DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2011

Nomor: 10
Tahun: 2011
Ditetapkan: 30 November 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Inventarisasi Logistik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 2014, No.1421 2 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK.

Pasal 1

Pedoman Inventarisasi Logistik merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar pelaksanaan Inventarisasi Logistik dapat dilakukan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan. 2014, No.1421 3

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2011 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 29 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.1421 4 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK Menyadari kondisi tersebut, maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat perlu melakukan kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya menyiapkan logistik untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN atau APBD, bantuan dunia usaha, masyarakat nasional maupun internasional berupa logistik untuk penanggulangan bencana. Bantuan logistik untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, lokasi, sasaran, jumlah dan tepat kualitas. Pemerintah dan pemerintah daerah harus mempunyai data persediaan logistik untuk segera mengatasi permasalahan bencana. Untuk itu perlunya dilaksanakan kegiatan inventarisasi logistik diseluruh wilayah. Salah satu kegiatan inventarisasi adalah menghimpun data logistik pada instansi/lembaga terkait yang bekerja dalam penanggulangan bencana mulai dari tingkat provinsi, sampai kabupaten/kota, bahkan data yang ada pada unit-unit organisasi sosial/penanggulangan bencana dinilai sangat 2014, No.1421 5 bermanfaat bagi kesiapan dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Namun pada kenyataannya masih ada daerah yang belum memiliki data logistik. Padahal pada saat terjadinya bencana data tersebut sangat bermanfaat untuk pengerahan sumber daya, oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi logistik untuk mengetahui ketersediaan logistik dan perencanaan kebutuhan logistik penanggulangan bencana, sehingga kebutuhan logistik dapat terpenuhi dengan tepat. Pada saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memiliki data ketersediaan dan kebutuhan logistik yang lengkap terutama pada daerah rawan bencana, serta untuk pemutakhiran data maka perlu dilakukan inventarisasi logistik. Agar kegiatan inventarisasi logistik dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun suatu pedoman inventarisasi logistik penanggulangan bencana. B. Maksud Dan Tujuan

