Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2018 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD HERU WINARKO Paraf:
1.Kabag Renmin : ...
2.Karo Kepeg : ...
3.Direktur Hukum : ...
4.Deputi Hukker : ...
5.Kabag TU : ...
6.Karo Um : ...
7.Sestama : ... LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR… TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/Inpassing jabatan fungsional kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. B. Pengertian Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1.Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut dengan Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkes.
8.Menteri Kesehatan Republik Indonesia selanjutnya disingkat Menkes adalah pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan merekomendasikan dalam hal Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing.
9.Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Uji Kompetensi Inpassing adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja calon pejabat fungsional kesehatan melalui penilaian portofolio yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional kesehatan melalui proses Inpassing.
10.Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Unit Pembina adalah unit kerja yang ada di lingkungan Kemenkes yang membina jabatan fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11.Tim Penguji Kompetensi Inpassing selanjutnya disebut dengan Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan melalui mekanisme Inpassing.
12.Penilaian Portofolio adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen dan data pribadi dari seorang PNS calon pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji yang merupakan rekaman hasil pelaksanaan tugas kinerja pelayanan kesehatan dan pencapaian prestasi kinerja Jabatan Fungsional Kesehatan yang telah ditentukan oleh Kemenkes berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki.
1.PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini memiliki pengalaman dan masih menjalankan pelayanan kesehatan dengan ruang lingkup, komponen dan kompetensi jabatan, serta latar belakang pendidikan sesuai dengan persyaratan kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang akan diduduki, dapat diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/ Inpassing berdasarkan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Kepala ini.
2.Jumlah PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/ Inpassing Inpassing harus didasarkan pada formasi kebutuhan yang diperoleh dari hasil analisis beban kerja.
3.Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan di BNN, ditujukan bagi:
a.PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional kesehatan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
c.Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional kesehatan yang akan didudukinya.
d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
4.PNS yang dibebaskan sementara dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/ Inpassing sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
5.Penyesuaian/ Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan tidak dapat dilakukan terhadap PNS pada BNN, apabila:
a.masih dalam proses Penyesuaian/ Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan tertentu;
b.akan melakukan alih jabatan; dan
c.sedang dalam proses pembebasan sementara pada jabatan fungsional kesehatan tertentu yang berbeda dengan jabatan fungsional kesehatan yang akan diduduki.
6.Jabatan Fungsional bidang kesehatan yang akan melakukan Penyesuaian/ Inpassing, terdiri atas :
a.Apoteker
b.Assisten Apoteker
c.Dokter
d.Dokter Gigi
e.Perawat
f.Perawat Gigi
g.Teknisi Elektromedis
h.Perekam Medis
i.Radiografer
j.Sanitarian
k.Pranata Labkes B. Persyaratan Umum Penyesuaian/Inpassing PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/ Inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Jabatan Fungsional Keterampilan 1) Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. 2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki. 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus. 4) Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki. 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 6) Memenuhi persyaratan teknis jabatan masing-masing Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7) Usia paling tinggi: a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
b.Jabatan Fungsional Keahlian 1) Berijazah paling rendah Strata Satu (S1)/Diploma IV (D4) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki. 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus. 4) Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 6) Memenuhi persyaratan teknis jabatan masing-masing jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari jabatan fungsional yang akan diduduki. 7) Usia paling tinggi: a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya. d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
1.Pejabat yang Berwenang Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Badan Narkotika Nasional, yang memiliki tugas:
a.Melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan dari instansi pengusul di lingkungannya;
b.Menyampaikan usulan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/ Inpassing dalam Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui e-formasi; dan
c.Menyampaikan surat resmi usulan kebutuhan formasi jabatan Fungsional Kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional kesehatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada instansi pembina jabatan fungsional kesehatan, Badan Kepegawaian Negara dan instansi pengusul.
