DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pemberlakuan SKKNI PB; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2018, telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana; 2019, No. 739 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); 2019, No. 739 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut SKKNI PB adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan persyaratan profesi bidang penanggulangan bencana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut LSP PB adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja di bidang penanggulangan bencana berdasarkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
3.Pengguna adalah Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha.
4.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2019, No. 739

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja profesi dan sertifikasi kompetensi kerja di bidang penanggulangan bencana.
(2)Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja di bidang penanggulangan bencana yang kompeten dan profesional untuk meningkatkan daya tahan, daya saing, dan produktifitas kerja.

BAB III

PEMBERLAKUAN SKKNI PB

Pasal 3

(1)SKKNI PB meliputi unit kompetensi yang hasilnya merupakan satu satuan yang terukur pada subbidang prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
(2)SKKNI PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional bagi Pengguna.
(3)SKKNI PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasal 4

(1)Bidang keterampilan dan/atau keahlian yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI PB telah ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Bidang keterampilan dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 2019, No. 739
(3)Dalam hal SKKNI PB tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, Pengguna dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2019, No. 739 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ttd DONI MONARDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA 2019, No. 739 LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA NO. KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TANGGAL PENETAPAN JUDUL STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PB

1.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 401 Tahun 2014 30 Desember 2014 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana
2.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2018 2 Mei 2018 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ttd DONI MONARDO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PEMBERLAKUAN SKKNI PB

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PEMBERLAKUAN SKKNI PB

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2018