DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2013

Nomor: 7
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG MEKANISME PELAYANAN, PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah pelayanan informasi khusus meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang meliputi pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan, pelayanan informasi cuaca untuk pelayaran, informasi cuaca untuk pengeboran lepas pantai, informasi iklim untuk agro industri, informasi iklim untuk diversifikasi energi, informasi kualitas udara untuk industri, informasi peta kegempaan untuk perencanaan kontruksi, informasi meteorologi untuk keperluan klaim asuransi, dan pelayanan informasi khusus meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai permintaan.
3.Pelayanan Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah pelayanan jasa yang berhubungan dengan kegiatan peneraan, pengujian, dan sertifikasi alat meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika bukan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4.Pelayanan Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah pelayanan yang diberikan atas kegiatan sewa alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
5.Pelayanan Jasa Penyelenggaran Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah pelayanan yang diberikan atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Meteorologi dan Geofisika.
6.Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
7.Petugas Layanan PNBP adalah petugas yang memberikan pelayanan kepada wajib bayar berupa jasa dan informasi khusus Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8.Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan adalah pelayanan informasi yang berhubungan dengan komponen dari Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP).
9.Pelayanan Informasi Cuaca untuk Pelayaran adalah pelayanan informasi yang berhubungan dengan informasi cuaca untuk pelayaran, informasi cuaca pelabuhan, dan/atau informasi cuaca khusus.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
12.Wajib Bayar adalah semua instansi, perusahaan, dan/atau perseorangan yang wajib membayar terhadap penggunaan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
13.Bendahara Penerima adalah petugas yang melakukan penerimaan uang atas pelayanan informasi dan pelayanan jasa di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
14.Bank adalah Bank milik Pemerintah yang merupakan Bank Persepsi untuk menerima setoran PNBP atas tarif pelayanan informasi dan pelayanan jasa dari Bendaharawan Penerima.
15.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Badan meliputi penerimaan dari:

a.informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b.jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
c.jasa penggunaan alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d.jasa penyelenggaraan pendidikan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
e.jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
f.penjualan publikasi dan cetakan mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
g.jasa penggunaan gedung serba guna citeko badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3

(1)Setiap Wajib Bayar dikenakan pungutan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(2)Setiap informasi dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diminta oleh Wajib Bayar, harus sudah diterima Wajib Bayar paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Petugas Layanan PNBP menerima kuitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima.

BAB II

MEKANISME PELAYANAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Pasal 4

Permintaan layanan atas informasi dan/atau jasa penggunaan alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara:

a.langsung; atau
b.tidak langsung, melalui :
1. 1.email;
2. 2.surat; atau
3. 3.telepon.

Pasal 5

(1)Permintaan layanan atas informasi dan/atau jasa penggunaan alat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai mekanisme berikut:
1. a.setiap Wajib Bayar harus mengisi formulir permohonan informasi dan/atau jasa penggunaan alat secara lengkap dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lain yang sah dan menyampaikan kepada Petugas Layanan PNBP;
2. b.Petugas Layanan PNBP harus mencatat identitas Wajib Bayar yang menyerahkan formulir permohonan informasi dan/atau jasa penggunaan alat pada buku register;
3. c.setelah mencatat identitas Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf b, Petugas Layanan PNBP harus segera berkoordinasi dengan petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat dan membuatkan surat pengantar yang berisi rincian perhitungan biaya dan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pembuatan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
4. d.Wajib Bayar melakukan pembayaran secara langsung kepada Bendahara Penerima dengan menyerahkan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c;
5. e.atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Bayar, Bendahara Penerima menyerahkan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang;
6. f.kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan rangkap pertama untuk Wajib Bayar, rangkap kedua untuk disampaikan kepada Petugas Layanan PNBP, dan rangkap ketiga untuk Bendahara Penerima;
7. g.setelah menerima kuitansi yang dikeluarkan oleh bendahara penerima, Petugas Layanan PNBP meminta petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat untuk segera menyiapkan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
8. h.penyediaan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang telah dibayar harus sesuai dengan prakiraan waktu yang telah disepakati untuk pembuatan informasi dan/atau jasa penggunaan alat dalam surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c;
9. i.informasi yang telah disediakan harus diambil oleh Wajib Bayar pada Petugas Layanan PNBP atau untuk jasa penggunaan alat dilaksanakan oleh petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat di lapangan; dan
10. j.dalam hal Wajib Bayar berhalangan untuk mengambil informasi yang telah disediakan, Wajib Bayar dapat meminta Petugas Layanan PNBP untuk mengirimkan informasi yang telah disediakan dengan menanggung seluruh biaya pengiriman dan/atau biaya penggadaan baik softcopy dan/atau hardcopy.
(2)Pelayanan PNBP atas informasi dan/atau jasa penggunaan alat secara langsung sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

