DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan Kepala BMKG ini mengatur mengenai Promosi dan Pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi Tim Penilai Kinerja Instansi, Promosi dan Pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, serta Pemantauan dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Promosi adalah penempatan pegawai pada tingkat jabatan administrasi yang lebih tinggi.
2.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari administrator, pengawas, dan pelaksana.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu terdiri dari fungsional keahlian dan fungsional keterampilan.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7.Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi Tim Penilai Kinerja Instansi, Promosi dan Pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, serta Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan promosi dan pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 4

(1)Promosi dan pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan Promosi dan pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, Pejabat Pembina Kepegawaian mendapatkan rekomendasi.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah direviu oleh Pejabat yang Berwenang.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pengolahan informasi dan perbandingan obyektif Pegawai yang disusun oleh Tim Penilai Kinerja Instansi.

BAB IV

TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Pasal 6

(1)Tim Penilai Kinerja Instansi ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2)Tim Penilai Kinerja Instansi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 7

(1)Tim Penilai Kinerja Instansi melakukan pengolahan informasi dan perbandingan obyektif Pegawai.
(2)Pengolahan informasi dan perbandingan objektif Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kompetensi;
2. b.kualifikasi dan persyaratan jabatan;
3. c.penilaian kinerja; dan
4. d.penilaian dari Tim Penilai Kinerja Instansi.

Pasal 8

(1)Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
1. a.integritas;
2. b.kepemimpinan;
3. c.kerja sama; dan
4. d.kreativitas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 9

Kualifikasi dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 11

Penilaian dari Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi:

a.moralitas;
b.profesionalisme;
c.hasil audit dari aparat pengawas;
d.riwayat kerja dan jabatan; dan
e.informasi kondisi lingkungan kerja.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…