DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2013

Nomor: 9
Tahun: 2013
Ditetapkan: 1 Agustus 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
3.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
4.Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
6.Informasi Jabatan adalah data-data yang diperlukan dalam rangka penataan program kepegawaian berdasarkan hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
7.Uraian Jabatan (job description) adalah uraian tentang informasi jabatan, seperti tugas, fungsi, uraian jenis kegiatan, satuan hasil kerja, waktu penyelesaian hasil, kriteria pelaksanaan penyelesaian uraian jenis kegiatan, dan syarat jabatan.
8.Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
9.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
10.Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala yang bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Jabatan di lingkungan Badan dimaksudkan untuk mendapatkan Informasi Jabatan dari setiap Jabatan Struktural maupun jabatan fungsional.

Pasal 3

Analisis Jabatan di lingkungan Badan bertujuan untuk menyajikan Informasi Jabatan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pegawai dalam Jabatan dan sekaligus memberikan masukan bagi penyempurnaan organisasi dan tata laksana.

Pasal 4

Analisis Jabatan di lingkungan Badan merupakan tanggung jawab dari unit kerja eselon II yang memiliki tugas dan fungsi dibidang ketatalaksanaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan ini mengatur proses pelaksanaan Analisis Jabatan Struktural dan jabatan fungsional.
(2)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Jabatan Fungsional Tertentu; dan
2. b.Jabatan Fungsional Umum.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

Pasal 6

Analisis Jabatan dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pelaksanaan lapangan; dan
c.penetapan hasil.

Pasal 7

Persiapan Analisis Jabatan dilakukan dengan cara:

a.pembentukan tim Analisis Jabatan; dan
b.pemberitahuan pelaksanaan Analisis Jabatan.

Pasal 8

(1)Pembentukan Tim Analisis Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
(2)Tim Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
  1. 1.pegawai yang telah dibekali pelatihan Analisis Jabatan; dan
  2. 2.pejabat struktural dan/atau fungsional pada masing-masing unit kerja yang akan dianalisis.

Pasal 9

(1)Pemberitahuan pelaksanaan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan melalui surat pemberitahuan dari Ketua kegiatan Analisis Jabatan kepada pimpinan unit kerja eselon II yang akan dianalisis dengan tembusan Sekretaris Utama dan/atau Deputi terkait yang akan dianalisis.
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus melampirkan tujuan dan jadwal pelaksanaan.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima pimpinan unit kerja Eselon II yang akan dianalisis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan analisis untuk pertama kali.
(4)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun sesuai dengan format Surat Pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara:

a.pengumpulan data;
b.pengolahan data;
c.verifikasi data; dan
d.penyempurnaan hasil olahan.

Pasal 11

(1)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.daftar pertanyaan;
2. b.wawancara;
3. c.pengamatan langsung;
4. d.referensi; dan/atau
5. e.gabungan.
(2)Data yang dipergunakan untuk Analisis Jabatan terdiri dari:
1. a.data para pimpinan unit kerja;
2. b.data para pegawai;
3. c.peraturan tentang organisasi dan tata kerja;
4. d.laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
5. e.literatur atau referensi lain yang berkaitan dengan misi atau fungsi organisasi.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…