(1)Permintaan layanan atas informasi dan/atau jasa penggunaan alat secara tidak langsung melalui email atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai mekanisme berikut:
1. a.setiap Wajib Bayar harus mengisi formulir permohonan informasi dan/atau jasa penggunaan alat secara lengkap dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lain yang sah dan menyampaikan kepada Petugas Layanan PNBP;
2. b.formulir permohonan informasi dan/atau jasa penggunaan alat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diunduh pada Website Badan (http://bmkg.go.id);
3. c.Petugas Layanan PNBP harus mencatat identitas Wajib Bayar yang menyampaikan formulir permohonan informasi dan/atau jasa penggunaan alat pada buku register;
4. d.setelah menerima formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas Layanan PNBP harus segera berkoordinasi dengan petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat dan membuatkan surat pengantar yang berisi rincian perhitungan biaya dan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pembuatan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
5. e.permohonan yang disampaikan melalui surat, harus melampirkan perangko secukupnya untuk mengirimkan surat pengantar;
6. f.Petugas Layanan PNBP menyampaikan surat pengantar melalui surat atau email;
7. g.Wajib Bayar melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bendahara penerima;
8. h.bukti transfer dan fotokopi surat pengantar harus disampaikan kembali kepada bendahara penerima;
9. i.atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Bayar, bendahara penerima menyerahkan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang kepada Petugas Layanan PNBP;
10. j.kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf i dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan rangkap pertama untuk Wajib Bayar, rangkap kedua untuk disampaikan kepada Petugas Layanan PNBP, dan rangkap ketiga untuk Bendahara Penerima;
11. k.setelah menerima kuitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima, Petugas Layanan PNBP segera meminta petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat untuk menyediakan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
12. l.penyediaan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang telah dibayar harus sesuai dengan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pembuatan informasi dan/atau jasa penggunaan alat dalam surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d;
13. m.informasi yang telah disediakan harus diambil oleh Wajib Bayar atau untuk jasa penggunaan alat dilaksanakan oleh petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat di lapangan; dan
14. n.dalam hal Wajib Bayar berhalangan untuk mengambil informasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Wajib Bayar dapat meminta Petugas Layanan PNBP untuk mengirimkan informasi yang telah disediakan dengan menanggung seluruh biaya pengiriman dan/atau biaya penggadaan baik softcopy dan/atau hardcopy.
(2)Pelayanan PNBP atas informasi dan/atau jasa penggunaan alat secara tidak langsung melalui email atau surat sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

(1)Permintaan layanan atas informasi dan/atau jasa penggunaan alat secara tidak langsung melalui telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 dilakukan sesuai mekanisme berikut:
1. a.setiap Wajib Bayar harus meyampaikan secara jelas informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang diminta serta identitas Wajib Bayar sesuai Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lain melalui telepon kepada Petugas Layanan PNBP;
2. b.Petugas Layanan PNBP harus mencatat identitas Wajib Bayar, kelengkapan permohonan pada buku register;
3. c.Petugas Layanan PNBP harus segera berkoordinasi dengan petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat dan membuat surat pengantar yang berisi rincian perhitungan biaya dan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pembuatan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
4. d.Petugas Layanan PNBP menyampaikan rincian perhitungan biaya dan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pembuatan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang diminta oleh Wajib Bayar, dan nomor registrasi kepada Wajib Bayar melalui telepon;
5. e.Wajib Bayar melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bendahara penerima;
6. f.bukti transfer dan fotokopi surat pengantar harus disampaikan kepada Petugas Layanan PNBP;
7. g.Petugas Layanan PNBP menyampaikan bukti transfer dan surat pengantar kepada bendahara penerima;
8. h.atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Bayar, bendahara penerima menyerahkan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang kepada Petugas Layanan PNBP;
9. i.kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan rangkap pertama untuk Wajib Bayar, rangkap kedua untuk Petugas Layanan PNBP, dan rangkap ketiga untuk Bendahara Penerima;
10. j.setelah menerima kuitansi yang dikeluarkan oleh bendahara penerima, Petugas Layanan PNBP meminta petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat untuk segera menyiapkan informasi dan/atau jasa yang diminta oleh Wajib Bayar;
11. k.penyediaan informasi dan/atau jasa penggunaan alat yang telah dibayar harus sesuai dengan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pembuatan informasi dan/atau jasa dalam surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c;
12. l.informasi yang telah disediakan harus diambil oleh Wajib Bayar atau untuk jasa penggunaan alat dilaksanakan oleh petugas informasi dan/atau jasa penggunaan alat di lapangan; dan
13. m.dalam hal Wajib Bayar berhalangan untuk mengambil informasi sebagaimana dimaksud pada huruf l, Wajib Bayar dapat meminta Petugas Layanan PNBP untuk mengirimkan informasi yang telah disediakan dengan menanggung seluruh biaya pengiriman dan/atau biaya penggadaan baik softcopy dan/atau hardcopy.
(3)Pelayanan PNBP atas informasi dan/atau jasa penggunaan alat secara tidak langsung melalui telepon sesuai dengan Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Permintaan layanan jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan secara :

