Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KECACATAN
Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana Pemberi/Pengelola Bantuan Kecacatan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2010 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 15 TAHUN 2010 TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2010 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Akibat bencana yang terjadi telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, terjadinya pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta terganggunya pelaksanaan pembangunan. Ketika terjadi bencana, masyarakat yang menjadi korban sangat membutuhkan bantuan dari pihak luar. Namun terkadang keterlibatan pihak luar di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, dapat menimbulkan masalah baru berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun kecemburuan sosial diantara orang-orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Persoalan lainnya yang sering terjadi yaitu ketika suatu bencana terjadi, banyak pihak yang terlibat memberikan bantuan tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan rambu- rambu bahwa bantuan bagi korban bencana antara lain mencakup santunan kecacatan (pasal 24 ayat 2, butir b). Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik (pasal 26 ayat 1). Untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana bantuan santunan kecacatan diberikan, dibutuhkan acuan yang jelas bagi pelaksana pemberi bantuan berupa Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan. B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Pengertian
E. Prinsip-prinsip
F. Ruang Lingkup Pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan mengatur beberapa hal penting antara lain, kategori bantuan santunan kecacatan, kriteria kecacatan penerima bantuan, organisasi pelaksana dan koordinasi, mekanisme pemberian bantuan mulai persiapan dan pelaksanaan, serta ketentuan khusus, dan besaran bantuan santunan. G. Sistematika Sistematika Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan mencakup: BAB I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, pengertian, prinsip-prinsip, ruang lingkup, dan sistematika; BAB II Kriteria sasaran, kategori dan besaran bantuan santunan kecacatan yang memuat tentang kriteria korban bencana, kriteria kecacatan korban bencana, kriteria penerima bantuan santunan kecacatan, kategori bantuan, dan besaran bantuan; BAB III Organisasi pelaksana dan koordinasi yang memuat tentang organisasi pelaksana dan koordinasi; BAB IV Mekanisme pemberian bantuan yang memuat tentang persiapan, pelaksanaan, dan ketentuan khusus; BAB V Penutup. BAB II KRITERIA SASARAN, KATEGORI DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KECACATAN A. Kriteria Sasaran
Kecacatan fisik dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Cacat Tubuh, yaitu keadaan cacat dimana korban bencana mengalami kerusakan bentuk tubuh atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Ciri- cirinya antara lain : a) Kehilangan anggota tubuh seperti lengan, tangan dan kaki baik sebelah atau kedua-duanya. b) Kerusakan permukaan kulit akibat luka bakar derajat ketiga dan sekurang-kurangnya mengenai 20 % luas permukaan tubuh. c) Patah tulang. 2) Cacat netra, yaitu suatu keadaan cacat penglihatan sebagai akibat bencana, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau wajar. Ciri-cirinya antara lain : a) Buta total, yaitu kedua belah mata tidak dapat melihat. b) Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas dengan cirinya tidak dapat menghitung jari tangan dari jarak satu meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat. 3) Cacat rungu wicara, yaitu suatu keadaan cacat akibat bencana, dimana korban bencana tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan Formatted: Font: Footlight MT Light, 12 pt Formatted: Font: Footlight MT Light, 11.5 pt, English (U.S.) dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Ciri-cirinya antara lain : a) Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan orang lain kepadanya dalam jarak satu meter tanpa alat bantu pendengaran. b) Tidak dapat berbicara sama sekali atau berbicara tidak jelas atau bicaranya tidak dapat dimengerti. c) Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.
Jenis gangguan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi bencana disebutPost Traumatic Stress Disorder (PTSD), dengan ciri-ciri gejalanya adalah : 1) Depersonalisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan yang ganjil, merasa terpisah antara tubuh/badan dan jiwa, atau merasa bahwa peristiwa yang terjadi pada dirinya harusnya terjadi juga pada orang lain. 2) Derealisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan bahwa apa yang dialami oleh korban terjadi lebih lama daripada keadaan yang sebenarnya, tidak percaya dengan kejadian yang berlangsung atau kejadian yang berlangsung dianggapnya sebagai halusinasi (persepsi yang keliru) atau delusi (keyakinan/kepercayaan yang keliru). Post TraumaticStress Disorder (PTSD) terdiri atas 3 jenis, yaitu : 1) PTSD akut, jika simptom (gejala) muncul kurang dari 3 bulan. 2) PTSD kronis, jika simptom muncul setelah 3 bulan atau lebih. 3) PTSD tertunda, jika simptom muncul paling kurang 6 bulan setelah peristiwa bencana.
Bencana dapat mengakibatkan seseorang menyandang 2 (dua) macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara, serta mengalami gangguan mental.