1.Maksud Sebagai acuan bagi BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
2.Tujuan Memudahkan petugas dan pemangku kepentingan dalam melakukan inventarisasi logistik secara cepat, tepat dan akuntabel, baik yang tersedia di pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat nasional maupun internasional. C. Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 2014, No.1421 6
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana. D. Pengertian-Pengertian
1.Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2.Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi : penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
3.Inventarisasi Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan dalam rangka untuk menganalisis kebutuhan atas barang dan/atau peralatan. 2014, No.1421 7
4.Logistik Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi misalnya: sembako, obat dan alat kesehatan habis pakai, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda gulung, dan jas tidur (sleeping bag).
5.Inventarisasi Logistik Penanggulangan Bencana Inventarisasi Logistik Penanggulangan Bencana adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan dalam rangka menganalisis kebutuhan logistik penanggulangan bencana. E. Ruang Lingkup dan Sistematika
1.Ruang lingkup Pedoman inventarisasi logistik penanggulangan bencana meliputi penyelenggaraan inventarisasi logistik, prosedur penyelenggaraan inventarisasi, serta pemantauan dan evaluasi.
2.Sistematika Pedoman Inventarisasi Logistik ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Untuk memperoleh data dan informasi tentang; jenis, jumlah, kondisi logistik yang tersedia di pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
b.Untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang logistik.
c.Untuk menyediakan data dan informasi tentang logistik dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
d.Untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan analisis kebutuhan logistik.
e.Untuk menyediakan data dan informasi tentang logistik sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan bahan laporan pertanggungjawaban. B. Prinsip-Prinsip Inventarisasi Logistik Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:
1. 1.Akurasi Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang akurat mengenai, jenis, jumlah, dan kondisi logistik yang tersedia.
2. 2.Kemutakhiran Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang terbaru.
3. 3.Berkelanjutan Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus dilakukan secara terus menerus (periodik) untuk menghasilkan data yang mutakhir.
4. 4.Komprehensif Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang lengkap tentang jenis, jumlah dan kondisi logistik yang tersedia. 2014, No.1421 9
5. 5.Akuntabilitas Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. 6.Koordinasi Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antar kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan bencana.
7. 7.Keterpaduan Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
8. 8.Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna. C. Kebijakan dan Strategi
9. 1.Kebijakan BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota mengupayakan tersedianya data dan informasi tentang logistik penanggulangan bencana secara komprehensif, akurat, dan terkini yang didukung sistem informasi logistik sebagai dasar untuk melakukan analisis kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
10. 2.Strategi
a.Koordinasi. Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu dan terarah, diantara instansi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana, yang dilakukan oleh BNPB pada tingkat pusat dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota pada tingkat daerah, baik secara vertikal maupun horizontal.
b.Kerja sama Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana dilakukan melalui kerja sama diantara instansi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana. 2014, No.1421 10 D. Lembaga Pelaksana Pelaksanaan kegiatan inventarisasi logistik dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
1. 1.BNPB
a.Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi logistik kementerian/ lembaga terkait.
b.Menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan (daftar pertanyaan, form, dll).
c.Mengkoordinasikan untuk mendata persediaan logistik yang ada pada kementerian/lembaga lain yang terkait.
d.Membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
e.Membuat daftar kebutuhan berdasarkan hasil inventarisasi.
1. 2.BPBD Provinsi
a.Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi logistik di provinsi.
b.Menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan.
c.Mengkoordinir untuk mendata persediaan logistik yang ada pada instansi/lembaga lain yang terkait.
d.Membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
e.Membuat daftar kebutuhan provinsi berdasarkan hasil inventarisasi.
1. 3.BPBD Kabupaten/Kota
a.Mengkoordinir kegiatan inventarisasi logistik di kabupaten/kota.
b.Menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan.
c.Mengkoordinir untuk mendata persediaan logistik yang ada pada instansi/lembaga lain yang terkait.
d.Membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
e.Membuat daftar kebutuhan kabupaten/kota berdasarkan hasil inventarisasi.
1. 4.Kementerian/Lembaga terkait
a.Melakukan inventarisasi logistik dilingkungan masing-masing sesuai dengan format yang diberikan oleh BNPB.
b.Menyampaikan hasil inventarisasi logistik kepada BNPB/ BPBD Provinsi, Kabupaten/kota secara berkala. 2014, No.1421 11 A. Persiapan
