DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.5 Tahun 2012

Nomor: KEP.5
Tahun: 2012
Ditetapkan: 8 Agustus 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Barang/ Jasaten tang Pengadaan2010Tahun : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat

(2)dan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Mengingat Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIKDI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.05 TAHUN 2012 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA _,,,,,.,, BMKG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA - - - 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011;
5.Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;
6.Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika;
7.Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun, Pemantauan Atmosfer;
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
9.Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.O1 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ J asa Pemerin tah Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika 3

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (SPSE) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan memfasilitasi kepada portal pengadaan nasional.
2.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerin tah Non Kernen terian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Kepala Badan adalah Kepala yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat di lingkungan Badan yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.
9.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Badan.
10.Sekretariat LPSE yang selanjutnya disebut sekretariat adalah unsur pembantu Kepala LPSE yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE. Elektronik yangSecaraPengadaan8. Sistem
7.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnnya disingkat LPSE adalah unit kerja di lingkungan Badan yang menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik 5

BAB II

RUANG LINGKUP DANTUJUAN selanjutnya disingkat SPSE adalah keseluruhan sistem yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan database pelelangan secara elektronik (E- Procurement) yang digunakan oleh LPSE beserta infrastrukturnya.

Pasal 5

LPSE berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan.

Pasal 4

LPSE di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di:

a.BMKG Pusat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Sekretariat Utama, Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Akademi Meteorologi dan Geofisika; dan
b.Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayahnya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPSE

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik guna memperlancar proses pembangunan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:

a.penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Badan;
b.pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
c.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
d.pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

Pasal 6

LPSE mempunyai tugas meliputi:

a.memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
b.memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
c.memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui SPSE;
d.memfasilitasi calon penyedia barang/jasa dan pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
e.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bad an. 7

Pasal 10

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
(2)Sekretariat LPSE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatasusahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPSE.

Pasal 9

(l)Kepala LPSE mempunyai tugas merrumpm LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

(2)Kepala LPSE berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan.

Pasal 8

(1). LPSE bersifat ad hoc yang terdiri dari :
1. a.Kepala:
2. b.Sekretariat;
3. c.Unit Administrasi Sistem Elektronik;
4. d.Unit Registrasi dan Verifikasi; dan
5. e.Unit Layanan dan Dukungan.
(1)Kepala, Sekretaris, Ketua Unit Administrasi Sistem Elektronik, Ketua Unit Registrasi dan Verifikasi, dan Kepala Unit Layanan dan Dukungan LPSE diangkat oleh Kepala Sadan.
(2)Sekretaris dan para Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf pendukung yang diangkat oleh Kepala LPSE dengan jumlah disesuaikan kebutuhan. SAS IV ORGANISASI 8

Pasal 11

(1)Unit Administrasi Sistem Elektronik dipimpin oleh Ketua Unit Administrasi Sistem Elektronik.
(2)Unit Administrasi Sistem Elektronik mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
2. b.penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
3. c.pemberian informasi kepada LKPP melalui Kepala LPSE tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
4. d.pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat menjalankan fungsi:
1. a.koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
2. b.penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
3. c.pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
4. d.pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai tugas dan fungsinya. 9

Pasal 13

(1)Unit Layanan dan Dukungan dipimpin oleh Ketua Unit Layanan dan Dukungan.
(2)Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit layanan dan dukungan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik;

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…