Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, ttd WILLEM RAMPANGILEI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.723 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PEDOMAN PENYUSUNAN SOP SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Asas-asas Penyusunan Standar Operasional Prosedur D. Prinsip-prinsip pelaksanaan E. Ruang Lingkup BAB II JENIS DAN FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR A. Jenis Standar Operasional Prosedur B. Format Standar Operasional Prosedur C. Contoh Format BAB III MEKANISME PENYUSUNAN/PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR A. Persiapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur B. Penilaian Kebutuhan Standar Operasional Prosedur C. Pengembangan Standar Operasional Prosedur D. Penerapan Standar Operasional Prosedur E. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Format Penyusunan Standar Operasional Prosedur F. Contoh Penyusunan Standar Operasional Prosedur BAB IV PENUTUP www.peraturan.go.id 2017, No.723 Dengan adanya Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, meskipun terjadi penyimpangan maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik. Selama ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum berjalan secara efisien dan optimal sehingga masih ditemukan adanya mal administrasi. Dengan memiliki SOP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penaggulangan bencana diharapkan mampu mengadministrasikan kegiatannya secara baik. SOP pada dasarnya merupakan pedoman yang berisi prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan berjalan efektif sehingga membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam mencapai tujuan organisasi. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya pedoman penyusunan SOP ini untuk memberikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat:
a.menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian di Badan Nasional Penanggulangan www.peraturan.go.id 2017, No.723 Bencana;
b.memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas;
c.mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
d.meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan pelayanan di bidang penaggulangan bencana dan tugas umum pemerintahan;
e.memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara proporsional;
f.memberikan kejelasan dan transparansi kepada pihak terkait mengenai hak dan kewajibannya dalam suatu uraian prosedur di Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
g.menekan angka korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
h.memberikan kepastian waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah:
1.setiap unit kerja memiliki SOP nya masing-masing; dan
2.peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. C. Asas Penyusunan SOP
1.Asas Pembakuan SOP disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah dibakukan sehingga dapat menjadi acuan yang baku dalam melaksanakan tugas.
2.Asas Pertanggungjawaban SOP dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi, bentuk, prosedur, dan standar yang ditetapkan maupun keabsahannya.
3.Asas Keterkaitan Bahwa dalam pelaksanaannya SOP senantiasa terkait dengan kegiatan administrasi umum baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.Asas Kecepatan dan Kelancaran Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas maka SOP dapat digunakan untuk menjamin terselesaikannya suatu tugas pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tepat sasaran, menjamin www.peraturan.go.id 2017, No.723 kemudahan dan kelancaran secara prosedural.
5.Asas Keamanan SOP harus aman sehingga dapat menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga dapat tercipta kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.
6.Asas Keterbukaan Adanya SOP dapat menciptakan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak akan muncul kecurigaan. D. Prinsip Pelaksanaan
1.Kemudahan SOP harus dibuat secara jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami dan diterapkan.
2.Kejelasan SOP harus dapat memberikan kejelasan kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan sampai dimana tanggung jawab masing-masing pejabat/pegawai.
3.Keterukuran SOP dapat memberikan pedoman yang terukur baik mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat, maupun rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran bila diperlukan adanya biaya pelayanan.
4.Fleksibilitas Bahwa SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP meliputi berbagai prosedur pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi atau pemberian pelayanan baik internal maupun eksternal Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh unit kerja di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. www.peraturan.go.id 2017, No.723
1.SOP teknis SOP teknis yaitu SOP yang sangat rinci dan bersifat teknis, pada umumnya disusun untuk berbagai kegiatan teknis. Dalam penyelenggaraan kegiatan SOP teknis dapat digunakan pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat dan pascabencana. Dalam administrasi pemerintahan SOP teknis dapat digunakan pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, kearsipan, pemeriksaan keuangan, korespondensi, pelayanan kepada masyarakat, dan kepegawaian.
