DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.4 Tahun 2012

Nomor: KEP.4
Tahun: 2012
Ditetapkan: 14 Juni 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 2 3. 4. 5. 6. 7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika; Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006; Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun, Pemantauan Atmosfer; Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/v.24- 25/99 perihal Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas; Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap sehingga menyebabkan jabatan tersebut menjadi lowong.
2.Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi tata cara pengangkatan pelaksana tugas. 4

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menetapkan PNS sebagai pelaksana tugas jabatan struktural di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 4

(1)Pejabat struktural yang dalam keadaan tertentu berhalangan tetap dan belum ditunjuk pejabat definitif sebagai penggantinya, maka Pejabat Pembina Kepegawaian, mengeluarkan Surat Perintah Pengangkatan PNS sebagai Plt.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.meninggal dunia;
2. b.pensiun;
3. c.dimutasikan;
4. d.dipromosikan; atau
5. e.tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(3)Syarat untuk dapat diangkat sebagai Plt, meliputi:
1. a.paling rendah menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
2. b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
3. c.memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 5
4. d.memperhatikan senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman berdasarkan pola karier.

Pasal 5

(1)PNS diangkat sebagai Plt berdasarkan surat perintah.
(2)Surat perintah pengangkatan PNS sebagai Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
1. a.Kepala Badan, untuk Plt pejabat eselon I;
2. b.Sekretaris Utama, untuk Plt pejabat eselon II dan pejabat eselon III; dan
3. c.Kepala Biro yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kepegawaian untuk Plt pejabat eselon IV dan pejabat eselon V.

Pasal 6

PNS yang diangkat sebagai Plt tidak perlu dilantik dan diambil sumpah.

Pasal 7

(1)PNS yang diangkat sebagai Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural.
(2)Plt dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
(3)Plt dapat menunjuk Pelaksana Harian (Plh) dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 8

(1)PNS yang telah menduduki jabatan struktural secara definitif dapat diangkat sebagai Plt. 6
(2)Pengangkatan PNS sebagai Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitif PNS terkait.
(3)PNS yang telah menduduki jabatan struktural secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diangkat sebagai Plt dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diangkat sebagai Plt dengan tingkat eselon sama dengan tingkat eselon dari jabatan struktural definitif PNS yang terkait; atau
2. b.diangkat sebagai Plt dengan tingkat eselon 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tingkat eselon jabatan struktural PNS terkait.

Pasal 9

PNS yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Plt dalam jabatan struktural eselon IV atau eselon V.

Pasal 10

(1)PNS yang diangkat sebagai Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat.
(2)Pengambilan keputusan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh atasan langsung dari jabatan yang di Pltkan.

Pasal 11

Pengusulan pejabat sebagai Plt dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:

a.untuk Plt eselon II, maka Pejabat eselon I mengusulkan pejabat eselon II lainnya di lingkungan pejabat eselon I yang mengusulkan atau pejabat Eselon III di lingkungan unit kerja eselon II terkait; 7
b.untuk Plt eselon III, maka Pejabat eselon II mengusulkan pejabat eselon III lainnya di lingkungan pejabat eselon II yang mengusulkan atau pejabat eselon IV di lingkungan unit kerja eselon III terkait;
c.untuk Plt eselon IV, maka Pejabat eselon III mengusulkan pejabat eselon IV lainnya di lingkungan pejabat eselon III yang mengusulkan atau staf yang dianggap cakap dan mampu di lingkungan unit kerja eselon IV terkait; dan
d.untuk Plt Eselon V, maka Pejabat Eselon IV mengusulkan pejabat Eselon V lainnya di lingkungan pejabat eselon IV yang mengusulkan atau staf yang dianggap cakap dan mampu di lingkungan unit kerja eselon V terkait.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…