DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan Kepala Badan ini mengatur mengenai pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemilik Sertifikat Elektronik di lingkungan BMKG. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a. kepemilikan; b. Verifikator; c. pelaksanaan pemanfaatan; dan d. pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1436);
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
7.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
8.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
9.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
2.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
4.Verifikator Sertifikat Elektronik di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Verifikator adalah personil yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan persetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
5.Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi.
6.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
7.Pejabat adalah pegawai yang menjalankan fungsi manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
11.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di BMKG dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
12.Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada Sertifikat Elektronik.
13.Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
14.Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat AMS adalah aplikasi yang dikembangankan dan dikelola Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk melakukan proses pendaftaran, pembaruan, pencabutan dan monitoring sertifikat elektronik milik BSrE.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mengatur pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemilik Sertifikat Elektronik di lingkungan BMKG.

Pasal 3

(1)Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dan keutuhan serta keautentikan informasi elektronik.
(2)Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.kepemilikan;
b.Verifikator;
c.pelaksanaan pemanfaatan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik bertujuan untuk:

a.menjamin keutuhan, autentikasi dan nirsangkal Dokumen Elektronik di BMKG;
b.meningkatkan kapabilitas dan tata publik keamanan informasi dalam penyelenggaraan publik elektronik di BMKG;
c.meningkatkan keamanan informasi dan publik elektronik yang dikelola oleh BMKG;
d.meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi publik elektronik di BMKG; dan
e.meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di BMKG.

BAB II

PROSEDUR

Pasal 6

(1)Pejabat dan Pegawai yang memenuhi syarat dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2)Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
1. a.memastikan Tanda Tangan Elektronik masih berlaku, tidak dibatalkan atau ditarik, tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak, dan berada dalam kuasa Pemilik Sertifikat Elektronik;
2. b.mengetahui dan memahami data dan informasi elektronik yang terkandung dalam Dokumen Elektronik;
3. c.menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
4. d.bertanggung jawab atas isi Dokumen Elektronik.
(3)Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan dan penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak.

Pasal 7

Proses kepemilikan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

a.penerbitan;
b.pembaruan; dan
c.pencabutan.

Pasal 8

Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses persetujuan atas pendaftaran kepemilikan Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 9

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mengajukan kepemilikan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang data, sistem informasi dan sistem komputasi.
(2)Pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang memuat biodata pegawai dalam aplikasi pengolah data spreadsheet, yang meliputi:
1. a.nama lengkap pegawai;
2. b.Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP);
3. c.Nomor Induk Kependudukan (NIK);
4. d.nama jabatan;
5. e.unit kerja;
6. f.instansi;
7. g.email kedinasan yang aktif; dan
8. h.nomor telepon.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenarannya.
(4)Setelah dilakukan verifikasi, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang data, sistem informasi dan sistem komputasi.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang data, sistem informasi dan sistem komputasi, kepada Verifikator untuk didaftarkan ke Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
(6)Dalam hal permohonan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Pejabat atau Pegawai dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

Tahapan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…