DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksuddengan:

1.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalahdokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa masukandan/atau keluaran yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
4.Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).
5.Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
6.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
7.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembagaatau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
8.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia) , barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebutsebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
9.Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi penyelenggaraan Rapat Perencanaan Nasional, Rapat Koordinasi Provinsi, Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Nasional, dan Rapat Evaluasi Nasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BMKG dalam menyelenggarakan rapat koordinasiperencanaan guna menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisienuntuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

BAB III

RAPAT KOORDINASI

Pasal 4

(1)Rapat koordinasi perencanaan diselenggarakan untuk membahas:
1. a.penyelesaian permasalahan yang memerlukan penanganan segera, mendesak dan terus menerus baik yang bersifat strategis dan memerlukan koordinasi lintas sektoral;
2. b.penanganan terhadap permasalahan yang mempengaruhi kebijakan tertentu; dan/atau
3. c.amanat peraturan perundang-undangan, pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan berdampak terhadapperencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja di lingkungan BMKG.
(2)Jenis rapat koordinasi perencanaan di lingkungan BMKG terdiri atas :
1. a.Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas);
2. b.Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov);
3. c.Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil);
4. d.Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas); dan
5. e.Rapat Evaluasi Nasional (Ravalnas).

Pasal 5

(1)Rapernas dilaksanakan dalam rangka :
1. a.menyelaraskan kebijakan umum pembangunanBMKG dengan prioritas nasional dalam RKP;
2. b.menyelaraskan program dan kegiatan eselon I dengan kebijakan umum pembangunan BMKG;
3. c.melakukan perbaikan pagu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)menuju pagu indikatif; dan
4. d.melakukan kajian kebutuhan dasarbelanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang non- operasional berkarakteristik operasional.
(2)Materi dalam Rapernas meliputi :
1. a.prioritas nasional;
2. b.Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) BMKG;
3. c.RKT 1 (satu) tahun ke depan;
4. d.prioritas pembangunan BMKG 1 (satu) tahun ke depan;
5. e.program dan kegiatan eselon I; dan
6. f.baselinebelanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang non-operasional berkarakteristik operasional.
(3)Hasil dalam Rapernas berisi :
1. a.program dan kegiatan BMKG 1 (satu) tahun ke depan untuk mendukung prioritas nasional;
2. b.program dan kegiatan eselon I 1 (satu) tahun ke depan;
3. c.pagu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)perbaikan; dan
4. d.baseline belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang non-operasional berkarakteristik operasional.

Pasal 6

(1)Rapernas dipimpin oleh Kepala Badan.
(2)Dalam hal Kepala Badan berhalangan hadir, pimpinan Rapernas dapat didelegasikan kepada Eselon I.
(3)Peserta Rapernas terdiri dari :
1. a.Eselon I;
2. b.Eselon II;
3. c.Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di setiap daerahprovinsi;
4. d.Tim Task ForcePerencanaan Anggarandi lingkungan Kantor Pusat; dan
5. e.Perencana/Pelaksana di lingkungan Biro Perencanaan.

Pasal 7

(1)Rapernas dilaksanakan pada setiap bulan Februari pada tahun berjalan.
(2)Rapernas diselenggarakan di Jakarta atau di tempat lain.
(3)Pembiayaan Rapernas dibebankan pada anggaran Sekretariat Utama.