a.langsung; atau
b.tidak langsung, melalui :
1. 1.email;
2. 2.surat; atau
3. 3.telepon.

Pasal 9

(1)Permintaan layanan jasa kalibrasi alat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan sesuai mekanisme berikut:
1. a.setiap Wajib Bayar harus mengisi formulir permohonan jasa kalibrasi alat secara lengkap dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lain yang sah dan menyampaikan kepada Petugas Layanan PNBP;
2. b.Petugas Layanan PNBP harus mencatat identitas Wajib Bayar yang menyerahkan formulir permohonan jasa kalibrasi alat pada buku register;
3. c.setelah mencatat identitas Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada huruf b, Petugas Layanan PNBP harus segera berkoordinasi dengan petugas jasa kalibrasi alat dan membuatkan surat pengantar yang berisi rincian perhitungan biaya dan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pelayanan jasa kalibrasi alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
4. d.Wajib Bayar melakukan pembayaran secara langsung kepada Bendahara Penerima dengan menyerahkan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c;
5. e.atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Bayar, Bendahara Penerima menyerahkan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang;
6. f.kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan rangkap pertama untuk Wajib Bayar, rangkap kedua untuk disampaikan kepada Petugas Layanan PNBP, dan rangkap ketiga untuk Bendahara Penerima;
7. g.setelah menerima kuitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima, Petugas Layanan PNBP meminta petugas jasa kalibrasi alat untuk melaksanakan jasa kalibrasi alat yang diminta Wajib Bayar;
8. h.setelah menerima permintaan dari Petugas Layanan PNBP, petugas jasa kalibrasi:
  1. 1.menerima alat atau melakukan kalibrasi lapangan;
  2. 2.mencatat alat dalam buku tanda terima alat yang akan dikalibrasi; dan
  3. 3.memberikan tanda terima alat yang akan dikalibrasi kepada Wajib Bayar.
9. i.pelaksanaan jasa kalibrasi alat yang telah dibayar harus sesuai dengan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa kalibrasi alat dalam surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c;
10. j.alat yang telah dikalibrasi beserta sertifikat kalibrasi harus diambil oleh Wajib Bayar dengan membawa surat tanda terima penerimaan alat sebagimana dimaksud pada huruf h angka 3 atau Wajib Bayar harus mengambil sertifikat kalibrasi setelah pelaksanaan jasa kalibrasi alat yang dilakukan di lapangan; dan
11. k.sertifikat kalibrasi sebagaimana dimaksud pada huruf j harus dicatat dalam buku sertifikat alat yang telah dikalibrasi oleh petugas jasa kalibrasi alat.
(2)Pelayanan PNBP atas jasa kalibrasi alat secara langsung sesuai dengan Contoh D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

