DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Perka ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Peta Jalan Alat Operasional Utama mengatur mengenai peralatan pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan termasuk sarana dan prasarana operasional yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Alat Operasional Utama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA JALAN ALAT OPERASIONAL UTAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Alat Operasional Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Aloptama BMKG adalah peralatan pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan termasuk sarana dan prasarana operasional yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2

(1)Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada setiap Deputi di lingkungan Badan menyusun rancangan peta jalan Aloptama BMKG.
(2)Peta jalan Aloptama BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 3

(1)Aloptama BMKG dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan fungsi, terdiri dari:
1. a.Aloptama BMKG pengamatan;
2. b.Aloptama BMKG pengelolaan data; dan
3. c.Aloptama BMKG pelayanan;
(2)Daftar Aloptama BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peta jalan Aloptama BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

a.dasar dalam penyusunan rencana strategis Badan;
b.rencana pemenuhan kebutuhan Aloptama BMKG setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
c.acuan dalam pemenuhan Aloptama BMKG;
d.pengusulan anggaran dalam pemenuhan Aloptama BMKG; dan
e.acuan bagi perencanaan pengadaan dan tercantum dalam rencana kinerja tahunan masing-masing Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 5

Penyusunan peta jalan Aloptama BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan periode yang sama dengan periode tahun rencana strategis Badan.

Pasal 6

(1)Peta jalan Aloptama BMKG yang telah disusun oleh Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Sekretaris Utama melalui masing-masing Deputi.
(2)Peta jalan Aloptama BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) tahun sebelum berlaku periode peta jalan Aloptama BMKG.
(3)Sekretaris Utama menugaskan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran untuk melakukan penelaahan.
(4)Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pertimbangan dan informasi hukum.
(5)Peta jalan Aloptama BMKG hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Penyusunan peta jalan Aloptama BMKG oleh Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan kajian teknis.
(2)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Eselon II yang menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, serta pengelolaan di bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 8

(1)Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)merupakan studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis aspek kebutuhan, aspek teknis, dan aspek kinerja.
(2)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.spesifikasi;
2. b.analisa kinerja;
3. c.analisa kebutuhan ideal;
4. d.analisa kebutuhan minimal;
5. e.lokasi pemasangan; dan
6. f.solusi pengganti.

Pasal 9

(1)Penyusunan peta jalan Aloptama BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit terdiri dari:
1. a.nama Aloptama BMKG;
2. b.kebutuhan ideal Aloptama BMKG;
3. c.kebutuhan minimal Aloptama BMKG;
4. d.jumlah yang sudah terpenuhi;
5. e.rencana jumlah dan lokasi pengadaan Aloptama BMKG pada setiap tahun dalam periode peta jalan Aloptama BMKG;
6. f.selisih jumlah Aloptama BMKG dengan kebutuhan ideal; dan
7. g.selisih jumlah Aloptama BMKG dengan kebutuhan minimal.
(2)Kebutuhan ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah maksimal Aloptama BMKG yang terpasang di seluruh wilayah Indonesia yang harus dipenuhi untuk mencapai standar maksimal pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(3)Kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah minimal Aloptama BMKG terpasang di seluruh wilayah Indonesia yang harus dipenuhi untuk mencapai standar minimum pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 10

(1)Pimpinan Tinggi Pratama pada setiap Deputi di lingkungan Badan menyampaikan laporan realisasi Aloptama BMKG tahun sebelumnya yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari setiap tahunnya kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pemutakhiran jumlah Aloptama BMKG;
2. b.kebutuhan ideal Aloptama BMKG;
3. c.kebutuhan minimal Aloptama BMKG;
4. d.selisih jumlah yang sudah dimiliki dengan kebutuhan ideal;
5. e.selisih jumlah yang sudah dimiliki dengan kebutuhan minimal;
6. f.rencana pemenuhan Aloptama BMKG pada sisa tahun periode peta jalan Aloptama BMKG; dan
7. g.metadata Aloptama BMKG yang terdiri dari lokasi (lintang dan bujur), tahun pengadaan, merek alat, metode, tipe alat, dan sumber pendanaan.
(3)Dalam hal laporan realisasi Aloptama BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pemutakhiran peta jalan Aloptama BMKG, Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan melakukan pemutakhiran.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…