Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2012
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024.
Petunjuk teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh:
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2021 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD PETRUS R. GOLOSE Paraf:
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terdepan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus secara menyeluruh melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara bersinergi memberantas penyalahgunaan narkotika. Dalam mengatasi kompleksitas ancaman narkotika pendekatan holistik dilakukan dengan diterbitkannya Kebijakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Tahun 2018-2019 yang dipayungi oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 yang menginstruksikan kepada seluruh Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala LPNK, Kepala BIN, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Bupati & Walikota untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Bersih Narkotika” dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing- masing. Dalam rangka menekan angka prevalensi penyalahguna narkotika, kebijakan nasional tersebut didukung dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang ditujukan kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah masing-masing. Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 dan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024 dengan ini Badan Narkotika Nasional menyusun Petunjuk Teknis sebagai panduan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Petunjuk Teknis RAN P4GN Tahun 2020-2024 ini adalah untuk mewujudkan persamaan persepsi bagi petugas person in charge (PIC), Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menterjemahkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN 2020-2024. Tujuan dari penyusunan RAN P4GN ini adalah:
C. DASAR HUKUM Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Petunjuk Teknis RAN P4GN ini adalah:
D. Sasaran Sasaran disusunnya petunjuk teknis RAN P4GN ini adalah untuk petugas person in charge (PIC), Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan RAN P4GN meliputi:
F. Pengertian
• Memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. • Mempertimbangkan empat aspek yaitu: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. • Mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki.
BAB II AKSI NASIONAL P4GN 2020-2024 A. BIDANG PENCEGAHAN
1) Penentuan Isu Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor Narkotika pada: a) 73 (tujuh puluh tiga) Kementerian/Lembaga; b) 34 (tiga puluh empat) Provinsi; dan c) 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. 2) Aksi Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui aksi sebagai berikut: a) Pemuatan informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika baik di media elektronik dan non elektronik yang dimiliki oleh Kementerian/ Lembaga; b) Pemuatan informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika baik di media elektronik dan non elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau di media lokal; c) Pelaksanaan sosialisasi tatap muka atau melalui video conference tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah bagi pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat. 3) Pelaksanaan Aksi Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan sebagai berikut: a) Integrasi sarana informasi dan publikasi terkait bahaya narkotika dan prekursor narkotika
BNNcegahnarkoba, Twitter: @BNNCegahnarkoba);
cegahnarkoba.bnn.go.id dan/atau media sosial milik Deputi Bidang Pencegahan BNN (instagram: @bnn_cegahnarkoba, Youtube: Cegah narkoba, Facebook fanpage: BNNcegahnarkoba, Twitter: @BNNCegahnarkoba);
b) Sosialisasi informasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika
4) Pemantauan Aksi a) Pemantauan penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui aplikasi pelaporan Instruksi Presiden https://inpresp4gn.bnn.go.id b) Penyediaan dan penyebaran informasi keberhasilan dihitung dari pelaksanaan aksi adalah:
c) Setiap kegiatan yang dilaporkan ke dalam aplikasi Instruksi Presiden harus didukung oleh data dukung:
1) Penentuan Isu Pembentukan Regulasi tentang P4GN pada: a) 73 (tujuh puluh tiga) Kementerian/Lembaga; b) 34 (tiga puluh empat) Provinsi; dan c) 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. 2) Aksi Pembentukan Regulasi P4GN di setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui rencana sebagai berikut: a) Penyusunan Regulasi P4GN di Kementerian/Lembaga, berupa:
(a) Surat Edaran; (b) Pedoman; dan (c) Instruksi. b) Penyusunan Regulasi P4GN pada Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang P4GN. 3) Pelaksanaan Aksi Pembentukan Regulasi P4GN di setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui pelaksanaan sebagai berikut: a) Pembentukan Regulasi P4GN di Kementerian/Lembaga
(a) Pembentukan Draft awal; (b) Harmonisasi internal/eksternal; (c) Finalisasi internal/eksternal; atau (d) Pengesahan/Penetapan dan/atau pengundangan.
Materi muatan yang dapat diatur terbagi 2 yaitu materi muatan umum dan materi muatan khusus. (a) Materi Muatan Umum:
ii. Pengaturan mengenai Deteksi dini melalui tes urine secara berkala; iii. Pengaturan mengenai satgas/kader yang bertanggung jawab untuk mengadvokasi P4GN di lingkungannya; dan iv. Pengaturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dikaitkan dengan P4GN. (b) Materi Muatan Khusus: Materi muatan khusus disesuaikan dengan Aksi yang tertuang dalam Lampiran Instruksi Presiden tentang RAN P4GN yang menjadi tanggung jawab dari instansi pelaksana.
b) Pembentukan Regulasi P4GN di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berupa Peraturan Daerah
(a) Perencanaan dapat berasal dari inisiasi DPRD atau dari Kepala Daerah; (b) Penyusunan dengan kelengkapan:
(c) Pembahasan dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah; (d) Pengesahan atau Penetapan; (e) Pengundangan; dan (f) Penyebarluasan.
(a) pencegahan; (b) antisipasi dini; (c) penanganan; (d) partisipasi masyarakat; (e) rehabilitasi; (f) pendanaan; dan (g) sanksi.
(a) berkoordinasi dengan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dalam melakukan asistensi kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (b) mengoordinasikan, mengomunikasikan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Daerah tentang P4GN; (c) melakukan asistensi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang akan menyusun Peraturan Daerah tentang P4GN; (d) berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat menginisiasi Peraturan Daerah tentang P4GN, kepada Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; (e) BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota memfasilitasi terhadap materi muatan tentang uraian kegiatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang P4GN; (f) Dalam hal dibutuhkan pendalaman lebih lanjut, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan atau mengundang Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang P4GN; (g) melaporkan kepada Deputi bidang Hukum dan Kerja Sama BNN melalui surat tertulis, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mempunyai Peraturan Daerah tentang P4GN; dan (h) melaporkan kepada Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN melalui surat tertulis, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sedang menyusun Peraturan Daerah tentang P4GN. 4) Pemantauan Aksi Dalam pelaksanaan asistensi terhadap Pemerintah Daerah oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota terkait penyusunan produk hukum daerah tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan pembinaan hukum oleh Direktorat Hukum BNN. Pembinaan hukum dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi, sebagai berikut: a) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap setiap asistensi yang dilaksanakan oleh BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam pembentukan Regulasi P4GN; b) BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota melaporkan kepada Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN terhadap pelaksanaan kegiatan pembentukan regulasi P4GN di wilayahnya. c) Hasil monitoring dan evaluasi pembentukan Regulasi P4GN di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepala BNN.
1) Penentuan Isu Sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan Generasi Berencana (GenRe) di BKKBN. 2) Aksi Penyebarluasan informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika serta deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika dalam setiap Pelaksanaan kegiatan GenRe di BKKBN. 3) Pelaksanaan Aksi Penyebarluasan informasi dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi melalui media elektronik maupun non elektronik bisa dilakukan melalui pemasangan informasi bahaya narkotika melalui TV plasma, talk show, seminar, dll dalam setiap Pelaksanaan kegiatan GenRe di BKKBN. 4) Pemantauan Aksi Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika serta deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika dilakukan setiap tahun di BKKBN dalam kegiatan GenRe dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi, sebagai berikut: a) BKKBN melaksanakan Kegiatan GenRe setiap tahunnya dan melaporkan ke dalam pelaporan Instruksi Presiden; b) BNN melalui Satker Deputi Bidang Pencegahan melakukan Asistensi dan pendampingan secara berkala dan berkesinambungan terhadap setiap Kegiatan GenRe di BKKBN.
1) Aksi Permohonan Tes Urine: a) Permohonan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini berasal dari:
b) Permohonan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada pejabat yang berwenang c) Pejabat yang berwenang meliputi:
2) Pelaksanaan Aksi a) Tes Skrining Narkotika; dan/atau b) Tes Konfirmasi Narkotika 3) Pelaporan Tes Urine Laporan pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini memuat: a) instansi yang melaksanakan tes urine; b) tempat dan waktu pelaksanaan; c) jumlah peserta yang sudah melaksanakan test urine; d) jumlah yang hasilnya negatif; e) jumlah yang hasilnya positif setelah terkonfirmasi dari Lab BNN; f) dokumentasi kegiatan.
1) Penentuan Isu Pelaksanaan Program Desa Bersih dari Narkotika (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa pada: a) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; b) Kementerian Dalam Negeri; c) BNN; d) Badan Keamanan Laut. 2) Aksi Pelaksanaan Program Desa Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa dengan melibatkan berbagai kementerian diantaranya adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Keamanan Laut serta BNN dimana dalam Pelaksanaannya yaitu Desa/Kelurahan yang memiliki kegiatan P4GN dan Desa yang memiliki relawan anti Narkotika. 3) Pelaksanaan Aksi Prasyarat Wajib dalam Pembentukan Desa Bersinar, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Desa Bersinar perlu memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu: a) Tersedianya Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan Data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Desa Bersinar secara berkesinambungan; b) Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Bersinar dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4) Pemantauan Aksi Dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa. Pelaksanaan melalui monitoring dan evaluasi, sebagai berikut: a) Deputi Bidang Pencegahan BNN melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Keamanan Laut serta BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam pembentukan Desa Bersinar melalui Fasilitasi Kegiatan P4GN dan Prioritas Penggunaan Dana Desa; b) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa dilaporkan kepada Kepala BNN.
