DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan BMKG. Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Unit Organisasi di lingkungan Badan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Sistem Kerja pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
5.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi,Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
7.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);
8.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1373);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG SISTEM KERJA PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
5.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
6.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
7.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien lintas Unit Organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
8.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu Unit Organisasi tertentu.
9.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
10.Pejabat Pemilik Kinerja adalah pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab untuk menghasilkan output atau outcomes tertentu dengan memberikan tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
11.Ketua Tim adalah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, atau Pejabat Pelaksana yang diberi tanggungjawab untuk mengoordinasikan tugas atau kegiatan.
12.Pejabat Administrator adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administrator di lingkungan Badan.
13.Pejabat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pengawas di lingkungan Badan.
14.Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Badan.
15.Pejabat Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungan Badan.
16.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II

PENYESUAIAN SISTEM KERJA

Pasal 2

ASN di lingkungan Badan harus melakukan Penyesuaian Sistem Kerja.

Pasal 3

Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

a.mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
b.memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja Badan;
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
d.mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Unit Organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Mekanisme Kerja; dan
b.Proses Bisnis.

Pasal 6

(1)Unit Organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.Sekretariat Utama;
2. b.Deputi Bidang Meteorologi;
3. c.Deputi Bidang Klimatologi;
4. d.Deputi Bidang Geofisika;
5. e.Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
6. f.Biro Perencanaan;
7. g.Biro Hukum dan Organisasi;
8. h.Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
9. i.Pusat Meteorologi Penerbangan;
10. j.Pusat Meteorologi Maritim;
11. k.Pusat Meteorologi Publik;
12. l.Pusat Informasi Perubahan Iklim;
13. m.Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan;
14. n.Pusat Gempabumi dan Tsunami;
15. o.Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu;
16. p.Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa;
17. q.Pusat Database;
18. r.Pusat Jaringan Komunikasi;
19. s.Inspektorat;
20. t.Pusat Penelitian dan Pengembangan;
21. u.Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
22. v.Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
23. w.Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
24. x.Subbagian Tata Usaha Inspektorat;
25. y.Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
26. z.Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan; dan aa. Unit Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa meliputi:
1. a.Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. b.Bagian Tata Usaha pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. c.Stasiun Meteorologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Stasiun Geofisika Kelas I;
4. d.Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
5. e.Stasiun Meteorologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas II, dan Stasiun Geofisika Kelas II;
6. f.Stasiun Meteorologi Kelas III, Stasiun Klimatologi Kelas III, dan Stasiun Geofisika Kelas III;
7. g.Stasiun Meteorologi Kelas IV, Stasiun Klimatologi Kelas IV, dan Stasiun Geofisika Kelas IV;
8. h.Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Meteorologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Stasiun Geofisika Kelas I;
9. i.Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global; dan
10. j.Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Meteorologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas II, dan Stasiun Geofisika Kelas II.

BAB III

PROSES BISNIS

Pasal 7

Mekanisme Kerja merupakan alur dalam pelaksanaan tugas ASN di lingkungan Badan.

Pasal 8

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan prinsip:

a.orientasi pada hasil;
b.kompetensi;
c.profesionalisme;
d.kolaboratif;
e.transparansi; dan
f.akuntabel.

Pasal 9

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.kedudukan;
b.penugasan;
c.pelaksanaan tugas;
d.pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e.pengelolaan kinerja; dan
f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

(1)Kedudukan merupakan penempatan posisi pegawai ASN dalam struktur organisasi sebagai basis pemberian tugas dan tanggung jawab jabatan.
(2)Kedudukan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditentukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang sesuai dan diperlukan untuk mencapai kinerja Unit Organisasi.
(3)Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
(4)Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat membawahi Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana.
(5)Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…