DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Perka ini mengatur mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. UKPBJ berkedudukan di unit kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);

2.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
7.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
8.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
9.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
7.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang mengelola pemilihan penyedia.
8.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
9.Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi pengadaan elektronik yang digunakan LPSE di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10.Sekretaris Satuan Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Kepala UKPBJ untuk melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis tertentu.
11.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

UKPBJ berkedudukan di unit kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.

Pasal 3

(1)UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan.
(2)Dalam melaksanakan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
1. a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pengelolaan LPSE;
3. c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. d.pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam menjalankan fungsi pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan fungsi LPSE berbentuk system provider bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik.
(4)UKPBJ dapat menjadi agen pengadaan.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a.inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa;
b.pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c.penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
d.penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
e.pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
h.penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan fungsi pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan infrastrukturnya;
2. b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
(2)Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya;
2. b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya;
3. c.pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
4. d.pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ jika dibutuhkan; dan
5. e.pengelolaan seluruh informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh pemangku kepentingan
(3)Dukungan personel dan sistem pelaksanaan fungsi pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menugaskan pegawai ASN di UKPBJ atau di luar UKPBJ.

Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

a.pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ;
b.pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
c.pengelolaan kelembagaan UKPBJ paling sedikit terdiri atas:
1. 1.pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
2. 2.pelaksanaan analisis beban kerja dan analisis jabatan;
3. 3.pengelolaan personel; dan
4. 4.pengembangan sistem insentif.
d.pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa;
e.pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa; dan
f.pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi pemberian pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis terkait:

a.proses Pengadaan Barang/Jasa;
b.penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah paling sedikit terdiri atas:
1. 1.aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis situs (SIRUP);
2. 2.SPSE;
3. 3.e-katalog;
4. 4.e-monev; dan
5. 5.Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
c.substansi hukum bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8

(1)UKPBJ mengelola Pengadaan Barang/Jasa pada:
1. a.satuan kerja Sekretariat Utama;
2. b.satuan kerja Inspektorat;
3. c.satuan kerja mandiri di lingkungan Kantor Pusat; dan
4. d.Unit Pelaksana Teknis tertentu.
(2)Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

(1)UKPBJ merupakan unit kerja struktural dipimpin oleh Kepala.
(2)Susunan organisasi UKPBJ terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Unit Pengelola Pengadaan;
3. c.Unit Pengelola LPSE;
4. d.Unit Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
5. e.Unit Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis.

Pasal 10

Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat oleh pejabat administrator yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…