1) Penentuan Isu Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada: a) 73 (tujuh puluh tiga) Kementerian/Lembaga; b) 34 (tiga puluh empat) Provinsi; dan c) 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. 2) Aksi Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui Rencana Pembuatan SK Relawan Anti Narkotika di Kementerian/Lembaga, berupa: a) Surat Keputusan Relawan Anti Narkotika dari Kepala Satker di Kementerian/Lembaga; b) Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa Surat Keputusan Relawan Anti Narkotika. 3) Pelaksanaan Aksi Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui pelaksanaan sebagai berikut: a) Pembuatan SK satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota b) Asistensi Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berupa:
4) Pemantauan Aksi Dalam pelaksanaan Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika, diperlukan monitoring dan evaluasi sebagai berikut: a) Deputi Bidang Pencegahan BNN melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap setiap Pelaksanaan Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b) Hasil monitoring dan evaluasi pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepala BNN.
1) Penentuan Isu Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan pada: a) 73 (tujuh puluh tiga) Kementerian/Lembaga; b) 34 (tiga puluh empat) Provinsi; dan c) 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. 2) Aksi Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang memiliki Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan, melalui Rencana Aksi berupa: a) Konsep Dasar Pencegahan;
b) Pentingnya Pelaksanaan Pencegahan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan:
3) Pelaksanaan Aksi Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan, melalui pelaksanaan sebagai berikut: a) Penyampaian Topik anti narkotika dan prekursor narkotika di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; b) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berupa Peraturan Daerah memasukan topik anti Narkotika ke salah satu materi pada lembaga Pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan. 4) Pemantauan Aksi Dalam pelaksanaan Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan, diperlukan monitoring dan evaluasi, sebagai berikut: a) Deputi Bidang Pencegahan BNN melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap topik anti narkotika yang sudah masuk ke salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan; b) Hasil monitoring dan evaluasi topik anti narkotika yang sudah masuk ke salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepala BNN.
1) Penentuan Isu Pengembangan topik anti narkotika dan Prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi pada: a) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; b) Kementerian Agama; c) Kementerian Pendidikan Nasional; dan d) BNN. 2) Aksi Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, melalui Rencana Aksi sebagai berikut: a) Modul Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di Sekolah/ Madrasah; b) Modul Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di Perguruan Tinggi 3) Pelaksanaan Aksi Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, melalui pelaksanaan sebagai berikut: a) Penyampaian Modul anti narkotika dan prekursor narkotika ke salah satu mata pelajaran di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi; b) Sekolah/Madrasah dan perguruan tinggi memasukan topik anti Narkotika ke salah satu mata pelajarannya. 4) Pemantauan Aksi Dalam pelaksanaan Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, diperlukan monitoring dan evaluasi, sebagai berikut: a) Deputi Bidang Pencegahan BNN melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap topik anti Narkotika sudah masuk ke salah satu mata pelajaran pada seluruh Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi; b) Hasil monitoring dan evaluasi topik anti narkotika yang sudah masuk ke salah satu mata pelajaran pada seluruh Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi dilaporkan kepada Kepala BNN.
1) Penentuan Isu Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika. 2) Aksi Mengelola potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika. Instansi Pelaksana:
3) Pelaksanaan Aksi a) Pengumpulan Data dan Koordinasi dengan melakukan pendekatan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat (koordinasi dengan BNNP, BNNK, Stakeholder setempat); b) Menganalisa potensi sosial dan ekonomi masyarakat kawasan rawan narkotika; c) Menentukan kegiatan yang berpotensi untuk pengembangan kawasan rawan narkotika seperti lifeskill, pembangunan fasilitas yang mendukung pengembangan ekonomi dll; d) Melaksanakan rapat persiapan kegiatan; e) Sinergitas dengan stakeholder; f) Pembinaan Teknis Pendamping: Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda; g) Pelaksanaan pengembangan wirausaha; h) Supervisi/Monitoring. 4) Pemantauan Aksi Memonitoring pelaksanaaan Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dan BNNP/BNNKab/Kota.
1) Penentuan Isu Perencanaan Penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di provinsi Aceh. 2) Aksi a) Penyusunan Dokumen perencanaan dalam penguatan GDAD di provinsi Aceh; b) Merencanakan kegiatan dalam penguatan GDAD meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, pelaksanaan, anggaran, target output GDAD & target outcome GDAD. 3) Pelaksanaan Aksi a) Secara Umum
b) Secara khusus
4) Pemantauan Aksi BNN dan Bappenas melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan GDAD di Aceh yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemda Aceh.
1) Penentuan Isu Penyuluhan pendirian Koperasi hasil karya masyarakat binaan BNN pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika. 2) Aksi Kementerian Koperasi memberikan penyuluhan kepada masyarakat binaan BNN pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika dalam bentuk Paparan/Ceramah, Simulasi, Diskusi tentang pembentukan koperasi. 3) Pelaksanaan Aksi a) BNN berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Pemda Untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pendirian koperasi pada kawasan rawan dan rentan narkotika; b) Kementerian Koperasi dan Pemda:
4) Pemantauan Aksi BNN/BNNP/BNNKab/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendirian koperasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Koperasi.
1) Penentuan Isu Bimbingan teknis pemberdayaan alternatif kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan di Provinsi Aceh. 2) Aksi Kementan dan KLHK memberikan Bimbingan Teknis bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika dalam bentuk Paparan/Ceramah, Pemutaran Film, Simulasi, Diskusi. Dengan Materi: a) Pengetahuan tentang bahaya Narkotika; b) Teknik Pemetaan Kawasan Rawan Narkotika; c) Pemberdayaan Alternatif Kawasan Rawan Narkotika; d) Pengukuran Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkotika (IKKR). 3) Pelaksanaan Aksi a) BNN berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan KLHK untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika BNN (pada lokasi GDAD); b) Kementerian Pertanian dan KLHK:
4) Pemantauan Aksi a) BNN memantau pelaksanaan Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan KLHK lewat dinas/Instansi terkait di wilayah tersebut; b) Kementerian Pertanian dan KLHK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan melalui dinas Instansi terkait di Provinsi Aceh. B. BIDANG PEMBERANTASAN
1) Penentuan Isu a) Rencana Aksi Nasional yang ditetapkan dalam aksi Bidang Pemberantasan, (nomor 1) Pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b) Pengumpulan dan validasi informasi terkait tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika dalam upaya pemetaan jaringan sindikat narkotika; c) Sasaran dalam rencana aksi yaitu: 1) Adanya supply informasi dalam rangka pemetaan jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia; 2) Adanya validasi atas informasi dasar yang dimiliki sehingga memudahkan upaya pemetaan jaringan sindikat narkotika; 3) Ukuran keberhasilan pemetaan jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika dapat dilihat dengan target sebagai berikut: Ukuran Keberhasilan Pemetaan Jaringan (Pusat) 2020 2021 2022 2023 2024 23 Peta 24 Peta 25 Peta 25 Peta 26 Peta Ukuran Keberhasilan Pemetaan Jaringan (Provinsi) 2020 2021 2022 2023 2024 46 Peta 59 Peta 60 Peta 62 Peta 62 Peta d) Pemetaan Jaringan Sindikat Narkotika adalah kumpulan informasi mengenai orang-orang yang diduga kuat melakukan suatu kegiatan tindak pidana narkotika, yang didalamnya terdapat penggambaran peran masing- masing, kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, modus yang akan dilakukan serta alur keterkaitan satu dengan yang lain sehingga menghasilkan penggambaran yang lebih luas mengenai suatu jaringan sindikat tersebut. 2) Aksi a) Direktorat Intelijen, Deputi Bidang Pemberantasan adalah koordinator dalam rangka pemetaan jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika di seluruh Indonesia yang dilakukan baik oleh BNN RI ataupun BNN Provinsi; b) Dalam rangka pelaksanaan aksi, Direktorat Intelijen membutuhkan kerjasama dari beberapa Kementerian/Lembaga terutama untuk supply data atau informasi untuk tingkat pusat; c) Kementerian/Lembaga Negara yang dibutuhkan untuk bersinergi dalam aksi pemetaan jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika antara lain adalah: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Kementerian Dalam Negeri (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil); 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 4) Kejaksaan Agung; 5) Badan Sandi dan Siber Negara. 3) Pelaksanaan Aksi a) Kegiatan Pengumpulan dan validasi informasi terkait adanya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam upaya pemetaan jaringan sindikat narkotika; b) Pemetaan jaringan sindikat narkotika ini merupakan siklus yang diawali oleh informasi awal berupa Laporan Informasi (LI) dari masyarakat maupun hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh personel Direktorat Intelijen dari berbagai sumber; c) Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan berbasis teknologi (IT). Berdasarkan dari hasil analisa berbasis teknologi (IT), maka dilakukan penyelidikan lanjutan di lapangan guna memetakan dan memprofiling sasaran atau target sebelum dilakukan penindakan oleh tim penindak BNN RI yang terdiri dari Tim Penindakan dan Pengejaran serta Penyidik dari masing-masing Direktorat yang ditugaskan; d) Hasil dari proses tersebut sampai dilakukan kegiatan penindakan, kemudian dibuat sebuah produk berupa Laporan Informasi Intelijen (LII) yang kemudian akan dikembangkan menjadi pemetaan jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika. Adapun supply data dan atau informasi diperlukan dalam tiap tingkatan mulai dari Laporan Informasi (LI) awal, proses sedang berlangsung maupun pada tahap akhir yang menghasilkan pemetaan jaringan sindikat; e) Untuk memudahkan supply data dan atau informasi dilakukan dengan adanya rapat koordinasi atas kebutuhan tersebut dengan membentuk tim kecil untuk memudahkan terselenggaranya aksi dan memberikan data dan atau informasi melalui contact person (CP) yang telah ditunjuk masuk dalam tim kecil; f) Melakukan pelaporan aksi yang didasarkan pada capaian aksi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan aksi tersebut, peran Kementerian/Lembaga yang dibutuhkan untuk bersinergi dengan Direktorat Intelijen adalah sebagai berikut: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia Permintaan data catatan identitas orang /terpidana yang terlibat Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara berkala/periodik tiap bulan. 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permintaan data lengkap mengenai orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika melalui Nomor Induk Kependudukan ataupun Kartu Keluarga atau identitas lain yang ada. Data bersifat sewaktu-waktu baik dari proses awal maupun sampai proses pemetaan sedang berjalan. 3) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Permintaan pelaporan data lengkap warga binaan yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, keterangan vonis, masa pidana yang telah dijalani serta Lapas yang menaunginya. Data bisa bersifat berkala maupun data sewaktu-waktu. 4) Badan Sandi dan Siber Negara Permintaan dan pelaporan data berbasis siber atas individu atau kelompok yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam dunia siber. Data bersifat berkala /periodik tiap bulan. 5) Kejaksaan Agung Permintaan data vonis terpidana narkotika berikut barang bukti dan keterangan kasusnya. Data bersifat berkala/periodik tiap bulan. 4) Pemantauan Aksi a) Evaluasi pengumpulan dan validasi data dan atau informasi yang diminta kepada setiap Kementerian/Lembaga Negara yang terkait sesuai waktu yang telah ditentukan; b) Evaluasi internal terhadap target pemetaan jaringan Direktorat Intelijen baik yang terungkap maupun yang terpetakan.
