DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.3 Tahun 2012

Nomor: KEP.3
Tahun: 2012
Ditetapkan: 14 Mei 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengajuan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 6 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor D.26-30/V-4-6/99 tanggal, 6 Januari 2010 perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3.Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
4.Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
5.Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
6.Kenaikan pangkat anumerta adalah penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan meninggal dunia dalam tugas.
7.Kenaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun. 4

BAB II

PERIODE DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

(1)Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat:
1. a.reguler; dan
2. b.pilihan.
(2)Selain kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdapat kenaikan pangkat:
1. a.anumerta; dan
2. b.pengabdian.

Pasal 3

Periode kenaikan pangkat PNS untuk kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditetapkan tanggal 1 (satu) April dan 1 (satu) Oktober setiap tahun.

Pasal 4

(1)Untuk kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap penyampaian berkas usul kenaikan pangkat diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk daerah dan Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk Kantor Pusat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Maret untuk periode April setiap tahunnya dan tanggal 10 (sepuluh) September untuk periode Oktober setiap tahunnya. 5
(2)Berkas usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Syarat-Syarat dan Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

(1)Untuk kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berkas usul disampaikan oleh kepala kantor atau pimpinan unit kerjanya kepada unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak PNS yang bersangkutan meninggal dunia.
(2)Berdasarkan pertimbangan kelayakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, berkas usul kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Presiden bagi PNS yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IVc ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pertimbangan teknis kepada Presiden; dan
2. b.Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Pasal 6

(1)Untuk kenaikan pangkat pengabdian berkas usul disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah berkas usul disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk daerah ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang masuk dalam satuan kerja wilayah tersebut; dan
2. b.golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas disampaikan kepada unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk Kantor Pusat menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat pengabdian kepada unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia. 6
(2)Penyampaian berkas usul untuk kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disampaikan paling lama 11 (sebelas) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 7

Berkas usul kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus sesuai dengan Syarat-Syarat dan Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Penyampaian berkas kenaikan pangkat reguler dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang terlambat, maka usul kenaikan pangkat akan diproses pada periode berikutnya.

BAB III

PROSES KEGIATAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 9

(1)Kenaikan pangkat PNS dengan pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) keatas ditetapkan dengan Keputusan Presiden
(2)Kenaikan pangkat PNS sampai dengan pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberikan kuasa untuk menandatangani keputusan kenaikan pangkat.

Pasal 10

Kenaikan pangkat PNS dengan pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut: 7

a.berkas Usulan Kenaikan Pangkat PNS pangkat golongan Pembina Tingkat I (IV/c) keatas yang diterima unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia, diagendakan dan didistribusikan kepada unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas usul kenaikan pangkat;
b.unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melakukan:
1. 1.pemeriksaan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat sesuai dengan syarat dan kelengkapan kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
2. 2.membuat nota usulan untuk kenaikan pangkat; dan
3. 3.mengirimkan nota usul asli kepada Presiden Republik Indonesia dan nota usul tembusan ke Badan Kepegawaian Negara sebagai pertimbangan.
c.tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b harus telah selesai paling lama 30 hari setelah berkas usulan kenaikan pangkat diterima dari bagian sumber daya manusia; dan
d.selain tugas unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud huruf b, unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia juga bertugas untuk melakukan pengambilan dan penyerahan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 11

Kenaikan pangkat PNS sampai dengan pangkat golongan Pembina Tingkat I (IV/b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut: 8

a.berkas usulan kenaikan pangkat PNS pangkat golongan Pembina Tingkat I (IV/b) kebawah yang diterima unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia, diagendakan dan didistribusikan kepada unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas usul kenaikan pangkat;
b.unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melakukan :
1. 1.memeriksa kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7;
2. 2.membuat nota usulan untuk kenaikan pangkat; dan
3. 3.mengirimkan nota usul kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan;
c.tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b harus telah selesai paling lama 30 hari setelah berkas usulan kenaikan pangkat diterima dari unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia; dan
d.Selain tugas unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud huruf b, unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia juga bertugas untuk melakukan :
1. 1.pengambilan nota usul yang sudah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.pembuatan draft Surat Keputusan untuk ditandatangani Pejabat yang diberi kuasa; dan
3. 3.menyerahkan Surat Keputusan kepada PNS terkait. 9

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…