DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Perka BMKG ini mengatur mengenai Pedoman bagi seluruh pegawai dan unit kerja dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan BMKG. Ruang lingkup Perka ini meliputi: 1) tata kelola SPBE BMKG; 2) manajemen SPBE BMKG; 3) audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE dan BMKG; 4) penyelenggara SPBE BMKG; dan 5) pemantauan dan evaluasi SPBE BMKG.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; MengingatMenimbang KEPALA BADANMETEOROLOGI,KLIMATOLOGI, DANGEOFISIKA, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN KEPALA BADANMETEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DANGEOFISIKA REPUBLIKINDONESIANOMOR2 TAHUN2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEMPEMERINTAHAN BERBASISELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADANMETEOROLOGI,KLIMATOLOGI, DANGEOFISIKA BMKG F BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA ,...." - - -

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKGadalah Lembaga PemerintahNonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintaban di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BMKG yang selanjutnya disingkat SPBE BMKG adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE BMKG. 3. Pengguna SPBE BMKG adalah instansi pusat, Unit Pelaksana Teknis BMKG, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE BMKG. 4. Tata Kelola SPBE BMKG adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan BMKGsecara terpadu. MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKDI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DANGEOFISIKA. UMUM 3. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor185, Tambaban Lembaran Negara Nomor 6400); 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika; 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata KerjaBalai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476); Menetapkan 5. Manajemen SPBE BMKG adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE BMKGyang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBEyangberkualitas. 6. Layanan SPBE BMKGadalah keluaran yang dihasilkanoleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan BMKGdan yang memilikinilai manfaat. 7. Arsitektur SPBE BMKG adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE BMKGyang terintegrasi. B. Peta Rencana SPBE BMKG adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBEBMKG yang terintegrasi. 9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 10. Infrastruktur SPBEBMKG adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

11.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan danpengolahan, serta pemulihan data.
12.Jaringan Intra BMKG adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan BMKG.
13.Sistem Penghubung Layanan BMKG adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
14.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukantugas dan fungsi Layanan SPBEBMKG.
15.AplikasiUmum adalah AplikasiSPBEyang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai.
16.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja dilingkungan BMKG untuk memenuhi kebutuhan BMKG. 17. Keamanan SPBE BMKGadalah pengendalian keamananSPBEBMKGsecara terpadu. lB. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE BMKGadalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologiinformasi dan komunikasi BMKGdengan tujuanuntuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria danl atau standar yang telah ditetapkan. 19. Pemantauan SPBE BMKGadalah proses penilaian secarasistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBEBMKG. 20. Evaluasi SPBE BMKG adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasidan klarifikasi informasi yang Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE BMKGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan secara terpadu.
(2)Tata KelolaSPBEBMKGsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan terhadap unsur-unsur SPBE BMKG.
(3)Unsur-unsur SPBE BMKGsebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:a. Arsitektur SPBE BMKG; ini meliputi: a. Tata KelolaSPBE BMKG; b. Manajemen SPBE BMKG; c. Audit TeknologiInforrnasi dan Komunikasi SPBE BMKG; d. penyelenggara SPBE BMKG;dan e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE BMKG.