1) Penentuan Isu a) Rencana Aksi Nasional yang ditetapkan dalam aksi Bidang Pemberantasan, meningkatnya penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Tindak pidana narkotika; b) Pengumpulan informasi dan penindakan DPO Kasus Tindak Pidana Narkotika; c) Sasaran dalam rencana aksi yaitu:
Ukuran Keberhasilan (Tahun) 2020 2021 2022 2023 2024 12 Orang 14 Orang 16 Orang 18 Orang 20 Orang
2) Aksi a) Dalam rangka pelaksanaan aksi, Direktorat Penindakan dan Pengejaran membutuhkan kerjasama dari beberapa Kementerian/Lembaga terutama untuk perihal supply data atau informasi; b) Kementerian/Lembaga Negara yang tersinergi dalam aksi ini adalah sebagai berikut:
c) Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam mencari informasi dan data yang dibutuhkan; d) Melakukan pembentukan tim khusus dengan Kementerian/Lembaga; e) Pengumpulan data dan menyampaikan data terkait isu dalam rencana aksi; f) Mendapatkan hasil kegiatan sesuai dengan aksi dalam P4GN. 3) Pelaksanaan Aksi a) Pelaksanaan kegiatan pencarian DPO narkotika diawali dengan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari dan oleh penyidik narkotika metode observasi melalui berkas perkara dan laporan kegiatan penyelidikan; b) Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam mendapatkan data terhadap adanya DPO untuk kasus tindak pidana narkotika; c) Usulan adanya permohonan bantuan pengungkapan DPO narkotika kepada Badan Narkotika Nasional dapat mengajukan surat permohonan Up. Deputi Bidang Pemberantasan; d) Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait; e) Dalam pelaksanaan aksi tersebut, peran Kementerian/Lembaga yang dibutuhkan untuk bersinergi dengan Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan adalah sebagai berikut:
f) Dalam Penindakan terhadap adanya DPO Narkotika, Kementerian/Lembaga dapat berkoordinasi dengan BNN; g) Melakukan pelaporan aksi secara kontinyu sesuai dengan yang didasarkan pada capaian aksi yang telah ditentukan; dan h) Memberikan nilai persentase pelaporan Kementerian/Lembaga terkait, sesuai dengan yang didasarkan pada hasil laporan. 4) Pemantauan Aksi a) Mengawal pelaporan Kementerian/Lembaga terkait; b) Melakukan monitoring dan evaluasi; c) Meningkatnya penangkapan DPO narkotika secara nasional.
1) Penentuan Isu Melakukan Pengawasan terhadap peredaran gelap dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. 2) Pelaksanaan Aksi a) Melakukan rapat koordinasi bersama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Deputi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; b) Menentukan Lapas/Rutan yang prioritas untuk dilakukan pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika; c) Pembentukan tim pengawasan narkotika di dalam Lapas/ Rutan; d) Pembuatan Juknis; e) melakukan aksi pengawasan sesuai tugas tim; dan f) Melakukan konsolidasi dan evaluasi. 3) Pemantauan Aksi a) Masing-masing Lapas/Rutan yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika memberikan data narapidana (khususnya data narapidana dengan kasus narkotika); b) Melakukan monitoring bersama Tim Pengawasan Narkotika di dalam Lapas/Rutan terhadap Lapas/Rutan yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika; c) Mengawal pelaporan K/L terkait; d) Melakukan monitoring dan evaluasi.
1) Penentuan Isu Pengumpulan informasi TPPU terkait narkotika dan prekursor narkotika 2) Aksi a) Direktorat TPPU, Deputi Bidang Pemberantasan sebagai leading sector dalam aksi pengumpulan informasi TPPU terkait narkotika dan prekursor narkotika; b) Kementerian/Lembaga yang melaksanakan sebagai berikut:
c) Indikator Keberhasilan: Tersedianya data/laporan Informasi terkait tersangka TPPU hasil narkotika dan prekusor Narkotika dari K/L terkait; d) Ukuran Keberhasilan: 10 (sepuluh) Data/Laporan informasi setiap tahun anggaran dari masing-masing K/L. 3) Pelaksanaan Aksi Dalam pelaksanaan aksi tersebut, peran Kementerian/Lembaga yang diperlukan dalam bersinergi dengan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang, Deputi Bidang Pemberantasan adalah sebagai berikut: a) Kementerian Dalam Negeri (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Permintaan data mengenai orang yang diduga terlibat dalam perkara TPPU melalui NIK/KK/Identitas lainnya. b) Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) Permintaan data mengenai orang (Wajib Pajak) yang diduga terlibat dalam perkara TPPU. c) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Permintaan data harta kekayaan/aset orang yang diduga terlibat dalam perkara TPPU. d) Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Permintaan data seseorang yang diduga terlibat dalam perkara TPPU berdasarkan profilnya. e) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permintaan data tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diduga terlibat dalam TPPU. Pelaksanaan aksi dilakukan dengan cara: a) BNN mengajukan permohonan data Informasi terkait tersangka TPPU hasil narkotika dan prekusor narkotika kepada K/L terkait; b) K/L menerima permohonan data informasi dari BNN; c) K/L mengirimkan jawaban tentang pengajuan permintaan data informasi; d) BNN mengkompulir dan mendokumentasikan data informasi yang diterima oleh K/L terkait. 4) Pemantauan Aksi Melakukan monitoring terhadap setiap permohonan data/laporan informasi terkait tersangka TPPU hasil narkotika dan prekursor narkotika yang diajukan oleh BNN terhadap K/L.
1) Penentuan Isu Analisis transaksi keuangan terkait kejahatan narkotika dan prekursor narkotika. 2) Aksi a) Kementerian/Lembaga yang melaksanakan adalah PPATK; b) Indikator Keberhasilan: Laporan hasil analisis dan laporan informasi yang diduga hasil kejahatan narkotika dan prekusor narkotika; c) Ukuran Keberhasilan: 5 (lima) data inquiry setiap tahun anggaran. 3) Pelaksanaan Aksi a) BNN mengajukan permohonan analisis dan data transaksi keuangan dan profil tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK; b) PPATK melakukan analisa data transaksi keuangan berdasarkan permohonan permintaan inquiry kemudian melaporkan kepada BNN; c) PPATK memberikan informasi data transaksi keuangan mencurigakan yang diduga dari tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika. 4) Pemantauan Aksi a) BNN memonitor permohonan data transaksi keuangan yang dikirimkan kepada PPATK; b) BNN memonitor jumlah permohonan dan jawaban dari PPATK data transaksi keuangan yang diajukan (minimal 5 data inquiry dalam 1 tahun).
1) Penentuan Aksi Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika dan/atau TPPU terkait narkotika dan prekursor narkotika. 2) Aksi a) Kementerian/Lembaga yang melaksanakan yaitu:
b) Indikator Keberhasilan
c) Ukuran keberhasilan: 10 Penetapan sita dan 10 keterangan pemblokiran setiap tahun anggaran. 3) Pelaksanaan Aksi a) BNN mengajukan ke Kementerian Keuangan dan Kejaksaan terkait data aset tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika; b) Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kejaksaan melakukan cek fisik dan penilaian aset terhadap permohonan yang disampaikan oleh BNN; c) Kejaksaan melakukan pendataan terkait penetapan sita aset tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika; d) BNN mengajukan pemblokiran terkait aset tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika kepada Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional; e) BPN menerbitkan surat pemblokiran atas aset tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika; f) BNN mengajukan pemblokiran terkait Kendaraan R4 dan R2 hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika kepada Polri (Dit. Lantas); g) Polri menerbitkan surat pemblokiran atas aset tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. 4) Pemantauan Aksi a) BNN melakukan monitoring terhadap permohonan dan jawaban data aset kepada Kementerian Keuangan dan Kejaksaan; b) BNN melakukan monitoring terhadap jumlah data penetapan sita aset kepada Kejaksaan; c) BNN melakukan monitoring terhadap jumlah aset dan peningkatan aset yang telah disita dari tahun sebelumnya.
