DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2013

Nomor: 8
Tahun: 2013
Ditetapkan: 25 Juli 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP.0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Kewajiban/komitmen internasional adalah kegiatan pertukaran data dan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berlaku secara internasional.
3.Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
4.Petugas Layanan PNBP adalah petugas yang memberikan pelayanan kepada wajib bayar berupa jasa dan informasi khusus Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan, meliputi penerimaan dari:
1. a.Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. b.Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. c.Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. d.Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. e.Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. f.Penjualan publikasi dan cetakan mengenai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
7. g.Jasa Penggunaan Gedung Serba Guna Citeko Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(2)Terhadap kegiatan tertentu, atas Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(3)Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional;
2. b.kegiatan penanggulangan bencana;
3. c.kegiatan sosial;
4. d.kegiatan keagamaan;
5. e.kegiatan pertahanan keamanan;
6. f.kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan
7. g.kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah atas kerjasama dengan Badan.

Pasal 3

Persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk:

a.kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional, dilakukan dengan syarat hanya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional dengan World Meteorological Organization (WMO), Safety of Life at Sea (SOLAS), Comprehensive Test Ban Treaty Organization (CTBTO), dan Tsunami Early Warning System (TEWS);
b.kegiatan penanggulangan bencana, dengan melampirkan surat pengantar dari Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
c.kegiatan sosial, dengan melampirkan surat permintaan layanan yang minimal disetujui oleh camat atau pejabat setingkat di wilayah setempat;
d.kegiatan keagamaan, dengan melampirkan pernyataan tidak menyalahgunakan informasi yang diberikan dan ditandatangani minimal oleh camat atau pejabat setingkat di wilayah setempat;
e.kegiatan pertahanan dan keamanan, dengan melampirkan Surat Perintah dari pimpinan instansi yang membidangi pertahanan dan/atau keamanan di wilayah setempat;
f.kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial, dengan melampirkan:
1. 1.surat pengantar asli dari Kepala Sekolah, Rektor, atau Dekan pada Sekolah atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sesuai dengan Contoh A sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini;
2. 2.proposal penelitian berisi maksud dan tujuan penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing atau promotor, dilengkapi: a) cakupan wilayah tertentu maksimal 1 (satu) provinsi; dan b) periode waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun.
3. 3.surat pernyataan tidak digunakan untuk kepentingan lain dari wajib bayar sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), sesuai dengan Contoh B sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini; dan
4. 4.surat pernyataan kesediaan menyerahkan salinan hasil penelitian dengan batas waktu tertentu dari wajib bayar sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), sesuai dengan Contoh B sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini .
g.kegiatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Badan yang masih berlaku dengan ketentuan dalam kerjasama dicantumkan kebutuhan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan menyebutkan kegiatan, cakupan wilayah, unsur, dan jangka waktu dari informasi dan/atau jasa yang dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Kegiatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e tidak termasuk Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 5

Dalam hal wajib bayar tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3 dan/atau angka 4, wajib bayar dikenakan tarif PNBP yang seharusnya dikenakan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 6

(1)Tata cara permohonan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara:
1. a.wajib bayar mengajukan surat permohonan kepada Deputi/Kepala UPT c.q Petugas Layanan PNBP, sesuai dengan Contoh C sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.
2. b.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan sebelum kegiatan dilaksanakan, untuk kegiatan :
  1. 1.kegiatan sosial;
  2. 2.kegiatan keagamaan;
  3. 3.kegiatan pertahanan keamanan;
  4. 4.kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan
  5. 5.kegiatan pemerintahan baik daerah maupun pusat atas kerjasama dengan Badan.
3. c.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ditandatangani oleh :
  1. 1.pimpinan instansi atau yang berwenang mewakili untuk instansi pemerintah atau pemerintah daerah;
  2. 2.pimpinan badan usaha atau yang berwenang mewakili untuk badan usaha; atau
  3. 3.yang bersangkutan untuk perseorangan.
4. d.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
  1. 1.jadwal kegiatan;
  2. 2.batasan lokasi/wilayah kegiatan; dan
  3. 3.deskripsi jasa informasi yang diminta.
(2)Khusus untuk pemenuhan kewajiban/komitmen internasional dilakukan antara lain melalui pertukaran data dan/atau ketentuan lain yang diatur dalam kewajiban/komitmen internasional.
(3)Khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana, surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat disampaikan setelah kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Petugas Layanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditunjuk oleh Deputi/Kepala Satker Mandiri/Kepala UPT melalui surat penunjukan.