1. 1.BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/kota menyiapkan daftar/form inventarisasi logistik penanggulangan bencana sesuai dengan jenis logistik.
2. 2.BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/kota menyiapkan peralatan inventarisasi yang dibutuhkan seperti; kamera, tape recorder, handycam dan lain lain sebagai alat bantu dalam inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
3. 3.BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/kota menyiapkan sumber daya manusia/ petugas yang akan melakukan kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
4. 4.Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk melakukan inventarisasi logistik penanggulangan bencana secara berkala.
5. 5.Kementerian/lembaga menyiapkan data inventarisasi logistik untuk penanggulangan bencana sesuai format BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota.
6. 6.BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/kota menyiapkan sistem informasi manajemen inventarisasi logistik penanggulangan bencana. B. Pelaksanaan
7. 1.Mengadakan pertemuan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai persediaan logistik secara berkala.
8. 2.Melakukan pendataan dan/atau verifikasi data persediaan logistik yang dimiliki kementerian/lembaga terkait di Pusat dan Daerah.
9. 3.Kementerian/lembaga terkait memberikan data inventarisasi logistik kepada BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota. 2014, No.1421 12
10. 4.BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota merekapitulasi data inventarisasi logistik dari masing-masing kementerian/lembaga terkait di Pusat dan Daerah antara lain: jenis, jumlah, kondisi, lokasi dan sumber perolehan logistik.
11. 5.Membuat laporan inventarisasi hasil pendataan persediaan logistik secara periodik (bulanan, triwulan, semester, tahunan).
12. 6.BNPB melakukan analisis terhadap laporan inventarisasi logistik dari kementerian/lembaga.
13. 7.BNPB melakukan analisis kebutuhan logistik penanggulangan bencana pada suatu wilayah/daerah yang dilakukan dengan cara:
a.Mengidentifikasi jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga (KK) di suatu wilayah yang dianggap rawan bencana dan tingkat kerawanannya.
b.Menghitung jenis dan jumlah kebutuhan logistik di suatu wilayah berdasarkan standar minimal logistik yang perlu disediakan. (Standar minimal logistik yang perlu disediakan adalah: (1) paket pangan sebanyak 1% dari jumlah penduduk kali 3 (tiga) hari, (2) paket sandang (3) logistik lain untuk setiap keluarga, (4) paket kematian sebanyak 1%.
c.Membandingkan jumlah logistik yang tersedia di suatu wilayah dengan jumlah kebutuhan logistik yang sesuai dengan standar minimal yang perlu disediakan untuk melihat kekurangannya.
d.Menghitung dan menetapkan jenis dan jumlah logistik yang perlu disediakan di suatu wilayah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana berdasarkan tingkat kerawanan.
1. 8.BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan masukan dalam penyediaan logistik penanggulangan bencana.
2. 9.BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota membuat kesepakatan dengan kementerian/lembaga terkait tentang pemenuhan kebutuhan logistik penangggulangan bencana. C. Pelaporan BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota membuat laporan hasil inventarisasi logistik penanggulangan bencana, yang memuat informasi sekurang-kurangnya mencakup :
3. 1.Jenis dan jumlah logistik yang tersedia disertai dengan dokumen. 2014, No.1421 13
4. 2.Kondisi logistik yang tersedia (masa kadaluwarsa, rusak, hilang, dll).
5. 3.Jenis dan jumlah logistik yang perlu disediakan di suatu wilayah.
6. 4.Penyedia/sumber logistik (kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan).
7. 5.Lokasi penyimpanan logistik penanggulangan bencana. 2014, No.1421 14
8. 1.Pemantauan dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
9. 2.Pemantauan dilakukan dengan cara monitoring dan supervisi.
a.Monitoring dilakukan agar inventarisasi logistik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
b.Supervisi dilakukan untuk memberikan dukungan kepada petugas inventarisasi, sehingga pelaksanaan inventarisasi logistik tidak mengalami kesulitan atau hambatan.
1. 3.Aspek-aspek yang dipantau adalah:
a.Proses pelaksanaan inventarisasi logistik.
b.Hasil inventarisasi logistik.
c.Hambatan-hambatan dalam melaksanakan inventarisasi logistik.
1. 4.Pemantauan dilakukan selama kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana. B. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
2. 1.Evaluasi dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
3. 2.Evaluasi dilakukan dengan cara: mempelajari laporan, diskusi dan presentasi.
4. 3.Aspek-aspek yang dievaluasi adalah: 2014, No.1421 15
a.Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi logistik, meliputi tahapan kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
b.Hasil kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana, meliputi keakuratan, kelengkapan dan data logistik terkini.
c.Kebutuhan logistik di suatu wilayah yang perlu disediakan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana.
1. 4.Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana. 2014, No.1421 16 Sesuai dengan perkembangan, pedoman ini terbuka untuk diperbaiki. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF 17 20142014, No., No., No.142114211421 201420142014, No., No., No.14211421 18 19 20142014, No., No., No.142114211421 201420142014, No., No., No.14211421 20 21 20142014, No., No., No.142114211421