1) Penentuan Isu a) Aksi Nasional yang ditetapkan adalah Pemetaan dan Pemusnahan Ladang Ganja; b) Sasaran dalam Aksi Nasional ini adalah:
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 12 Titik 13 Titik 14 Titik 15 Titik 16 Titik c) Peta Ladang Ganja yang telah teridentifikasi adalah informasi mengenai suatu wilayah tertentu yang menyajikan keterangan pemanfaatan ruang sebagai lokasi penanaman ganja, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik; d) Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi, surat kedinasan dan komunikasi lisan dalam hal dibutuhkan percepatan. 2) Aksi a) Direktorat Narkotika, Deputi Bidang Pemberantasan BNN merupakan koordinator dalam aksi pemetaan dan pemusnahan ladang ganja; b) Kementerian/Lembaga yang tersinergi dalam aksi pemetaan dan pemusnahan ladang ganja adalah sebagai berikut:
3) Pelaksanaan Aksi Pemetaan Ladang Ganja a) Pelaksanaan kegiatan pemetaan ladang ganja diawali dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan dengan metode observasi melalui ground survey dan air survey; b) Kegiatan penyelidikan dengan menggunakan metode observasi melalui ground survey dilaksanakan oleh BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) Kegiatan penyelidikan dengan metode observasi melalui air survey dilaksanakan oleh BNN bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; d) BNN bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melaksanakan penyelidikan dengan metode observasi melalui air survey dengan memanfaatkan teknologi pesawat terbang tanpa awak dengan sasaran tersajinya citra udara; e) BNN bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melaksanakan penyelidikan dengan metode observasi melalui air survey dengan memanfaatkan teknologi pesawat terbang tanpa awak dengan sasaran tersajinya citra udara; f) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyajikan citra satelit; g) Badan Informasi Geospasial melaksanakan pengambilan sample hyperspectral dari tanaman ganja yang ditemukan; h) Data/informasi yang didapatkan dari hasil penyelidikan dijadikan sebagai data pendukung dalam pembentukan peta ladang ganja; i) Badan Informasi Geospasial membentuk peta ladang ganja berdasarkan data/informasi/hasil yang terkumpul dari kegiatan penyelidikan yang telah dilaksanakan. Pemusnahan Ladang Ganja a) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan ladang ganja merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan; b) Pemusnahan ladang ganja dilaksanakan dengan cara dibakar pada tempat kejadian perkara; c) Pelaksana dalam kegiatan pemusnahan ladang ganja yang telah teridentifikasi adalah:
d) BNN dan/atau BNN Provinsi bertugas sebagai koordinator dalam pemusnahan ladang ganja; e) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertugas dalam pengamanan personel selama pelaksanaan kegiatan pemusnahan ladang ganja; f) Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas dalam pengamanan personel selama pelaksanaan kegiatan pemusnahan ladang ganja; g) Direktorat Narkotika, Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajaran bertugas melaksanakan pemusnahan ladang ganja; h) Polisi Hutan dan Dinas Pertanian bertugas melaksanakan pemusnahan ladang ganja; i) BNN/BNNP membuat Berita Acara Pemusnahan. 4) Pemantauan Aksi a) Dalam hal pelaksanaan aksi berupa kegiatan Pemetaan, Penyelidikan dan Pemusnahan, maka pemantauan aksi dilaksanakan melalui kegiatan Analisa dan Evaluasi yang dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan Pemetaan, Penyelidikan dan Pemusnahan ladang ganja; b) Hasil Analisa dan Evaluasi dicatat dan dilaporkan oleh tiap-tiap pelaksana kegiatan untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing pimpinan satuan kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses pemasukan/penginputan laporan ke website oleh masing-masing person in charge (PIC) Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah; c) Dalam hal pelaksanaan aksi berupa kegiatan perencanaan, penyediaan data dan kegiatan non- lapangan lainnya, maka pemantauan aksi dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, baik secara tatap muka (rapat koordinasi, pertemuan, dsb) maupun melalui pemanfaatan IT (teleconference, video conference, dsb); d) Hasil koordinasi dicatat dan dilaporkan oleh tiap-tiap pelaksana kegiatan untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing pimpinan satuan kerja Kementerian/ Lembaga Negara/ Pemerintah Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses pemasukan/ penginputan laporan ke website pelaporan oleh masing-masing person in charge (PIC) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
1) Penentuan Isu Kompleksnya kegiatan pengawasan pintu masuk NKRI yang disebabkan oleh: 1) Luasnya wilayah NKRI yang memiliki garis perbatasan yang panjang dengan kondisi dukungan infrastruktur yang tidak merata; dan 2) Banyaknya instansi yang berkepentingan dalam proses bisnis di pintu masuk NKRI. Untuk memperkuat pengawasan di pintu masuk NKRI, Direktorat Interdiksi sesuai tugas dan fungsinya perlu menginisiasi dan mewujudkan data yang terkolaborasi dari tiap-tiap K/L yang ditentukan yang terkait dengan penguatan pengawasan di pintu masuk negara Republik Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan Pos Lintas Batas). Data yang terkolaborasi ini mendukung BNN c.q. Dit. Interdiksi dalam melakukan pengembangan hasil penyelidikan dan/ atau penyidikan tindak pidana Narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) di pintu masuk NKRI. 2) Aksi Dalam rangka mewujudkan pertukaran data untuk memperkuat pengawasan di pintu masuk NKRI, dicanangkan aksi-aksi sebagai berikut: a) Tercapainya kesepakatan (Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama) terkait kolaborasi data: pengiriman data/informasi, pertukaran data/informasi, pemberian akses terbatas terhadap data/informasi K/L terkait; b) Tersedianya narahubung untuk komunikasi antara BNN dengan K/L dan antar K/L; c) Terlaksananya pertukaran data terkait TP Narkotika yang dapat berbentuk: pengiriman data dari K/L kepada BNN atau tersedianya akses data K/L yang diberikan kepada BNN; d) Terbentuknya data lidik dan sidik TP Narkotika di pintu masuk NKRI yang terkolaborasi. Data yang dipertukarkan mencakup: No. Instansi Usulan pertukaran data Ket
Ditjen Imigrasi Data Penerbitan Paspor WNI - Nama - TTL - Jenis Kelamin - Nomor Paspor - Tanggal penerbitan paspor - Tanggal kadaluwarsa paspor - Citra digital halaman biodata paspor Data Perlintasan WNI - Nama - Nomor Paspor - Tempat Pemeriksaan Imigrasi - Jenis Perlintasan - Tanggal Perlintasan Data Perlintasan WNA - Nama - Kewarganegaraan - Nomor Paspor - Tempat Pemeriksaan Imigrasi - Jenis Perlintasan - Tanggal Perlintasan Data Izin Tinggal Terbatas WNA - Nama - Nomor Paspor - Jenis Kelamin - Tanggal lahir - Kewarganegaraan - Jenis Izin Tinggal Data Aplikasi Pengawasan Orang Asing - Nama - Nomor Paspor - Lokasi Tempat Tinggal Sementara/Menetap Data Cekal Narkotika - Nama - Nomor Paspor - TTL - Kewarganegaraan.
Ditjen Pemasyarakatan Data WBP - Nama - NIK - Nomor paspor - TTL - Jenis Kelamin - Nama Lapas - Jenis pidana - Lama hukuman - Tanggal masuk Lapas Data Perpindahan WBP - Nama - NIK - Nomor paspor - TTL - Jenis Kelamin - Lapas asal - Lapas tujuan - Tanggal pemindahan
Ditjen AHU Data pendaftaran badan usaha - Nama Badan Usaha - Tanggal pengesahan - Nomor Daftar - Alamat Badan Usaha - Kategori izin usaha - Nama Direktur Utama - TTL Direktur Utama - Alamat Direktur Utama
Interdiksi Data kasus yang ditangani interdiksi. - Nama tersangka - TTL - NIK - No paspor - Jumlah barang bukti - Jenis barang bukti - Tanggal kejadian perkara 3) Pelaksanaan Aksi a) Menginventarisir K/L yang terkait dengan pengawasan di pintu masuk NKRI dan menyusun matriks daftar kebutuhan data dari setiap K/L tersebut; b) Menyampaikan matriks daftar kebutuhan tersebut dan berkoordinasi dengan Direktorat Kerjasama BNN sebagai unit yang memfasilitasi kerja sama antar lembaga dengan BNN; c) Bersama Direktorat Kerjasama, melakukan koordinasi dan penyiapan Nota Kesepahaman (NK) dengan K/L terkait untuk mendukung terwujudnya pertukaran data yang akan digunakan untuk penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP); d) Ditandatanganinya Nota Kesepahaman atas pertukaran data dan informasi BNN dengan K/L; e) Bersama Direktorat Kerjasama, melakukan koordinasi dan penyiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan K/L terkait substansi pelaksanaan pertukaran data yang akan digunakan untuk penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana Narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP); f) Ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama tentang pertukaran data dan informasi BNN dengan K/L; g) Penunjukan para PIC di tiap-tiap K/L sehingga kegiatan pertukaran data dapat terkontrol dan berkesinambungan; h) Pelaksanaan pertukaran data antar K/L terkait secara efektif; i) Pelaporan pelaksanaan Aksi yang didasarkan pada capaian Aksi yang telah ditentukan; 4) Pemantauan Aksi a) Monitoring dan Evaluasi pengumpulan dan validasi data dan/atau informasi yang diminta kepada setiap Kementerian/Lembaga Negara yang terkait sesuai waktu yang telah ditentukan; b) Pembahasan hasil monitoring dan evaluasi pertukaran data, memberikan rekomendasi (apabila diperlukan) sesuai waktu yang ditentukan.