1.Penetapan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan dalam rangka Penyesuaian/ Inpassing;
2.Seleksi administrasi Penyesuaian/Inpassing;
3.Pelaksanaan uji kompetensi Penyesuaian/Inpassing;
4.Penerbitan sertifikat lulus uji kompetensi Penyesuaian/Inpassing; dan
5.Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. B. Penetapan Kebutuhan
1.Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2.Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan usulan kebutuhan kepada Kementerian Kesehatan.
3.Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN mengisi e-formasi dan menyampaikan usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang akan mengikuti proses Penyesuaian/ Inpassing dengan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional kesehatan melalui Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pengusul sesuai dengan formulir 1.
4.Kemenkes melakukan validasi dan verifikasi atasan usulan kebutuhan jabatan fungsional kesehatan dari BNN. C. Seleksi Administrasi
1.BNN melaksanakan seleksi administrasi atas calon Pejabat Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing setelah mendapatkan hasil validasi dan verifikasi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan dari Kemenkes.
2.Kelulusan seleksi administrasi memiliki bobot 25% dari penilaian dan penetapan kelulusan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing.
3.Dokumen persyaratan seleksi administrasi Penyesuaian/Inpassing adalah:
a.Fotokopi ijazah pendidikan kesehatan sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
b.Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
c.Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
d.Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
e.Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.
f.Surat Rekomendasi Pimpinan yang berisi pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sesuai dengan formulir 2: 1) masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki; 2) tidak sedang menjalani menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Inpassing; dan 3) tidak sedang menjalani proses pemberhentian dari Jabatan Fungsional tertentu.
g.Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan, tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan, sesuai dengan formulir 3.
h.Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
i.Daftar riwayat hidup dan dokumen penilaian portofolio sesuai yang dengan ketentuan dan persyaratan dari masing-masing jabatan fungsional kesehatan, sesuai dengan formulir 6.
j.Fotokopi SK pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional sebelumnya bagi calon Pejabat Fungsional Kesehatan yang pernah menduduki Jabatan Fungsional yang sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki atau Jabatan Fungsional lainnya.
4.PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui proses Penyesuaian/Inpassing dengan latar belakang pendidikan di bawah Diploma III diwajibkan meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang Diploma III yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki paling lama tahun 2020 (Bab II huruf B.a.1)) sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5.Apabila PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak meningkatkan jenjang pendidikannya ke jenjang Diploma III maka akan diberhentikan dari jabatan fungsional yang diduduki.
6.Dalam menetapkan kelulusan seleksi administrasi, BNN melakukan pemeringkatan/rangking PNS calon peserta Inpassing Jabatan Fungsional kesehatan dengan mempertimbangkan:
a.pangkat dan golongan ruang paling tinggi sampai paling rendah;
b.masa kerja dalam Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling panjang sampai paling pendek;
c.usia paling tua sampai paling muda; dan
d.hal lain yang diatur dan menjadi kebijakan di BNN seperti prestasi kerja, penghargaan, dan lain-lain; D. Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
1.Persyaratan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
a.Peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing adalah PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi Penyesuaian/Inpassing yang diselenggarakan di BNN
b.Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing adalah penilaian portofolio. Dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Tim Penguji, metode uji kompetensi dapat dilakukan dengan tatap muka.
c.Tempat Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing penilaian portofolio adalah di BNN atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
d.BNN menyampaikan daftar peserta calon Pejabat Fungsional kesehatan yang telah lulus seleksi administrasi dan usulan jadwal Uji Kompetensi kepada Unit Pembina.
e.Unit Pembina mengirimkan konfirmasi jadwal dan lokasi Uji Kompetensi melalui surat resmi kepada BNN.
f.BNN melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing setelah mendapatkan konfirmasi dari Unit Pembina.
g.Pelaksanaan uji kompetensi Inpassing paling lama 5 (lima) hari kerja untuk 1 jenis kategori jabatan fungsional.
2.Tim Penguji
a.BNN membentuk Tim Penguji sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan calon Pejabat Fungsional kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi Inpassing.
b.Tim Penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNN.
c.Tim Penguji berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang masing-masing berasal dari unsur: 1) Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setingkat lebih tinggi dari calon Pejabat Fungsional yang akan diuji; 2) pejabat struktural/atasan langsung/pimpinan satuan kerja; 3) pengelola kepegawaian di BNN; 4) Unit pembina Jabatan Fungsional Kementerian Kesehatan.
