DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Prinsip dan Etika pengadaan barang/jasa, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Pengaduan pelanggaran Kode Etik, dan Penegakan Kode Etik. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. Prinsip dan Etika pengadaan barang/jasa; b. Kode Etik; c. Majelis Pertimbangan Kode Etik; d. Pengaduan pelanggaran Kode Etik; dan e. Penegakan Kode Etik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kode etik personel unit kerja pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kode Etik personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OOg tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O5g); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot1 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9!; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2o2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2l Nomor 2o2, Tambarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); b c 2 3 --- - BADA}I METEOR0LOGI, KLIMAT0LOGI, DAl,l GE0FISIKA _c

4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika Nomor 5 Tahun 2O2O lentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
7.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatoiogi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor l37ll sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika Nomor 1 Tahun 2022 terltarrg Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nonor 476);
8.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor t3721;
9.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Gtobal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
10.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN MBIEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatin -3 Pengadaan Barang/Jasa oleh KementerianlLembagal Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa.
3.Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan jabatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5.Kode Etik Personel UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma, sikap, dan perilaku yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Personel UKPBJ dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam menggunakan hak dan kewenangannya baik sebagai individu antar Personel UKPBJ maupun sebagai bagian dari Pemerintah.
6.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
7.Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.
9.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.Prinsip dan Etika pengadaan barang/jasa;
b.Kode Etik;
c.Majelis Pertimbangan Kode Etik;
d.Pengaduan pelanggaran Kode Etik; dan
e.Penegakan Kode Etik.

Pasal 3

Kode Etik dilaksanakan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Personel UKpBJ agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan prinsip:

a.berkualitas (qualifieg;
b.efisien;
c.efektif;
d.transparan dan terbuka (clear); dan
e.bersaing, adil, dan akuntabel (clean).

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
i.memastikan terwujudny a BaranglJasa yang berkualitas terbaik.

Pasal 6

Setiap Personel UKPBJ harus taat pada Kode Etik yang terdiri atas:

a.bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kehormatan serta martabat antar Personel UKPBJ; bersedia untuk berbagi pengalaman dan wawasan Pengadaan Barang/Jasa kepada rekan Personel UKPBJ; b
c.bersedia untuk memberikan dukungan kepada antar Personel UKPBJ dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi;
d.senantiasa menghormati hak-hak dan menjaga kepercayaan antar Personel UKPBJ;
e.berperan dalam mengembangkan organisasi antar Personel UKPBJ;
f.menghindari tindakan-tindakan yang berindikasi gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan/ atau konflik kepentingan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
g.bersikap netral terhadap semua calon Penyedia barang/jasa; dan
h.saling menghormati dan menghargai antar Personel UKPBJ lain.

BAB III

KODE ETIK PERSONEL UKPBJ

Pasal 7

Setiap Personel UKPBJ dalam melaksanakan tugas, dilarang:

a.melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
b.memberikan informasi proses pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
c.melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif;
d.mengucapkan perkataan dan/atau menuliskan kalimat yang tidak etis dan bersifat melecehkan atau melanggar kesusilaan kepada calon Penyedia atau Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat;
e.menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
f.melakukan pengaturan tender dengan calon penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
g.melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
h.memengaruhi Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan perundang-undangan pidana maupun disiplin Personel UKPBJ yang tidak melaksanakan peraturan pegawai, kode etik -6 sebagaimana dimaksud dalam larangan sebagaimana dimaksud sanksi.

Pasal 6

dan dalam Pasal melanggar 7, dikenai

Pasal 9

Sanksi sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

a.sanksi ringan;
b.sanksi sedang; dan
c.sanksi berat.

Pasal 10

(1)Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/ atau
3. c.surat permohonan maaf dan/atau penyesalan yang disampaikan ke Majelis Pertimbangan Kode Etik.
(2)Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dijatuhkan kepada Personel UKPBJ yang terbukti melakukan kelalaian atau ketidaksengajaan sedemikian hingga melanggar larangan kode etik sebagai berikut:
1. a.melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
2. b.memberikan informasi yang bersifat rahasia, kepada pelaku usaha dan pihak lainnya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…