DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perka BMKG ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perka BMKG Nomor 11 Tahun 2015.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
b.bahwa guna penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur pendelegasian wewenang dan pem berian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian; Menimbang KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BMKG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA - - - "'"
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
10.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
11.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
12.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);
13.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 677);
14.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
15.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408);
16.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 677), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

a.surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
b.surat keterangan yang menerangkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
c.pengesahan atas fotocopy dokumen (legalisir) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
d.formulir pengembalian TAPERUM-PNS di lingkungan BMKG;
e.penandatanganan KP4 atau surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga;
f.surat Keputusan Izin Perceraian dan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
g.usulan formasi calon Pegawai Negeri Sipil BMKG ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
h.pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian Jabatan Fungsional PMG; dan
i.penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG.
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan;
(2)Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

4.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 677) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal II Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ERPRIARSONO, SH., DESS. Salinan sesuai dengan aslinya, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOM OR 1274 WIDODO EKATJAHJANA Ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2016 ANDI EKA SAKYA Ttd. KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLiMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA I. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN YANG TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ - Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan III/a - III/c BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil menandatangani SK calon PNS & PNS PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGANNO JABATAN WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN A. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN 1 Sekretaris Utama √ - Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan III/a - III/c BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil menandatangani SK calon PNS & PNS kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun. 2 Kepala Biro Umum - √ Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan IIIa - III/c BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Sumber Daya Manusia Manusia kecuali yang tewas atau cacat karena dinas menandatangani Petikan & Salinan SK atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun. calon PNS & PNS 3 Kepala Biro Umum √ - Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan I/a - II/c BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Sumber Daya Manusia Manusia kecuali yang tewas atau cacat karena dinas menandatangani SK calon PNS & PNS atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun. 4 Kepala Bagian - √ Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan I/a - II/c BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum Sumber Daya Manusia calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Sumber Daya Manusia kecuali yang tewas atau cacat karena dinas menandatangani SK calon PNS & PNS atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun. ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO JABATAN WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN B. SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan IV/a - IV/b BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama Pangkat Anumerta dan Pengabdian. menandatangani Petikan / Salinan SK Kenaikan Pangkat 2 Sekretaris Utama √ - Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan III/a - III/d BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama Pangkat Anumerta dan Pengabdian. menandatangani SK Kenaikan Pangkat ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Kepala Biro Umum - √ Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan III/a - III/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Pangkat Anumerta dan Pengabdian. dan Sumber Daya Manusia Manusia menandatangani Petikan & Salinan SK Kenaikan Pangkat 4 Kepala Biro Umum √ - Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan II/a - II/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya pangkat Anumerta dan Pengabdian. dan Sumber Daya Manusia Manusia menandatangani SK Kenaikan Pangkat 5 Kepala Bagian - √ Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan II/a - II/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Pangkat Anumerta dan Pengabdian. menandatangani Petikan & Salinan SK Kenaikan Pangkat 6 Kepala Bagian √ - Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Ib - I/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Pangkat Anumerta dan Pengabdian. menandatangani SK Kenaikan Pangkat BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGANNO JABATAN WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN 7 Kepala Sub Bagian - √ Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan I/b - I/d BMKG a.n. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Mutasi dan Pangkat Anumerta dan Pengabdian. Kepala Sub Bagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Pengelolaan Jabatan Fungsional menandatangani Petikan & Salinan Fungsional SDM SK Kenaikan Pangkat ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Eselon II BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan menandatangani Petikan & Salinan SK 2 Sekretaris Utama √ - Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Eselon III ke BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan bawah menandatangani SK Jabatan Struktural 3 Kepala Biro Umum - √ Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Eselon III ke BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan bawah dan Sumber Daya Manusia Manusia menandatangani Petikan & Salinan SK Jabatan Struktural C. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN NO D. SURAT KEPUTUSAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DAN ANTAR INSTANSI JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN BERLAKU UNTUK NO JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN KETERANGAN LINGKUNGAN KETERANGAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ - Pemindahan antar unit kerja dan antar Instansi I/a - IV/e BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SK Pindah & Persetujuan Pindah Keluar BMKG 2 Kepala Biro Umum - √ Pemindahan antar unit kerja dan antar Instansi I/a - IV/e BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia Manusia menandatangani SK Pindah & Persetujuan Pindah Keluar BMKG NO D. SURAT KEPUTUSAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DAN ANTAR INSTANSI JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama - √ Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil IV/a - IV/b BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Salinan & Petikan SK 2 Sekretaris Utama √ - Pemberhentian dengan hormat sebagai III/a - III/d BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menandatangani SK 3 Kepala Biro Umum - √ Pemberhentian dengan hormat sebagai III/a - III/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dan Sumber Daya Manusia Manusia (SDM) menandatangani Petikan & Salinan SK 4 Kepala Biro Umum √ - Pemberhentian dengan hormat sebagai I/a - II/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dan Sumber Daya Manusia Manusia (SDM) menandatangani SK 5 Kepala Bagian - √ Pemberhentian dengan hormat sebagai I/a - II/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum LINGKUNGAN KETERANGANNO JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK E. SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 5 Kepala Bagian - √ Pemberhentian dengan hormat sebagai I/a - II/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum Sumber Daya Manusia Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK F. SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL (SPMJ), SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL (SPMT), SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (SPP) PEJABAT STRUKTURAL ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ - a. surat pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) Eselon II & III BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama

b.surat pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) menandatangani SPMT, SPP, SPMJ
c.surat pernyataan Pelantikan (SPP) 2 Kepala Biro Umum √ - a. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) Eselon IV & V BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Sumber Daya Manusia Manusia c. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) menandatangani SPMT, SPP, SPMJ JABATAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ - Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Eselon II BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani SPMMJ LINGKUNGAN KETERANGANNO WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN JABATAN G. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL (SPMMJ) BERLAKU UNTUK WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGANNO menandatangani SPMMJ 2 Kepala Biro Umum √ - Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Eselon III Kantor Pusat dan UPT a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia Manusia menandatangani SPMMJ 3 Kepala Bagian √ - Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Eselon IV Kantor Pusat dan UPT a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia menandatangani SPMMJ 4 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Pejabat UPT a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis Struktural menandatangani SPMMJ di bawahnya H. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT) JABATAN FUNGSIONAL, SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN (SPMJ) FUNGSIONAL, DAN SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN (SPMMJ) FUNGSIONAL JABATAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ - a. SPMT IV/a - IV/c Sekretariat Utama a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama
b.SPMJ Satuan Kerja Mandiri menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
c.SPMMJ dan UPT 2 Deputi Bidang Meteorologi √ - a. SPMT IV/a - IV/c Kedeputian masing-masing a.n. Kepala BMKG, Deputi menandatangani Deputi Bidang Klimatologi b. SPMJ SPMT, SPMJ, SPMMJ Deputi Bidang Geofisika c. SPMMJ Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi 3 Kepala Biro √ - a. SPMT Ill/d ke bawah Sekretariat Utama a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro
b.SPMJ menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
c.SPMMJ LINGKUNGAN KETERANGANNO WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK
c.SPMMJ 4 Kepala Pusat √ - a. SPMT III/d ke bawah Pusat masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Pusat
b.SPMJ menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
c.SPMMJ 5 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - a. SPMT III/d ke bawah Pusat masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis
b.SPMJ menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
c.SPMMJ 6 Inspektur √ - a. SPMT IV/c ke bawah Inspektorat a.n. Kepala BMKG, Inspektur