3.Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
a.Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dalam rangka Inpassing berupa penilaian portofolio.
b.Dokumen Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing terdiri atas dokumen seleksi administrasi dan dokumen unsur utama Jabatan Fungsional kesehatan sesuai dengan persyaratan masing-masing Jabatan Fungsional kesehatan.
c.Penilaian portofolio Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing yang berasal dari unsur utama jabatan fungsional kesehatan adalah penilaian atas dokumen pendukung/bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan pelayanan kesehatan utama sesuai jenjang jabatan yang sesuai dengan Jabatan Fungsional kesehatan, sesuai dengan formulir 7.
d.Butir kegiatan pelayanan kesehatan utama sesuai jenjang Jabatan Fungsional kesehatan yang menjadi penilaian Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan jenjang jabatan fungsional kesehatan dari masing-masing jenjang jabatan.
4.Kelulusan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
a.Penetapan lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing berdasarkan hasil sidang Tim Penguji setelah pelaksanaan penilaian portofolio.
b.Hasil penilaian dari Tim Penguji adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
c.Hasil penilaian Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing disampaikan Tim Penguji kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN sebagai dasar rekomendasi penerbitan sertifikat lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing.
d.Penetapan hasil kelulusan Uji Kompetensi Penyesuaian/ Inpassing adalah Lulus atau Tidak Lulus.
e.Daftar peserta lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dinyatakan dalam peringkat/ranking nilai batas lulus tertinggi sampai terendah. E. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi
1.BNN menerbitkan sertifikat lulus uji kompetensi yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN.
2.BNN menyampaikan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/ Inpassing dalam bentuk berita acara dengan melampirkan dokumen fotokopi sertifikat lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing yang dilegalisasi oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN kepada Kemenkes. F. Pengangkatan
1.Sertifikat lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing digunakan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kesehatan.
2.Format sertifikat lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan formulir 8.
3.BNN dapat mengangkat PNS yang telah lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan berdasarkan formasi yang disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4.Proses pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan SK pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui proses Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan formulir 9 B. Dokumen Pelaporan Dokumen yang dilampirkan pada proses pelaporan pelaksanaan penyesuaian/Inpassing adalah:
1.Berita acara pelaksanaan uji kompetensi yang berisi daftar peta kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan dari BNN yang telah disetujui unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan, daftar peserta yang lulus seleksi administrasi dan lulus uji kompetensi Penyesuaian/Inpassing, sesuai formulir 5;
2.Daftar penetapan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3.Daftar rekapitulasi jumlah SK Penyesuaian/Inpassing KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL BUDI WASESO Formulir 1 Format Surat Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan KOP SURAT Nomor : ………………… [tanggal, bulan, tahun] Lampiran : …………………. Perihal : Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan Kepada Yth : Menteri Kesehatan RI Cq. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, RT.1/RW.2, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
1.Rujukan :
2.Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ini kami sampaikan usulan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan pada Badan Narkotika Nasional yang telah dihitung berdasarkan analisis beban kerja untuk dilakukan validasi dan verifikasi. Adapun formasi yang diusulkan adalah sebagai berikut: No Nama dan Jenjang Jabatan Fungsional Kebutuhan Ketersediaan Kekurangan Usulan Inpassing 1 2 Dst Dst Dst Dst Dst
3.Demikian surat usulan formasi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan. .............................................. (……………………………….) NIP. ………………………….. Formulir 2 Surat Rekomendasi Ka Satker KOP SURAT SURAT REKOMENDASI Nomor: ………. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………… NIP : …………………………………………………… Instansi : …………………………………………………… Jabatan : menyatakan bahwa, Nama : ………………………………………………… NIP : ………………………………………………… Pangkat/Gol. Ruang: ………………………………………………… Unit Kerja : …………………………………………………
1.masih dan telah menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional kesehatan yang akan diduduki selama .... tahun;
2.tidak sedang menjalani menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Inpassing;
3.tidak sedang menjalani proses pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu; dan dapat mengikuti proses Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional ............................... ………….., ……………………… Kepala..................................., (……………………………….) NIP. ………………………….. Formulir 3 Surat Pernyataan PNS untuk menjadi Jabfung kesehatan Ahli/Terampil SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Satuan Kerja : Instansi : Pangkat/Gol. Ruang : Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya, saya bersedia:
1.Diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ……….