1) Penentuan Isu Bahwa tantangan global DJBC yang dihadapi saat ini adalah maraknya perdagangan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam menghadapi tantangan tersebut, masing-masing satuan kerja DJBC baik kantor pusat maupun kantor vertikal telah berinovasi menciptakan sistem dan aplikasi pengawasan Narkotika yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan Narkotika DJBC secara nasional dibutuhkan suatu pusat analisis dan targetting yang komprehensif khusus Narkotika yang terdiri dari sistem aplikasi pengawasan yang terintegrasi dan terpadu serta sumber daya analis berupa Customs Narcotics Targetting Center (CNTC). 2) Pembuatan Aksi CNTC adalah sistem kerja intelijen dan sistem risk assessment terhadap orang, barang/Kargo dan sarana pengangkut (sarkut) baik udara, laut dan darat yang berpotensi terkait kejahatan penyelundupan narkotika meliputi individu, entitas dan jaringan serta pola dan modus yang digunakan. Pengembangan CNTC sebagaimana dijelaskan di atas memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: a) Memperkuat kemampuan manajemen risiko pengawasan DJBC dalam mendeteksi setiap pelintas batas, lalu lintas barang dan sarkut yang berisiko membawa atau berisi NPP sebagai sistem peringatan dini cerdas (smart early warning system). b) Memberi solusi yang efisien ketika keterbatasan pengelolaan SDM atau personel dihadapkan dengan tantangan tugas yang semakin kompleks karena pengawasan ataupun pemeriksaan terhadap penumpang akan bisa selektif dilakukan hanya kepada pelintas batas, atau barang dan sarkut yang memang telah terdeteksi sebagai High Risk oleh sistem analisis CNTC dikombinasi dengan X-Ray, Trace Detector, K9 dan mekanisme lain; c) Mendukung Travel Facilitation melalui sistem targeting penumpang, barang dan sarkut high-risk berdasarkan CNTC untuk pemeriksaan fisik pelintas batas, barang dan sarkut sehingga pelintas batas, barang dan sarkut yang tidak terindikasi ada kegiatan illegal akan mendapat kelancaran proses kepabeanan; Berdasarkan hal tersebut, program kerja yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan CNTC adalah sebagai berikut: Program Kerja 2020 2021 2022 2023 2024 Penyusunan Proses Bisnis CNTC Ke IKC Penyusunan dan pengajuan RKAKL 2022 Utilisasi data eksternal dan desain Mockup feeder data eksternal dan Mockup Dashboard CNTC Pembuatan Risk Engine dan dashboard CNTC ke dalam smart customs 4.0 Pembangunan sarana prasarana CNTC Piloting CNTC 3) Pelaksanaan Aksi Proses pengembangan CNTC akan dilakukan bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) dalam rangka pengembangan aplikasi berbasis CEISA 4.0 dimana salah satu domainnya adalah Smart Customs and Excise yang didalamnya terdapat National Targetting System yang mana meliputi proses bisnis yang sama dengan CNTC. Sejalan dengan hal tersebut, hal-hal yang akan dilakukan diantaranya: a) Penyesuaian dan penyampaian proses bisnis CNTC ke Direktorat IKC, penyampaian SOP Analisis Data Impor Untuk Dipakai (PIB/PIBK) secara transaksional melalui kargo laut dan SOP Analisis Data Manifest Penumpang di bidang Narkotika; b) Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kebutuhan anggaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan CNTC; c) Pembuatan desain Mockup feeder data eksternal dan Mockup Dashboard CNTC bersama Direktorat IKC; d) Pembuatan Risk Engine dan dashboard CNTC ke dalam Smart Customs 4.0 bersama Direktorat IKC; e) Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan CNTC, seperti perangkat server, komputer, ruang analis, dan lain sebagainya; f) Melakukan identifikasi atas kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) yakni analis narkotika yang handal dan kompeten dalam rangka operasional sistem CNTC; g) Pembatasan akses user dalam penggunaan sistem CNTC agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya; h) Dukungan dan peran serta dari Kementerian/Lembaga terkait seperti BNN/Polri dalam rangka penyediaan data/informasi mengenai tindak pidana narkotika. 4) Pemantauan Aksi a) Membuat pelaporan setiap tahun dalam rangka progress pengembangan CNTC; b) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dalam rangka pemantauan pelaksanaan aksi; c) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester atas utilisasi data eksternal narkotika.
1) Dalam pelaksanaan kegiatan interdiksi, BNN harus bekerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan perbatasan dan arus lalu lintas barang dan orang. Untuk itu diperlukan sinergi agar tercapai pelaksanaan interdiksi yang terpadu oleh BNN dan berbagai K/L tersebut. Keputusan Kepala BNN Nomor: Kep/516/XI/2012/BNN tentang Teknis Operasional Pelaksanaan Interdiksi merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan interdiksi terpadu. Untuk mendukung terciptanya suatu pelaksanaan interdiksi yang terpadu, diperlukan suatu sistem yang dapat memfasilitasi kolaborasi data dan informasi serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengawasan lalu lintas peredaran gelap Narkotika.
1) Pembangunan sistem informasi yang dapat menerima, menyimpan, mengelola dan mengolah data yang bersumber dari berbagai instansi yaitu: BNN (Dit. Intelijen, Dit. Interdiksi, Puslitdatin), Kemenkumham (Ditjen Imigrasi), Kemenkeu (DJBC), Polri (NCB-Interpol), dan Bakamla. Peran K/L dalam hal ini adalah penyiapan akses untuk S.I.T. Akses yang dimaksud adalah sistem komunikasi/akses informasi dari sistem informasi milik K/L ke S.I.T. yang dimiliki BNN. Akses yang disiapkan dapat berupa sistem interkoneksi web service, sistem pengiriman data melalui protokol ftp, email, remote akses atas sistem informasi milik K/L menggunakan protokol web application atau metode-metode lainnya berdasarkan kesepakatan antara BNN dan K/L. Yang masuk dalam poin rencana aksi ini hanya mencakup akses untuk komunikasi antar sistem, sedangkan konten data yang dipertukarkan, masuk dalam bahasan RAN Pertukaran Data. 2) Pembangunan fisik command center yang dilengkapi sarana sentral data, sistem akses dan keamanan serta infrastruktur jaringan komunikasi data yang aman dan handal. 3) Pembangunan fisik post-command center yang dilengkapi sistem akses dan keamanan serta infrastruktur jaringan komunikasi data yang aman dan handal untuk memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi di tingkat lokal. 4) Operasionalisasi Command Center yang dapat melibatkan peran serta K/L terkait yaitu BNN (Dit. Interdiksi, BNNP/K tertentu) Kemenkumham (Ditjen Imigrasi), Kemenkeu (DJBC), Kemenhub (Ditjen Hubla, Ditjen Hubdar, Ditjen Hubud), Polri (NCB-Interpol), TNI, BNPP dan Bakamla. Peran K/L dalam hal ini adalah memberikan dukungan dalam rangka beroperasinya command center dan/atau post- command center, antara lain berupa dukungan SDM untuk dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan infrastruktur seperti peminjaman ruangan dan peralatan dalam pelaksanaan kegiatan, dan terutama dukungan sistem untuk memfungsikan S.I.T. yaitu penyediaan akses dan/atau pertukaran data/informasi.
1) Menyiapkan cetak biru, membangun, menguji coba dan mengembangkan perangkat lunak (software) sistem informasi yang dapat menerima, menyimpan, mengelola dan mengolah data yang bersumber dari berbagai instansi. 2) Menyiapkan infrastruktur pendukung perangkat keras Sistem Informasi Terpadu, diantaranya perangkat server dan perangkat command center sebagai pusat monitoring dan pengendalian Sistem Informasi Terpadu. 3) Membentuk Pusat Komando Operasi Interdiksi Terpadu yang berfungsi sebagai lokasi command center dan server bagi sistem, serta lokasi untuk memfasilitasi kegiatan pengoperasian Sistem Interdiksi Terpadu. Pusat Komando Operasi Interdiksi Terpadu (Puskoops) tidak hanya berfungsi sebagai lokasi server dan command center bagi perangkat lunak S.I.T., namun juga lokasi yang mampu memfasilitasi kegiatan operasional sehari-hari Interdiksi Terpadu yang tidak hanya mencakup pengoperasian sistem informasi saja tetapi juga kegiatan koordinasi, kolaborasi, administrasi perkantoran dan dukungan operasi. 4) Membentuk Pos Komando Operasi Interdiksi Terpadu yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pusat Komando di daerah/zona rawan. Keberadaan Pos Komando Operasi Interdiksi Terpadu (Poskoops) di daerah/zona rawan diharapkan mampu memfasilitasi kolaborasi tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat aparatur lokal yang bersinggungan langsung dengan kerawanan tersebut. Poskoops juga harus mampu memfasilitasi kegiatan koordinasi, kolaborasi, administrasi perkantoran dan dukungan operasi di tingkat daerah. 5) Secara kontinyu, mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan/kapasitas/kehandalan S.I.T. Pengembangan S.I.T. sudah pasti tidak akan langsung ideal dalam percobaan pertama, namun memerlukan pengembangan yang berkelanjutan. Pengembangan tersebut dapat berupa peningkatan kemampuan pengolahan dan analisis data, perluasan interkoneksi dengan sistem informasi milik K/L, peningkatan keamanan dan kehandalan sistem. Oleh karena itu, perlu menjadi poin khusus untuk dilakukannya pengembangan berkelanjutan terhadap S.I.T. 6) Menyiapkan personel untuk mengawaki Pusat dan Pos Komando Operasi Interdiksi Terpadu. S.I.T. yang telah dibangun dan dikembangkan, lengkap dengan Pusat dan Pos Komandonya memerlukan SDM yang berkualifikasi untuk beroperasinya S.I.T. secara efektif. Penyiapan personel yang dimaksud termasuk di dalamnya kegiatan pengadaan maupun pengembangan SDM. Patut menjadi perhatian juga, personel yang disiapkan tidak selalu harus dari BNN melainkan juga terbuka bagi kolaborasi dengan personel K/L lain yang mendukung operasionalisasi S.I.T. 7) Menyiapkan akses interkoneksi Sistem Interdiksi Terpadu dengan K/L terkait. Oleh karena rencana aksi ini tidak terlepas dari rencana aksi Pertukaran Data, maka perlu disiapkan mekanisme pertukaran data yang terintegrasi dengan S.I.T. Metode/mekanisme komunikasi/akses data dapat berupa web service, web application, ftp, atau manual menggunakan email.
