcraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10.Peraruran Prcsiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaho. yang Tert.utup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Pcrsyaratan di Bidang Peno.naman Modal; ll. Peraturan Mentcri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tento.ng Pendclcgasian Wewenang Pernberian lzin Usaha di Oidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pclayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kcpada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2009 . 3.
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Mtmkes/ Per/XII/2009 tentang Pcndclcgasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pcnanaman Modal kcpada Kepala Sadan Koordmasi Penana.man Modal;
16.Pcraturan Mcntcri Kchutanan Nomor P.Ol/Menhut-11/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kcpala Badan Koordinaai Pcnanaman Modal; 1 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian lzin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 01/M-DAG/ PER/ 1/2012 ten tang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Oalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011; Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN : Menctapkan : PERATURAi'i KEPALA SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN !ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELASUHAN BEBAS BATAM, KEPALA SADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELASUHAN BEBAS SINTAN W!LAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA SADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN pgRDAGANCANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.

26.Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. : Skcp/638/Xll/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian lztn Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Bada.nKoordinasi Penanaman Modal;
3.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bcbas Bintan, yang selanjutnya disebut KPBPB Bintan, adalah Kawasan yang rneliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam serta sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan lndustri Senggarang dan Kawasan lndustri Dompak Darat yang tcrletak dalarn batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemcrintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
4.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bcbas Karimun, yang selanjutnya disebut KPBPB Karimun, adalah Kawasan yang meliputi sebagtan dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak yang terlctak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
5.Penanarnan Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik olch penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6.fain Prinsip Penanarnan Modal, yang selanjutnya disebut • 6-

Pasal 2

BKPM melimpahkan wewensng penerbitan Izin Prinsip, lzin Prinsip Perubshsn, Izin Prinsip Perluasan, lzin Prinsip Penggabungsn Perusahaan, pembatalan dan pencabutannya :

a.di KPBPB Batarn kepada Kepala Sadan Pengusahaan KPBPB Batam;
b.di KPSPS Sintan :
1. 1.untuk wilayah Kabupatcn Bintan kepacia Kepala Sadan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan;
2. 10.Sistem Pelayanan lnfonnasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SP!PISE, adalah sistern elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewcnangan Perizinan dan Nonperizinan, Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanamo.n Modal, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal dan Jnstansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal. PasaJ 4 Dalam rangka mclaksanakan kewenangan sebagaimana

(2)Kewenangan yang dilimpahkan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1):
1. a.di bidang Perindustrian tidak mencakup izin prinsip penanaman modal beserta perubahennya untuk jenis industri sebagai berikut :
  1. 1.industri minuman beralkohol;
  2. 2.industri kcrtas berharga;
  3. 3.industri scnjata dan amunisi;
  4. 4.industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan industri tcknologi tinggi yang strategis;
  5. 5.industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional scsuai dengan Peraturan Mcntcri Perindustrian tcntang industri prioritas tinggi;
2. b.di bidang Energi dan Sumbcr Daya Mineral tidak rncncakup izin prlnsip penanaman modal Hulu Minyak dan Cas Bumi karcna merupakan kewenangan Kementcrian Tekriis terkait. -S- b) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tara Cara Pelaksanaan, Pernbinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu di Bidang Peno.naman Modal dan perubahannya; c) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pclayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; d) Peraturan Kepale Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengcndalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perubahannya; e] Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekriis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pcnanaman Modal Provinsi dan Kabupatcn/Kota; I) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Pcnanaman Modal dan perubahannya;
  1. 3.Peraturan dan ketentuan teknis yang clitetapkan oleh Menteri/I<epala Lembaga Pemerinta.h Non Kcmenterian Oiundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2013 MUHAMAD CHATIB BASRI Ditetapkan di .Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd Agar setiap orang mcngetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Rcpublik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

