DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Umum tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); www.peraturan.go.id 2017, No.722
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. www.peraturan.go.id 2017, No.722
4.Bantuan Pemerintah berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah bantuan diberikan kepada pemerintah daerah, dalam bentuk barang yang tidak masuk dalam kriteria bantuan sosial untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan/keahlian sumber daya pemerintah daerah sehingga berdampak turunnya indek rawan bencana.
5.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN).
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7.Alokasi anggaran bantuan pemerintah adalah pembagian pagu anggaran untuk pemberian bantuan pemerintah yang dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengalokasian anggaran.
8.Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan bantuan pemerintah yang dilaksanakan secara terpadu dan bertujuan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.jenis bantuan pemerintah;
b.kriteria bantuan pemerintah;
c.mekanisme pengalokasian anggaran;
d.mekanisme penyaluran bantuan pemerintah;
e.pembinaan dan pengawasan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.722
f.monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

(1)Jenis bantuan pemerintah terdiri atas:
1. a.bantuan sarana dan prasarana; dan
2. b.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah.
(2)Jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis peralatan kebencanaan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta pusdalops PB.
(3)Jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu logistik kebencanaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

BAB IV

KRITERIA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1)Bantuan pemerintah dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.telah mengajukan permohonan/proposal permintaan bantuan kepada Kepala BNPB c.q. pejabat eselon I dan/atau kepala pusat terkait;
2. b.tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran; dan/atau
3. c.dilengkapi dengan data dukung antara lain kerangka acuan, petunjuk teknis, atau hasil reviu dari Inspektorat Utama.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat tidak terjadi bencana. www.peraturan.go.id 2017, No.722
(3)Pada status keadaan darurat bencana kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditiadakan.
(4)Bantuan Pemerintah yang dapat diberikan dengan kriteria penerima:
1. a.calon penerima bantuan pemerintah, wilayahnya memiliki indek risiko bencana sedang dan tinggi sesuai ketetapan indek risiko bencana Indonesia tahun 2013; dan
2. b.calon penerima bantuan pemerintah, atas dasar inisiatif BNPB.

BAB V

MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 5

(1)Pengalokasian anggaran bantuan pemerintah berdasarkan pada kegiatan prioritas nasional atau tertuang dalam dokumen perencanaan.
(2)Tata cara pengalokasian anggaran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengalokasian anggaran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA BNPB.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 6

(1)Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi pejabat eselon I atau Kepala Pusat BNPB.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diberikan melalui inisiatif BNPB. www.peraturan.go.id 2017, No.722

Pasal 7

(1)Penerima Bantuan Pemerintah diusulkan oleh pejabat eselon I atau Kepala Pusat BNPB yang memiliki program dan kegiatan Bantuan Pemerintah.
(2)Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BNPB menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah.
(3)Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan sebagai berikut:
1. a.pemerintah daerah bersedia mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemeliharaan dan perawatan Bantuan Pemerintah;
2. b.kesediaan calon penerima bantuan untuk menerima barang bantuan dan mengelola barang untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan;
3. c.kesediaan calon penerima untuk memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah; dan
4. d.kesediaan calon penerima Bantuan Pemerintah untuk menandatangani berita acara serah terima barang.

Pasal 8

(1)Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang/jasa.
(2)Tata cara penyerahan barang milik negara di lingkungan BNPB berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan barang milik negara.

Pasal 9

(1)Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah memuat paling sedikit: www.peraturan.go.id 2017, No.722
1. a.dasar hukum pemberian bantuan pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan bantuan pemerintah;
3. c.pemberi bantuan pemerintah;
4. d.persyaratan penerima bantuan pemerintah;
5. e.bentuk bantuan pemerintah;
6. f.rincian jumlah bantuan pemerintah;
7. g.tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah;
8. h.penyaluran bantuan pemerintah;
9. i.pertanggungjawaban bantuan pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi administratif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pejabat eselon I dan eselon II melakukan pembinaan atas pelaksanaan bantuan pemerintah secara berkala.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, reviu, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 11

(1)Pejabat eselon I dan eselon II melakukan pengawasan atas pelaporan pelaksanaan bantuan pemerintah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bantuan Pemerintah. www.peraturan.go.id 2017, No.722

