DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi pedoman mengenai penetapan pembayaran honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi Widyaiswara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mengatur pelaksanaan kewajiban dan pemberian hak bagi jabatan fungsional widyaiswara, perlu adanya pengaturan mengenai minimal jam tatap muka bagi jabatan fungsional widyaiswara dan pembayaran honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi jabatan fungsional Widyaiswara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pembayaran Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; r--,-! - "a KG Menetapkan 2-

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6340);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 2O2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara;
5.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1 1 15);
6.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1960); 7 . Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
8.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahurl 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037); MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JAM MINIMAL TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepaia Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah.
2.Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah.
3.Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4.Jam Tatap Muka adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan penyampaian materi pelatihan kepada peserta pelatihan yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara pada proses pembelajaran.
5.Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam hal 1 (satu) JP sebanyak 45 (empat puluh lima) menit.
6.Honorarium adalah honorarium kegiatan pelatihan.
7.Kelebihan Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut Kelebihan JP adalah kelebihan jumlah minimal Jam Tatap Muka yang wajib bagi Widyaiswara.
8.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja, yang dihitung dari jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena bekerja seperti melepas 1elah, istirahat makan dan sebagainya.
9.Kartu Kendali adalah laporan kegiatan Widyaiswara, baik berupa tatap muka maupun non tatap muka, selama periode 1 (satu) bulan.

Pasal 2

Pasal 3

Widyaiswara yang memiliki kelebihan jam minimal tatap muka dapat diberikan honorarium. Penghitungan Pembayaran Honorarium atas Kelebihan JP dihitung setiap akhir buian setelah dilakukan validasi. Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II

PERHITUNGAN JAM MINIMAL WIDYAISWARA

Pasal 4

(1)Perhitungan jumlah JP wajib Widyaiswara berpedoman pada jam kerja bagi pegawai yang berlaku di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (21 Perhitungan jumlah JP sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

(1)Perhitungan kelebihan jumlah JP wajib Widyaiswara dilakukan atas kegiatan tatap muka dan kegiatan lain/konversi yang dilakukan Widyaiswara pada satuan kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, baik untuk pelatihan kiasika,l maupun non k1asikal. (21 Daiam penyelenggaraan pelatihan dengan metode pembelajaran full e-leaming atau blended learning, JP sebagaimana dimaksud dapat diakui pada pembelajaran daring secara langsung (sinkronus) dan pembelajaran daring secara tidak langsung (asinkronus).
(3)Jumlah JP yang diakui untuk pembelajaran asinkronus paling banyak 3 (tiga) JP dalam 1 (satu) hari. (4\ Dalam hal terdapat kelebihan jumlah JP pembelajaran asinkronus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kelebihan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemberian honorarium bagi Widyaiswara.

Pasal 6

Kegiatan lain/konversi bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

(1)Penetapan perhitungan JP minimal berdasarkan penghitungan JP yang diperoleh dalam bulan yang sama. (21 Penghitungan JP minimal yang berbeda bulan tidak dapat diakumulasikan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 8

Widyaiswara berhak memperoleh pembayaran honorarium apabila telah melewati batas minimal jam tatap muka dan jumlah kegiatan lain/konversi lebih dari 32 (tiga puluh dua) JP dalam 1 (satu) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

a.tatap muka sebanyak 21 (dua puluh satu) Jp; dan
b.jumlah kegiatan lain/konversi paling banyak 11 (sebelas) JP.

Pasal 9

(1)Dalam hal jumlah kegiatan lain/konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak tercapai, maka Widyaiswara berhak memperoleh pembayaran honorarium kelebihan jam tatap muka setelah yang bersangkutan dapat memenuhi kekurangan kegiatan lain/ konversi. (2\ Kekurangan kegiatan lain/ konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dengan kegiatan tatap muka.

Pasal 10

Widyaiswara yang mengajar di luar jam kerja atau hari libur dapat dibayarkan honorarium apabila yang bersangkutan telah memenuhi batas minimal 32 (tiga puluh dua) JP dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…