Pasal 8

(1)Deputi/Kepala Satker Mandiri/Kepala UPT berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
(2)Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk melalui Keputusan tersendiri.
(3)Kriteria atas persetujuan dan penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Tata cara permohonan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4)Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Contoh D sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Pengajuan surat permohonan informasi dan/atau jasa terhadap kegiatan tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk kegiatan yang sama. LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR : 8 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA DAN SYARAT PENGENAAN TARIF RP.0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA CONTOH A SURAT PENGANTAR KOP INSTANSI/SEKOLAH/PENDIDIKAN TINGGI ……………1) , ………………………2) Nomor : ………………………3) Kepada Yth. Lampiran: ………………………4) ..................................... 5) Perihal : Permohonan Tarif Nol Rupiah di Untuk ............................... 6) …………………………………..7) Dengan Hormat, Dalam rangka pencarian data untuk .....................8) maka kami mohon bantuan pengadaan data-data bagi .................. 9) berikut ini : Nama : ......................................................... 10) NIM : ......................................................... 11) Jurusan/Fakultas : ......................................................... 12) Pembimbing/ : ......................................................... 13) Promotor Perkiraan Waktu : ......................................................... 14) Selesainya Judul : ......................................................... 15) Data yang dicari : 1. ......................................................... 16)

2.......................................................... 16)
3.......................................................... 16) Lokasi : ......................................................... 17) Periode Waktu : ......................................................... 18) Atas perhatian dan bantuan Bapak, diucapkan terima kasih. Hormat Kami ..................................................19) 20) …………………………..21) ……………………22) KETERANGAN PENGISIAN SURAT PENGANTAR NOMOR URUT NOMOR KODE URAIAN 1 1) Diisi dengan kota ditandantanganinya Surat Permohonan 2 2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan 3 3) Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan 4 4) Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan 5 5) Diisi dengan Deputi Bidang .... untuk permohonan yang diajukan ke BMKG Pusat Contoh : Deputi Bidang Geofisika Cq Petugas Layanan PNBP Kantor Pusat atau Diisi dengan nama lengkap dari unit pelaksana teknis jika diajukan ke UPT. Contoh : Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar Cq. Petugas Layanan PNBP Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar 6 6) Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) 7 7) Diisi dengan nama kota tempat kedudukan Petugas Layanan PNBP 8 8) Diisi dengan : Tujuan dan nomor/Jenis mata kuliah Contoh : Tesis mata kuliah MK.007 Atau Tugas Akhir Mata Pelajaran Kimia 9 9) Diisi dengan Jurusan, Program, Nama Perguruan Tinggi/Sekolah Contoh : Mahasiswa Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 10 10) Diisi dengan Nama lengkap Siswa/Mahasiswa 11 11) Diisi dengan Nomor Induk Mahasiswa atau Siswa 12 12)) Diisi dengan Jurusan untuk Siswa atau Fakultas untuk Mahasiswa 13 13) Diisi dengan nama pembimbing atau nama promotor 14 14) Diisi dengan perkiraan waktu selesainya penulisan tugas akhir/skripsi/tesis 15 15) Diisi dengan judul tugas/skripsi/tesis 16 16) Diisi dengan jenis informasi yang dimohon 17 17) Diisi dengan SATU lokasi dari informasi yang dimohon 18 18) Diisi dengan periode waktu dari informasi yang dimohon 19 19) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat pengantar 20 20) Diisi dengan tandatangan pejabat yang menandatangani surat pengantar dan cap instansi 21 21) Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani surat pengantar 22 22) Diisi dengan : - Nomor Induk Dosen Nasional untuk dosen; atau - Nomor Induk Yayasan atau Nomor Registrasi Guru untuk guru. CONTOH B SURAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN LAIN DAN KESEDIAAN MENYERAHKAN SALINAN HASIL PENELITIAN SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : .................................................................... 