Pasal 3

SPBE BMKGdilaksanakan dengan prinsip:a. efektivitas; b. keterpaduan; c. kesinambungan; d. efisiensi; e. akuntabilitas; f. interoperabilitas; dan g. keamanan.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini digunakan sebagai pedoman bagiseluruh pegawai dan unit kerja dalam penyelenggaraan SPBEdi lingkungan BMKG. dapat dilanjutkan dengan validasi infonnasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE BMKG. 21. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, danl atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secaraelektronik ataupun non elektronik. 23. Koordinator SPBE BMKGadalah pejabat yang mempunyaitugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan BMKG.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE BMKGdisusun untuk jangka waktu 5 (lima)tahun.
(2)Arsitektur SPBE BMKGsebagairnana dimaksud pada ayat(1) direviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviusebagairnana dimaksud pada ayat (2)dilakukan olehunit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data, sistem informasi dan sistem komputasi. Pasa16
(1)Arsitektur SPBE BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf a bertujuan untuk mernberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Datadan Informasi, Infrastruktur SPBE BMKG,Aplikasi SPBE BMKG,dan Kearnanan SPBE BMKGuntuk menghasilkanLayanan SPBE BMKG yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBEBMKGsebagaimana dirnaksud pada ayat( 1) memuat domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:a. domain arsitektur Proses Bisnis; b. domain arsitektur Data dan Informasi; c. domain arsitektur Infrastruktur SPBEBMKG; d. domain arsitektur Aplikasi SPBEBMKG; e. domain arsitektur Keamanan SPBE BMKG;dan f. domain arsitektur Layanan SPBE BMKG.
(4)Arsitektur SPBEBMKGsebagairnana dimaksud pada ayat(1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
(5)Arsitektur SPBEBMKGsebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis BMKG.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE BMKGdikoordinasikan olehunit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data, sistem informasi dan sistem komputasi.
(7)Dalam menyusun Arsitektur SPBE BMKG, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE BMKGsebagairnana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Kepala Badan. Peta Rencana SPBE BMKG; c. Rencana dan anggaran SPBE BMKG; d. Proses Bisnis; e. Data dan Informasi; f. Infrastruktur SPBE BMKG; g. Aplikasi SPBE BMKG; h. Keamanan SPBE BMKG; dan 1. Layanan SPBE BMKG.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE BMKGdisusun untukjangka waktu 5 (lima)tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE BMKGdilalrukan pada paruhwaktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE BMKGsebagaimana dimaksudpada ayat (2)berdasarkan:a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; b. perubahan Rencana Strategis BMKG; c. perubahan Arsitektur SPBE BMKG; danl atau Pasal 8
(1)Peta Rencana SPBE BMKGsebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (3)huruf b memuat:a. Tata KelolaSPBE BMKG; b. Manajemen SPBE BMKG; c. Layanan SPBE BMKG; d. Infrastruktur SPBE BMKG; e. Aplikasi SPBE BMKG; f. Keamanan SPBE BMKG;dan g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE BMKG.
(2)Peta Rencana SPBE BMKGsebagaimana dimaksud padaayat (l) disusun dalam bentuk program darr/atau kegiatan SPBE BMKG.
(3)Peta Rencana SPBE BMKGdisusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE BMKG,dan Rencana Strategis BMKG.
(4)Peta Rencana SPBE BMKGdisusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data, sisteminformasi dan sistem komputasi.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE BMKG,unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat melalrukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
(6)Peta Rencana SPBE BMKGsebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Kepala BMKG.
(4)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan :a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; b. hasil Pemantauan SPBE BMKGdan Evaluasi SPBE BMKG; c. perubahan pada unsur SPBE BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf c sampai dengan huruf i; dan/ atau d. perubahan Rencana Strategis BMKG.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada tim koordinasi SPBE BMKG.

Pasal 11

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(3) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengernbangan, dan penerapan Aplikasi SPBE BMKG, Keamanan SPBEBMKG,dan Layanan SPBE BMKG.
(2)Proses Bisnis sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE BMKG untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE BMKGdan Layanan SPBEBMKG yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penataan organisasi dan tata laksana.
(1)Rencana dan anggaran SPBE BMKG sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE BMKG dan Peta Rencana SPBE BMKG serta dengan mempertirnbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE BMKGdari seluruh unit kerja.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE BMKG dan Peta Rencana SPBEBMKG.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaarr/penganggaran dengan berkoordinasikepada unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data, sistem informasi dan sistem komputasi.
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hasil Pemantauan SPBE BMKGdan Evaluasi SPBE BMKG.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE BMKGsebagairnana dirnaksudpada ayat
(2)dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data, sisteminformasi dan sistem komputasi.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada tim koordinasi SPBE BMKG.

Pasal 14

(1)Infrastruktur SPBE BMKGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi,keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE BMKGbagi unit kerja di lingkungan BMKG.
(2)Infrastruktur SPBE BMKGsebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:a. Jaringan Intra BMKG; dan b. Sistem Penghubung Layanan BMKG.
(3)Infrastruktur SPBE BMKGsebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang jaringan dan komunikasi.
(4)Infrastrulctur SPBE BMKGsebagaimana dimaksud padaayat
(2)harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di lingkungan BMKG.
(5)Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE BMKGdilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE BMKG.

Pasal 13

(1)Data dan Informasi merupakan digunakan dalam penyelenggaraan SPBEBMKG.
(2)Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1)dilakukan dengan mengutamakan bagi pakaiData dan Informasi antar unit kerja di lingkungan BMKGdengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Pasal 12

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat
(3)huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh BMKGyang diperoleh dari Pengguna SPBEBMKG.
(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disediakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan BMKGsesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkanprinsip Satu Data Indonesia.
(3)Unit kerja di BMKGsebagaimana dimaksud pada ayat (2)bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yangbersifat strategis danl atau rahasia.
(4)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan danl atau dapat dikonsultasikandengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Kepala BMKG.

Pasal 17

(1)Sistem Penghubung Layanan BMKG sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14

ayat

(2)huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
(2)Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BMKG harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra BMKGdengan jaringan pemerintah; b. memenuhi standar interoperabilitas antar- Layanan SPBE BMKG yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan elibidang komunikasi dan informatika;dan d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan darilembagayang menyelenggarakantugas pemerintahandi bidang keamanan siber.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…