DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2010

Nomor: KEP.13
Tahun: 2010
Ditetapkan: 17 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures) Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8.Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaan Nomor Per- 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntasi Persediaan;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.007 Tahun 2007 tentang Tatacara Tetap Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
11.Peraturan Kepala Badan Meteologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURES) PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan satuan kerja yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
3.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh, disimpan, dan didistribusikan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4.Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
5.Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan yang selanjutnya disebut Stock Opname adalah pemeriksaan antara stok fisik barang persediaan yang tersedia di gudang dan/atau tempat penyimpanan dengan stok yang tercatat pada komputer/aplikasi pesediaan. 4
6.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures) Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertujuan untuk keseragaman pelaksanaan dan pelaporan barang persediaan yang transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Ruang Lingkup Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures) Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi waktu pelaksanaan, metode, prosedur, dan pelaporan Stock Opname.

BAB III

STOCK OPNAME

Pasal 4

(1)Persediaan diperoleh dari hasil pengadaan atau perolehan lainnya yang sah dan disimpan di gudang atau tempat penyimpanan.
(2)Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pengurus Persediaan yang bertanggung jawab atas pengurusan persediaan di gudang dan/atau tempat penyimpanan. 5

Pasal 5

Stock Opname di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan sesuai dengan alur pelaksanaan Stock Opname sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

(1)Stock Opname di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pelaksanaan Stock Opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.semester I pada tanggal 25–31 Juni; dan
2. b.semester II pada tanggal 26–31 Desember.

Pasal 7

Metode yang dilakukan didalam pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan melalui 2 (dua) metode:

a.metode buku; dan
b.metode fisik.

Pasal 8

(1)Metode buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan mencatat perhitungan antara barang yang masuk dan barang yang keluar dalam buku persediaan.
(2)Metode fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan perhitungan secara langsung stok barang persediaan yang masih tersedia di gudang dengan buku persediaan. 6

Pasal 9

(1)Stock Opname di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Stock Opname.
(2)Tim Pelaksana Stock Opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang.
(3)Tim Pelaksana Stock Opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang meliputi:
1. a.ketua minimal pejabat eselon IV;
2. b.sekretaris merupakan staf pengelola barang milik negara setempat; dan
3. c.anggota merupakan staf pengelola keuangan setempat.

Pasal 10

(1)Tim Pelaksana Stock Opname menyiapkan form isian stock opname yang dibuat sesuai dengan contoh form isian Hasil Stock Opname sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(2)Form isian Stock Opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penghitungan sisa barang yang tersedia di gudang.

Pasal 11

(1)Hasil penghitungan Stock Opname sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan pembukuan yang telah dilaksanakan secara rutin dalam buku persediaaan dan di-input dalam aplikasi persediaan BMN.
(2)Jika terdapat selisih antara fisik barang dengan buku Persediaan maka dilakukan pengecekan pada Dokumen Sumber yang meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Faktur, Kuitansi, Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), Buku Persediaan, Laporan Persediaan dari aplikasi persediaan dan pembukuan barang masuk dan keluarnya barang persediaan. 7
(3)Jika telah dilakukan pengecekan pada Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih terdapat selisih maka pembukuan yang telah dilaksanakan secara rutin melalui buku persediaan barang dan media aplikasi persediaan BMN dianggap merupakan data yang benar sehingga antara fisik barang dengan buku persediaan akan sama .

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…