· 10-

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangko. melaksanakan Peratura n KepalaMenimbang: DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN !ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEROACANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN W!LAYAH KOTA TANJUNC PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHMN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN TENTANG SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 8 TAHUN 2013 KEPALA BAOAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 'l'ahun 20QO tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 25 l , Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah denga.n Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimena telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
8.Peraturan Prcsidcn Nomor 90 Tahun 2007 tentang Sadan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
9.Pcraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10.Peraruran Prcsiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaho. yang Tert.utup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Pcrsyaratan di Bidang Peno.naman Modal; ll. Peraturan Mentcri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tento.ng Pendclcgasian Wewenang Pernberian lzin Usaha di Oidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pclayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kcpada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2009 . 3.
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Mtmkes/ Per/XII/2009 tentang Pcndclcgasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pcnanaman Modal kcpada Kepala Sadan Koordmasi Penana.man Modal;
16.Pcraturan Mcntcri Kchutanan Nomor P.Ol/Menhut-11/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kcpala Badan Koordinaai Pcnanaman Modal; 1 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian lzin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 01/M-DAG/ PER/ 1/2012 ten tang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Oalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011; Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan:

Pasal 1

26.Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. : Skcp/638/Xll/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian lztn Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Bada.nKoordinasi Penanaman Modal;
3.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bcbas Bintan, yang selanjutnya disebut KPBPB Bintan, adalah Kawasan yang rneliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam serta sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan lndustri Senggarang dan Kawasan lndustri Dompak Darat yang tcrletak dalarn batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemcrintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
4.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bcbas Karimun, yang selanjutnya disebut KPBPB Karimun, adalah Kawasan yang meliputi sebagtan dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak yang terlctak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
5.Penanarnan Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik olch penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6.fain Prinsip Penanarnan Modal, yang selanjutnya disebut • 6-

Pasal 2

BKPM melimpahkan wewensng penerbitan Izin Prinsip, lzin Prinsip Perubshsn, Izin Prinsip Perluasan, lzin Prinsip Penggabungsn Perusahaan, pembatalan dan pencabutannya :

a.di KPBPB Batarn kepada Kepala Sadan Pengusahaan KPBPB Batam;
b.di KPSPS Sintan :
1. 1.untuk wilayah Kabupatcn Bintan kepacia Kepala Sadan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan;
2. 10.Sistem Pelayanan lnfonnasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SP!PISE, adalah sistern elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewcnangan Perizinan dan Nonperizinan, Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanamo.n Modal, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal dan Jnstansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal. PasaJ 4 Dalam rangka mclaksanakan kewenangan sebagaimana

(2)Kewenangan yang dilimpahkan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1):
1. a.di bidang Perindustrian tidak mencakup izin prinsip penanaman modal beserta perubahennya untuk jenis industri sebagai berikut :
  1. 1.industri minuman beralkohol;
  2. 2.industri kcrtas berharga;
  3. 3.industri scnjata dan amunisi;
  4. 4.industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan industri tcknologi tinggi yang strategis;
  5. 5.industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional scsuai dengan Peraturan Mcntcri Perindustrian tcntang industri prioritas tinggi;
2. b.di bidang Energi dan Sumbcr Daya Mineral tidak rncncakup izin prlnsip penanaman modal Hulu Minyak dan Cas Bumi karcna merupakan kewenangan Kementcrian Tekriis terkait. -S- b) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tara Cara Pelaksanaan, Pernbinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu di Bidang Peno.naman Modal dan perubahannya; c) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pclayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; d) Peraturan Kepale Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengcndalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perubahannya; e] Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekriis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pcnanaman Modal Provinsi dan Kabupatcn/Kota; I) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Pcnanaman Modal dan perubahannya;
  1. 3.Peraturan dan ketentuan teknis yang clitetapkan oleh Menteri/I<epala Lembaga Pemerinta.h Non Kcmenterian Oiundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2013 MUHAMAD CHATIB BASRI Ditetapkan di .Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd Agar setiap orang mcngetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Rcpublik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

· 10-

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008