DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini diatur tentang pengelolaan rumah negara di lingkungan Badan meliputi: a. pengadaan; b. pendaftaran dan penetapan status; c. penghunian; d. pengalihan status; e. penghapusan; f. pengalihan hak; g. sewa; dan h. pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan rumah negara, perlu mengatur mengenai pengelolaan rumah negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat Menimbang KEPALABADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENGELOLMN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGANBADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG NOMOR 6 TAHUN 2015 PERATURAN KEPALABADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BMKG -

3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
10.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
12.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai.
2.Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3.Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4.Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
5.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7.Sekretaris Utama adalah Pejabat Eselon I yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pembinaa, dan pengendalian barang milik negara berupa Rumah Negara di lingkungan Badan.
8.Kepala Biro Umum adalah Pejabat Eselon II yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penyiapan, pembinaan, dan pengelolaan barang milik negara berupa Rumah Negara di lingkungan Badan.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional atau penunjang.
10.Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya di lingkungan Badan.
11.Pegawai adalah Aparatur Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan.

BAB II

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

Pasal 2

Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Badan meliputi :

a.pengadaan;
b.pendaftaran dan penetapan status;
c.penghunian;
d.pengalihan status;
e.penghapusan;
f.pengalihan hak;
g.sewa; dan
h.pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENGADAAN RUMAH NEGARA

Pasal 3

(1)Pengadaan Rumah Negara di lingkungan Badan dilakukan dengan cara:
1. a.pembangunan;
2. b.pembelian;
3. c.tukar menukar;
4. d.hibah; atau
5. e.perolehan lainnya yang sah.
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Pembangunan Rumah Negara untuk Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan di atas lahan bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan oleh Badan.

Pasal 5

(1)Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibangun menurut standar, tipe, dan kelas rumah Negara yang peruntukkannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai calon penghuni.
(2)Standar, tipe, dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 7

Setiap Rumah Negara di lingkungan Badan wajib didaftarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengadaannya.

Pasal 8

Pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh:

a.Kepala Biro Umum untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
b.Kepala UPT untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 9

(1)Pendaftaran Rumah Negara yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota Bekasi ditujukan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
(2)Pendaftaran Rumah Negara yang berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota Bekasi ditujukan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di setiap pemerintah provinsi yang membidangi Rumah Negara.

Pasal 10

(1)Pengajuan pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan Daftar Inventarisasi Rumah Negara, Kartu Legger Rumah Negara, dan Gambar Legger.
(2)Surat Pengajuan Pendaftaran Rumah Negara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…