2.Tidak merangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.
3.Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional ………. jenjang ………. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………….., ……………………… Yang membuat pernyataan, (……………………………….) NIP. ………………………….. Formulir 5 Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan di Badan Narkotika Nasional Pada hari ini ………. tanggal ………. bulan ………. tahun 2018
a.Telah diselenggarakan Seleksi Administrasi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan dari ………. [tanggal/bulan] sampai dengan ………. [tanggal/bulan] tahun 2018.
b.Pada Badan Narkotika Nasional 1) Jumlah Usulan yang Validasi Instansi Pembina :……………. Orang 2) Jumlah Peserta yang lulus Seleksi administrasi :.………...… orang 3) Jumlah Peserta yang mengikuti uji kompetensi :…………... orang 4) Jumlah Peserta yang Tidak lulus uji kompetensi:…………... orang 5) Jumlah Peserta yang Lulus Uji Kompetensi:.………... orang
c.Catatan selama pelaksanaan Uji Kompetensi ***) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Demikian berita acara beserta lampiran daftar peserta Penyesuaian/Inpassing ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya. Yang membuat berita acara Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama ttd Nama NIP
1.Daftar Usulan yang telah divalidasi Instansi Pembina dari Badan Narkotika Nasional No Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang) Jumlah Hasil Validasi dan Verifikasi 1. 2. dst.
2.Daftar Peserta Lulus Seleksi Administrasi BNN No Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan (Jenis dan Jenjang) Keterangan (Peringkat) 1. 2. dst.
3.Daftar Peserta Lulus Uji Kompetensi BNN No Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan (Jenis dan Jenjang) Keterangan (Peringkat) 1. 2. dst. Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN ............................................................................. Formulir 6 Lembar Portofolio Calon Jabatan Fungsional Kesehatan PORTOFOLIO CALON JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN ....................................................................... 1) Data Diri
1.Nama Lengkap (Gelar)
2.NIP
3.Pangkat/Golongan/TMT
4.Tempat/Tanggal Lahir
5.Pendidikan Terakhir
6.Jabatan
7.Instansi/Unit Kerja
8.Alamat Instansi/Unit Kerja 9 Nomor Telp/HP
10.Email 2) Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bidang Studi/ Jurusan Tahun Lulus SMA/Sederajat D1/D2/D3 S1 S2 3) Pengalaman Jabatan Struktural No Nama Jabatan Pangkat/ Golongan Eselon/ Jenjang Jabatan Tahun.... s/d ... Instansi/ Unit Kerja 1 2 3 4 4) Pengalaman Mengikuti Kursus, Pendidikan dan Pelatihan (Dalam dan Luar Negeri) No Nama Kursus/Diklat Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 4 5) Kegiatan Ilmiah/Seminar No Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 4 6) Riwayat Jabatan Fungsional/Pengalaman Kerja No Nama Jabatan Jenjang Nomor SK TMT 1 2 3 4 7) Tanda Jasa/Penghargaan No Nama Tanda Jasa/ Penghargaan Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 4 8) Daftar Karya Tulis Ilmiah No Judul Publikasi Tahun 1 2 3 4 9) Daftar Bukti Dokumen Unsur Butir Kegiatan N o Unsur Butir Kegiatan Ada/Tidak* Tahun Pelayanan Kesehatan • Terampil: butir kegiatan utama setiap jenjang jabatan yang akan diduduki sesuai dengan butir kegiatan pelayanan kesehatan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; • Ahli: butir kegiatan utama setiap jenjang jabatan yang akan diduduki sesuai dengan butir kegiatan pelayanan kesehatan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; Demikian Portofolio dan daftar riwayat hidup ini saya buat, dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan Mengetahui, Kepala Satuan Kerja (……… ………………………………) NIP. ............, .................................... Calon Pejabat Fungsional Kesehatan Materi Rp.6000 (……… ……………………............…) NIP. Pasfoto Terbaru Berwarna Ukuran (3x4) cm Formulir 7 Formulir Penilaian Uji Portofolio Inpassing CALON JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN ....................................................................... 1) Data Diri
