DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Perka BMKG ini mengatur mengenai jaringan informasi geospasial di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jaringan Informasi Geospasial Nasional berfungsi sebagai sarana berbagi pakai dan penyebarluasan Informasi Geospasial.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepen tingan di bidang informasi geospasial;
b.bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, sebagai simpul jaringan informasi geospasial, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus

Menetapkan

menetapkan unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebaran data spasial dan informasi geospasial;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan jaringan informasi geospasial di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan; Mengingat Menimbang KEPALABADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,DAN GEOFISIKA, PERATURAN KEPALABADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,DAN GEOFISIKA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LINGKUNGANBADANMETEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BMKG - BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA - -- - -
1. 2.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
5. 6.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelengggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.
2.Informasi geospasial adalah data geospasial sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Metadata adalah penjelasan riwayat dan karakteristik atas informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 2

Jaringan Informasi Geospasial Nasional berfungsi sebagai sarana berbagi pakai dan penyebarluasan Informasi Geospasial.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

(1)Dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berfungsi sebagai simpul jaringan.
(2)Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan :
1. a.pengumpulan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pemutakhiran;
4. d.pertukaran; dan
5. e.penyebarluasan Informasi Geospasial tertentu di lingkungan BMKG.

Pasal 5

(1)Informasi Geospasial tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi informasi:
1. a.meteorologi;
2. b.klimatologi; dan
3. c.geofisika.
(2)Informasi klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk informasi kualitas udara.

Pasal 6

(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.informasi parameter cuaca ekstrim yang pernah terjadi di Indonesia;
2. b.informasi parameter cuaca rata-rata maksimum dan minimum; dan
3. c.informasi posisi badai tropis disekitar wilayah Indonesia.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
1. a.informasi parameter iklim bulanan;
2. b.informasi prakiraan musim bulanan;
3. c.informasi awal musim hujan dan kemarau; dan
4. d.informasi parameter kualitas udara rata-rata bulanan.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
1. a.informasi gempa bumi;
2. b.informasi peringatan dini tsunami;
3. c.informasi tingkat kerawanan petir; dan
4. d.informasi titik tetap gravitasi.

Pasal 7

(1)Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Pusat Meteorologi Publik BMKG.
(2)Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim BMKG.
(3)Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG.
(4)Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG.
(5)Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG.
(6)Pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh unit kerja eselon II di lingkungan BMKG sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Tata cara pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuka aksesnya secara elektronik untuk unit kliring.
(2)Unit kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanankan oleh Pusat Data Base BMKG.

Pasal 10

(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
(2)Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…