DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 266

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan Kepala BMKG ini mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung keselamatan jiwa dan harta, melindungi kepentingan dan potensi nasional, meningkatkan keamanan dan ketahanan nasional, mendukung kebijakan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya penataan organisasi dan tata kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Menimbang KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BMKG -,... - """'" - 2 – Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat Nomor B/4619/M.PAN-RB/12/2015 tanggal 16 Desember 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BMKG dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

(1)BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2)Tugas pemerintahan di bidang klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya bidang kualitas udara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BMKG menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
c.koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
e.pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
f.penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim;
g.penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
h.pelaksanaan kerja sama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
i.pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
j.pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
k.koordinasi dan kerja sama instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
l.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
m.pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
n.pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
o.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BMKG;
p.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG;
q.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BMKG;
r.penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BMKG terdiri atas :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Meteorologi;
d.Deputi Bidang Klimatologi;
e.Deputi Bidang Geofisika;
f.Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
g.Inspektorat;
h.Pusat;
i.Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 5

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BMKG.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perumusan kebijakan umum dan teknis di lingkungan BMKG;
b.pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerja sama, hubungan antar lembaga, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, barang milik/kekayaan negara, perlengkapan dan rumah tangga BMKG;
c.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BMKG;
d.pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan BMKG.

Pasal 8

Sekretariat Utama terdiri atas :

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Hukum dan Organisasi; dan
c.Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana, tarif, dan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
b.penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran;
c.penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
d.penyiapan penyusunan laporan kinerja.

Isi peraturan

Teks266PDFHirarki

Memuat teks peraturan…