1.Nama Lengkap (Gelar)
2.NIP
3.Usia
4.Masa Kerja
5.Pangkat/Golongan Ruang/TMT
6.Jabatan
7.Pendidikan Terakhir
8.Pengalaman Kerja Bidang Fisioterapi
9.Instansi/Unit Kerja No Unsur Penilaian Jumlah Dokumen Pendukung Memadai Valid Asli Terkini Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 1 Pendidikan 2 Pengalaman Jabatan Struktural/ Pengalaman Kerja 3 Pengalaman Mengikuti Kursus, Pendidikan dan Pelatihan (Dalam dan Luar Negeri) 5 Kegiatan Ilmiah/Seminar 6 Riwayat Jabatan Fungsional/Peng alaman Kerja 7 Tanda Petunjuk Penilaian Portofolio: 1) Dokumen bukti butir kegiatan portofolio yang dinilai oleh Tim Penguji adalah dokumen bukti yang memuat butir kegiatan jenjang jabatan yang akan dijabat oleh pejabat fungsional. 2) Dokumen bukti portofolio harus asli, apabila dalam bentuk fotokopi harus mendapatkan pengesahan dari atasan langsung. 3) Tim Penguji melakukan penilaian portofolio, apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan Tim Penguji penilaian portofolio dapat dilakukan melalui tatap muka dengan calon pejabat fungsional kesehatan. Jasa/Penghargaa n 8 Karya Tulis Ilmiah 9 Bukti Dokumen Unsur Butir Kegiatan Pelayanan Kesehatan 1 Terampil 2 Ahli 10 Dokumen pendukung lain Hasil Penilaian *) ( ) Lulus dan layak untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan ………. Jenjang ………. sesuai pangkat, golongan/ruang ( ) Tidak lulus dan belum layak untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan ………. ……………. , ……………………………… Tim Penguji Kompetensi: Penguji I Penguji II (…………………………….) (……………………………………) NIP NIP Penguji III (…………………………….) NIP Mengetahui, a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b Karo Kepegawaian dan Organisasi ( ………………………………….. ) Formulir 8 Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Inpassing LOGO BNN SERTIFIKAT KOMPETENSI Nomor: .................... 2018 Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor ........ Tahun 2018 tentang ...... menyatakan bahwa: [nama] Berdasarkan hasil uji kompetensi Penyesuaian/inpassing yang dilaksanakan pada tanggal ………. dinyatakan Lulus. Yang bersangkutan berhak mengikuti proses Penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan fungsional ………. jenjang ………. Pasfoto Terbaru Berwarna Ukuran (3x4) cm Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b Karo Kepegawaian dan Organisasi Formulir 9 Format Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR ………. TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ………. MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama dan pangkatnya tercantum dalam Keputusan ini telah melaksanakan melalui Penyesuaian/ Inpassing, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan;
b.bahwa pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a.Nama : ……………………….
b.NIP : ……………………….
c.Pangkat/Gol/TMT : ……………………….
d.Jabatan : ……………………….
e.Unit Kerja : ………………………. dalam Jabatan Fungsional .................. jenjang …………………. KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1.Kepala Badan Narkotika Nasional;
2.Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi INKA;
3.Sekretaris Utama BNN;
4.Deputi Rehabilitasi BNN;
5.Karo Keuangan Settama BNN;
6.Karo Kepegawaian & Organisasi Settama BNN;
7.Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN.
8.Kepala BNNP dan BNNK BNN. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di : ............... pada tanggal : ............... an. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama Drs. S. Mamadoa