2.SOP administratif SOP administratif yaitu SOP yang diperuntukkan bagi jenis pekerjaan yang bersifat administratif. Dalam pemerintahan mikro, SOP administratif dapat digunakan untuk proses administrasi dalam operasional seluruh instansi pemerintah, dari level unit organisasi paling kecil sampai pada organisasi menyeluruh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan dalam pemerintahan makro, SOP administratif dapat digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, atau secara garis besar proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan. B. Format SOP Format SOP berbentuk Diagram Alir (Flowcharts). Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak” yang akan mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pegawai melalui serangkaian langkah sebagai hasil dari keputusan yang telah diambil. C. Penggunaan Simbol SOP Dalam Pedoman Penyusunan SOP di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, beberapa simbol umum digunakan dalam www.peraturan.go.id 2017, No.723 menggambarkan proses suatu kegiatan yang dilaksanakan. Simbol-simbol tersebut sebagai berikut: Simbol Arti Kegiatan awal atau akhir dari prosedur Kegiatan prosedur Pengambilan keputusan Perpindahan halaman Garis alur prosedur D. Penomoran SOP Susunan penomoran pada SOP sebagai berikut:
1.Nomor naskah (nomor urut SOP dalam satu tahun di Badan Nasional Penanggulangan Bencana);
2.Kode unit kerja penyusun SOP;
3.Nomor urut SOP di unit kerja; dan
4.Tahun terbit. Contoh: SOP Nomor 003/SU.010/2009 1 2 3 4 Tim penyusunan SOP bertugas melakukan identifikasi kebutuhan, mengumpulkan data, melakukan analisis prosedur, melakukan pengembangan, melakukan uji coba, melakukan sosialisasi, mengawal penerapan, memonitor dan melakukan evaluasi, melakukan penyempurnaan, menyajikan hasil pengembangan kepada pimpinan unit kerja, dan tugas lainnya. B. Penilaian Kebutuhan SOP Penilaian kebutuhan adalah proses awal penyusunan SOP yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP yang akan disusun. Bagi unit kerja yang sudah memiliki SOP, maka tahapan ini merupakan tahapan untuk melihat kembali SOP yang sudah dimilikinya dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Bagi unit kerja yang sama sekali belum memiliki SOP, maka proses ini merupakan proses identifikasi SOP yang dibutuhkan.
1.Tujuan penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan SOP bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan suatu unit kerja dalam mengembangkan SOP nya. Penilaian kebutuhan akan sangat bermanfaat dalam menentukan ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP yang dibutuhkan. Ruang lingkup akan berkaitan dengan tugas mana yang prosedur operasionalnya akan menjadi target untuk distandarkan. Jenis akan berkaitan dengan tipe dan format SOP yang sesuai untuk diterapkan. Jumlah akan berkaitan dengan berapa banyak SOP yang akan disusun sesuai dengan tingkatan kebutuhannya.
2.Aspek yang mempengaruhi penilaian kebutuhan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan penilaian kebutuhan, yaitu:
a.Lingkungan Operasional Yang dimaksud dengan lingkungan operasional adalah lingkungan yang harus dipertimbangkan oleh organisasi dalam melaksanakan operasinya, baik secara internal maupun secara eksternal. www.peraturan.go.id 2017, No.723 Faktor internal antara lain struktur organisasi, tugas dan fungsi yang diemban, jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan jenis layanan yang dilaksanakan. Faktor eksternal antara lain tuntutan dan keinginan pengguna layanan, hubungan antar organisasi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, dan berbagai bentuk jaringan kerja.
b.Peraturan Perundang-undangan Keberadaan peraturan perundang-undangan mempengaruhi penyusunan SOP, mulai dari Undang-Undang, dan turunannya sampai kepada peraturan/keputusan Kepala BNPB.
c.Kebutuhan Organisasi dan Stakeholdersnya Penilaian kebutuhan organisasi dan stakeholders berkaitan erat dengan skala prioritas terhadap prosedur-prosedur yang harus distandarkan, karena perubahan struktur organisasi dan tugas dan fungsi, serta desakan stakeholders yang menginginkan perubahan kualitas layanan. SOP juga harus berubah karena perubahan pada sarana dan prasarana dan perkembangan teknologi informasi.
3.Langkah-langkah Penilaian Kebutuhan
a.Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan Pelaksanaan penilaian kebutuhan yang menyeluruh dapat menjadi sebuah proses yang cukup padat dan memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu perlu disusun sebuah rencana dan target yang jelas, serta pembagian tugas siapa melakukan apa. Membuat rencana tindak akan sangat membantu dalam menjaga komitmen kerja, menunjukkan akuntabilitas kerja, serta membantu untuk fokus pada apa yang ingin dicapai dari proses ini. www.peraturan.go.id 2017, No.723 Untuk membantu menyusun rencana tindak, dapat digunakan tabel berikut: Tabel 1 Rencana Tindak Tim Penyusun SOP Unit Kerja No Uraian Kegiatan Out Put Penanggung Jawab Jadwal I II III IV (1… (2… (3… (4… (5… 1. 2. Keterangan Tabel 1: Kolom 1) : Nomor urut kegiatan SOP Kolom 2) : Uraian SOP yang dinilai. Kolom 3) : Output dari SOP yang dinilai/disusun. Kolom 4) : Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penilaian sop. Kolom 5) : Jadwal penyelesaian.