Pasal 8

(1)Rakorprov dilaksanakan dalam rangka :
1. a.menyelaraskan program dan kegiatan UPT pada tingkat daerah provinsi dengan program dan kegiatan BMKG dan eselon I;
2. b.penyusunan rencana kerja anggaran UPT1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi;
3. c.sinkronisasi RKT UPT pada tingkat daerah provinsi dengan RKT BMKG 1 (satu) tahun ke depan; dan
4. d.mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam bidang teknis operasional dan kesekretariatan di tingkat daerah provinsi.
(2)Materi dalam Rakorprov meliputi:
1. a.program dan kegiatan BMKG 1 (satu) tahun ke depan;
2. b.program dan kegiatan Eselon I 1 (satu) tahun ke depan;
3. c.usulan program dan kegiatan UPT 1 (satu) tahun ke depan;
4. d.usulan rencana kerja anggaran UPT 1 (satu) tahun ke depan;
5. e.RKT BMKG 1 (satu) tahun ke depan;
6. f.usulan RKT UPT 1 (satu) tahun ke depan;
7. g.peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran;
8. h.dokumen perencanaan; dan
9. i.rekapitulasi kendala/permasalahan dalam bidang teknis operasional dan kesekretariatan pada tiap UPT.
(3)Hasil dalam Rakorprov berisi :
1. a.usulan program dan kegiatan UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi;
2. b.usulan RKT UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi;
3. c.usulan Rencana Kerja Anggaran UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi;
4. d.rekapitulasi usulan Rencana Kerja Anggaran per UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi;
5. e.rekapitulasi usulan kegiatan/anggaran yang belum tertampung dalam 1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi; dan
6. f.rekapitulasi kendala/permasalahan dalam bidang teknis operasional dan kesekretariatandi tingkat daerah provinsi.

Pasal 9

(1)Rakorprovdimulaipada setiap bulan Maretpada tahun berjalan.
(2)Rakorprov diselenggarakan di salah satu daerah kerja pada wilayah daerah provinsi masing-masingatau di tempat lain.
(3)Pembiayaan Rakorprov dibebankan pada anggaranKoordinatorStasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di setiap daerah provinsi.

Pasal 10

(1)Rakorprov dipimpin oleh Kepala UPT yang menjadi Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikadi setiap daerah provinsi.
(2)Peserta Rakorprov terdiri dari :
1. a.Kepala UPT di lingkungan daerah provinsi terkait; dan
2. b.Pejabat Pembuat Komitmen UPT di lingkungan daerah provinsi terkait.

Pasal 11

(1)Rakorwildilaksanakan dalam rangka :
1. a.menyelaraskan program dan kegiatan UPT pada tingkat wilayah dengan program dan kegiatan BMKG dan eselon I;
2. b.penyusunanrencana kerja anggaran UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat wilayah;
3. c.sinkronisasi RKT UPT pada tingkat wilayah dengan RKT BMKG 1 (satu) tahun ke depan; dan
4. d.mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam bidang teknis operasional dan kesekretariatan ditingkat wilayah.
(2)Materi dalam Rakorwil meliputi :
1. a.program dan kegiatan BMKG 1 (satu) tahun ke depan;
2. b.program dan kegiatan eselon I 1 (satu) tahun ke depan;
3. c.usulan program dan kegiatan UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi;
4. d.usulan rencana kerja anggaran UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi;
5. e.RKT BMKG 1 (satu) tahun ke depan;
6. f.usulan RKT UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat daerah provinsi;
7. g.peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran;
8. h.dokumen perencanaan; dan
9. i.rekapitulasi kendala/permasalahan dalam bidang teknis operasional dan kesekretariatan di tingkat daerah provinsi.
(3)Hasil dalam Rakorwil berisi :
1. a.usulan program dan kegiatan UPT 1 (satu) tahun ke depandi tingkat wilayah;
2. b.RKT UPT 1 (satu) tahun ke depan;
3. c.usulan rencana kerja anggaran UPT 1 (satu) tahun ke depan di tingkat wilayah;
4. d.rekapitulasi usulan rencana kerja anggaran per provinsi1 (satu) tahun ke depan di tingkat wilayah;
5. e.rekapitulasi usulan kegiatan/anggaran yang belum tertampung dalam 1 (satu) tahun ke depandi tingkat wilayah; dan
6. f.rekapitulasi kendala/permasalahan dalam bidang teknis operasional dan kesekretariatan melalui aplikasi permasalahan satuan kerja online untuk dibahas pada tingkat nasional.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…