DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.15 Tahun 2010

Nomor: KEP.15
Tahun: 2010
Ditetapkan: 31 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menjamin keseragaman dan kelancaran pelaksanaan pengolahan data sumber daya manusia di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 2 Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2001 tentang pelaksanaan PP Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika; Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika; Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun, Pemantauan Atmosfer Global; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian; 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan berinterpendensi dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan tertentu.
2.Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 10. 11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Keputusan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP. 06 Tahun 2009 tentang Pola Karir PNS Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 16 Tahun 2009; Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; 4
3.Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah suatu sistem terkomputerisasi yang mengolah data dan informasi sumber daya manusia menjadi bentuk yang bermanfaat untuk kepentingan dinas di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4.Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Database adalah sekumpulan data yang terintegrasi dan diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pemakai untuk keperluan organisasi.
6.Otorisasi adalah proses untuk menentukan apakah seorang pengguna berhak mengakses sistem atau resources.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, dan Akademi Meteorologi dan Geofisika.
8.Koordinator Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika di setiap provinsi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut koordinator stasiun adalah Balai Besar Meteorologi dan Geofisika dan stasiun tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Badan sebagai koordinator untuk setiap provinsi.
9.Administrator sistem informasi SDM adalah penanggung jawab Sistem Informasi SDM yang dapat memberikan otorisasi kepada pengguna serta mengelola pengaturan sistem Database Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 5
10.Server Database SDM adalah komputer yang berperan sebagai pusat jaringan di mana data sumber daya manusia tersimpan dalam proses perekaman data secara terhubung (on-line).
11.Password adalah kata kunci/sandi yang berguna untuk masuk ke dalam suatu jaringan atau aplikasi.
12.Data dukung adalah dokumen yang berkaitan dengan data pegawai.
13.Client adalah komputer yang berperan sebagai simpul atau terminal jaringan yang mengakses, merekam data, mengubah data dan mengambil informasi dari server.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Tetap Sistem Informasi SDM di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi pengelola sistem informasi SDM, operator, pengguna, perekaman awal database SDM, pemutakhiran, pemeliharaan data dukung, pengelolaan server database SDM, dan monitoring pemakaian database SDM.

Pasal 3

Tujuan Tata Cara Tetap Sistem Informasi SDM di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menjamin keseragaman dan kelancaran pelaksanaan pengolahan data sumber daya manusia di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 6

BAB III

PENGELOLA SISTEM INFORMASI SDM

Pasal 4

Pengelola sistem informasi SDM terdiri dari :

a.pejabat pengelola SDM;dan
b.administrator sistem informasi SDM.

Pasal 5

Pejabat pengelola SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pejabat yang berkedudukan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang SDM.

Pasal 6

Pejabat pengelola SDM bertanggung jawab untuk :

a.mengawasi dan memantau pengelolaan informasi SDM;
b.melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sistem informasi SDM;dan
c.mengarahkan pengembangan dan penyusunan sistem informasi SDM. 7

Pasal 7

(1)Administrator sistem informasi SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat dan bertanggung jawab terhadap sistem informasi SDM.
(2)Administrator sistem informasi SDM ditunjuk oleh pejabat pengelola SDM melalui surat penunjukan.

Pasal 8

(1)Administrator sistem informasi SDM mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1. a.memberikan identitas pemakai (user id) dan password kepada Pengguna;dan
2. b.membuat otorisasi akses kepada pengguna.
(2)Administrator sistem informasi SDM mempunyai tugas untuk melakukan :
1. a.perekaman awal database SDM;
2. b.pemutakhiran;
3. c.pemeliharaan data dukung;
4. d.pengelolaan server database SDM;
5. e.monitoring pemakaian database SDM;
6. f.pengelolaan database informasi SDM yang telah dimutakhirkan oleh operator; dan
7. g.koordinasi dengan pihak/instansi lain yang terintegrasi dengan database SDM. 8

Pasal 9

Setiap administrator dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus berpedoman pada Petunjuk Pemakaian Sistem Informasi SDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

OPERATOR

Pasal 10

Operator sistem informasi SDM di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di :

a.Sekretariat Utama;
b.Deputi;
c.Inspektorat;
d.Pusat Penelitian dan Pengembangan;
e.Pusat Pendidikan dan Pelatihan;dan
f.UPT.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…