b.Melakukan penilaian kebutuhan 1) Unit kerja yang telah memiliki SOP, harus melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan, dimulai dari: a) melihat kembali informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, terutama terhadap hal yang tidak relevan dari SOP tersebut. b) melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang belum tercakup dalam SOP baik karena perubahan struktur maupun karena terlewatkan. 2) Unit kerja yang belum memiliki SOP, penilaian kebutuhan dimulai dengan: a) mempelajari aspek lingkungan operasional, peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis maupun dokumen internal organisasi yang memberikan pengaruh terhadap proses organisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.723 b) Proses akan menghasilkan kebutuhan sementara mengenai SOP apa yang perlu dibuat. Membuat daftar SOP yang akan dikembangkan.
c.membuat daftar SOP yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil penilaian dibuat daftar SOP baik yang akan disusun maupun yang akan disempurnakan, dengan memperhatikan: 1) dampak yang akan terjadi, baik secara internal maupun eksternal, apabila SOP ini dikembangkan dan diimplementasikan; 2) keterkaitan dengan tugas dan fungsi; 3) keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan; 4) keterkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat/stakeholders; dan 5) keterkaitan dengan prosedur lainnya. Kebutuhan pengembangan SOP dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 2 Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP Satuan Kerja No Satuan Kerja SOP Yang Dikembangkan Alasan PengembanganBidang SOP (1… (2… (3… (4… (5… 1 2 Keterangan Tabel 2: Kolom 1) Nomor Urut daftar SOP. Kolom 2) Nama satuan kerja SOP. Kolom 3) Bidang tugas/proses monitoring dan evaluasi, dan lainnya). Kolom 4) Nama SOP yang diterapkan tertentu (misalnya: perencanaan, pelaksanaan, atau kepegawaian, keuangan, pembuatan kebijakan, akan dibakukan. www.peraturan.go.id 2017, No.723 Kolom 5) Alasan SOP tersebut dikembangkan
d.Membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP. Tahap akhir dari penilaian kebutuhan SOP, harus membuat sebuah laporan atau dokumen penilaian kebutuhan SOP. Dokumen memuat: 1) hasil kesimpulan semua temuan dan rekomendasi yang didapatkan dari proses penilaian kebutuhan ini. 2) penjelasan berbagai prioritas yang harus dilakukan segera dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi. 3) memberikan alasan yang rasional untuk setiap pengembangan, baik penambahan, perubahan, penggantian, maupun penghapusan berbagai SOP yang telah ada. 4) jika belum memiliki SOP, alasan mengapa diperlukan SOP tersebut. C. Pengembangan SOP Sebagai standar yang akan dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan tugas keseharian organisasi, maka pengembangan SOP bukan kegiatan yang langsung jadi, tetapi memerlukan peninjauan berulang kali sebelum akhirnya menjadi SOP yang valid dan reliable. Pengembangan SOP meliputi tujuh tahapan proses kegiatan yaitu:
1.pengumpulan informasi, identifikasi alternatif SOP;
2.analisis dan pemilihan alternatif;
3.penulisan SOP;
4.pengujian dan revisi SOP; dan
5.pengesahan SOP.
a.Pengumpulan Informasi, ldentifikasi Alternatif SOP. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan untuk menyusun SOP. Identifikasi informasi yang akan dicari, dapat dipisahkan mana informasi yang dicari dari sumber primer dan mana yang dicari dari sumber sekunder. Jika identifikasi berbagai informasi yang akan dikumpulkan sudah diperoleh, maka selanjutnya adalah memilih teknik pengumpulan datanya. Ada berbagai kemungkinan teknik www.peraturan.go.id 2017, No.723 pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan SOP, seperti melalui brainstorming, focus group discussion, interview, survey, benchmarking, telaahan dokumen dan lainnya. Teknik mana yang akan digunakan, sangat terkait erat dengan instrumen pengumpul informasinya.
