DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Perka BMKG ini menetapkan Penerapan BMKG Corporate University yang mencakup bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia, rumah Corporate University, dan tata kelola implementasi BMKG Corporate University.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembangunan dan penerapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Corporate University; Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020 - 2024 perlu membangun dan menerapkan sistem manajemen talenta yang terintegrasi (integrated talent management system);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Corporate University; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
10.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371);
11.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA CORPORATE UNIVERSITY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Corporate University yang selanjutnya disebut BMKG Corporate University adalah sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi.
2.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di lingkungan BMKG.
4.Mitra adalah pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kinerja BMKG.

Pasal 2

Badan harus menerapkan BMKG Corporate University.

Pasal 3

BMKG Corporate University bertujuan untuk menjadikan Badan sebagai organisasi pembelajar melalui pengembangan kompetensi ASN dari berbagai jenjang jabatan dan mitra.

Pasal 4

Penerapan BMKG Corporate University sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

a.bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
b.rumah Corporate University; dan
c.tata kelola implementasi BMKG Corporate University.

BAB II

BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.pendidikan; dan/atau
b.pembelajaran.

Pasal 6

(1)Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian tugas belajar pada jenjang pendidikan formal tertentu; atau
2. b.pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(2)Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.pembelajaran klasikal; dan
2. b.pembelajaran non klasikal
(3)Pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
(4)Pembelajaran non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Pasal 7

(1)Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan desain pembelajaran berdasarkan model proporsi:
1. a.70% (tujuh puluh persen) untuk aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja;
2. b.20% (dua puluh persen) untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan; dan
3. c.10% (sepuluh persen) untuk aktivitas pembelajaran di dalam kelas baik secara langsung maupun tidak langsung (jarak jauh).
(2)Proporsi 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.praktik langsung;
2. b.penempatan pegawai di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
3. c.pertukaran antar pegawai negeri sipil dengan pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta.
(3)Proporsi 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.interaksi;
2. b.mengobservasi pihak/orang lain;
3. c.coaching;
4. d.mentoring; dan
5. e.studi banding.

BAB III

RUMAH CORPORATE UNIVERSITY

Pasal 8

(1)Rumah Corporate University sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan representasi keberadaan Corporate University di lingkungan Badan.
(2)Komponen Rumah Corporate University sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.tata kelola strategi pembelajaran (learning strategy governance);
2. b.fokus pembelajaran (learning focus);
3. c.manajemen pengetahuan (knowledge management);
4. d.infrastruktur pembelajaran pintar (smart learning infrastructure);
5. e.sistem solusi penyampaian pembelajaran (learning solution delivery system);
6. f.arsitektur solusi pembelajaran (learning solution architecture); dan
7. g.sistem pembelajaran (learning system).

BAB IV

TATA KELOLA IMPLEMENTASI BMKG CORPORATE UNIVERSITY

Pasal 9

Tata kelola implementasi BMKG Corporate University sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan rangkaian proses koordinasi yang bersifat dua arah (top down dan bottom up) untuk menjalankan proses bisnis BMKG Corporate University.

Pasal 10

Unsur pelaksana tata kelola BMKG Corporate University sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

a.Dewan Pembelajar (Learner Council);
b.Komite Pembelajar (Learner Committee);
c.Unit Pengelola (Learning Management Unit);
d.Mitra Pembelajar (Skill Group Owner); dan
e.Unit Pendorong Utama (Enablers).

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020