DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); www.peraturan.go.id 2016, No.1776

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 198);
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.peraturan.go.id 2016, No.1776
2.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4.Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sejenis. www.peraturan.go.id 2016, No.1776

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan terhitung mulai bulan Mei Tahun 2016, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang dinyatakan tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b.Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain;
c.Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
e.Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
f.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun www.peraturan.go.id 2016, No.1776

BAB III

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

(1)Hari kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah 5 (lima) hari kerja per minggu, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.
(3)Jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, waktu istirahat pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan
2. b.hari Jumat, pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat, waktu istirahat pukul 11.30 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
(4)Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri setiap bulan Ramadhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Batas waktu perekaman sidik jari (finger print) masuk pukul 06.00 dan pulang pukul 21.30 waktu setempat.

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

(1)Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1776
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Pegawai yang:
1. a.terlambat masuk bekerja;
2. b.pulang sebelum waktunya;
3. c.tidak masuk bekerja;
4. d.sedang menjalani cuti sakit, rawat inap, rawat jalan dan keguguran;
5. e.sedang menjalani cuti bersalin, persalinan pertama dan ketiga, persalinan keempat dan berikutnya;
6. f.menjalani cuti karena alasan penting yaitu keluarga sakit atau meninggal dunia dan pengurusan ahli waris atau pernikahan pertama;
7. g.sedang menjalani cuti besar; dan
8. h.pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 9

(1)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan dalam % (perseratus).
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 10

(1)Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(2)Pegawai yang tidak masuk bekerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
1. a.tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
2. b.tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar www.peraturan.go.id 2016, No.1776 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
3. c.tidak masuk kerja karena sakit paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikenakan pemotongan 0% (nol perseratus).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 198);
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.peraturan.go.id 2016, No.1776
2.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4.Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan terhitung mulai bulan Mei Tahun 2016, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang dinyatakan tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b.Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain;
c.Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
e.Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
f.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun www.peraturan.go.id 2016, No.1776

BAB III

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

(1)Hari kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah 5 (lima) hari kerja per minggu, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.
(3)Jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, waktu istirahat pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan
2. b.hari Jumat, pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat, waktu istirahat pukul 11.30 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
(4)Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri setiap bulan Ramadhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Batas waktu perekaman sidik jari (finger print) masuk pukul 06.00 dan pulang pukul 21.30 waktu setempat.

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

(1)Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.1776
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Pegawai yang:
1. a.terlambat masuk bekerja;
2. b.pulang sebelum waktunya;
3. c.tidak masuk bekerja;
4. d.sedang menjalani cuti sakit, rawat inap, rawat jalan dan keguguran;
5. e.sedang menjalani cuti bersalin, persalinan pertama dan ketiga, persalinan keempat dan berikutnya;
6. f.menjalani cuti karena alasan penting yaitu keluarga sakit atau meninggal dunia dan pengurusan ahli waris atau pernikahan pertama;
7. g.sedang menjalani cuti besar; dan
8. h.pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 9

(1)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan dalam % (perseratus).
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 10

(1)Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(2)Pegawai yang tidak masuk bekerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
1. a.tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
2. b.tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar www.peraturan.go.id 2016, No.1776 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
3. c.tidak masuk kerja karena sakit paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikenakan pemotongan 0% (nol perseratus).