b.Analisis dan pemilihan alternatif. Langkah selanjutnya melakukan analisis terhadap alternatif-alternatif prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk dibuatkan standarnya. Rujukan dalam menentukan alternatif mana yang dipilih antara lain meliputi aspek kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi pada pihak yang dilayani, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan ketaatan hukum. Dengan membandingkan berbagai alternatif melalui keuntungan dan kerugian yang kemungkinan terjadi jika diterapkan, selanjutnya dapat dipilih alternatif mana yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Proses analisis ini akan menghasilkan prosedur yang telah dipilih, baik berupa penyempurnaan prosedur yang sudah ada sebelumnya, pembuatan prosedur yang sudah ada namun belum distandarkan, atau prosedur yang belum ada sama sekali.
c.Penulisan SOP Setelah berbagai alternatif prosedur dipilih, langkah selanjutnya adalah menulis SOP. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penulisan SOP, adalah tipe dan format SOP, tingkat kerincian/detail, prinsip penyusunan, pemilahan proses, muatan SOP, muatan dokumen SOP. Penulisan SOP minimal memuat uraian prosedur, syarat-syarat kelengkapan, dan gambar sehingga mudah dipahami. Penyusunan SOP bukan hal yang mudah. Apalagi jika merupakan sebuah prosedur baru, yang harus mempertimbangkan berbagai unsur sehingga prosedur yang ditulis benar-benar memenuhi kriteria. Untuk memperoieh prosedur yang baik, tim harus kembali mengumpulkan informasi yang dirasakan kurang, melakukan analisis, mengidentifikasi, dan menetapkan alternatif. www.peraturan.go.id 2017, No.723
d.Pengujian dan Reviu SOP SOP yang telah dirumuskan oleh tim harus melalui tahapan pengujian yang dilakukan melalui penerapan langsung pada unit pengguna atau pelaksana prosedur. Proses pengujian bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang belum ditampung dalam prosedur atau yang diperlukan oleh Tim sebagai bentuk reviu atas SOP. Langkah-langkah pengujian dan reviu dilakukan sebagai berikut: 1) memperoleh masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur; 2) simulasi/ujicoba terhadap SOP; 3) penyempurnaan SOP; 4) pelaksanaan ujicoba; dan 5) reviu. Proses pengujian dapat dilakukan berulang kali hingga dihasilkan rumusan yang benar-benar sesuai.
e.Pengesahan SOP SOP yang sudah diuji dan direviu disampaikan kepada pimpinan unit eselon 1 untuk mendapatkan pengesahan. Proses pengesahan merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan, meliputi penelitian dan evaluasi terhadap prosedur yang distandarkan. SOP yang akan disahkan harus memuat ringkasan eksekutif untuk membantu pimpinan memahami hasil rumusan sebelurn melakukan pengesahan. Meskipun SOP telah disahkan oleh pimpinan, proses reviu secara berkelanjutan tetap dilakukan agar diperoleh SOP yang benar-benar efisien dan efektif. Penyusunan SOP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) SOP harus dievaluasi dan dikembangkan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam menjawab tantangan perubahan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, dengan melihat perubahan yang terjadi baik dari sisi lingkungan operasional, persoalan pemerintah maupun kebutuhan internal organisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.723 2) SOP yang telah disusun perlu dilengkapi dengan standar mutu antara lain dari sisi output yang dihasilkan, waktu penyelesaian, kelengkapan, ketepatan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. 3) SOP yang telah disusun juga harus dilengkapi dengan standar sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam melaksanakan prosedur yang distandarkan. Jika ternyata prosedur yang telah distandarkan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, akan menganggu konsistensi operasional pelaksanaannya dan secara keseluruhan akan mengganggu proses pelayanan yang diberikan. D. Penerapan SOP Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi merupakan langkah selanjutnya setelah secara formal ditetapkan oleh pimpinan unit eselon 2. Proses penerapan harus dapat memastikan bahwa output yang dikehendaki dapat diwujudkan yaitu:
1.Setiap pelaksana mengetahui SOP yang baru disusun dan alasan perubahannya.
2.Salinan/fotokopi SOP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan siap diakses oleh semua pengguna potensial.
3.Setiap pelaksana mengetahui perannya dalam SOP dan dapat menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk menertibkannya secara aman dan efektif (termasuk pemahaman akibat yang akan terjadi bila gagal dalam melaksanakan SOP).