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 2014, No.1421 2 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK.

Pasal 1

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

1.Maksud Sebagai acuan bagi BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
2.Tujuan Memudahkan petugas dan pemangku kepentingan dalam melakukan inventarisasi logistik secara cepat, tepat dan akuntabel, baik yang tersedia di pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat nasional maupun internasional. C. Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 2014, No.1421 6
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana. D. Pengertian-Pengertian
1.Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2.Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi : penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
3.Inventarisasi Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan dalam rangka untuk menganalisis kebutuhan atas barang dan/atau peralatan. 2014, No.1421 7
4.Logistik Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi misalnya: sembako, obat dan alat kesehatan habis pakai, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda gulung, dan jas tidur (sleeping bag).
5.Inventarisasi Logistik Penanggulangan Bencana Inventarisasi Logistik Penanggulangan Bencana adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan dalam rangka menganalisis kebutuhan logistik penanggulangan bencana. E. Ruang Lingkup dan Sistematika
1.Ruang lingkup Pedoman inventarisasi logistik penanggulangan bencana meliputi penyelenggaraan inventarisasi logistik, prosedur penyelenggaraan inventarisasi, serta pemantauan dan evaluasi.
2.Sistematika Pedoman Inventarisasi Logistik ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Untuk memperoleh data dan informasi tentang; jenis, jumlah, kondisi logistik yang tersedia di pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
b.Untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang logistik.
c.Untuk menyediakan data dan informasi tentang logistik dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
d.Untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan analisis kebutuhan logistik.
e.Untuk menyediakan data dan informasi tentang logistik sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan bahan laporan pertanggungjawaban. B. Prinsip-Prinsip Inventarisasi Logistik Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:
1. 1.Akurasi Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang akurat mengenai, jenis, jumlah, dan kondisi logistik yang tersedia.
2. 2.Kemutakhiran Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang terbaru.
3. 3.Berkelanjutan Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus dilakukan secara terus menerus (periodik) untuk menghasilkan data yang mutakhir.
4. 4.Komprehensif Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang lengkap tentang jenis, jumlah dan kondisi logistik yang tersedia. 2014, No.1421 9
5. 5.Akuntabilitas Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. 6.Koordinasi Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana harus didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antar kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan bencana.
7. 7.Keterpaduan Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
8. 8.Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna. C. Kebijakan dan Strategi
9. 1.Kebijakan BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota mengupayakan tersedianya data dan informasi tentang logistik penanggulangan bencana secara komprehensif, akurat, dan terkini yang didukung sistem informasi logistik sebagai dasar untuk melakukan analisis kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
10. 2.Strategi
a.Koordinasi. Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu dan terarah, diantara instansi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana, yang dilakukan oleh BNPB pada tingkat pusat dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota pada tingkat daerah, baik secara vertikal maupun horizontal.
b.Kerja sama Kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana dilakukan melalui kerja sama diantara instansi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana. 2014, No.1421 10 D. Lembaga Pelaksana Pelaksanaan kegiatan inventarisasi logistik dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
1. 1.BNPB
a.Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi logistik kementerian/ lembaga terkait.
b.Menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan (daftar pertanyaan, form, dll).
c.Mengkoordinasikan untuk mendata persediaan logistik yang ada pada kementerian/lembaga lain yang terkait.
d.Membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
e.Membuat daftar kebutuhan berdasarkan hasil inventarisasi.
1. 2.BPBD Provinsi
a.Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi logistik di provinsi.
b.Menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan.
c.Mengkoordinir untuk mendata persediaan logistik yang ada pada instansi/lembaga lain yang terkait.
d.Membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
e.Membuat daftar kebutuhan provinsi berdasarkan hasil inventarisasi.
1. 3.BPBD Kabupaten/Kota
a.Mengkoordinir kegiatan inventarisasi logistik di kabupaten/kota.
b.Menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan.
c.Mengkoordinir untuk mendata persediaan logistik yang ada pada instansi/lembaga lain yang terkait.
d.Membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
e.Membuat daftar kebutuhan kabupaten/kota berdasarkan hasil inventarisasi.
1. 4.Kementerian/Lembaga terkait
a.Melakukan inventarisasi logistik dilingkungan masing-masing sesuai dengan format yang diberikan oleh BNPB.
