DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan Kepala Badan ini mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diselenggarakan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Pelayanan yang diselenggarakan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin meliputi informasi Meteorologi; dan informasi Klimatologi. Tata cara permohonan Pelayanan informasi Meteorologi dan Klimatologi oleh Pengguna Layanan dan pemberian Pelayanan informasi Meteorologi dan Klimatologi oleh Petugas Layanan secara langsung dan/atau tidak langsung dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kepala UPT.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Standar Pelayanan Minimum Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.
2.Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.
3.Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa.
4.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan dan acuan penilaian kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada pengguna layanan dalam rangka Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5.Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh penyelenggara kepada pengguna layanan.
6.Pengguna Layanan adalah orang perseorangan, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lain.
7.Petugas Layanan adalah pegawai yang bertugas melayani permintaan layanan informasi Meteorologi dan Klimatologi.
8.Tim Layanan adalah tim yang memberikan pelayanan permintaan Pelayanan informasi di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin.
9.Ketua Tim Layanan adalah penanggung jawab atas layanan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin.
10.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
11.Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin adalah unit pelaksana teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai instansi pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
13.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mengatur SPM yang diselenggarakan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan:

a.memberikan acuan SPM yang harus dipenuhi oleh Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin kepada Pengguna Layanan;
b.mengetahui jenis dan mutu Pelayanan, indikator kinerja dan standarnya untuk memudahkan pengukuran sejauh mana SPM dan penilaian kinerja telah dilaksanakan; dan
c.menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.keterpaduan;
b.koordinasi;
c.pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
d.akuntabilitas; dan
e.aksesibilitas.

Pasal 5

Pelayanan yang diselenggarakan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin:

a.informasi Meteorologi; dan
b.informasi Klimatologi.

Pasal 6

Pelayanan informasi Meteorologi dan Klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.informasi publik; dan
b.informasi khusus.

Pasal 7

(1)Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.informasi rutin; dan
2. b.peringatan dini.
(2)Informasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa prakiraan cuaca.
(3)Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peringatan dini cuaca ekstrem.

Pasal 8

(1)Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin harus menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk kepentingan masyarakat umum.
(2)Layanan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
1. a.permintaan; dan/atau
2. b.disediakan di waktu tertentu.
(3)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dikenakan biaya.

Pasal 9

(1)Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat meliputi:
1. a.informasi cuaca untuk penerbangan; dan
2. b.informasi Meteorologi dan Klimatologi untuk keperluan klaim asuransi.
(2)Selain informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin dapat memberikan Pelayanan informasi Meteorologi dan Klimatologi khusus lainnya sesuai dengan permintaan Pengguna Layanan.

Pasal 10

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin harus menyampaikan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pengguna Layanan berdasarkan permintaan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…