(1)Permintaan layanan atas jasa kalibrasi alat secara tidak langsung melalui email atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai mekanisme berikut:
1. a.setiap Wajib Bayar harus mengisi formulir permohonan jasa kalibrasi alat secara lengkap dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lain yang sah dan menyampaikan kepada Petugas Layanan PNBP;
2. b.formulir permohonan jasa kalibrasi alat sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dapat diunduh pada Website Badan (http://bmkg.go.id);
3. c.Petugas Layanan PNBP harus mencatat identitas Wajib Bayar yang menyampaikan formulir permohonan jasa kalibrasi alat pada buku register;
4. d.setelah menerima formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas Layanan PNBP harus segera berkoordinasi dengan petugas jasa kalibrasi alat dan membuatkan surat pengantar yang berisi rincian perhitungan biaya dan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa kalibrasi alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
5. e.permohonan yang disampaikan melalui surat, harus melampirkan perangko secukupnya untuk mengirimkan surat pengantar;
6. f.Wajib Bayar melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bendahara Penerima;
7. g.bukti transfer dan fotokopi surat pengantar harus disampaikan kembali kepada Bendahara Penerima;
8. h.atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Bayar, Bendahara Penerima menyerahkan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang kepada Petugas Layanan PNBP;
9. i.kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan rangkap pertama untuk Wajib Bayar, rangkap kedua untuk disampaikan kepada Petugas Layanan PNBP, dan rangkap ketiga untuk Bendahara Penerima;
10. j.setelah menerima kuitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima, Petugas Layanan PNBP segera meminta petugas jasa kalibrasi alat untuk melaksanakan jasa kalibrasi alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
11. k.pelaksanaan jasa kalibrasi alat yang telah dibayar harus sesuai dengan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa kalibrasi alat dalam surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d;
12. l.Wajib Bayar harus mengambil alat yang telah dikalibrasi beserta sertifikat kalibrasi untuk alat yang disampaikan kepada petugas kalibrasi alat atau Wajib Bayar wajib mengambil sertifikat kalibrasi setelah pelaksanaan jasa kalibrasi alat yang dilakukan di lapangan; dan
13. m.sertifikat kalibrasi sebagaimana dimaksud pada huruf l harus dicatat dalam buku sertifikat alat yang telah dikalibrasi oleh petugas jasa kalibrasi alat.
(2)Pelayanan PNBP atas jasa kalibrasi alat secara tidak langsung melalui email atau surat sesuai dengan Contoh E sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

(1)Permintaan layanan atas jasa kalibrasi alat secara tidak langsung melalui telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3 dilakukan sesuai mekanisme berikut:
1. a.setiap Wajib Bayar harus menyampaikan secara jelas jasa kalibrasi alat yang diminta serta identitas Wajib Bayar sesuai Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lain melalui telepon kepada Petugas Layanan PNBP;
2. b.Petugas Layanan PNBP harus mencatat identitas Wajib Bayar pada buku register;
3. c.Petugas Layanan PNBP harus segera berkoordinasi dengan petugas jasa kalibrasi alat dan membuat surat pengantar yang berisi rincian perhitungan biaya dan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pembuatan jasa kalibrasi alat yang diminta oleh Wajib Bayar;
4. d.Petugas Layanan PNBP menyampaikan rincian perhitungan biaya prakiraan waktu yang diperlukan untuk pembuatan jasa kalibrasi alat yang diminta oleh Wajib Bayar, dan nomor registrasi kepada Wajib Bayar melalui telepon;
5. e.Wajib Bayar melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bendahara Penerima;
6. f.bukti transfer dan nomor registrasi harus disampaikan kepada Petugas Layanan PNBP;
7. g.Petugas Layanan PNBP menyampaikan bukti transfer dan surat pengantar kepada Bendahara Penerima;
8. h.atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Bayar, Bendahara Penerima menyerahkan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang kepada Petugas Layanan PNBP;
9. i.kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan rangkap pertama untuk Wajib Bayar, rangkap kedua untuk Petugas Layanan PNBP, dan rangkap ketiga untuk Bendahara Penerima;
10. j.setelah menerima kuitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima, Petugas Layanan PNBP meminta petugas jasa kalibrasi alat untuk melaksanakan jasa kalibrasi alat yang diminta Wajib Bayar;
11. k.setelah menerima permintaan dari Petugas Layanan PNBP, petugas jasa kalibrasi alat, harus :
  1. 1.meminta Wajib Bayar untuk segera mengirimkan alat setelah menerima permintaan dari Petugas Layanan PNBP, petugas jasa kalibrasi alat;
  2. 2.menerima alat atau melakukan kalibrasi lapangan;
  3. 3.mencatat alat dalam buku tanda terima alat yang akan dikalibrasi; dan
  4. 4.memberikan tanda terima alat yang akan dikalibrasi kepada Wajib Bayar;
12. l.pelaksanaan jasa kalibrasi alat yang telah dibayar harus sesuai dengan prakiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa kalibrasi alat dalam surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c;
13. m.Wajib Bayar harus mengambil alat yang telah dikalibrasi beserta sertifikat kalibrasi untuk alat yang disampaikan kepada petugas kalibrasi alat atau Wajib Bayar wajib mengambil sertifikat kalibrasi setelah pelaksanaan jasa kalibrasi alat yang dilakukan di lapangan; dan
14. n.sertifikat kalibrasi sebagaimana dimaksud pada huruf n harus dicatat dalam buku sertifikat alat yang telah dikalibrasi oleh petugas kalibrasi alat.
(2)Pelayanan PNBP atas jasa kalibrasi alat secara tidak langsung melalui telepon sesuai dengan Contoh F sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…