b.Menyampaikan hasil inventarisasi logistik kepada BNPB/ BPBD Provinsi, Kabupaten/kota secara berkala. 2014, No.1421 11 A. Persiapan
1. 1.BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/kota menyiapkan daftar/form inventarisasi logistik penanggulangan bencana sesuai dengan jenis logistik.
2. 2.BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/kota menyiapkan peralatan inventarisasi yang dibutuhkan seperti; kamera, tape recorder, handycam dan lain lain sebagai alat bantu dalam inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
3. 3.BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/kota menyiapkan sumber daya manusia/ petugas yang akan melakukan kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
4. 4.Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk melakukan inventarisasi logistik penanggulangan bencana secara berkala.
5. 5.Kementerian/lembaga menyiapkan data inventarisasi logistik untuk penanggulangan bencana sesuai format BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota.
6. 6.BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/kota menyiapkan sistem informasi manajemen inventarisasi logistik penanggulangan bencana. B. Pelaksanaan
7. 1.Mengadakan pertemuan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai persediaan logistik secara berkala.
8. 2.Melakukan pendataan dan/atau verifikasi data persediaan logistik yang dimiliki kementerian/lembaga terkait di Pusat dan Daerah.
9. 3.Kementerian/lembaga terkait memberikan data inventarisasi logistik kepada BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota. 2014, No.1421 12
10. 4.BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota merekapitulasi data inventarisasi logistik dari masing-masing kementerian/lembaga terkait di Pusat dan Daerah antara lain: jenis, jumlah, kondisi, lokasi dan sumber perolehan logistik.
11. 5.Membuat laporan inventarisasi hasil pendataan persediaan logistik secara periodik (bulanan, triwulan, semester, tahunan).
12. 6.BNPB melakukan analisis terhadap laporan inventarisasi logistik dari kementerian/lembaga.
13. 7.BNPB melakukan analisis kebutuhan logistik penanggulangan bencana pada suatu wilayah/daerah yang dilakukan dengan cara:
a.Mengidentifikasi jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga (KK) di suatu wilayah yang dianggap rawan bencana dan tingkat kerawanannya.
b.Menghitung jenis dan jumlah kebutuhan logistik di suatu wilayah berdasarkan standar minimal logistik yang perlu disediakan. (Standar minimal logistik yang perlu disediakan adalah: (1) paket pangan sebanyak 1% dari jumlah penduduk kali 3 (tiga) hari, (2) paket sandang (3) logistik lain untuk setiap keluarga, (4) paket kematian sebanyak 1%.
c.Membandingkan jumlah logistik yang tersedia di suatu wilayah dengan jumlah kebutuhan logistik yang sesuai dengan standar minimal yang perlu disediakan untuk melihat kekurangannya.
d.Menghitung dan menetapkan jenis dan jumlah logistik yang perlu disediakan di suatu wilayah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana berdasarkan tingkat kerawanan.
1. 8.BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan masukan dalam penyediaan logistik penanggulangan bencana.
2. 9.BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota membuat kesepakatan dengan kementerian/lembaga terkait tentang pemenuhan kebutuhan logistik penangggulangan bencana. C. Pelaporan BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/kota membuat laporan hasil inventarisasi logistik penanggulangan bencana, yang memuat informasi sekurang-kurangnya mencakup :
3. 1.Jenis dan jumlah logistik yang tersedia disertai dengan dokumen. 2014, No.1421 13
4. 2.Kondisi logistik yang tersedia (masa kadaluwarsa, rusak, hilang, dll).
5. 3.Jenis dan jumlah logistik yang perlu disediakan di suatu wilayah.
6. 4.Penyedia/sumber logistik (kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan).
7. 5.Lokasi penyimpanan logistik penanggulangan bencana. 2014, No.1421 14
8. 1.Pemantauan dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
9. 2.Pemantauan dilakukan dengan cara monitoring dan supervisi.
a.Monitoring dilakukan agar inventarisasi logistik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
b.Supervisi dilakukan untuk memberikan dukungan kepada petugas inventarisasi, sehingga pelaksanaan inventarisasi logistik tidak mengalami kesulitan atau hambatan.
1. 3.Aspek-aspek yang dipantau adalah:
a.Proses pelaksanaan inventarisasi logistik.
b.Hasil inventarisasi logistik.
c.Hambatan-hambatan dalam melaksanakan inventarisasi logistik.
1. 4.Pemantauan dilakukan selama kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana. B. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
2. 1.Evaluasi dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.
3. 2.Evaluasi dilakukan dengan cara: mempelajari laporan, diskusi dan presentasi.
4. 3.Aspek-aspek yang dievaluasi adalah: 2014, No.1421 15
a.Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi logistik, meliputi tahapan kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
b.Hasil kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana, meliputi keakuratan, kelengkapan dan data logistik terkini.
c.Kebutuhan logistik di suatu wilayah yang perlu disediakan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana.
1. 4.Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan inventarisasi logistik penanggulangan bencana. 2014, No.1421 16 Sesuai dengan perkembangan, pedoman ini terbuka untuk diperbaiki. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF 17 20142014, No., No., No.142114211421 201420142014, No., No., No.14211421 18 19 20142014, No., No., No.142114211421 201420142014, No., No., No.14211421 20 21 20142014, No., No., No.142114211421