1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kementerian/ Lembaga terkait Sistem interdiksi terpadu secara periodik, bisa per 6 (enam) bulan atau tahunan; 2) Kementerian/Lembaga melakukan pengiriman laporan kegiatan kepada Direktorat Interdiksi dan segera diputuskan apa bentuk tindak lanjut dari aksi yang telah dijalankan; 3) Bentuk laporan akan dibuat sama antara semua kementerian, sesuai kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh interdiksi.
1) Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan rekomendasi importir terdaftar (IT-Prekursor) dan eksportir terdaftar (ET-Prekursor) prekursor Narkotika; 2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika; 3) Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/656/XII/KA/OT.01/2018/BNN tentang Standar Operasional Prosedur Mikro Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
1) Dalam kegiatan Importir Prekursor, BNN memberikan rekomendasi kepada perusahaan IT-Prekursor dan ET- Prekursor; 2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa: a) Rekomendasi penunjukan sebagai impor terdaftar prekursor (IT- Prekursor) yaitu rekomendasi yang diberikan oleh BNN apabila perusahaan IT-Prekursor sudah layak untuk direkomendasikan sebagai Importir Terdaftar Prekursor. b) Rekomendasi Impor prekursor yaitu rekomendasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional apabila perusahaan IT-Prekursor sudah mendapat penunjukan sebagai IT-Prekursor dan akan melakukan kegiatan importasi Prekursor. c) Rekomendasi Ekspor Prekursor yaitu rekomendasi yang diberikan oleh BNN apabila perusahaan ET-Prekursor sudah mendapat penunjukan sebagai ET-Prekursor dan akan melakukan kegiatan eksportasi Prekursor.
1) Melakukan penelitian Administrasi terhadap perusahaan yang mengajukan Rekomendasi Impor meliputi: a) Kelengkapan/Legalitas Perusahaan; b) Tujuan Penggunaan Prekursor; c) Pengguna akhir Prekursor; d) End User Declaration dari pengguna Akhir; e) Jenis Prekursor; f) Jumlah Prekursor; dan g) Laporan Penggunaan Prekursor sebelumnya. 2) Melakukan penelitian administrasi terhadap perusahaan yang mengajukan rekomendasi ekspor meliputi: a) Kelengkapan/Legalitas Perusahaan; b) Jenis Prekursor; c) Jumlah Prekursor; d) Tujuan penggunaan prekursor; e) Nama dan alamat Perusahaan di negara tujuan ekspor; dan f) Negara tujuan ekspor. 3) Kelengkapan administrasi perusahaan meliputi: a) SIUP; b) NPWP; c) TDP; d) Ijin Domisili; e) API-U; f) Akte Pendirian Perusahaan; dan g) Penunjukkan sebagai IT atau ET Prekursor. 4) Mendata realisasi eksportasi dan importasi prekursor pada perusahaan. 5) Melakukan Pengecekan Fisik perusahaan yang meliputi: a) Lokasi perusahaan dan gudang; b) Jumlah Karyawan; c) Kualitas dan kelayakan fisik perusahaan yang meliputi pabrik, gudang, ventilasi, sirkulasi udara dan alat pemadam kebakaran; dan d) Keamanan, penyimpanan dan keamanan produksi dan lingkungan. 6) Melakukan pengecekan PIC (Person in Charge) yang meliputi: a) Direktur perusahaan; b) Manajer perusahaan dan pabrik; c) Penanggung jawab gudang penyimpanan; dan d) Penanggung jawab Distribusi. 7) Melakukan verifikasi terhadap prekursor, meliputi: a) Jumlah realisasi impor dan ekspor; b) Jumlah realisasi pendistribusian; c) Jumlah stok/sisa stok; dan 8) Menerbitkan Pre Export Notification kepada negara tujuan ekspor prekursor.
1) Guna ketertiban administrasi pengawasan prekursor, Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Bidang Pemberantasan BNNP, dan Seksi Pemberantasan BNNKab/Kota yang melakukan kegiatan pengawasan prekursor wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pengawasan prekursor narkotika; 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan berdasarkan tingkat kewilayahan sebagai berikut: a) Tingkat BNN kepada Kepala BNN melalui Deputi Pemberantasan BNN; b) Tingkat BNNP kepada Kepala BNNP untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BNN setiap 3 bulan sekali per tahun; c) Tingkat BNN Kab/Kota kepada Kepala BNN Kab/Kota untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP setiap 3 bulan sekali per tahun. 3) PELAPORAN Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, segera melaporkan kepada Kepala BNN melalui Deputi Pemberantasan dan instansi terkait. a) Perusahaan IT-Prekursor dan ET-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor Prekursor kepada BNN setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan ketiga; b) Perusahaan IT-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi pendistribusian Prekursor ke Perusahaan end user kepada BNN setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan ketiga; c) Perusahaan pengguna akhir yang menggunakan Prekursor wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Prekursor dan sisa Prekursor kepada BNN setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan ketiga; d) Perusahaan IT-Prekursor wajib menjual prekursor kepada end user (pengguna akhir) secara langsung tanpa perantara; e) Perusahaan end user atau pengguna akhir wajib menggunakan Prekursor sesuai dengan laporan realisasi pendistribusian yang dibuat oleh IT-Prekursor dan sesuai dengan end user declaration. C. BIDANG REHABILITASI
1) Penentuan Aksi Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika di setiap provinsi dan kabupaten/kota 2) Aksi Kapasitas layanan lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan pemerintah daerah masih belum mampu memenuhi kebutuhan perawatan bagi pecandu narkotika di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan survei epidemiologi BNN dan Puslitkes UI tahun 2014 menunjukkan bahwa estimasi kasar jumlah pecandu yang membutuhkan rehabilitasi sebanyak 280.000 orang (BNN,2014). Sementara, kapasitas layanan rehabilitasi milik pemerintah yang tersedia di seluruh Indonesia sekitar 20.000 orang. Artinya kapasitas milik pemerintah hanya sanggup memenuhi kebutuhan 7% - 10% pecandu. Sebagai pembanding, di negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat dan Australia, kapasitas layanan rehabilitasi dapat memenuhi minimal 22% dari populasi pecandu yang membutuhkan rehabilitasi (UNODC,2015). Saat ini, jumlah lembaga rehabilitasi sebanyak 943 lembaga, yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sosial sejumlah 189 lembaga (Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2019) dan 754 IPWL medis, termasuk Balai Besar/Balai/Loka dan Klinik Pratama BNNP/K (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/761/2018). Oleh sebab itu, definisi operasional rencana aksi ini yaitu layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam bentuk rawat jalan atau rawat inap, maupun Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika pada setiap Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan rencana aksi ini setiap Kabupaten/Kota memiliki layanan rehabilitasi sehingga akses masyarakat untuk memperoleh layanan rehabilitasi menjadi mudah. 3) Pelaksanaan Aksi Pada aksi ini target ukuran keberhasilannya adalah pada tahun 2020 dengan target 148 layanan, tahun 2021 dengan target 248 layanan, tahun 2022 dengan target 348 layanan, tahun 2023 dengan target 448 layanan dan untuk tahun 2024 dengan target 548 layanan. Untuk dapat tercapainya keberhasilan aksi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Melakukan meta data ketersediaan layanan rehabilitasi pada Provinsi, Kabupaten/Kota baik rawat inap, rawat jalan baik medis maupun sosial. Dari meta data tersebut dapat diketahui sebaran layanan rehabilitasi yang telah ada serta Kabupaten/Kota mana yang belum terdapat layanan rehabilitasi (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS, Polri dan BNN); b) Menentukan prioritas kabupaten/kota yang belum tersedia layanan rehabilitasi di wilayahnya untuk didorong agar wilayah kabupaten/kota tersebut sedikitnya memiliki layanan rehabilitasi (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS, Polri, Kemendagri, PMK dan BNN); c) Menentukan target tahunan berapa layanan yang akan dibentuk (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS, Polri dan BNN); d) Membuat instrumen/surat/edaran/peraturan untuk mendorong gubernur/bupati/walikota membentuk layanan rehabilitasi di wilayahnya (Kemendagri dan Pemda); e) Memfasilitasi terbentuknya/tersedianya layanan rehabilitasi pada kabupaten/kota yang telah menjadi prioritas (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS, Polri, Kemendagri dan BNN); f) Penguatan kapasitas layanan rehabilitasi melalui bimbingan teknis agar layanan rehabilitasi yang sudah terbentuk dapat melayani rehabilitasi secara berkesinambungan (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS, Polri dan BNN). 4) Pemantauan Aksi a) Memonitor data ketersediaan layanan rehabilitasi yang ada pada lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, POLRI, Kemenkumham dan BNN. b) Memonitor rencana pembentukan layanan rehabilitasi yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, POLRI, Kemenkumham dan BNN. c) Memonitor proses pembentukan layanan rehabilitasi yang sudah direncanakan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, POLRI, Kemenkumham dan BNN. d) Memonitor penguatan kapasitas layanan rehabilitasi yang di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, POLRI, Kemenkumham dan BNN.
