DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Perka BMKG ini mengatur mengenai pemberian, penerimaan, dan penolakan gratifikasi; pengendalian gratifikasi; dan pelaporan gratifikasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan pengendalian terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Menimbang KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISlKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 01 LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGf, DAN GEOFISlKA NOMOR 4 TAHUN 2015 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BMKG - -,..., - ""

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 teruang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentarig Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2009 ten tang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska;
7.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Perubahan Akaderni Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Zona Integeritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerin tah;
9.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Gofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
12.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
14.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klirnatologi, dan Geofisika.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Gratifikasi adalah pernberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pmjaman tanpa bunga, tiket perj alan an , fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainya sebagairnana dimaksud.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang bekerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
3.Pelapor adalah pegawai yang menyampaikan laporan atau penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas perrnintaan hadiahj fasilitas atau gratifikasi. MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISlKA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFlKASI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISlKA. Menetapkan Pasal 6

(1)Penerirnaan dan pernberian sebagaimana dirnaksud pada Pasal 4 dan penolakan sebagaimana dimaksud dalarn PasaI 5 wajib dilaporkan oleh Pegawai.
(2)Penerirnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terrnasuk penerirnaan oleh suarni, istri darr/ atau anak Pegawai.
(3)Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pegawai darr/ atau bukan Pegawai. Pasa15 Pemberian Gratifikasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 (ernpat) wajib ditolak oleh Pegawai.

Pasal 4

Pegawai dilarang rneneri rna dan rnemberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasa12 Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi Pemberian, Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi, Pengendalian Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DANTUJUAN

Pasal 11

Penerimaan yang terkait dengan tugas diluar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :

Pasal 10

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan ketentuan nilai setinggi-tingginya tidak lebih besar dari nilai yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

Pasal 9

(1)Kegiatan resmi kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.
(2)Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi seminar kits, sertifikat, plakat, cinderamata, hidangan, sajian dan/ atau jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 8

Grafitikasi tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

a.perolehan dari kegiatan resmi kedinasan; dan/ atau
b.pemberian honorarium.

Pasal 7

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang tidak wajib dilaporkan terdiri atas:

a.gratifikasi tugas kedinasan; dan/ atau
b.gratifikasi tugas di luar kedinasan. orang;
f.pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan yang tidak dalam bentuk uang setinggi-tingginya Rp300.000,OO (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang; darr/ atau
a.penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sampai dengan dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping sampai dengan dua derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi terkait dengan musibah atau bencana, hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
b.penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus sampai dengan dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping sampai dengan dua derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi terkait dengan musibah atau bencana, hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
c.penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi;
d.penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan berpotensi atau mempunyai konflik kepentingan terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat dan tradisi dengan batas nilai paling tinggi Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) per pemberian per orang;
e.penenmaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan berpotensi atau mempunyai konflik kepentingan terkait dengan musibah atau bencana dengan batas nilai paling tinggi Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) per pemberian per

Pasal 15

(1)Pengarah UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
(2)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat oleh Sekretaris Utama SMKG. UPG terdiri dari:
1. a.Pengarah;
2. b.Penanggung Jawab;
3. c.Ketua merangkap anggota;
4. d.Wakil Ketua I merangkap anggota;
5. e.Wakil Ketua ITmerangkap anggota;
6. f.Sekretaris merangkap anggota; dan
7. g.Anggota.

Pasal 13

(1)Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Kepala Badan.
(2)Dalam melakukan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Pasal 12

Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan menerapkan pengawasan dalam rangka upaya mencegah pemberian, penerimaan, dan penolakan Gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan Gratifikasi. SABIY PENGENDALIANGRATIFlKASI

g.penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…