DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2013

Nomor: 6
Tahun: 2013
Ditetapkan: 8 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

...9)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Peraturan adalah pengaturan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau pejabat yang berwenang.
3.Keputusan adalah penetapan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau pejabat yang berwenang.
4.Prakarsa adalah usulan untuk mengajukan pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7.Sekretaris Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8.Deputi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
9.Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
10.Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Puslitbang, adalah unsur penunjang tugas dan fungsi Badan di bidang penelitian dan pengembangan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.
11.Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan.
12.Biro Hukum dan Organisasi adalah unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Utama yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan, koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan.
13.Unit Kerja Terkait adalah unit kerja di lingkungan Badan yang terkait dengan materi yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
14.Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang- undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

BAB II

..................... (dan seterusnya) Pasal ...

Pasal 2

(1)Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan terdiri atas :
1. a.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.Undang-Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. d.Peraturan Pemerintah;
5. e.Peraturan Presiden.
(2)Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh :
1. a.Kepala Badan; atau
2. b.Pejabat Eselon I.
(3)Dalam rangka membentuk kebijakan yang bersifat menetapkan dan tidak bersifat mengatur, maka dapat disusun peraturan perundang-undangan berupa :
1. a.Keputusan Presiden;
2. b.Keputusan Kepala Badan; atau
3. c.Keputusan Pejabat Eselon I.

Pasal 3

(1)Selain bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk peraturan perundang-undangan lain.
(2)Peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.Keputusan Kepala Satuan Kerja Mandiri;
2. b.Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
3. c.Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
4. d.Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan; atau
5. e.Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 4

Keputusan yang berkaitan dengan pembentukan tim, kelompok kerja, panitia, atau pelaksana kegiatan swakelola yang tidak melibatkan instansi lain harus ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5

(1)Keputusan dilingkungan Badan yang terkait dengan kepegawaian akan diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.
(2)Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dibentuk Standard Operating Procedures (SOP) yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

Pasal 6

(1)Pemrakarsa usulan penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden adalah Kepala Badan dan pejabat eselon I di lingkungan Badan.
(2)Usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pejabat eselon I disampaikan kepada Kepala Badan dengan menyertakan :
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang diatur; dan
4. d.rancangan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden.

Pasal 7

(1)Rancangan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum dibahas dengan unit kerja terkait di lingkungan Badan dan/atau Instansi lain harus disampaikan kepada Biro Hukum dan Organisasi terlebih dahulu untuk diteliti:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan.
(2)Rancangan yang telah diteliti oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pembahasan internal Badan bersama unit kerja terkait.
(3)Terhadap hasil final pembahasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dan Organisasi dengan melakukan pembahasan antar kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

(1)Guna pelaksanaan pembahasan antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Biro Hukum dan Organisasi membentuk panitia pembahasan antar kementerian/lembaga.
(2)Pembentukan panitia pembahasan antar kementerian/lembaga ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
(3)Rancangan final hasil pembahasan antar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan melalui Surat Kepala Badan.

Pasal 9

Kepala Badan berwenang untuk menetapkan :

a.Peraturan Kepala Badan; dan
b.Keputusan Kepala Badan.

Pasal 10

(1)Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk untuk peraturan yang bersifat delegasi atau atribusi.
(2)Materi muatan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berisi pelaksanaan :
1. a.kebijakan atau kepentingan umum dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. b.kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan; dan/atau
3. c.prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang teknis operasional atau administrasi.

Pasal 11

(1)Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibentuk untuk penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan kegiatan baik yang terkait dengan anggaran ataupun tidak terkait dengan anggaran.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembentukan tim, kelompok kerja, panitia, atau pelaksana kegiatan yang melibatkan instansi lain atau bersifat strategis harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…