1) Penentuan Isu Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional rehabilitasi 2) Aksi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2019, penyelenggara layanan Rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) telah dikonsensuskan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2019 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait dan telah disetujui menjadi Standar Nasional Indonesia. SNI ini mengatur persyaratan umum dan persyaratan khusus penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA. Persyaratan umum penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA yang diatur dalam SNI ini adalah: a) Kelembagaan: legalitas, struktur organisasi, visi dan misi. b) Prinsip penyelenggaraan layanan. c) Sistem rujukan dan jejaring. d) Sistem pelaporan. e) Evaluasi layanan. f) Penerimaan awal. g) Asesmen. h) Rencana terapi. i) Monitoring penggunaan NAPZA secara berkala. j) Pencatatan kemajuan penerima layanan. k) Sarana prasarana umum Sedangkan, persyaratan khusus penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA mengatur mengenai : a) sarana prasarana, b) intervensi medis dan psikososial, dan c) Sumber Daya Manusia Dengan telah ditetapkannya SNI maka menjadi konsensus seluruh Kementerian/Lembaga untuk menerapkan Standar Rehabilitasi ini pada penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungannya. 3) Pelaksanaan Aksi Melakukan tahapan sebagai berikut: a) Melakukan sosialisasi SNI Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi di lingkungan Kementerian/Lembaga (Kemenkes, Kemensos, Polri dan BNN); b) Identifikasi penyelenggara layanan rehabilitasi yang akan distandardisasi/dinilai (Kemenkes, Kemensos, Polri dan BNN); c) Menentukan penyelenggara layanan rehabilitasi yang akan dilakukan standardisasi/penilaian (Kemenkes, Kemensos, Polri dan BNN); d) Pelaksanaan proses standardisasi : melakukan asistensi/Bimtek/ coaching/supervisi kepada penyelenggara layanan rehabilitasi (Kemenkes, Kemensos, Polri dan BNN); e) Melakukan penilaian penyelenggara layanan rehabilitasi terhadap SNI Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi (Kemenkes, Kemensos, Polri dan BNN); f) Mendorong Kementerian/Lembaga agar mensosialisasikan dan mengimplementasikan SNI pada lingkungan K/L (Kemenko PMK); g) Mensosialisasikan, melakukan proses standardisasi, melakukan penilaian kepada penyelenggara layanan rehabilitasi di lingkungan Kemenkumham sesuai dengan standar layanan rehabilitasi yang telah ditetapkan Kemenkumham (Ditjen PAS). 4) Pemantauan Aksi a) Memonitor pelaksanaan sosialisasi standar layanan rehabilitasi di lingkungan Kementerian/Lembaga Kemenkes, Kemensos, POLRI, Kemenkumham, BNNP/Kab/Kota dan penyelenggara rehabilitasi komponen masyarakat; b) Memonitor penentuan target penyelenggara layanan rehabilitasi yang telah distandardisasi; c) Memonitor pelaksanaan standardisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga; d) Memonitor penyelenggaraan penilaian penyelenggara layanan rehabilitasi terhadap standar layanan yang sudah ditetapkan dan hasil penilaiannya; e) Memonitor dan mensosialisasikan, melakukan proses standardisasi, melakukan penilaian kepada penyelenggara layanan rehabilitasi di lingkungan Kemenkumham sesuai dengan standar layanan rehabilitasi yang telah ditetapkan Kemenkumham.
1) Penentuan Isu Pengintegrasian sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional 2) Aksi Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika Pasal 18 dan 19, yang menyatakan bahwa Kementerian terkait bidang rehabilitasi menyampaikan informasi pecandu narkotika kepada BNN. BNN menyelenggarakan sistem informasi pecandu narkotika. Informasi pecandu narkotika dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data yang sekurang-kurangnya meliputi: jumlah pecandu narkotika yang ditangani, identitas pecandu narkotika, jenis zat narkotika yang disalahgunakan, lama pemakaian, cara pakai zat, diagnosis dan jenis pengobatan/riwayat rehabilitasi yang pernah dijalani. Hingga saat ini, sistem informasi data rehabilitasi secara nasional belum terwujud sehingga data Nasional pecandu Narkotika belum dapat secara cepat dan real time disajikan kepada user. 3) Pelaksanaan Aksi Untuk dapat tercapainya keberhasilan aksi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Kemenkes, Kemensos dan Ditjen PAS mengirim struktur data dan API yang dikoordinir oleh BNN dan Kominfo. b) Mempelajari struktur data sistem informasi rehabilitasi yang tersedia dan mengidentifikasi komponen sistem informasi pada Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS dan BNN yang akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi nasional (Kominfo dan BNN). c) Menyusun/merumuskan platform sistem informasi rehabilitasi NAPZA nasional terpadu. Platform ini akan ditampilkan dalam dashboard sistem informasi rehabilitasi nasional yang bisa diakses oleh K/L (Kominfo dan BNN). d) Menyepakati platform sistem informasi yang telah dirumuskan (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS, Kominfo dan BNN). e) Melakukan sinkronisasi dan integrasi sistem informasi rehabilitasi NAPZA nasional terpadu. BNN dengan K/L terkait melakukan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi dengan instansi pelaksana layanan rehabilitasi medis dan sosial baik milik pemerintah maupun komponen masyarakat terkait dengan sistem informasi rehabilitasi NAPZA nasional terpadu (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS dan BNN). f) Pelatihan kepada petugas penginput data mengenai sistem informasi ini yang dikoordinasikan oleh setiap K/L terkait bekerja sama dengan mitra-mitra di lapangan (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS dan BNN). g) Penginputan data ke sistem informasi rehabilitasi NAPZA terpadu oleh setiap K/L (Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS, Polri dan BNN). h) Rapat koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka penyusunan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan platform terumuskan data terinput sesuai dengan komponen yang terdapat dalam sistem (dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). i) Merencanakan pengembangan pengintegrasian sistem informasi untuk penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan (dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). 4) Pemantauan Aksi a) Memonitor hasil identifikasi struktur data dan API Sistem informasi yang ada pada Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS dan BNN. b) Memonitor platform yang telah dirumuskan apakah dapat diimplementasikan pada sistem informasi yang ada di Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS dan BNN. c) Memonitor hasil sinkronisasi dan integrasi sistem informasi pada Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS dan BNN. d) Memonitor kecukupan SDM operator sistem informasi yang ada pada Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS dan BNN. e) Melakukan monitoring proses penginputan yang dilakukan oleh operator sistem informasi pada Kemenkes, Kemensos, Ditjen PAS dan BNN. f) Memonitor rencana pengembangan sistem informasi yang sudah terintegrasi.
Seringnya rotasi dan mutasi pegawai pada Puskesmas, Rumah Sakit, Panti maupun penyelenggara rehabilitasi lainnya yang sudah mengikuti pelatihan menjadi kendala bagi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi. Selain itu belum adanya sumber daya manusia yang terlatih pada lembaga yang akan menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi juga menjadi kendala bagi lembaga yang akan menyelenggarakan layanan rehabilitasi.
1) Identifikasi data petugas rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat yang ada pada lingkungan Kementerian/Lembaga (Kemenkes, Kemensos, Polri, Kemenkumham dan BNN); 2) Analisis data petugas rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan (Kemenkes, Kemensos, Polri, Ditjen PAS dan BNN); 3) Menyusun rencana pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi petugas rehabilitasi (Kemenkes, Kemensos, Polri, Ditjen PAS dan BNN); 4) Mengusulkan petugas pelaksana rehabilitasi untuk diikutsertakan peningkatan kompetensi bagi petugas rehabilitasi (Kemenkes, Kemensos, Polri, Ditjen PAS dan BNN); 5) Melaksanakan peningkatan kompetensi bagi petugas rehabilitasi dan atau mengusulkan petugas rehabilitasi untuk mengikuti peningkatan kemampuan yang diselenggarakan oleh UNODC/Colombo Plan (Kemenkes, Kemensos, Polri, Ditjen PAS dan BNN); 6) Mendorong Balai Latihan Kerja untuk mengakomodasi pelatihan vokasional kepada mantan pecandu Narkotika dalam rangka reintegrasi sosial (Kemenaker); 7) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi petugas rehabilitasi (Kemenkes, Kemensos, Polri, Ditjen PAS, Kemenaker dan BNN).