Penerima bantuan santunan kecacatan digolongkan ke dalam 3 jenis :
1) Kehilangan pendengaran pada sebelah telinga. 2) Kehilangan ibu jari tangan kanan. 3) Kehilangan ibu jari tangan kiri. 4) Kehilangan telunjuk tangan kanan. 5) Kehilangan telunjuk tangan kiri. 6) Kehilangan salah satu jari lain tangan kanan. 7) Kehilangan salah satu jari lain tangan kiri. 8) Kehilangan ruas pertama telunjuk kanan. 9) Kehilangan ruas pertama telunjuk kiri. 10) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan. 11) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri. 12) Kehilangan salah satu ibu jari kaki. 13) Kehilangan salah satu jari telunjuk kaki. 14) Kehilangan salah satu jari kaki lain. 15) Kehilangan daun telinga sebelah. 16) Kehilangan kedua belah daun telinga. 17) Kehilangan sebagian fungsi penglihatan.
1) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari sendi bahu ke bawah. 2) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari sendi bahu ke bawah. 3) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah. 4) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah. 5) Kehilangan/lumpuh tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah. 6) Kehilangan/lumpuh tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah. 7) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah. 8) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari mata kaki ke bawah. 9) Kehilangan/kerusakan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat. 10) Kehilangan pendengaran pada kedua belah telinga. 11) Terkelupasnya kulit kepala lebih dari 50%. 12) Kehilangan cuping hidung.
1) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah. 2) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah. 3) Kehilangan penglihatan kedua belah mata. 4) Kehilangan kemampuan kerja mental tetap. 5) PTSD akut dan kronis.
B. Kategori dan Besaran Bantuan
BAB III ORGANISASI PELAKSANA DAN KOORDINASI A. Organisasi Pelaksana Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai ayat
Kewenangan instansi/lembaga yang berwenang menjadi pelaksana diperoleh berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga seperti untuk instansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk instansi Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Gubernur, dan untuk instansi Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati/Walikota. Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan meliputi:
B. Koordinasi BNPB dan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana, memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga dalam lingkup kewenangannya, termasuk didalamnya mengkoordinasikan instansi/lembaga pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai kewenangannya. Koordinasi dilakukan pada beberapa tahap:
Koordinasi dilaksanakan setelah proses pendataan, identifikasi, dan verifikasi dilakukan, sebelum bantuan santunan kecacatan diserahkan.
Koordinasi pada tahap ini tidak hanya melibatkan instansi/lembaga pelaksana bantuan santunan kecacatan untuk korban bencana, melainkan juga melibatkan lembaga-lembaga pelaksana program pelayanan dan rehabilitasi medis, sosial, vokasional dan pendidikan, terutama bila sasaran bantuan santunan kecacatan dirujuk kepada lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga dimaksud mencakup rumah sakit dan atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis, panti rehabilitasi sosial penyandang cacat, lembaga vokasional penyandang cacat, dan sekolah luar biasa. BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. Persiapan
Pendataan dilakukan oleh para petugas dari BNPB/BPBD, dan atau instansi/lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasi BNPB/BPBD, dengan menggunakan format isian(Lampiran 1).
Petugas dari BNPB/BPBD dan atau instansi/lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasi BNPB/BPBD, mengidentifikasi karakteristik korban (calon penerima bantuan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi(Lampiran 2). Jika korban yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal dan tidak lagi mempunyai keluarga, maka petugas mencari kerabat. Apabila tidak ditemukan, maka pengurusan santunan korban dilakukan oleh pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama.
Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan- pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya. Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya. Kegiatan persiapan (pendataan, identifikasi, dan verifikasi) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BPBD, dan hasilnya dirapatkan untuk mengambil keputusan(bagan alur mekanisme terlampir, lampiran 6). B. Pelaksanaan Penyaluran santunan kecacatan dilakukan setelah langkah persiapan dilaksanakan dengan baik. Petugas penyaluran santunan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana yang mengalami kecacatan atau keluarga korban atau kerabat dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan. Proses penyerahan bantuan khususnya untuk jenis bantuan santunan keprihatinan dan santunan kehilangan pekerjaan/penghasilan dapat mengikuti tata cara formal sebagai berikut:
Selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan.