b.SPMJ menandatangani SPMT, SPMJ, SPMMJ
c.SPMMJ JABATAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ - Usul Mutasi Kenaikan Pangkat: IV/c - IV/e BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama
a.Pilihan Sekretaris Utama usulan Kenaikan Pangkat
b.Reguler BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGANNO WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN I. USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT
b.Reguler
c.Anumerta
d.Pengabdian 2 Kepala Biro Umum √ - Usul Mutasi Kenaikan Pangkat IV/a - IV/b BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya a. Pilihan dan Sumber Daya Manusia Manusia b. Reguler menandatangani usulan Kenaikan Pangkat
c.Anumerta
d.Pengabdian JABATAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Kepala Bagian √ - Usul Mutasi Kenaikan Pangkat I/b - III/d BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia a. Pilihan menandatangani usulan Kenaikan Pangkat
b.Reguler
c.Anumerta
d.Pengabdian J. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN HASIL RAPAT MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √ - Penetapan Hasil Rapat Mutasi I/a - IV/e Kantor Pusat, Pusat Penelitian a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan, menandatangani Hasil Rapat Mutasi Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGANNO JABATAN NO WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGAN dan Inspektorat ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Bagian √ - Kenaikan Gaji Berkala III/a - IV/e Kantor Pusat, Pusat Penelitian a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia dan Pengembangan, menandatangani KGB Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat 2 Kepala Sub Bagian √ - Kenaikan Gaji Berkala I/a - II/d Kantor Pusat, Pusat Penelitian a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Mutasi Mutasi dan dan Pengembangan, dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengelolaan Jabatan Pusat Pendidikan danPelatihan, menandatangani KGB Fungsional SDM dan Inspektorat 3 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - Kenaikan Gaji Berkala IV ke bawah UPT a.n. Kepala BMKG, Kepala UPT menandatangani KGB JABATAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LINGKUNGAN KETERANGAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN L. DAFTAR PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) BERLAKU UNTUK KETERANGAN NO JABATAN WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN NO K. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) 1 Kepala Biro Umum √ - Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun IV/d - IV/e BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia Manusia menandatangani DPCP 2 Kepala Bagian √ - Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun Sampai BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia IV/e menandatangani DPCP 3 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun Sampai UPT a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis IV/a menandatangani DPCP JABATAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Kepala Bagian √ - Usul calon Pegawai Negeri Sipil I/a - III/c BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian SDM Sumber Daya Manusia menandatangani usulan calon ASN 5 Kepala Bagian √ - Usul pertimbangan teknis pengangkatan calon Pegawai Negeri I/a - III/c BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menandatangani usulan pertimbangan teknis 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Ia - IV/a UPT masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani usulan Kenaikan Pangkat
a.Anumerta
b.Pengabdian II. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN SELAIN YANG TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN A. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR KETERANGANNO JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN NO WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √ - Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin IV/d - IV/e BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir menandatangani surat pernyataan 2 Kepala Bagian √ - Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin I/a - IV/e BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir menandatangani surat pernyataan 3 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin I/a - IV/a UPT masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir menandatangani surat pernyataan ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √ - Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG Sampai BMKG Pusat a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Surat Keterangan 2 Kepala Bagian √ - Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG IV/c - IV/e BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia menandatangani Surat Keterangan KETERANGAN KETERANGAN NO JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK B. SURAT KETERANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG NO WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGANJABATAN LINGKUNGAN 2 Kepala Bagian √ - Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG IV/c - IV/e BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia menandatangani Surat Keterangan 3 Kepala Sub Bagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan √ - Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG I/b - IV/c BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan SDM menandatangani Surat Keterangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia 4 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG I/a - IV/a UPT masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani Surat Keterangan ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √ - Pengesahan atas fotocopy dokumen (Legalisir) Sampai BMKG Pusat a.n. Kepala BMKG, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) menandatangani legalisir Pengangkatan Honorer III/a 2 Kepala Sub Bagian √ - Pengesahan atas fotocopy dokumen (Legalisir) I/b - IV/e Kantor Pusat, Pusat Penelitian a.n. Kepala BMKG, Kepala Sub Bagian Mutasi SDM Mutasi dan Pegawai Negeri Sipil BMKG dan Pengembangan, menandatangani legalisir Pengelolaan Jabatan Pusat Pendidikan danPelatihan, Fungsional SDM dan Inspektorat 3 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - Pengesahan atas fotocopy dokumen (Legalisir) I/a - IV/a UPT masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil BMKG menandatangani legalisir NO JABATAN KETERANGAN LINGKUNGAN KETERANGAN JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN C. PENGESAHAN ATAS FOTOCOPY DOKUMEN (LEGALISIR) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG D. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-ASN DI LINGKUNGAN BMKG NO ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Bagian √ - Form Pengembalian TAPERUM Sampai Kantor Pusat, Pusat Penelitian a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia IV/e dan Pengembangan, menandatangani form Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat 2 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - Form Pengembalian TAPERUM I/b - IV/b UPT masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis menandatangani form E. PENANDATANGANAN KP4 ATAU SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Bagian √ - KP4 atau Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Sampai Kantor Pusat, Pusat Penelitian a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Tunjangan Keluarga IV/e dan Pengembangan, menandatangani form Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat 2 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - KP4 atau Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran I/b - IV/b UPT masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis NO JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGAN KETERANGANJABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN D. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-ASN DI LINGKUNGAN BMKG NO 2 Kepala Unit Pelaksana Teknis √ - KP4 atau Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran I/b - IV/b UPT masing-masing a.n. Kepala BMKG, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tunjangan Keluarga menandatangani form F. SURAT KEPUTUSAN IZIN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BMKG ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ - Izin Perceraian dan Perkawinan Sampai Kantor Pusat, Pusat Penelitian a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani IV/e dan Pengembangan, Izin Perceraian dan Perkawinan Pusat Pendidikan danPelatihan, dan Inspektorat NO JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGAN G. USULAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BMKG KE KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA JABATAN ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Bagian √ - Usul calon PNS I/b - III/c BMKG a.n. Kepala BMKG, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia menandatangani usulan CPNS H. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PMG ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL. RUANG ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sekretaris Utama √ Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan IV/a - IV/b BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG Petikan / Salinan SK 2 Sekretaris Utama √ - Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan III/a - III/d BMKG a.n. Kepala BMKG, Sekretaris Utama menandatangani Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG SK asli BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN NO WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN KETERANGAN KETERANGANNO JABATAN WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG SK asli 3 Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia - √ Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG III/a - III/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani Petikan / Salinan SK 4 √ - Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG II/c - II/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menandatangani SK asli 5 Kepala Bagian - √ Pengangkatan, Kenaikan, Pembebasan Sementara dan II/c - II/d BMKG a.n. Sekretaris Utama, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Pemberhentian Jabatan Fungsional PMG menandatangani Petikan / Salinan SK I. PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL BMKG ASLI SALINAN PETIKAN JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL ESELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kepala Biro Umum √ - Penetapan Kecelakaan Kerja,Cacat, dan Sampai BMKG a.n. Kepala BMKG dan Sumber Daya Manusia Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas IV/e Kantor Pusat Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia KETERANGAN Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia NO JABATAN WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGAN dan Sumber Daya Manusia Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas IV/e Kantor Pusat Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia kepada Pegawai Negeri Sipil di lngkungan BMKG Dan Satker Mandiri menandatangani form atau UPT 2 Kepala Bagian Sumber Daya √ - Penetapan Kecelakaan Kerja,Cacat, dan I/b - IV/b BMKG a.n. Kepala BMKG Manusia Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Kantor Pusat Kepala Bagian Sumber daya Manusia kepada Pegawai Negeri Sipil di lngkungan BMKG Dan Satker Mandiri menandatangani form atau UPT ANDI EKA SAKY A Ttd.KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISlKA WEWENANG/ KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK NO JABATAN SALINAN LINGKUNGAN KETERANGAN ASLI JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL ESELON PETIKAN 1 2 3 I 4 5 6 T 7 8 9 3 Kepala Unit Pelaksana Teknis ..J Penetapan Kecelakaan Kerja.Cacat, dan lIb -IV/b UPT masing-masing a.n. Kcpala BMKG Penyakit Akibat Kcrja serta Kriteria Penetapan Tewas Kepala Unit PeIaksana Teknis kcpada Pegawai Ncgcri Sipil di Iingkungan BMKG menandatangani form

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…