DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Infrastruktur Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan b. Proses Manajemen Risiko di lingkungan Badan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan prioritas risiko dalam rangka pengambilan keputusan terkait penanganan risiko.

10.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
11.Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
12.Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung j awab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing.
13.Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
14.Badan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika.

Pasal 2

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
b.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
c.melindungi kementerian dari Risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuar, dan/atau sasaran organisasi;
d.meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan;
e.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya Manajemen Risiko; dan
f.memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Manajemen Risiko dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.terintegrasi;
b.terstruktur dan komprehensif;
c.disesuaikan dengan keadaan organisasi;
d.inklusif;
e.dinamis dan tanggap terhadap perubahan;
f.didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g.memperhatikan faktor manusia dan budaya; dan
h.perbaikan berkelanjutan.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO Infrastruktur Manajemen Risiko adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekedaan Manajemen Risiko, yang meliputi prasarana lunak (non- fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Struktur Manajemen Risiko; Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan Anggaran Manajemen Risiko.

Pasal 5

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.Budaya Risiko;
b.Struktur Manajemen Risiko;
c.Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
d.Anggaran Manajemen Risiko. dimaksud

Pasal 6

(1)Wujud pelaksanaan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.komitmen pimpinan;
2. b.pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
3. c.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
4. d.penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b.Proses Manajemen Risiko di lingkungan Badan.
e.tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai.
f.kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
g.penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
h.ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. (2\ Pembangunan Budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap:
a.peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
b.manajemen perubahan Budaya Risiko organisasi; dan
c.penyempurnaan Budaya Risiko organisasi.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Budaya Risiko di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko. (21 Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep tigi lini terdiri atas:
1. a.lini pertama;
2. b.lini kedua; dan
3. c.lini ketiga.

Pasal 8

(1)Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Pemilik Risiko; dan
2. b.Pengelola Risiko. (2\ Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf b dilaksanakan oleh unit Manajemen Risiko.
(3)Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf c dilaksanakan oleh unit pengawas intern.

Pasal 9

(1)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a adalah pimpinan Badan dan/atau pimpinan unit kerja Badan yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup ke{anya.
(2)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemilik Risiko untuk level entitas Badan yaitu Kepala Badan; 6-
2. b.Pemilik Risiko untuk level eselon I Badan yaitu Sekretaris Utama dan Deputi;
3. c.Pemilik Risiko untuk level eselon II Badan yaitu Inspektur, Kepaia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geoiisika, dan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I-V; dan
4. d.Pemilik Risiko untuk level eselon III dan eselon IV Badan yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(3)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. b.menentukan tingkat Selera Risiko yang tepat;
3. c.mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. d.menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko. (4\ Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level eselon I Badan ditujukan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko.
(5)Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level eselon II ditujukan kepada Sekretaris Utama c.q Unit Manajemen Risiko.
(6)Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level eselon III dan eselon IV ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan c.q Unit Manajemen Risiko.

Pasal 10

(1)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pengelola Risiko untuk level entitas Badan;
2. b.Pengelola Risiko untuk level eselon I;
3. c.Pengelola Risiko untuk level eselon II; dan
4. d.Pengelola Risiko untuk level eselon III dan eselon IV.
(2)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
1. a.memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan Analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
2. b.mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. c.menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang tedadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko. 7

Pasal 11

(l) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yaitu Biro Perencanaan. (21 Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)memiliki tugas:
1. a.memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
2. b.memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. c.memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;
4. d.memberikan umpan balik berupa usulan/ rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh UPR;
5. e.men)rusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;
6. f.memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
7. g.memvalidasi usulan Risiko baru dari UPR; dan
8. h.melakukan koordinasi dengan Pengelola Risiko pada masing-masing UPR terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Risiko.

Pasal 12

(1)Unit pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yaitu aparat pengawas intern pemerintah Badan.
(2)Unit pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawas intern berbasis Risiko.
(3)Unit pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki tugas:
1. a.memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini;
2. b.melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
3. c.melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
4. d.melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci; dan
5. e.memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.
(4)Apabila diperlukan, unit pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:
1. a.fasilitasi Identilikasi Risiko dan Evaluasi Risiko; dan/ atau
2. b.saran kepada manajemen dalam melakukan respon Risiko.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…