4.Ada mekanisme untuk memonitor/memantau kinerja, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menyediakan dukungan dalam proses penerapan SOP. E. Monitoring dan Evaluasi penerapan SOP Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Berbagai masukan dalam setiap upaya monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam melakukan evaluasi sehingga penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan. www.peraturan.go.id 2017, No.723 F. Format Penyusunan SOP Dalam melakukan penyusunan SOP, unit kerja di BNPB mengikuti mekanisme yang digambarkan pada Format Penyusunan SOP sebagai berikut: Tabel 3 Format SOP BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Nomor SOP 2) … Tanggal Pembuatan 3) … Tanggal Revisi 4) … Tanggal Efektif 5) Disahkan Oleh 6) … 1) ... Nama SOP 7) … Dasar Hukum: 8)… Kualifikasi Pelaksana: 11)…
1.…;
2.…;
3....;
1.…;
2.…;
3.…; Keterkaitan: 9)… Peralatan/Perlengkapan: 12)…
1.…;
2.…;
3.…;
1.…;
2.…;
3.…; Peringatan: 10)… Pencatatan dan Pendataan: 13)…
1.…;
2.…;
3.…;
1.…;
2.…;
3.…; www.peraturan.go.id 2017, No.723 N o Kegia tan 14)… Pelaksana 15)… Mutu Baku 16)… Keteran gan 17)…Tingk at jabat an Tingk at jabat an Tingk at jabat an Kelengkap an Wakt u Ou t pu t Keterangan Tabel 3: Kolom 1) Nama Unit sesuai dengan nomenklatur unit kerja eselon 1 dan pusat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kolom 2) Nomor SOP diisi dengan nomor yang diberikan sesudah mendapatkan pengesahan oleh pejabat eselon 2 di unit kerja masing-masing. Kolom 3) Tanggal pembuatan SOP. Kolom 4) Tanggal revisi dicantumkan apabila terdapat revisi/perubahan dalam SOP. Kolom 5) Tanggal mulai SOP yang telah mendapat pengesahan dari Penjabat Eselon 2. Kolom 6) Pengesahan oleh penjabat unit eselon 2, diisi dengan nama jabatan eselon 2, nama pejabat dan Nomor Induk Pegawai. Kolom 7) Judul SOP. Kolom 8) Peraturan perundang-undangan yang mendassari prosedur. Kolom 9) Memberikan penjelasan keterkaitan prosedur yang di standarkan dengan prosedur lain yang distandarkan. Kolom 10) Peringatan digunakan untuk mengetahui bila SOP tidak di jalankan atau dilaksanakan maka akan menghambat sistem unit kerja di lingkungan tersebut, didalam kolom ini juga dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya. Kolom 11) Kualifikasi pelaksana digunakan mengetahui tugas dan fungsi dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang sudah distandarkan. Kolom 12) Mendukung dan memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan SOP. www.peraturan.go.id 2017, No.723 Kolom 13) Memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pelaksana SOP dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dengan efesien dan mempermudah hasil kerjanya sehingga bekerja kita makin terarah dan meningkat. Kolom 14) Memuat uraian tahapan atau langkah kegiatan yang dilakukan oleh setiap jabatan dalam prosedur yang di SOP kan Kolom 15) Memuat jabatan yang terlibat dalam prosedur yang di SOP kan Kolom 16) Memuat informasi kelengkapan yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan hingga menghasikan output setiap tahapan atau langkah kegiatan, serta output yang dihasilkan. Kolom 17) Memuat informasi lain terkait tahap atau langkah kegiatan yang dilakukan, seperti SOP terkait. G. Contoh SOP Contoh penyusunan SOP dapat dilihat pada tabel berikut ini: www.peraturan.go.id 2017, No.723 www.peraturan.go.id 2017, No.723
a.SOP harus dievaluasi dan dikembangkan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam menjawab tantangan perubahan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, dengan melihat perubahan yang terjadi baik dari sisi lingkungan operasional, persoalan pemerintah maupun kebutuhan internal organisasi.
b.SOP yang telah disusun perlu dilengkapi dengan standar mutu antara lain dari sisi output yang dihasilkan, waktu penyelesaian, kelengkapan, ketepatan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
c.SOP yang telah disusun juga harus dilengkapi dengan standar sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam melaksanakan prosedur yang distandarkan. Jika ternyata prosedur yang telah distandarkan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, akan menganggu konsistensi operasional pelaksanaannya dan secara keseluruhan akan mengganggu proses pelayanan yang diberikan. Pedoman ini akan dievaluasi dan bergerak dinamis sesuai dengan tuntutan visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai akibat adanya tuntutan reformasi birokrasi dan kemajuan ilmu dan teknologi informasi. Dengan dikeluarkannya pedoman ini, diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat membuat SOP yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, ttd WILLEM RAMPANGILEI www.peraturan.go.id