1) Nomor KTP : .................................................................... 2) Alamat : ..................................................................... 3) Sesuai KTP Alamat : ..................................................................... 4) Domisili NIM : ..................................................................... 5) untuk selanjutnya disebut sebagai ”Pembuat Pernyataan” dengan ini secara sadar dan tanpa paksaan menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a.Bahwa saya telah mengajukan permohonan tarif nol rupiah untuk informasi : - .....................................................................; 6) - .....................................................................; 6) - .....................................................................; 6) - ...................................................................... 6)
b.bahwa informasi sebagaimana dimaksud benar saya butuhkan untuk kepentingan penyusunan ............. 7) saya. berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembuat Pernyataan dengan ini menyatakan bahwa:
a.menggunakan informasi yang dimohon dikenakan tarif nol rupiah hanya untuk kepentingan ............. 7) saya di ..................... 8) dengan judul .................. 9) dan tidak akan pernah menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan lain.
b.saya akan menyerahkan hasil ............. 7) di ..................... 8) dengan judul .................. 9) paling lambat tanggal .... 10) bulan .... 11) tahun ....... 12) kepada Badan Metorogi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam hal saya tidak menyerahkan hasil hasil ............. 7) saya di ..................... 8) dengan judul .................. 9) tanggal .... 10) bulan .... 11) tahun ....... 12) kepada Badan Metorogi, Klimatologi, dan Geofisika, maka saya harus membayar tarif PNBP yang seharusnya dikenakan sesuai tarif yang berlaku. Surat Pernyataan ini dibuat dan diberikan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
1. 1.Surat Pernyataan ini berlaku sejak ditandatangani;
2. 2.Surat Pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir karena sebab apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. ...................... 13), ....................... 14). Pembuat Pernyataan 15) …………………………..1) ……………………16) KETERANGAN PENGISIAN SURAT PERNYATAAN NOMOR URUT NOMOR KODE URAIAN 1 1) Diisi dengan nama lengkap penandatangan surat pernyataan 2 2) Diisi dengan nomor KTP penandatangan surat pernyataan 3 3) Diisi dengan alamat sesuai KTP penandatangan surat pernyataan 4 4) Diisi dengan alamat domisili penandatangan surat pernyataan 5 5) Diisi dengan nomor induk mahasiswa untuk penandatangan surat pernyataan mahasiswa atau nomor induk siswa untuk penandatangan surat pernyataan siswa 6 6) Diisi dengan jenis informasi yang dimohon untuk tarif nol rupiah 7 7) Diisi dengan tujuan permintaan informasi Contoh : Tugas Akhir atau Tesis 8 8) Diisi dengan jurusan, program, nama sekolah/pendidikan tinggi Contoh Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 9 9) Diisi dengan judul dari penelitian/tesis/tugas akhir/skripsi 10 10) Diisi dengan tanggal batas akhir penyerahan hasil penelitian/tesis/tugas akhir/skripsi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ditulis dengan huruf Kapital. Contoh : TUJUH BELAS 11 11) Diisi dengan bulan batas akhir penyerahan hasil penelitian/tesis/tugas akhir/skripsi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ditulis dengan huruf Kapital. Contoh : AGUSTUS 12 12)) Diisi dengan tahun batas akhir penyerahan hasil penelitian/tesis/tugas akhir/skripsi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ditulis dengan huruf Kapital. Contoh : DUA RIBU TIGA BELAS 13 13) Diisi dengan kota ditandantanganinya Surat Pernyataan 14 14) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan 15 15) Diisi dengan tandatangan pembuat pernyataan 16 16) Diisi dengan Mahasiswa/siswa, jurusan, program, nama sekolah/pendidikan tinggi Contoh Mahasiswa Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada CONTOH C SURAT PERMOHONAN KOP INSTANSI/BADAN USAHA/PENDIDIKAN TINGGI/SEKOLAH ……………1) , ………………………2) Nomor : ………………………3) Kepada Yth. Lampiran: ………………………4) .......................................... 5) Perihal : Permohonan Tarif Nol Rupiah di Untuk ............................... 6) …………………………………..7) Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………...……………………8) Nama instansi/badan usaha : ………………………………...…………………9) Jabatan : ……………………………...……………………10) Alamat : ……………………………...……………………11) Telp.: ………12) Ext. :…….13) HP : .................. 14) E-Mail : .................. 15) Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atas PNBP untuk: Kegiatan : ……………………………………………………16) Deskripsi Kegiatan : …………………………………………………… 17) Jenis Informasi : ……………………………………………………18) Periode : ……………………………………………………19) Lokasi/wilayah : …………………………………………………… 20) Demikian permohonan kami. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami 21) …………………………..22) ……………………23) KETERANGAN PENGISIAN SURAT PERMOHONAN NOMOR URUT NOMOR KODE URAIAN 1 1) Diisi dengan kota ditandantanganinya Surat Permohonan 2 2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan 3 3) Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan 4 4) Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan 5 5) Diisi dengan Deputi Bidang .... untuk permohonan yang diajukan ke BMKG Pusat Contoh : Deputi Bidang Geofisika Cq Petugas Layanan PNBP Kantor Pusat atau Diisi dengan nama lengkap dari unit pelaksana teknis jika diajukan ke UPT. Contoh : Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar Cq. Petugas Layanan PNBP Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar 6 6) Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) 7 7) Diisi dengan nama kota tempat kedudukan Petugas Layanan PNBP 8 8) Diisi dengan : Nama pimpinan untuk permohonan dari badan hukum; Nama penanggung jawab kegiatan untuk permohonan dari instansi; atau Nama yang bersangkutan untuk permohonan dari rektor/dosen/kepala sekolah/mahasiswa/siswa 9 9) Diisi dengan - nama instansi; - nama badan usaha;atau - nama tempat bekerja/belajar. yang terkait dengan pemanfaatan informasi yang dimohonkan untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) 10 10) Diisi dengan jabatan pemohon 11 11) Diisi dengan alamat lengkap pemohon 12 12) dan 13) Diisi dengan nomor telpon pemohon lengkap dengan extention 13 14) Diisi dengan nomor Handphone atau Telepon Seluler pemohon 14 15) Diisi dengan alamat Email pemohon 15 16) Diisi dengan kegiatan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) 16 17) Diisi secara singkat fungsi informasi dalam kegiatan, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. 17 18) Diisi dengan jenis informasi yang dimohon 18 19) Diisi dengan periode dari informasi yang dimohon 19 20) Diisi dengan SATU lokasi/wilayah di Republik Indonesia tertentu dari informasi yang dimohon. 20 21) Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap instansi/badan usaha 21 22) Diisi dengan nama lengkap pemohon 22 23) Diisi dengan : - Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk PNS; - Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk mahasiswa; - Nomor Induk Dosen Nasional untuk dosen; - Nomor pegawai untuk badan usaha (jika ada); atau - Nomor Induk Yayasan atau Nomor Registrasi Guru untuk guru. ……………1) , ………………………2) Nomor : ………………………3) Kepada Yth. Lampiran: ………………………4) ……………………………….5) Perihal : Permohonan Tarif Rp.0,00 di (Nol Rupiah) Untuk........ 6) ………..……………………..7)
3. 1.Berdasarkan surat ………….5) Nomor …8) tanggal …9) perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan ………….....10) atas Permohonan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) untuk........…………..6) .
4. 2.Alasan …………..10) atas permohonan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala BMKG Nomor …. Tentang Tata Cara Dan Syarat Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
5. 3.Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. ……….…..……….11) 12) ……..……………………..13) NIP. ……………14) CONTOH D SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN KOP SURAT BMKG/UNIT PELAKSANA TEKNIS

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…