C. Ketentuan Khusus
BAB V PENUTUP Pelaksanaan tugas pemberian bantuan santunan kecacatan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan akan dapat berjalan lancar, tertib dan efektif apabila semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat memperhatikan dan mengacu pada pedoman ini beserta peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku. Hal-hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dilihat dalam panduan yang dijabarkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si Lampiran 1 FORMAT PENDATAAN No Nama L/ P Usia Alamat Tempat Tinggal Kondisi Kecacatan Korban Bencana 1 2 3 4 5 6 dst .....................,................... Petugas Pendataan ______________ Petunjuk Pengisian : Kolom 1 berisi nomor urut yang keseluruhannya berfungsi untuk mengetahui jumlah penyandang cacat korban bencana yang dicatat. Kolom 2 berisi nama korban yang diupayakan sebisa mungkin lengkap keterkaitannya dengan nama orangtua. Misalnya A bin B atau C binti D. Kolom 3 berisi keterangan tentang jenis kelamin apakah laki-laki (L) atau perempuan (P). Kolom 4 berisi keterangan tentang usia Kolom 5 berisi keterangan tentang alamat korban yang sebisa mungkin lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Kelurahan/ Desa, Kecamatan dan Kota/ Kabupaten dan Propinsi. Kolom 6 berisi kondisi kecacatan korban yang memberikan informasi jenis kecacatan yang dialami korban akibat bencana. Lampiran 2 FORMAT IDENTIFIKASI
No Nama L/P Usia Hubungan Keluarga Pendidikan Pekerjaan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 dst
…………….., ……………… ...… (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Petugas Identifikasi, _________________________ Nama lengkap dan tanda tangan *) coret yang tidak perlu **) penerima santunan ketika korban tidak dapat berkomunikasi karena mengalami gangguan mental. Lampiran 3 FORMAT BERITA ACARA Penyerahan Bantuan Santunan Kecacatan Bagi Korban Bencana Yang Mengalami Kecacatan Ringan/ Sedang *) Pada hari ini ..........., jam…….., tanggal ....., bulan..... tahun......., bertempat di................ telah dilaksanakan serah terima bantuan santunan kecacatan dengan jumlah sebesar Rp...............................(terbilang : ............................................). Nama petugas :......................................... (L/P *) Instansi : ........................................ Alamat : ........................................ untuk korban bencana .................di ............ Nama :......................................... (L/P *) Umur : ........................................ Alamat : ........................................ Dengan disaksikan oleh : Nama :......................................... (L/P *) Umur : ........................................ Alamat : ........................................ Nama :......................................... (L/P *) Umur : ........................................ Alamat : ........................................ Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan santunan kecacatan. Penerima Santunan ........................................ Pelaksana Pemberi Santunan ........................................ Saksi-saksi : Saksi 1 ........................................ Saksi 2 ........................................ *) coret yang tidak perlu Lampiran 4 FORMAT BERITA ACARA Penyerahan Bantuan Santunan Kecacatan Bagi Korban Bencana Yang Mengalami Kecacatan Berat Pada hari ini ..........., jam…….., tanggal ....., bulan..... tahun......., bertempat di................ telah dilaksanakan serah terima bantuan santunan kecacatan dengan jumlah sebesar Rp...............................(terbilang : ............................................) dari: Nama petugas :......................................... (L/P *) Instansi : ........................................ Alamat : ........................................ untuk korban bencana .................di ............ Nama :......................................... (L/P *) Umur : ........................................ Alamat : ........................................ melalui keluarganya : Nama :......................................... (L/P *) Umur : ........................................ Alamat : ........................................ Dengan disaksikan oleh : Nama :......................................... (L/P *) Umur : ........................................ Alamat : ........................................ Nama :......................................... (L/P *) Umur : ........................................ Alamat : ........................................ Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan santunan kecacatan. Penerima Santunan ........................................ Pelaksana Pemberi Santunan ........................................ Saksi-saksi : Saksi 1 ........................................ Saksi 2 ........................................ *) coret yang tidak perlu Lampiran 5 FORMAT FORMULIR PERMOHONAN Mendapatkan Santunan Kecacatan A. Yang bertandatangan dibawah ini :
(Terbilang :………….…………...........................................................................). C. Permohonan bantuan santunan kecacatan ini dilengkapi dengan :
Petugas Identifikasi, ___________________________ Nama lengkap dan tanda tangan …………….., …… …..………………… ...… (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pemohon, __________________________ Nama lengkap dan tanda tangan *) coret yang tidak perlu Lampiran 6 Bagan Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan Santunan Kecacatan dan Rujukan Korban ke Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Akibat Bencana BENCANA IDENTIFIKASIPENDATAAN VERIFIKASI KATEGORISASI KECACATAN RAPAT BNPB/ BPBD DAN INSTANSI TERKAIT CACAT RINGAN CACAT SEDANG CACAT BERAT PENYALURAN BANTUAN SANTUNAN KECACATAN Bagan Mekanisme Penyaluran Bantuan Santunan Kecacatan dalam Konteks Kedaruratan Bencana Rujukan Bagan Rujukan Korban yang Telah Mendapatkan Santunan Kecacatan dalam Konteks Rehabilitasi & Rekonstruksi Penyandang Cacat akibat bencana & akibat lainnya MEDIS SOSIAL VOKASIONAL LEMBAGA PELAYANAN & REHABILITASI PENDIDIKAN
Membuka PDF…