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); www.peraturan.go.id 2017, No.722
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. www.peraturan.go.id 2017, No.722
4.Bantuan Pemerintah berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah bantuan diberikan kepada pemerintah daerah, dalam bentuk barang yang tidak masuk dalam kriteria bantuan sosial untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan/keahlian sumber daya pemerintah daerah sehingga berdampak turunnya indek rawan bencana.
5.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN).
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7.Alokasi anggaran bantuan pemerintah adalah pembagian pagu anggaran untuk pemberian bantuan pemerintah yang dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengalokasian anggaran.
8.Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan bantuan pemerintah yang dilaksanakan secara terpadu dan bertujuan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.jenis bantuan pemerintah;
b.kriteria bantuan pemerintah;
c.mekanisme pengalokasian anggaran;
d.mekanisme penyaluran bantuan pemerintah;
e.pembinaan dan pengawasan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.722
f.monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

(1)Jenis bantuan pemerintah terdiri atas:
1. a.bantuan sarana dan prasarana; dan
2. b.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah.
(2)Jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis peralatan kebencanaan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta pusdalops PB.
(3)Jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu logistik kebencanaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

BAB IV

KRITERIA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1)Bantuan pemerintah dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.telah mengajukan permohonan/proposal permintaan bantuan kepada Kepala BNPB c.q. pejabat eselon I dan/atau kepala pusat terkait;
2. b.tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran; dan/atau
3. c.dilengkapi dengan data dukung antara lain kerangka acuan, petunjuk teknis, atau hasil reviu dari Inspektorat Utama.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat tidak terjadi bencana. www.peraturan.go.id 2017, No.722
(3)Pada status keadaan darurat bencana kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditiadakan.
(4)Bantuan Pemerintah yang dapat diberikan dengan kriteria penerima:
1. a.calon penerima bantuan pemerintah, wilayahnya memiliki indek risiko bencana sedang dan tinggi sesuai ketetapan indek risiko bencana Indonesia tahun 2013; dan
2. b.calon penerima bantuan pemerintah, atas dasar inisiatif BNPB.

BAB V

MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 5

(1)Pengalokasian anggaran bantuan pemerintah berdasarkan pada kegiatan prioritas nasional atau tertuang dalam dokumen perencanaan.
(2)Tata cara pengalokasian anggaran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengalokasian anggaran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA BNPB.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 6

(1)Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi pejabat eselon I atau Kepala Pusat BNPB.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diberikan melalui inisiatif BNPB. www.peraturan.go.id 2017, No.722

Pasal 7

(1)Penerima Bantuan Pemerintah diusulkan oleh pejabat eselon I atau Kepala Pusat BNPB yang memiliki program dan kegiatan Bantuan Pemerintah.
(2)Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BNPB menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah.
(3)Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan sebagai berikut:
1. a.pemerintah daerah bersedia mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemeliharaan dan perawatan Bantuan Pemerintah;
2. b.kesediaan calon penerima bantuan untuk menerima barang bantuan dan mengelola barang untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan;
3. c.kesediaan calon penerima untuk memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah; dan
4. d.kesediaan calon penerima Bantuan Pemerintah untuk menandatangani berita acara serah terima barang.

Pasal 8

(1)Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang/jasa.
(2)Tata cara penyerahan barang milik negara di lingkungan BNPB berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan barang milik negara.

Pasal 9

(1)Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah memuat paling sedikit: www.peraturan.go.id 2017, No.722
1. a.dasar hukum pemberian bantuan pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan bantuan pemerintah;
3. c.pemberi bantuan pemerintah;
4. d.persyaratan penerima bantuan pemerintah;
5. e.bentuk bantuan pemerintah;
6. f.rincian jumlah bantuan pemerintah;
7. g.tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah;
8. h.penyaluran bantuan pemerintah;
9. i.pertanggungjawaban bantuan pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi administratif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pejabat eselon I dan eselon II melakukan pembinaan atas pelaksanaan bantuan pemerintah secara berkala.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, reviu, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 11

(1)Pejabat eselon I dan eselon II melakukan pengawasan atas pelaporan pelaksanaan bantuan pemerintah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bantuan Pemerintah. www.peraturan.go.id 2017, No.722