DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Klinik Pratama BMKG dalam menyelenggarakan Pelayanan Medis Dasar bagi para aparatur sipil negara di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Klinik Pratama BMKG menyelenggarakan Pelayanan Medis Dasar bagi para aparatur sipil negara di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1 . Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adaiah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung j awab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geolisika.

2.Klinik Pratama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Klinik Pratama BMKG adalah klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi yang diselenggarakan di kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Pelayanan Medis Dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.

BAB II

KLINIK PRATAMA BMKG

Pasal 2

Klinik Pratama BMKG menyelenggarakan Pelayanan Medis Dasar bagi para aparatur sipil negara di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 3

Klinik Pratama BMKG memiliki visi, misi, dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Perizinan dan penyelenggaraan K1inik Pratama BMKG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 5

Ruang lingkup peningkatan mutu dan keselamatan pasien terdiri dari:

a.pemilik, penanggung jawab, seluruh staf dan bagian yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
b.penetapan, pengukuran, evaluasi dan analisa dari indikator mutu klinik;
c.pelaporan insiden keselamatan pasien menggunakan prosedur yang ditetapkan;
d.Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); dan
e.penerapan Standar Sasaran Keselamatan Pasien.

Pasal 6

(1)Indikator mutu klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
1. a.Indikator Nasional Mutu (lNM);
2. b.indikator mutu prioritas;
3. c.indikator mutu pelayanan unit;
4. d.indikator mutu keselamatan pasien; dan
5. e.indikator PPL (2\ Indikator mutu klinik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

(1)PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan oleh penanggung jawab PPI. (21 PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh penanggung jawab Klinik Pratama BMKG.
(3)Penanggung jawab PPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyrrsun program tahunan PPI yang dilaksanakan oleh petugas klinik dan disosialisasikan secara bertahap kepada seluruh pegawai Badan.
(4)Ketentuan PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf e ditetapkan oleh Penanggung Jawab Klinik Pratama BMKG,
(1)

Pasal 8

Klinik Pratama BMKG harus menyusun manajemen risiko fasilitas. Manajemen resiko fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatan keselamatan dan keamanan Klinik Pratama BMKG. (2\

Pasal 9

Manajemen risiko fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

a.keselamatan dan keamanan;
b.Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah 83;
c.penanggulanganbencana;
d.sistem proteksi kebakaran;
e.peralatan medis;
f.sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi; dan
g.sampah domestik dan limbah.

Pasal 10

(1)Manajemen risiko pelayanan Klinik Pratama BMKG disusun berdasarkan rapat internal. (2\ Rapat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
(3)Hasil rekomendasi rapat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen daftar risiko klinik dan mitigasi risiko.

BAB IV

KETENAGAAN

Pasal 12

(1)Ketenagaan Klinik Pratama BMKG diselenggarakan dalam susunan organisasi Klinik Pratama BMKG.
(2)Organisasi Iflinik Pratama BMKG dipimpin oleh penanggung j awab klinik.
(3)Organisasi Klinik Pratama BMKG ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 13

(1)Penanggung jawab Klinik Pratama BMKG harus seorang tenaga medis.
(2)Penanggung jawab Klinik Pratama BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…