DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.3 Tahun 2011

Nomor: KEP.3
Tahun: 2011
Ditetapkan: 10 November 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b.bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Penyelenggaraan Si stem Pengendalian In tern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Menimbang : KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR : KEP. 03 TAHUN 2011 BMKG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 2

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Mengingat: 3 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,DAN GEOFISIKA. BAD ANLlNGKUNGANDIPEMERINTAH PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA TENTANG PERATURAN KEPALA KLIMATOLOGI, DAN Menetapkan : MEMUTUSKAN :
1.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
2.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
3.Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 ten tang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah; Memperhatikan
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika; 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan mt yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sis tern pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB I

KETENTUAN UMUM 5

Pasal 2

(1)Kepala Badan melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada BMKG untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
5.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6.Kepala Badan adalah Kepala BMKG yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
7.Satuan Kerja adalah Sekretariat Utama, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Inspektorat, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, Stasiun Pemantau Atmosfer Global, Akademi Meteorologi dan Geofisika, yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi. 6

BAB II

KEWENANGANPENGENDALIAN

Pasal 3

(1)Masing-masing Satuan Kerja di lingkungan BMKG wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(3)Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan BMKG.
(2)Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada SPIP se bagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. 7

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PADABADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Togas Penyelenggara SPIP BMKG yang diketuai oleh Sekretaris Utama.
(2)Togas dan keanggotaan Satuan Togas Penyelenggara SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
(3)Satuan Togas Penyelenggara SPIP didukung oleh Satuan Togas Penyelenggara pada tiap-tiap Satuan Kerja.
(4)Satuan Togas Penyelenggara pada Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh:
1. a.Kepala Biro umum untuk Sekretariat Utama;
2. b.Kepala Bagian Tata Usaha untuk Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah;

Pasal 5

Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan BMKG bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 4

( 1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BMKG dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(2)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. 8

Pasal 8

(1)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Inspektorat BMKG.

Pasal 7

Untuk memperkuat penylenggaraan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta akuntabilitas keuangan Negara di lingkungan BMKG.

c.Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk Pusdiklat/ Puslitbang/ Inspektorat/ Stasiun Pe man tau Atmosfer Global/ Akademi Meteorologi dan Geofisika/ Stasiun Meteorologi Kelas I dan II/Stasiun Klimatologi Kelas I dan Kelas II/Stasiun Geofisika Kelas I dan Kelas II;dan
d.Pejabat yang menangani Tata Usaha untuk Stasiun Meteorologi Kelas III dan Kelas IV/ Stasiun Klimatologi Kelas III dan Kelas IV/Stasiun Geofisika Kelas III dan Kelas IV.

(5)Tugas dan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ditetapkan dengan keputusan pimpinan Satuan Kerja. 9

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 10

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, BMKG berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembina Penyelenggaraan SPIP.
(2)Untuk efektifitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Tugas Pelaksana SPIP dapat berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP melalui Inspektorat BMKG. BABV

Pasal 9

Inspektorat BMKG melakukan Pengawasan Intern terhadap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja yang didanai dengan APBN dan sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)Inspektorat BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
1. a.audit;
2. b.reviu;
3. c.evaluasi;
4. d.pemantauan; dan
5. e.kegiatan pengawasan lainnya. 10 ~~~~n sesuai dengan aslinya, ~~;i:ria, iro Hukum dan Organisasi ~~~~ I BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 703 AMIR SYAMSUDDIN ttd. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 11 November 2011 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr.Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc. NIP. 19510805 197912 2 001 ttd. KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 10 November 2010 Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Badan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…