DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan Kepala BMKG ini mengatur mengenai Pakaian Dinas Harian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pakaian Dinas Harian wajib digunakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, meningkatkan jiwa korsa, dan ketertiban penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu diatur Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat Menimbang KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISlKA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISlKA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIANDINAS HARlAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,DAN GEOFISlKA BMKG - BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA ,_ -......

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
6.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
7.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);
9.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 1

(1)Pakaian Dinas Harian wajib digunakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
(2)Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk di dalamnya Calon Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Harian di lingkungan BMKG terdiri dari:

a.Pakaian Kerja Nasional;
b.Pakaian Kerja Instansional; dan
c.Pakaian Kerja Tradisional.

Pasal 3

(1)Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk pria meliputi:
1. a.kemeja lengan panjang warna putih (white);
2. b.celana panjang warna gelap (dark); dan
3. c.ikat pinggang kulit, kaos kaki warna gelap (dark), dan sepatu pantovel warna hitam (black).
(2)Jenis dan model Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

(1)Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk wanita meliputi:
1. a.Pakaian Kerja Nasional wanita terdiri atas:
  1. 1.kemeja lengan panjang warna putih (white);
  2. 2.rok pendek atau celana panjang warna gelap (dark); dan
  3. 3.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).
2. b.Pakaian Kerja Nasional wanita muslimah, terdiri atas :
  1. 1.kemeja lengan panjang warna putih (white);
  2. 2.rok panjang atau celana panjang warna gelap (dark);
  3. 3.jilbab; dan
  4. 4.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).
3. c.Pakaian Kerja Nasional wanita hamil, terdiri atas :
  1. 1.kemeja lengan panjang warna putih (white);
  2. 2.baju panjang warna biru tua (dark blue); dan
  3. 3.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).
(2)Jenis dan model Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan oleh Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

(1)Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk pria meliputi:
1. a.kemeja lengan pendek warna putih (white);
2. b.celana panjang warna biru tua (dark blue); dan
3. c.ikat pinggang kulit, kaos kaki warna gelap (dark), dan sepatu pantovel warna hitam (black).
(2)Jenis dan model Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk wanita meliputi:
1. a.Pakaian Kerja Instansional wanita lengan pendek, terdiri atas:
  1. 1.kemeja lengan pendek warna putih (white);
  2. 2.rok pendek atau celana panjang warna biru tua (dark blue); dan
  3. 3.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).
2. b.Pakaian Kerja Instansional wanita muslimah, terdiri atas:
  1. 1.kemeja lengan panjang warna putih (white);
  2. 2.rok panjang atau celana panjang warna biru tua (dark blue);
  3. 3.jilbab; dan
  4. 4.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).
3. c.Pakaian Kerja Instansional wanita hamil, terdiri atas:
  1. 1.kemeja lengan panjang warna putih (white);
  2. 2.baju panjang warna biru tua (dark blue); dan
  3. 3.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).
(2)Jenis dan model Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Pakaian Kerja Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk pria meliputi:

a.kemeja batik umum atau kemeja batik khusus;
b.celana panjang warna gelap (dark); dan
c.ikat pinggang kulit, kaos kaki warna gelap (dark), dan sepatu pantovel warna hitam (black).

Pasal 9

Pakaian Kerja Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk wanita meliputi:

a.Pakaian Kerja Tradisional wanita, terdiri atas :
1. 1.kemeja batik umum atau kemeja batik khusus;
2. 2.rok pendek atau celana panjang warna gelap (dark); dan
3. 3.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).
b.Pakaian Kerja Tradisional wanita muslimah, terdiri atas:
1. 1.kemeja batik umum atau kemeja batik khusus;
2. 2.rok panjang atau celana panjang warna gelap (dark);
3. 3.jilbab; dan
4. 4.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).
c.Pakaian Kerja Tradisional wanita hamil, terdiri atas :
1. 1.kemeja batik umum atau kemeja batik khusus;
2. 2.baju panjang warna gelap (dark); dan
3. 3.kaos kaki warna gelap (dark) dan sepatu pantovel warna hitam (black).

Pasal 10

Jenis dan model kemeja batik khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…