1) Memonitor hasil identifikasi dan analisis data petugas rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi dan IBM yang ada pada lingkungan Kemenkes, Kemensos, Polri, Ditjen PAS dan BNN; 2) Memonitor rencana pelaksanaan peningkatan kemampuan bagi petugas rehabilitasi yang ada pada lingkungan Kemenkes, Kemensos, Polri, Ditjen PAS dan BNN; 3) Memonitor pelaksanaan peningkatan kemampuan bagi petugas rehabilitasi yang ada pada lingkungan Kemenkes, Kemensos, Polri, Ditjen PAS dan BNN; 4) Memonitor pelatihan vokasional pada Balai Latihan Kerja milik Kemenaker; 5) Memonitor hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kemampuan bagi petugas rehabilitasi. D. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DATA, DAN INFORMASI
Mengingat begitu besarnya bahaya penyalahgunaan narkotika, maka perlu ada upaya dan program strategis untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Agar program strategis dapat dirancang dan diimplementasikan secara efisien dan efektif tentunya dibutuhkan data yang diperoleh melalui kegiatan survei dimana masyarakat dijadikan sasaran survei untuk menjaring informasi terkait penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Data ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Bappenas dalam menyusun sasaran utama pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan, khususnya terkait dengan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hasil survei juga dapat digunakan sebagai bahan dalam membuat laporan untuk luar negeri, seperti dalam Sidang CND, Sidang ASOD, Global Smart dan form yang diisi pada Dainap, ARQ dan sebagainya. Mengingat pentingnya pemanfaatan data tersebut, maka perlu dilakukan survei tentang prevalensi penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh yang dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka data yang dapat diperoleh melalui survei sebagai berikut: 1) Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dan angka kesetaraannya di tingkat nasional dan provinsi di Indonesia; 2) Riwayat pemakaian narkotika; 3) Pengaruh perilaku beresiko terhadap penyalahgunaan narkotika; 4) Sikap masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika; 5) Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika; 6) Dampak pemakaian narkotika; 7) Persepsi masyarakat tentang tempat dan pekerjaan rawan narkotika; dan 8) Upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Dalam penentuan aksi ini terdapat ukuran keberhasilan yang harus dicapai dalam rencana aksi P4GN. Adapun ukuran keberhasilannya sebagai berikut: Ukuran Keberhasilan Pelaksanaan Penelitian 2020 2021 2022 2023 2024 1 dokumen hasil penelitian 1 dokumen hasil penelitian Dalam ukuran keberhasilan tersebut, pelaksanaan survei hanya dilakukan pada tahun 2021 dan 2023 (berdasarkan arahan Bappenas).
1) Perencanaan. 2) Pembentukan tim peneliti. 3) Penyusunan desain penelitian. 4) Pengumpulan data. 5) Pengolahan dan analisis data. 6) Penyajian data hasil penelitian.
1) Perencanaan penelitian meliputi: a) Memasukkan kegiatan survei prevalensi penyalahguna narkotika dalam Rencana Strategi BNN. b) Mengajukan anggaran kegiatan survei prevalensi penyalahguna narkotika. 2) Pembentukan tim peneliti meliputi: a) Membuat Perjanjian Kerja Sama Penelitian antara BNN dengan Kementerian/Lembaga terkait. b) Menyusun Tim Pokja yang terdiri dari personel BNN dan Kementerian/Lembaga terkait. c) Menyusun pembagian tugas Tim Pokja. 3) Penyusunan desain penelitian dengan melibatkan seluruh tim Pokja, meliputi: a) Menyusun latar belakang masalah. b) Menyusun tujuan penelitian. c) Menyusun kerangka konseptual. d) Menyusun metode penelitian. e) Menyusun jadwal penelitian. f) Menyusun daftar pustaka. 4) Pengumpulan data dengan melibatkan seluruh tim Pokja, meliputi: a) Mengadakan pelatihan pengumpulan data lapangan. b) Melaksanakan pengambilan data kepada seluruh responden dan informan penelitian. 5) Pengolahan dan analisis data dengan melibatkan seluruh tim Pokja, meliputi: a) Melaksanakan entry data hasil penelitian. b) Melaksanakan analisis data hasil penelitian. 6) Penyajian data hasil penelitian dengan melibatkan seluruh tim Pokja, meliputi: a) Melaksanakan penyusunan laporan hasil penelitian. b) Melaksanakan penyusunan policy brief dan policy paper.
1) Mengikuti kegiatan rapat yang dilakukan oleh tim Pokja. 2) Melakukan supervisi lapangan.
1) Kegiatan penyusunan data dan informasi P4GN secara elektronik dan non elektronik akan melibatkan Kementerian/Lembaga yang punya singgungan dengan kegiatan P4GN. Kementerian yang dimaksud adalah: a) Kementerian Kesehatan; b) Badan Pengawas Obat dan Makanan; c) Kementerian Sosial; d) Kementerian Luar Negeri; e) Kepolisian Negara Republik Indonesia; f) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; g) Kementerian Keuangan; h) Kementerian Perdagangan; i) Kementerian Komunikasi dan Informasi; j) Badan Perencana Pembangunan Nasional; k) NCB Interpol Indonesia; l) Kementerian Perindustrian; m) Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan; n) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; o) Badan Narkotika Nasional. 2) Penyusunan data dan informasi P4GN akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan klasifikasi sebagai berikut: a) Data tentang kebijakan dan strategi penanganan P4GN Penjelasan: Data tentang kebijakan dan strategi penanganan P4GN ini adalah data yang berkaitan dengan arah kebijakan ataupun peraturan ataupun rencana dan evaluasi tentang penanganan P4GN. Pengampu: Data dengan kategori ini diampu oleh seluruh K/L yang terlibat dalam aksi RAN ini. Jenis Data: Adapun data-data yang yang akan dihimpun pada kategori ini adalah:
ii. Data tentang peraturan yang sudah diundangkan terkait P4GN dari seluruh lini; iii. Data tentang penelitian terkait P4GN; iv. Data tentang Kerjasama terkait P4GN;
vi. Data-data penanganan P4GN lainnya yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kategori supply dan demand reduction. b) Data tentang demand reduction Penjelasan: Data tentang demand reduction ini merupakan data yang berkaitan dengan aksi pada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi pada penanganan P4GN. Pengampu: Data dengan kategori ini diampu oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN. Jenis Data: Adapun data-data yang yang akan dihimpun pada kategori ini adalah:
ii. Jumlah pasien rehabilitasi berdasarkan jenis penyalahgunaannya; iii. Jumlah pasien rehabilitasi yang terkena AIDS dan HIV; iv. Data tentang infrastruktur eksisting dalam penyelenggaraan Narkotika;
c) Data tentang supply reduction Penjelasan: Data tentang supply reduction ini merupakan data yang berkaitan dengan aksi penegakkan pada bidang P4GN. Pengampu: Data dengan kategori ini diampu oleh POLRI, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), BPOM, Kemendag, Kemenperin, PPATK, Kemenkumham dan BNN. Jenis Data: Adapun data-data yang yang akan dihimpun pada kategori ini adalah:
ii. Data tentang jalur edar barang bukti Narkotika; iii. Data tentang kemurnian barang bukti Narkotika; iv. Data tentang penyalahgunaan barang-barang kimia yang menjadi bahan baku Narkotika;
1) Pelaksanaan Aksi Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu: a) Elektronik 1) Web Service Puslitdatin akan membuatkan service melalui API yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh K/L terkait dalam pelaksanaan pengumpulan datanya. 2) Email Puslitdatin akan menyiapkan email yang dapat digunakan untuk pengiriman data yang sudah disiapkan. b) Non Elektronik Pengumpulan secara non elektronik dapat dikirimkan kepada Puslitdatin melalui surat dinas dari masing- masing Lembaga. 2) Mekanisme Pengumpulan data P4GN dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan masa yang akan disepakati. 3) Pendampingan Pendampingan yang akan dilakukan oleh Puslitdatin adalah asistensi terkait masalah teknis pengumpulan data.
BAB III MEKANISME PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB ini digunakan sebagai acuan/panduan dalam melaksanakan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) bagi instansi koordinator dan pelaksana. Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020–2024, penugasan pemantauan, evaluasi serta pelaporan diemban oleh BNN bersama Bappenas. Oleh karena itu lingkup pedoman petunjuk teknis pada BAB ini dikhususkan bagi BNN dan Bappenas berikut masing-masing instansi vertikal di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota. A. Mekanisme Pelaporan Sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Diktum Ketiga poin 5 (c), bahwa: “Kepala BNN melaporkan kepada Presiden, hasil pelaksanaan RAN P4GN Tahun 2020-2024 berdasarkan laporan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran.” Petunjuk teknis dalam tugas pelaporan pelaksanaan RAN P4GN yang dapat dipedomani sebagai berikut:
1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 2) Menteri Dalam Negeri; 3) Kepala Bappenas.
B. Pemantauan dan Evaluasi Sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Diktum Ketiga poin 5 (b) dan (c), bahwa: “Kepala BNN bersama Kepala Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN Tahun 2020-2024.” Dan “Kepala BNN bersama Kepala Bappenas melaporkan kepada Presiden hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN Tahun 2020-2024 setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.” Penjabaran dari tugas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN di atas, berikut disusun hal-hal untuk dapat dipedomani:
BAB IV PENUTUP Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden RAN P4GN Tahun 2020-2024. Dengan Juknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman meningkatkan pemahaman bagi K/L/D dalam upaya penanganan P4GN di lingkungan masing-masing. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada juknis ini maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan juknis selanjutnya. Semoga pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN 2020-2024 dapat berjalan lancar dan mendapat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD PETRUS R. GOLOSE Paraf:
Membuka PDF…
Instruksi Presiden (Inpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan