Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN !ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PEROACANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN W!LAYAH KOTA TANJUNC PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHMN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN TENTANG SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 8 TAHUN 2013 KEPALA BAOAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
4053) sebagaimana telah diubah denga.n Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tcntang Pelimpahan Wewenang Pemberian lzin Prinsip Penanaman Modal kepada Kcpala Sadan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Sebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bcbas dan Pelabuhan Bebas Sintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; -Z· Mengingat:
210);
ll. Peraturan Mentcri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tento.ng Pendclcgasian Wewenang Pernberian lzin Usaha di Oidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pclayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kcpada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
1 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian lzin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan:
MEMUTUSKAN : Menctapkan : PERATURAi'i KEPALA SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN !ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELASUHAN BEBAS BATAM, KEPALA SADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELASUHAN BEBAS SINTAN W!LAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA SADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN pgRDAGANCANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.
BKPM melimpahkan wewensng penerbitan Izin Prinsip, lzin Prinsip Perubshsn, Izin Prinsip Perluasan, lzin Prinsip Penggabungsn Perusahaan, pembatalan dan pencabutannya :
PasaJ 4 Dalam rangka mclaksanakan kewenangan sebagaimana
-S- b) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tara Cara Pelaksanaan, Pernbinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu di Bidang Peno.naman Modal dan perubahannya; c) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pclayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; d) Peraturan Kepale Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengcndalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perubahannya; e] Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekriis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pcnanaman Modal Provinsi dan Kabupatcn/Kota; I) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Pcnanaman Modal dan perubahannya;
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
· 10-
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan